Mendikbud Izin ke Jokowi untuk Kebut Penyebaran KIP Lewat Sekolah

Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, saat ini baru 63 persen Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang sudah terdistribusikan ke seluruh Indonesia. Untuk sisanya, Muhadjir mengaku akan segera dikebut.

"Hari ini sekitar 63 persen, yang sudah di tangan sekolah ya," kata Muhadjir saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/10/2016).

Muhadjir menjelaskan, saat ini dia memilih opsi penyaluran KIP lewat sekolah. Hal ini dilakukan agar target pendistirbusian 'Kartu Sakti' untuk pelajar itu bisa terkejar. 

Untuk sisanya, Muhadjir mengatakan akan segera menyalurkan ke pihak sekolah. Namun dananya belum bisa langsung dicairkan, karena masih ada beberapa tahapan yang harus diselesaikan.

"Jadi KIP itu indikatornya, kartu itu sudah sampai di sekolah, kemudian didata dalam data pokok pendidikan, kemudian sudah dikirim ke Jakarta, kemudian proses dananya, proses pengusulan dana ke bank. Sekarang ini memang di pihak bank masih ada prosedur tersendiri ya," jelasnya.

"Bank itu masih verifikasi, kemudian juga baru bisa mencairkan karena dana itu baru bisa dicairkan kalau dana sudah tertahan 1 bulan di bank, dan seterusnya itu urusannya bank. Yang jelas yang bisa dijamin bahwa mereka nanti dapat dana-dana KIP itu sekitar 62 persen, sudah di atas 11 juta," tambahnya.

Untuk pendistribusian langsung ke sekolah ini, lanjut Muhadjir, dirinya sudah meminta izin ke Presiden Jokowi. Sebelumnya, KIP ini diserahkan langsung ke pelajar.

"Seluruh Indonesia. Saya tadi sudah minta izin ke Presiden, beliau setuju. Sisanya yang tidak terserap sekarang ini karena sudah keburu dengan tahun anggaran baru, akan langsung kita alihakan, distribusikan langsung ke sekolah melalui data pokok pendidikan. Nanti hanya manfaat saja yang didapat mereka. Baru tahun depan anak-anak yang sekarang dapat manfaat itu baru kita beri KIP," jelasnya.

Apakah pendistribusian KIP langsung ke sekolah ini akan efektif?

"Insya Allah lebih efektif. Karena sekolah ada dalam kontrol kami langsung. Daftar anak-anak di sekolah ada langsung. Tinggal nanti verifikasi saja. Usulan anak-anak siswa miskin yang ada dari sekolah sekarang ini akan kita verifikasi tingkat kemiskinannya, kemudian akan kita pilih, baru akan kita masukkan dalam pengusulan KIP," jelas Muhadjir.

Sementara itu, Muhadjir juga mengatakan pihaknya tengah melakukan upaya perbaikan sistem KIP. Nantinya, KIP ini akan menjadi Smart Card yang penggunaannya (belanjanya) tidak bisa sembarangan.

"Jadi KIP itu penggunaannya sudah pakai smart card. Kita kerja sama dengan bank. Jadi pembelanjaannya tidak bisa semaunya. Kita sudah kerja sama dengan beberapa koperasi sekolah dengan beberapa toko. Sehingga sudah diskemakan, sekian persen untuk belanja buku, sekian persen untuk peralatan sekolah, sebagian besar untuk pakaian sekolah, hanya tersisa sedikit saja untuk siswa bisa gunakan untuk yang lain," jelasnya.

"Jadi betul-betul bisa terkontrol. Kita sudah uji coba di Yogya, mudah-mudahan untuk tahun depan kita bisa diperluas. Cuma ini bias kota ya karena untuk di kampung-kampung tidak mungkin kita lakukan, musti ada perlakuan sendiri untuk KIP," tambahnya.

Lalu, apakah anak miskin di luar sekolah bisa terjangkau KIP?

"Kalau nanti tinggal 30 persen, itu dugaan saya itu sisa dari data, yang maaf, yang kurang akurat itu. Karena memang ada bisa untuk alokasi nonsekolah, maksudnya bisa masuk kursus-kursus yang dialokasikan sekitar 4 juta kemarin, ternyata sampai sekarang baru 21 ribu yang terserap. Itu pasti, bukan apa-apa ya, namanya peserta khusus itu umurnya di atas 21 tahun. Padahal KIP kan datanya 21 tahun, bahkan ada yang mau diberi KIP sudah punya anak," jelas Muhadjir.