 |
| M Nuh kunjungi siswa di pelosok Papua (andi/detikcom) |
Jakarta - Beberapa pihak menilai kurikulum yang berlaku nasional memberatkan siswa-siswa di pelosok Nusantara karena materinya terlalu susah. Namun kebijakan ini dinilai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebagai langkah anti diskriminatif di bidang pendidikan.
"Ya ndak papa. Ada dua hal, yang pertama kita jangan menganggap anak-anak kita di pelosok pasti semuanya terbelakang, itu yang harus kita hindari," kata Mendikbud M Nuh, Rabu (14/5/2014).
Hal ini disampaikan usai lawatan selama 6 hari di pelosok Papua Barat dalam rangka Hardiknas 8-12 Mei lalu. Dalam kunjungan itu, M Nuh menerima berbagai informasi langsung dari anak didik di berbagai pelosok Papua.
Dalam kunjungannya itu, salah satunya informasi yang didapat yaitu kurikulum nasional susah dipahami siswa didik. Namun, M Nuh menilai hal itu bagian dari proses pendidikan.
"Oleh karena itu tetap kita berikan kesempatan ikut Ujian Nasional karena itu bagian dari sistem," ujar mantan Rektor ITS Surabaya itu.
Malah M Nuh menilai sangat fatal jika anak-anak yang jangkauan geografisnya tidak mudah itu tidak diberikan ujian yang sama dengan belahan Indonesia lainnya.
"Yang kedua, kalau dinilai dari nilai rata-rata ya paling rendah. Daerah-daerah terpencil memang relatif paling rendah. Tapi itu akan jauh lebih fatal lagi mereka tidak kita berikan kesempatan untuk UN. 'Ndak papa (kurikulum berlaku nadional-red)," ujar mantan Menkominfo itu.
Namun hal itu dinilai hanya masalah waktu saja untuk bisa mengajar ketinggalan dengan daerah lain.
"Justru dari itu mereka terbiasa, terbiasa, terbiasa. Gurunya pun terbiasa. Kalau sesuatu sudah menjadi kebiasaan kan enak saja," ucap M Nuh.
Bagi M Nuh, pendidikan adalah hak setiap warga yang harus diberikan secara penuh. Tanpa membedakan apa pun, termasuk jangkauan geografis. Sebagai negara, Indonesia wajib memberikan pendidikan yang sama kualitasnya hingga daerah paling susah dijangkau sekali pun. Tanpa membedakan kurikulum untuk siswa kota, daerah atau kawasan terpencil. Selain itu, Kemendikbud juga telah mengirim 7-ribuan sarjana untuk mengajar di daerah-daerah yang terpencil, tertinggal dan terdepan di penjuru Indonesia.
"Yang saya khawatirkan, kita dianggap diskriminatif kepada mereka (jika membedakan kurikulum-red). Dan itu tidak boleh," pungkas suami drg Laily Rahmawati itu.