 |
| Presiden memberi arahan kepada gubernur-gubernur se-Indonesia (Biro Pers Istana Presiden/ Abror Rizki) |
VIVAnews – Ketua Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Hubungan Internasional DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira menilai, proses transisi demokrasi Indonesia yang berjalan sejak gerakan reformasi 1998, hingga kini masih belum utuh.
Andreas menyatakan, meskipun transisi demokrasi Indonesia telah menunjukkan kemajuan, namun dalam beberapa hal, masih ada yang kurang dari demokrasi Indonesia. “Demokrasi Indonesia masih plus-minus,” kata lulusan Universitas Passau, Jerman, itu di sela-sela pertemuan Council of Asian Liberals and Democrats (CALD) di Nusa Dua, Bali, Sabtu 5 November 2011.
Andreas mengemukakan, hal positif yang sudah dicapai oleh demokrasi Indonesia antara lain adalah kebebasan dalam kerangka pluralisme. Pluralisme Indonesia bahkan menjadi model acuan bagi negara-negara yang tergabung dalam CALD.
Pertemuan CLAD di Bali memang mendiskusikan model negara demokrasi yang mempunyai karakter pluralisme. CALD mengagendakan kritik dan otokritik perkembangan demokrasi di Indonesia dan Asia. “Mereka kagum dengan model demokrasi Indonesia. Tetapi yang penting ditekankan, kebebasan dalam demokrasi itu harus ada aturan mainnya dan dilembagakan. Kami juga mengagendakan kritik dan otokritik perkembangan demokrasi kita,” terang Andreas.
Pluralisme dan demokrasi, sambung Andreas, merupakan nilai-nilai universal. Tetapi, kata dia, jangan lupakan juga nilai-nilai lokal yang bisa diakomodasi untuk pengembangan model negara demokrasi. “Nilai-nilai pluralisme itu dapat dikembangkan untuk memotret aspek lokal dan kultural dalam sistem demokrasi di Asia, misalkan di Asia dan Srilangka,” tutur dosen Universitas Parahyangan itu.
Sementara itu, Ketua CLAD Srilangka, Rajiva Wijesinha, menyebut bahwa prinsip pluralisme adalah menghormati mayoritas dan melindungi minoritas. Itu pulalah hakekat dari demokrasi. Srilangka, kata dia, memiliki beragam pandangan pluralisme seperti di Indonesia.
“Di Indonesia, presiden dari partai lain, sementara kepala daerah juga dari partai lain. Tetapi, mereka mampu mengelola demokrasi dengan baik. Itulah filosofi kebebasan dan HAM. Filosofi ini harus diupayakan menjadi program partai di Indonesia dan Asia,” ucap Rajiva.
Pluralisme, menurutnya, merupakan pandangan hidup CALD. Demokrasi juga dinilai memberi kontribusi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. “Di negara lain belum tentu kondisi ini inheren. Indonesia sudah sangat berhasil dan maju dalam demokrasi 15 tahun belakangan ini,” kata dia. (eh)