 |
| Pemerintahan Jokowi-JK Dinilai Jalan di Tempat (Jokowi saat merayakan kemenangan di Pilpres 2014) |
JAKARTA - Pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai, memasuki dua bulan masa jabatannya memimpin Indonesia, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) hanya jalan di tempat, tanpa melakukan perubahan yang berarti.
Menurutnya, kelemahan pemerintahan Jokowi-JK mencuat terkait hubungannya yang tidak harmonis dengan DPR. Padahal, keharmonisan antara pemerintah dan DPR itu penting untuk memperlancar kinerja pemerintahan.
"Saya melihat pemerintah Joko hanya jalan di tempat. Dia (Jokowi) hanya sibuk dengan pencitraan-pencitraannya," ungkap Hendri saat berbincang dengan Okezone.
Hendri menilai, saat ini justru yang berkembang di masyarakat Indonesia hanyalah penilaian soal Jokowi. Padahal, Jokowi sebagai pemimpin negara juga harus aktif melihat situasi politik saat ini yang masih dikatakan terbelah dua.
"Jokowi hanya sibuk dengan tiket ekonominya, sibuk dengan aksi blusukannya. Pemimpin negara tidak perlu begitu, untuk apa ada birokrasi kalau maunya jalan sendiri, Jokowi perlu banyak belajar dari petinggi-petinggi negara maju lainnya," tegas Hendri.
Menyinggung soal polemik pemerintahan dengan DPR, Dia menganggap, pemerintah selaku eksekutif dalam menjalankan kebijakan-kebijakan semestinya harus berkoordinasi dengan DPR sebagai dewan legislatif.
"Kenyataannya kan tidak, pemerintahan Jokowi sampai saat ini cenderung langsung melakukan action kebijakan tanpa berkonsultasi dengan DPR baik sebelum maupun sesudahnya, sebagai contoh kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak , kemudian kebijakan peluncuran tiga kartu sakti. Semuanya kan menunjukkan pemerintah langsung action," imbuh Hendri menjelaskan.
Padahal, lanjut Hendri, di era pemerintahan sebelumnya, pemerintah selalu melakukan koordinasi dengan DPR dalam menjalankan kebijakan, termasuk kebijakan kenaikan harga BBM yang pernah terjadi sebelumnya di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyoo (SBY).
"Kalau pemerintah tidak intens berkomunikasi dengan DPR dalam setiap kebijakan yang dijalankan,wajar jika kemudian DPR mengajukan interpelasi untuk mengklarifikasi kebijakan yang ada," ungkapnya.
Oleh karenanya, Hendri mengimbau agar tidak ingin dikatakan jalan di tempat, program pembangunan Jokowi haruslah melihat semuanya secara skala prioritas. Selain itu, pembangunan akan berjalan dengan baik jika selaras dengan lembaga parlemen.
Jika sudah berkorelasi, pelaksanaan tugas tentunya akan sesuai dengan ketentuan dan menjadikan pemerintah lebih kuat. Pembangunan akan berjalan lancar dan rakyat tidak disuguhkan pencitraan lagi. "Jangan lagi blusukan dan perlihatkan tiket ekonomi," tandasnya.