 |
Metrotvnews.com, Jakarta: Penelitian Lembaga Policy Research Network (PRN) bersama Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI) menyatakan biaya menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sangat mahal bahkan mencapai Rp1,18 miliar hingga Rp4,6 miliar. Biaya menjadi sangat mahal karena sejumlah alokasi untuk percetakan, tekstil, transportasi dan komunikasi, jasa komunikasi media serta pengerahan massa selama berlangsungnya masa kampanye.
"Harga itu wajar, tetapi ini bisa berbahaya juga nantinya. Jika para caleg sudah terpilih, mereka bisa saja berusaha untuk mengembalikan biaya kampanye yang sudah mereka keluarkan" ujar peneliti LPEM FEUI Teguh Dartanto melalui rilis yang diterima Metrotvnews.com, Sabtu (22/3/2014).
Teguh menambahkan, bila ada caleg yang mengeluarkan uang diatas Rp4,6 miliar, ada kemungkinan ia mencoba melakukan tindakan untuk mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan ketika nanti menjabat sebagai anggota DPR. Karenanya, ia meminta di Pemilu berikutnya sebaiknya dana kampanye pemilu para caleg dibatasi hingga mudah untuk dilakukan pengawasan.
“Kalau sekarang pengawasannya sulit, apalagi kampanye sudah berlangsung. Tapi, untuk pemilu akan datang dana kampanye sebaiknya dibatasi. Ini akan menciptakan etika politik yang sehat, mudahnya pengawasan dan memperkecil kemungkinan anggota DPR korupsi untuk mengembalikann dana kampanye,” tutupnya.