TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta Presiden Joko Widodo memberikan keterangan lengkap mengenai aktor politik dalam demonstrasi 4 November 2016.
"Jelaskan suatu kegiatan politik yang dikelola oleh politisi, kekuatan politik, siapa koordinatornya, dan memberikan uang kemana. Mohon ditampilkan semua. Mohon presiden menyebut nama, kalau presiden meragukan kemarin murni gerakan massa," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (8/11/2016).
Fahri menganggap demonstrasi 4 November murni gerakan massa. Menurut Fahri, Presiden Jokowi tidak diperbolehkan menciptakan isu saling curiga.
"Presiden harus mulai meninggalkan wilayah murni simbolik, harus konkret. Presiden harus datang, menjamu 25 orang seperti yang ia janjikan, mendengarkan," kata Fahri.
Presiden Jokowi, kata Fahri, dapat menyatakan tidak berhubungan dan melindungi Ahok. Sehingga, penegakan hukum dapat berjalan secara adil.
"Wajar kalau pemerintah dinilai keterlaluan, tidak mau ketemu tapi disemprot gas air mata," katanya.
Fahri membantah Presiden Jokowi akan dimakzulkan bila tidak dapat membuktikan aktor politik. Namun hal itu membuktikan lingkaran Presiden Jokowi banyak yang salah.
"Mungkin bisa dibilang kapasitas memberikan masukan presiden tidak sempurna. Ingat, presiden pernah melantik orang asing sebagai menteri BUMN, dan pernah menolak melantik BG (Budi Gunawan) sebagai kapolri lalu dengan cara yang sama dilantik sebagai KaBIN," ujar Fahri.