 |
| Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan komisioner KPU, Bawaslu dan DKPP, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/11/2015). Pertemuan membahas pelaksanaan pilkada serentak. Powered by Telkomsel BlackBerry® |
JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan penyelenggara pemilihan kepala daerah, Selasa (3/11/2015), untuk membahas antisipasi konflik dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak. Pertemuan berlangsung di Istana Negara, Jakarta.
Terlihat hadir di antaranya, Ketua KPU Husni Kamil Manik beserta komisioner lainnya, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshidique, dan komisioner Badan Pengawas Pemilu Daniel Zuchron.
Adapun, Presiden didampingi Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Mensesneg Pratikno.
"Presiden ingin tahu secara detil persiapan pilkada," kata Pratikno.
Dalam sidang kabinet paripurna, Senin (2/11/2015), Presiden meminta potensi kericuhan pilkada serentak dideteksi sedini mungkin. Permintaan itu secara khusus ditujukan kepada Badan Intelijen Negara, Polri, dan Menteri Dalam Negeri.
Mendagri Tjahjo Kumolo, mengungkapkan, suasana menjelang pilkada serentak pada 9 Desember nanti harus terus dipantau. Mulai 4 November 2015, tim yang dibentuk bersama oleh Kementerian Polhukam, serta KPU dan Bawaslu akan mulai turun memantau situasi di lapangan.
Adapun daerah yang menjadi prioritas pemantauan di antaranya adalah Tasikmalaya, Blitar, dan Timor Tengah Utara.
"Juga di sejumlah daerah yang diindikasikan menimbulkan konflik pada saat penghitungan atau penetapan suara," ujar Tjahjo.
Pilkada serentak digelar pada 9 Desember dan diikuti 9 provinsi, 224 kabupaten dan 36 Kota.