Reformasi Birokrasi, Sudah 4 Pejabat Digusur Jokowi

VIVAnews - Di awal pemerintahannya, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, berjanji untuk melaksanakan reformasi birokrasi. Jokowi, dan wakilnya, Basuki T Purnama, akan menata secara efektif tubuh birokrasi di lingkungan Pemprov DKI. Mereka juga tidak segan-segan mencopot pejabat yang 'nakal'.

Rabu siang, 30 januari 2013, Pemprov DKI mengumumkan telah mencopot Kepala Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun Daerah I Dinas Perumahan DKI Jakarta, Kusnidar. Pencopotan ini terkait pungutan liar dan lambatnya relokasi korban banjir ke Rusun Marunda.

Menurut Basuki, di bawah kepemimpinan Kusnidar, banyak keluhan yang didapat dari warga. Selama ini laporan dari Kusnidar tidak sesuai fakta di lapangan. "Ini namanya dia mempermainkan kami kan, mau membuat orang menjadi tidak suka pindah ke Rusun Marunda," kata Ahok, sapaan Basuki.

Ahok mengaku memang sudah menyusun daftar apa saja yang sudah dicapai, dan yang belum oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dia telah membuat "rapor" bagi para pejabat Pemprov DKI yang dianggap tidak mampu mengikuti irama kerja. "Sudah ada evaluasi, kami sudah punya nama-namanya, dan sudah dilaporkan ke Pak Gubernur," kata dia.

Di penghujung November, beberapa pejabat digusur. Tiga pejabat eselon II yang diganti yaitu Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Sukri Bey, dan dua pejabat di lingkungan Dinas Perumahan serta Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri).

Kepada pejabat yang menangani banjir, Jokowi juga mengingatkan agar tanggap. Pemecatan akan berlaku bagi seluruh pejabat yang tidak mampu menjalankan tugas dengan baik. "Tidak cuma kepala Dinas PU. Tapi semuanya," kata Jokowi

Jokowi mengatakan, selain meningkatkan kinerja, pergantian pejabat pada masa awal jabatan hanyalah pemanasan. Dia mengungkapkan bahwa dalam birokrasi perlu ada penyegaran guna meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan daerah. Karena itu, kata dia, tidak menutup kemungkinan dalam waktu dekat dirinya akan kembali melakukan mutasi atau pergantian.