 |
| Joko Widodo |
JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Cyrus Network Hasan Nasbi mengatakan, Presiden Joko Widodo harus menggunakan hak prerogatifnya secara penuh dalam mengevaluasi kinerja para menteri Kabinet Kerja. Jokowi diminta mengevaluasi berdasarkan parameter kinerja dan tidak terpengaruh dengan bisikan politik parpol pendukung.
"Apakah evaluasinya berujung reshuffle, itu hak Presiden. Tapi yang terpenting bukan karena bisikan politik atau intervensi," kata Hasan Nasbi, saat dihubungi, Senin (29/6/2015) malam.
Hasan menyarankan, akan lebih baik jika evaluasi kinerja dan keputusan untuk reshuffle dilakukan berdasarkan masukan dari masyarakat. Sebab, selain Presiden, masyarakat juga mengetahui betul menteri-menteri di sektor mana saja yang kinerjanya masih dibawah rata-rata.
"Kalau berdasarkan kebutuhan masyarakat akan ada harapan lebih baik," kata dia.
Selain mengenai kinerja, Jokowi juga harus mengevaluasi kabinet dari loyalitas para menterinya. Hal ini penting dilakukan agar para menteri bekerja sesuai instruksi Presiden, tidak melenceng dari tugas yang sudah diberikan.
"Kalau tidak loyal harus segera ganti walau pun bagus. Nanti bisa jadi duri dalam daging. Kalau dia punya bos lain ya harus diganti," ujarnya.
Hasan mengatakan, sikap tegas ini harus diambil Jokowi karena dia adalah orang yang bertanggung jawab penuh atas nasib bangsa Indonesia ke depan. Jika kinerja pemerintahan dan kabinet memburuk, maka Presiden lah yang paling bertanggungjawab.
"Kalau menterinya tidak bisa memperbaiki sektor yang diamanatkan, apa yang harus diperbaiki, jadi pilihannya ada di Jokowi sendiri," kata Hasan.