 |
KABANJAHE, KOMPAS.com — Di tengah bencana letusan Gunung Sinabung, terselip ketidakharmonisan antara Bupati Karo Kena Ukur Surbakti dan warga yang mengungsi. Bahkan, pengungsi pernah menolak kehadiran Kena ke tempat penampungan. Ujungnya, isu soal ketiadaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karo mencuat.
Penolakan terhadap Kena terjadi pada Minggu (3/11/2013). Kena tak terlihat lagi ke lokasi pengungsian, sekalipun ada pejabat datang, seperti saat Menko Kesra Agung Laksono bertandang ke pengungsian, Minggu (17/11/2013).
Kena adalah bupati yang berasal dari Partai Demokrat. Ketika bertemu pengungsi, Kena bukan menanyakan kondisi warga melainkan bertanya apakah warga mengenal dirinya.
Warga pun gerah dan serentak menjawab tidak mengenal dia. "Kami usir dia secara halus," ujar Tarigan, warga Sukameriah, Minggu (24/11/2013).
Tarigan mengatakan, dia dan banyak warga lain menyesal karena dahulu memilih Kena. Menurut dia, Kena yang dulu didoakan warga agar bisa menang pilkada, ternyata tak punya jiwa pengasih.
"Nggak ada sumbangannya sama sekali. Harusnya kan Bupati memberikan sumbangan. Tapi apa yang diberikan sangat tidak layak," ujar Tarigan. Kena, kata dia, hanya menyumbangkan 10 karung beras Bulog untuk 400 pengungsi di GBKP Payung, yang hanya cukup untuk tiga hari.
"Masak bupati hanya memberikan beras 10 sak," ujar Tarigan sembari mengeleng-gelengkan kepala. Di Kutambaru, lanjut dia, Kena juga cuma memberikan saus dan kecap kepada pengungsi di sana.
Padahal, kata Tarigan, Kena adalah orang kaya dan punya banyak SPBU di Jambi. "Tidak ada satu pun orang yang sayang sama dia," ujar pria yang telah dua bulan ada di pengungsian ini.
"(Sementara), banyak warga Karo dari Jakarta dan daerah lain yang kasih sumbangan. Dia bupati tapi kasih sumbangan cuma sedikit," papar Tarigan.
Tak punya BPBD
Penilaian senada seperti yang diungkapkan Tarigan disampaikan pula oleh mantan kompetitor Kena saat pilkada, Siti Aminah Peranginangin. Anggota DPRD Karo ini menilai Bupati tak peduli dengan bencana yang menimpa warganya.
Ketidakpedulian itu, sebut Siti, terlihat dari belum adanya BPBD Karo. Ketua Fraksi PDI-P DPRD Karo ini mengatakan, ibarat ayah, Kena seharusnya mengayomi warga yang adalah anaknya.
"Kalau bapak, dia akan hadir saat anaknya sakit. Bukan malah tidak berbuat apa-apa," ujar Siti dengan nada tinggi. Dia pun mengecam ketidakhadiran Kena saat ada kunjungan Menteri Pertanian dan Menko Kesra.
Siti mengatakan, anggota DPRD Karo sudah berkali-kali memanggil bupati dan memberikan pandangan fraksi masing-masing mengenai pentingnya pembentukan BPBD Karo. Namun, ujar dia, sampai sekarang rekomendasi itu tak juga direalisasikan.
Menurut Siti, tidak diketahui alasan bupati tak juga membentuk BPBD Karo. "Mungkin karena dia enggak bakal jadi ketua, makanya dia enggak mau. Tanyakan langsung aja sama dia lah."
Harison Sitepu, Ketua Fraksi PAN DPRD Karo, mengakui bahwa Karo terlambat membentuk BPBD dibandingkan daerah-daerah lainnya di Sumatera Utara. "Kalau saya tidak salah, di Sumut hanya ada dua Kabupaten yang belum memiliki BPBD, yakni Karo dan Sergai."
Pekan lalu, kata Harison, pimpinan frkasi, komisi, dan DPRD Karo telah menggelar rapat pembentukan BPBD. ''Saat ini bencana di Karo telah ditangani BPBD Sumut dan berjalan baik, namun alangkah sempurnanya bila Karo yang meng-handle-nya."
Bila Karo memiliki BPBD, ujar Harison, penyelamatan dan keluhan masyarakat akan lebih cepat tertangani. Menurut dia, pengambilan keputusan untuk penanganan bencana pun bisa lebih cepat. "Kalau saat ini kita harus selalu mengkomunikasikannya dengan Pemprov Sumut sehingga agak lambat."
Bila ada BPBD, lanjut Harison, akan didapat pula fasilitas dari pemerintah, mulai dari anggaran, kendaraan, hingga tim yang dapat bekerja cepat. Harapannya, pengungsi pun tertangani lebih baik. "Sekarang ini pengungsi kan ada di mana-mana. Di gereja, masjid, jambur. Semuanya tersebar. Kalau punya BPBD, pengungsi akan lebih merasa nyaman dan aman."
Sementara Frans Dante Ginting, Ketua Fraksi Golkar DPRD Karo, lebih menekankan keprihatinan tentang kondisi pengungsi. ''Warga sudah mulai tidak bergairah karena sudah mengungsi cukup lama. Pengungsi sudah lesu. Sudah empat bulan mengungsi."
Meski demikian, Frans juga sependapat bila seharusnya Karo punya BPBD. "Apalagi daerah rawan bencana seperti Karo," kata dia. Dengan ada BPBD, ujar dia, sosialisasi untuk warga dalam menghadapi bencana juga bisa dilakukan lebih gencar. "Harusnya sudah dibekali. Yang ada saat ini hanya sekadar saja," kata Frans.
Ketika dikonfirmasi, Kena mengatakan, telah menandatangani persetujuan pembentukan BPBD seperti yang diminta para anggota DPRD Karo. "Minggu lewat sudah saya tanda tangani," ujar dia saat dihubungi melalui telepon.
Kena Ukur mengaku tidak ada kendala apa pun yang membuatnya tidak langsung menandatangani usulan pembentukan BPBD sejak 2010. "Kan dulu kan bukan saya bupatinya. Silakan tanya pejabat yang dulu."
Namun, Kena mengakui dia tak buru-buru membentuk BPBD karena selama ini tanah Karo menurut dia kondusif. "Saya baru terpikir membentuknya (sekarang). Selama ini tidak terpikir."
Kena menolak membahas pernyataan dari para anggota DPRD Karo yang memojokkannya. "Tolong jangan kami diadu domba. Saya menjawab pertanyaan Anda. Bukan mau menjelaskan pernyataan mereka." Dia juga menolak pernyataannya disandingkan dengan komentar para anggota dewan. "Saya pejabat biasa dihujat. Tapi kalau mereka jangan dihujat."