 |
| Wakil Ketua Fraksi Nasdem, Johnny G Plate di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/5/2016) |
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi Nasdem, Johnny G Plate meminta Kementerian Sosial bekerja lebih selektif dan tidak dipengaruhi unsur politik dalam memberikan gelar kepahlawanan kepada seorang tokoh.
Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari adanya pembatalan gelar kepahlawanan seseorang karena terpengaruh isu-isu politik.
"Kami harapkan Kemensos bekerja sebagaimana seharusnya," ujar Johnny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/5/2016).
Pada prinsipnya, lanjut dia, Nasdem melihat bahwa setiap presiden RI adalah pemimpin di zamannya masing-masing. Mereka pun memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.
Pemberian gelar pahlawan juga harus menempuh mekanisme khusus. Di situ lah, kata Johnny, tugas Kemensos untuk menentukan layak atau tidaknya seseorang disematkan gelar tersebut.
Adapun terkait potensi terganjalnya usulan pemberian gelar pahlawan tersebut karena Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Johnny mengatakan, tugas Kemensos untuk mendalami hal tersebut.
Jika ada hambatan, berarti merupakan tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menindaklanjuti pemberian jasa terhadap Soeharto tersebut.
Namun, ia mempertanyakan, apakah memang ada putusan hukum berkekuatan hukum tetap yang menetapkan Soeharto sebagai pribadi yang dihukum.
"Sampai saat ini ada apa tidak? Kalau tidak ada, Tap itu tidak berlaku," ujar Johnny.
"Tapi ini salah satu yang harus jadi perhatian, landasan hukumnya. Dan ini tugas Kemensos," sambung dia.
Dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa yang berakhir Senin kemarin, Partai Golkar secara resmi menyatakan akan mengajukan Soeharto sebagai pahlawan nasional.
"Partai Golkar pernah mengusulkan Soeharto jadi pahlawan nasional. Belum berhasil. Kali ini, Munas mengusulkan kembali ke DPP agar Soeharto untuk menjadi Pahlawan Nasional," kata Aburizal Bakrie, saat masih menjabat ketua umum Partai Golkar, akhir pekan lalu.