 |
| Tuntut kenaikan upah Ribuan pekerja dari berbagai perusahaan berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Banten, di Serang, Kamis (29/12). Mereka menuntut Gubernur agar merevisi UMK 2012 yang sudah ditetapkan sebesar Rp1,3 juta/bulan naik menjadi Rp1,5 juta/bulan. (FOTO ANTARA/Asep Fathulrahman) |
Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah memastikan menyelesaikan permasalahan perizinan lahan dan perburuhan yang saat ini sedang menjadi perdebatan di masyarakat. Caranya melalui peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
"Pada prinsipnya, kami menyadari begitu banyak persoalan peninggalan-peninggalan masa lalu yang tidak diselesaikan. Itu bisa menimbulkan keresahan," ujar Menko Perekonomian, Hatta Rajasa, seusai rapat gabungan terkait masalah tumpang tinding perizinan, lahan, dan perburuhan di Jakarta, Jumat.
Hadir dalam rapat tersebut Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Kesra Agung Laksono, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Menteri ESDM Jero Wacik, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo beserta 16 kepala daerah.
Rajasa memastikan pemerintah daerah akan menjadi ujung tombak penyelesaian permasalahan terkait perizinan, lahan dan perburuhan dengan tidak melanggar aturan hukum serta solusi secara berkeadilan.
"Sedini mungkin kita duduk sama-sama mencari solusi. Semangatnya adalah keadilan dan kesejahteraan apalagi daerah itu tidak boleh lepas tangan dalam mengambil keputusan," katanya.
Menko Perekonomian mengharapkan permasalahan ini dapat segera menemukan solusi terbaik karena secara berkepanjangan dapat menganggu iklim investasi, padahal saat ini perekonomian Indonesia dalam keadaan stabil.
"Kita tidak ingin itu terganggu, karena kita sudah sangat baik kondisinya ekspor kita masih baik, investasi baik, kita mendapatkan investment grade. Jangan dengan hal-hal seperti itu investor kita khawatir," ujar Hatta. (S034)