 |
| Wakil Presiden Jusuf Kalla |
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa pemerintah masa lalu meninggalkan budaya pengambilan keputusan yang lambat. Oleh karena itu, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Kalla akan memperbaiki budaya tersebut dengan mempercepat pengambilan keputusan dan penyederhanaan birokrasi.
Menurut Kalla, suatu kebijakan yang lambat bagaikan kemacetan yang terjadi di jalan. "Kebijakan yang lambat seperti traffic jam. Semakin macet, semakin banyak mobil, lambat birokrasi, akan semakin lambat. Kalau dulu punya satu mobil cukup untuk antar semua, kalau tidak macet, tapi kalau macet, enggak bisa, harus bapak punya mobil, ibu punya mobil, anak, sama-sama keluar, jadi macet total," kata Kalla saat menghadiri Pertemuan Tahunan Pelaku Industri Jasa Keuangan 2015 di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat (16/1/2015).
Sama halnya dengan menteri yang lambat. Kalla menyebut, program-program menteri yang lambat sulit berhasil, tetapi hanya menumpuk pekerjaan di bagian sekretariat. Oleh karena itu, pemerintah Jokowi-Kalla tengah mengupayakan untuk mewujudkan pelayanan satu pintu. Pemerintah juga tengah mengupayakan efisiensi dengan moratorium atau penghentian sementara perekrutan pegawai negeri sipil.
"Mulai tahun ini, tidak ada rekrutmen pegawai negeri, kecuali dokter, guru," kata dia.
Demikian juga dengan pembangunan kantor-kantor pemerintahan. Kalla melarang instansi pemerintah untuk membangun kantor atau gedung baru kecuali pembangunan rumah sakit, sekolah, laboratorium, atau universitas. "Jadi kalau sekarang camat mau bikin kantor, harus minta izin ke presiden," ucap dia.
Politikus Partai Golkar ini juga menyinggung kantor bank-bank di Indonesia yang menurutnya cukup mewah. Menurut Kalla, besarnya biaya yang dikeluarkan bank untuk membangun kantor berpengaruh pada over rate. "Malaysia saja kantor bank hanya di ruko-ruko," ujar dia.
Sebagai upaya efisiensi, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla juga mengeluarkan kebijakan yang melarang instansi pemerintah menggelar pertemuan di hotel-hotel. Ia mengakui bahwa kebijakan ini menuai protes dari pengusaha perhotelan. Namun, Kalla meyakini gelombang protes tersebut hanya sementara.
"Ternyata jalan juga. Memang ada yang menderita sedikit orang hotel, tapi itu akan jalan saja, kalau akan baik, pengusaha akan datang untuk investasi, itu yang kita jalankan," kata Kalla.