Proses pengumuman kabinet Jokowi-JK yang terkesan agak ribet mendapat kritikan dari berbagai pihak. Bahkan begitu postur dan personalia cabinet diumumkan, kritikan terhadapnya tidak berhenti. Pasar meresponnya dingin dan cenderung melemah.
Menanggapi suasana ini JK yang relative kenyang asam garam politikpun menanggapinya santai. Katanya, pemerintah tanpa kritik (termasuk di dalamnya mungkin otokritik) justru tidak akan berjalan dengan baik.
Tanpa mengurangi apresiasi hak konstitusional prerogratif presiden dalam menentukan kabinetnya, dalam hal ini saya setuju dengan pendapat JK tersebut. Bahwa dalam beberapa hal, cabinet ini memang perlu mendapat pencermatan.
Diantaranya pada kementerian bidang pendidikan, tempat saya bekerja. Kementerian P dan K dipecah kemudian digabungkan dengan kementerian lain, yakni menjadi pertama: kementerian kebudayaan dan pendidikan dasar dan menengah (dikdasmen) dan kedua: kementerian riset dan teknologi (ristek) dan pendidikan tinggi (dikti).
Dari sisi struktur, tampak ada peningkatan pemuliaan bidang pendidikan. Dulu, bidang dikdas, dikmen dan dikti tersebut cukup dipegang oleh pejabat dirjen dan kini langsung dipegang oleh seorang menteri. Sehingga dengan demikian sangat dimungkinkan terjadi optimalisasi kerja.
Namun demikian, pemisahan antara dikdasmen dan dikti tersebut juga mengandung kelemahan-kelemahan. Di antaranya ialah adanya kesan ekslusifisme perguruan tinggi dalam konstelasi dunia pendidikan yang seolah-olah tidak mau bergaul dengan pendidikan ‘ecek-ecek’ dasar dan menengah dan yang dengan demikian sangat potensial memunculkan ego sektoral —sesuatu yang diemohi Jokowi— dalam hal urusan program maupun perebutan anggaran yang telah dikapling konstitusi sebagai minimal 20% dari APBN itu.
Kemudian dari sisi personalia, dalam sesi ini saya ingin mencermati pemosisian Pak Anies Baswedan pada Kementerian BudDikdasmen.
Saya percaya bahwa Pak Anies adalah sosok muda yang cerdas dan masih relative bersih. Beliau ialah mantan rector universitas swasta Paramadina dan penggagas program Indonesia Mengajar sebagaimana disebutkan Pak Presiden Jokowi sebagai bahan pertimbangan dalam memilihnya sebagai Menbuddikdasmen.
Namun begitu tepatkah beliau untuk disebut sebagai professional dalam bidang buddikdasmen itu?
Pada hikmatnya, seseorang untuk disebut sebagai professional pada umumnya dilihat dari rekam jejak pendidikan dan praktik (pengalaman)-nya.
Dari segi pendidikan, Pak Anies bukanlah ahli di bidang pendidikan, apalagi pendidikan dasar dan menengah. Sebab, dari latar belakang pendidikan yang beliau enyam menggambarkan bahwa konsentrasi ilmu beliau lebih banyak pada bidang politik dan ekonomi.
Kemudian, apakah pengalaman beliau yang rector dan penggagas program Indonesia mengajar cukup sahih untuk mengukuhkan keprofesionalan beliau di bidang pendidikan?
Mungkin ya mungkin tidak.
Sebab, bekal ilmu kependidikan seorang sarjana (master) untuk menjadi dosen boleh dibilang sangatlah minim bila dibanding dengan alumnus LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) karena notabenenya hanya berupa akta mengajar saja.
Kemudian, program Indonesia Mengajar-nya ?
Yup. Kita bisa cermati Program Indonesia Mengajarnya Pak Anies dapat dikatakan lebih banyak bicara sebagai program pemerataan akses pendidikan terutama di daerah-daerah terpencil, pedalaman, perbatasan oleh para sarjana bidang apapun yang belum bekerja. Jadi tahapan program ini lebih merupakan program kwantitas daripada bicara soal kwalitas pendidikan. Program Indonesia Mengajar belum mencapai pembicaraan soal didaktik-metodik secara intensif.
Namun demikian, toh menteri punya dirjen-dirjen yang mesti benar-benar profesioanal sehingga saya berharap, dikdasmen di bawah kepemimpinan Pak Anies Baswedan ini tidak malah mengalami kemunduran.
Evaluasi terhadap UN dan K-13 yang dijanjikan beliau semoga merupakan langkah awal yang tepat karena amat terasa bahwa di tingkat praktis K-13 ini kurang praktible.
