Terlepas dari salah tidaknya, kehadiran Boediono yang saat ini tengah mengemban sebagai salah satu pimpinan negara (Wapres RI) merupakan contoh baik bagi penegakkan hukum kita. Beliau bisa disebut sebagai pelopor pertama dari pejabat setingkat Kepresidenan (Presiden dan Wapres) yang hadir memberikan kesaksian dipersidangan. Saya sebagai rakyat tentu salut kepada kesediaan beliau ini dan bisa menjadi pembelajaran bagi Presiden dan Wapres dimasa mendatang jika mereka memang berkaitan pada kasus-kasus hukum. Adapun JK yang juga memberikan kesaksian adalah mantan Wapres sehingga wajar jika sudah mantan pejabat hadir di persidangan.
Nah, sekarang yang sedang rakyat nantikan adalah jiwa besar Presiden yang juga bersedia hadir jika dipanggil terkait masalah hukum yang tidak bisa dihindarkan, seperti tempo hari panggilan KPK kepada SBY dan putranya Edi Baskoro yang akrab dipanggil Ibas atas kasus Anas Urbaningrum. Pemanggilan KPK ini sesungguhnya tepat, wajar logis bin pantas tetapi sayangnya publik tahu tidak direspon positif oleh mereka berdua sehingga mereka tidak bisa dijadikan teladan sebagaimana Boediono bersedia hadir di persidangan.
Saya yakin rakyat yang mendambakan penegakan hukum dan perlakuan adil terhadap semua warga negara tanpa terkecuali ingin sekali melihat SBY dan Ibas datang ke KPK memberikan contoh berikutnya sebagaimana yang telah dicontohkan Boediono. Jika kita hanya berkoar-koar bahwa semua warga sama kedudukannya dimata hukum tetapi ternyata masih saja ada satu dua warga negara yang berupaya menjauh dari keterkaitan hukum, (padahal senyatanya memang tidak bisa dipungkiri keterlibatannya baik langsung maupun tak langsung) maka saya kira negeri ini akan terlalu banyak orang yang antara kata dan perbuatannya tidak menyatu.
Rakyat sering mendengar dan menyaksikan pejabat diliput media masa berkata muluk-muluk misalnya ia berkata akan memimpin langsung pemberantasan korupsi, lalu juga kita dengar sang pejabat bilang perlu revolusi mental dan berbagai janji manis lain tetapi kenyataannya dia sendiri yang melabrak kata-kata dan janji-jani manis dengan tidak memberikan contoh yang baik, etis dan bermental bagus sebagai pejabat publik. Antara kampanye dan menjalankan tugas sebagai pejabat yang sekarang diembannya menjadi tidak jelas lagi. Kalau perilaku seperti ini terus menerus dilakukan elite bangsa tentulah bukan pendidikan politik yang baik bagi rakyat.
*) Pemerhati Pendidikan Politik Bangsa
Silahkan klik di suara publika
http://epaper.republika.co.id/main
