Indonesia Gabung Board of Peace, Prabowo Diingatkan Potensi Risiko Ini
JAKARTA, kabarbisnis.com: Keputusan Indonesia jika bergabung dengan Board of Peace (BoP) mendapat banyak respons dan sorotan kritis dari pihak. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal mengatakan salah satu poin krusialnya adalah ketidakikutsertaan Palestina dalam dewan perdamaian besutan Presiden AS Donald Trump. “Sebagai anggota Board of Peace, apa saja red flags dan risiko yang harus diwaspadai Indonesia? Ada banyak. Yang paling mendasar, sama sekali tidak ada perwakilan Palestina dalam Board of Peace,” ujar Dino dalam video yang diunggah di Instagram @Dinopattidjalal, dikutip Senin (9/2/2026). Dia menambahkan, Indonesia juga harus mewaspadai dominasi Donald Trump dalam BoP. Sebab, dominasi itu berpotensi membajak dewan perdamaian oleh Trump untuk kepentingan pribadi atau politik domestik AS. Kemudian, BoP juga bisa menjadi alat untuk memuluskan proyek pembangunan properti yang mengabaikan hak-hak rakyat Palestina, berpotensi mengecilkan peran PBB, hingga risiko kegagalan karena kebijakan BoP ditentang rakyat Palestina. “Dan Perdana Menteri Israel, Bibi Netanyahu, juga bisa mengontrol agenda Board of Peace melalui Presiden Trump,” imbuhnya. Namun demikian, Dino menegaskan bahwa risiko itu bisa dicegah melalui kemampuan diplomasi yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia dalam mengarungi dinamika forum tersebut. “Pertanyaannya, mampukah Indonesia? Dan ini tentunya tergantung dari kemampuan kita untuk berdiplomasi,” pungkasnya. Sementara itu Dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Dion Maulana P. menilai bahwa secara akademis, tujuan Indonesia bergabung dengan Board of Peace (BoP) untuk kemerdekaan Palestina, sulit dibuktikan dan justru menyiratkan hal yang sebaliknya. Menurutnya, keberadaan BoP turut memantik diskusi terkait efektivitas, peran negara anggota, serta dampaknya terhadap isu kemanusiaan global, termasuk Palestina dan Gaza. “Jika merujuk pada piagam resmi BOP, terdapat sejumlah aspek yang masih menjadi perhatian, salah satunya terkait tidak disebutkannya secara eksplisit Palestina dan Gaza,” katanya. Dikatakannya, hal ini menjadi bahan kajian dalam perspektif akademis, terutama terkait posisi masyarakat yang terdampak dalam proses pengambilan keputusan internasional. Dia menilai, keikutsertaan Indonesia sebagai strategi untuk menyuarakan kemerdekaan Palestina dari dalam forum, sah secara politis. Namun, secara akademis, klaim tersebut sulit dibuktikan selama piagam BoP tidak mengakui secara jelas Palestina dan Gaza sebagai subjek utama dalam upaya perdamaian. Dia menegaskan pula, bahwa tidak adanya keterlibaran Palestina dalam forum tersebut berpotensi memunculkan persepsi bahwa nasib negara Palestina ditentukan oleh negara-negara luar. Kondisi tersebut dinilai dapat membatasi hak Palestina dalam menentukan masa depannya sendiri. Sehingga menurutnya, hal ini perlu dikritisi agar upaya perdamaian benar-benar berjalan atas dasar keadilan dan kedaulatan. Di sisi lain, Dion menilai ada dua sisi risiko maupun dampak dari bergabungnya Indonesia ke BoP. Hal ini dapat dilihat dari dua perspektif, yakni internasional dan domestik. Secara internasional, kredibilitas Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina, atau lebih umum dalam mempertahankan politik luar negeri bebas aktif, akan semakin dipertanyakan. Hal itu karena BoP merupakan inisiatif Trump secara pribadi, tidak melalui persetujuan DPR AS, maupun melalui mekanisme PBB. Sementara secara domestik, isu Palestina memiliki sensitivitas yang tinggi di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan isu tersebut berpotensi memunculkan beragam pandangan di masyarakat Indonesia. Pemerintah dinilai perlu terus memperkuat komunikasi publik secara terbuka dan informatif agar masyarakat dapat memahami tujuan, mekanisme, serta dampak dari kebijakan yang diambil. Sementara itu dari sisi keuntungan, kata dia, keikutsertaan Indonesia dalam BOP membuka peluang bagi Indonesia untuk berperan aktif dalam mendukung program kemanusiaan dan pembangunan di wilayah terdampak konflik. Selain itu, langkah ini juga dinilai mampu memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang konsisten dan berkomitmen aktif dalam isu perdamaian dunia. Meski demikian, menurutnya, keikutsertaan Indonesia dalam BOP juga dapat dipahami sebagai bagian dari strategi diplomasi aktif di tingkat global. Dalam konteks kebijakan luar negeri, Indonesia selama ini dikenal memiliki komitmen terhadap perdamaian dunia, sebagaimana tertuang dalam konstitusi dan prinsip politik luar negeri bebas aktif. kbc10
Kuatkan Transformasi AUMSos : MPKS PWM Gelar Rakorwil
08/02/2026 Komentar Bagikan Situasi saat pelaksanaan Rakorwil MPKS PWM Jawa Timur (foto: for harianjatim) Malang-harianjatim.com. Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial (MPKS) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) di Gedung Kuliah Bersama (GKB) 4 Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Ahad (8/2/2026). Kegiatan ini diikuti lebih dari 200 peserta yang terdiri atas pengurus MPKS Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM), Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah (PDA), serta pengelola Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah se-Jawa Timur. Ketua MPKS PWM Jawa Timur, M. Himawan Sutanto mengatakan, pelaksanaan rakorwil ini untuk mensosialisasikan program-program MPKS PWM Jawa Timur tahun 2026 sekaligus memperkuat koordinasi dan sinergi antara MPKS PDM dan LKS dalam pengembangan layanan kesejahteraan sosial. Selain itu kata dia dilaksanakannya Rakorwil sebagai forum strategis untuk menyatukan visi dan langkah gerak seluruh unsur MPKS dan LKS. “Penguatan koordinasi ini penting agar program kesejahteraan sosial Muhammadiyah dapat berjalan efektif, terukur, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya. Sementara itu, Wakil Ketua PWM Jawa Timur Bidang Kesejahteraan Sosial dan Pembinaan Angkatan Muda Muhammadiyah, Muh. Khoirul Abduh menegaskan pentingnya profesionalisme dalam tata kelola LKS. “LKS Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah harus dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel agar semakin berdaya serta mendapatkan kepercayaan public. Dan mulai periode ini tata Kelola LKS akan kita digitalisasi agar semua potensi LKS dapat dengan mudah diakses publik” tegasnya. Ia menambahkan bahwa tantangan kesejahteraan sosial ke depan menuntut LKS untuk terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperkuat sistem manajemen, serta menyesuaikan diri dengan regulasi dan perkembangan teknologi. Rangkaian Rakorwil diisi dengan pemaparan program kerja MPKS PWM Jawa Timur tahun 2026, diskusi bersama, serta penyusunan rencana tindak lanjut. Melalui kegiatan ini, MPKS PWM Jawa Timur berharap terbangun sinergi yang lebih kuat untuk memperluas jangkauan dan kualitas pelayanan sosial Muhammadiyah di Jawa Timur.
Gelar Rakorwil di UMM, Muhammadiyah Jatim Dorong Digitalisasi Tata Kelola Panti Asuhan dan LKS
Portalbontang.com, Malang – Transformasi layanan sosial menjadi fokus utama Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur. Melalui Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial (MPKS), PWM Jatim menggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) di Gedung Kuliah Bersama (GKB) 4 Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Ahad (8/2/2026). Kegiatan strategis ini dihadiri lebih dari 200 peserta yang terdiri atas pengurus MPKS Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM), Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah (PDA), serta para pengelola Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah se-Jawa Timur. Forum ini bertujuan untuk menyosialisasikan program kerja MPKS tahun 2026 sekaligus memperkuat sinergi antar-lembaga dalam mengembangkan layanan kesejahteraan sosial yang lebih berdampak. Ketua MPKS PWM Jawa Timur, M. Himawan Sutanto, M.Si., menegaskan bahwa Rakorwil ini bukan sekadar pertemuan rutin. Ini adalah momen penyatuan visi seluruh unsur pelaksana layanan sosial persyarikatan. “Penguatan koordinasi ini penting agar program kesejahteraan sosial Muhammadiyah dapat berjalan efektif, terukur, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat luas,” ujar Himawan. Era Baru Digitalisasi LKS Sorotan penting disampaikan oleh Wakil Ketua PWM Jawa Timur Bidang Kesejahteraan Sosial dan Pembinaan Angkatan Muda Muhammadiyah, Muh. Khoirul Abduh, M.Si. Ia menekankan urgensi profesionalisme dalam tata kelola amal usaha bidang sosial. Menurutnya, LKS Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (seperti panti asuhan dan santunan) tidak bisa lagi dikelola dengan cara-cara konvensional semata. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk meraih kepercayaan publik. “Mulai periode ini, tata kelola LKS akan kita digitalisasi. Tujuannya agar semua potensi LKS dapat dengan mudah diakses oleh publik,” tegas Khoirul Abduh. Baca Juga:Dukung Keberlanjutan Swasembada Pangan, Pupuk Indonesia Resmikan Modernisasi Pabrik Tertua Pupuk Kaltim Ia menambahkan, tantangan masalah sosial ke depan menuntut pengelola LKS untuk terus meningkatkan kapasitas SDM, memperkuat manajemen, serta adaptif terhadap regulasi dan perkembangan teknologi. Rangkaian Rakorwil diisi dengan pemaparan program kerja, diskusi panel, serta penyusunan rencana tindak lanjut (RTL). Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi yang solid untuk memperluas jangkauan dan kualitas pelayanan sosial Muhammadiyah di Jawa Timur. ***
Tampil Gemilang, Tim Karate UMM Borong Enam Medali di Kejuaraan Nasional Piala Kemenpora
UKM Karakter Universitas Muhammadiyah Malang pada perhelatan Kejuaraan Karate STKIP Pasundan Open Tournament Series II 2026 Piala Kemenpora (umm.ac.id) INDOZONE.ID – Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Karate Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) membawa pulang enam medali Kejuaraan Karate STKIP Pasundan Open Tournament Series II 2026 Piala Kemenpora, Bandung, Jawa Barat. Ajang kompetisi nasional tersebut dihadiri oleh lebih dari 1.200 atlet profesional dari berbagai penjuru daerah di Indonesia. Melalui kompetisi tersebut, tim karate UMM yang beranggotakan enam atlet, berhasil meraih empat medali perak dan dua medali perunggu. Arif Tri Dermawan (Manajemen) membuka raihan prestasi dengan menyabet Juara 2 Kumite Perorangan Senior Putra. Kemudian disusul keberhasilan Miranti Eka Pranejia (Manajemen), Khoirun Nisa Mufadilah (Ekonomi Pembangunan), dan Artika Atha Thaworn Thanyalak (Teknologi Pangan), meraih Juara 2 Kata Beregu Senior Putri. Sementara itu, Miranti Eka Pranejia kembali menambah medali melalui Juara 3 Kata Perorangan Senior Putri dan Ilma Mazida (Teknologi Pangan) mengamankan Juara 3 Kumite Perorangan Senior Putri. “Alhamdulillah, kami sangat bersyukur dan bangga karena bisa mempersembahkan hasil terbaik, tidak hanya untuk diri sendiri dan orang tua, tetapi juga untuk Universitas Muhammadiyah Malang,” tutur Miranti. Menurutnya, tantangan terbesar mereka adalah menjaga tim agar tetap kompak, khusunya bagi atlet yang turun di lebih dari satu kelas sekaligus. “Bertanding di nomor perorangan dan beregu menuntut kami untuk pandai membagi fokus, menjaga komunikasi tim, serta tetap percaya diri di tengah tekanan pertandingan,” tambahnya. Selain itu, keberhasilan tim juga berangkat dari disiplin latihan yang tinggi, kekompakkan, hingga komitmen para atlet yang terus dipertahankan selama mempersiapkan lomba. Kepala Bagian Minat dan Bakat Kemahasiswaan UMM, Ary Bakhtiar, menilai raihan cemerlang UKM Karate UMM tersebut merupakan bukti pembinaan kemahasiswaan secara berkelanjutan. “Prestasi ini menjadi salah satu bukti keberhasilan pembinaan minat dan bakat mahasiswa, sekaligus ajang penjaringan atlet potensial yang akan dipersiapkan menuju kompetisi seperti Pomprov dan Pomnas,” ujarnya.
Tetap Optimal di Musim Hujan, Mahasiswa UMM Ciptakan Inovasi Pengering Gabah bagi Petani
Tim mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang memperkenalkan inovasi teknologi pengering gabah (umm.ac.id) INDOZONE.ID – Empat mahasiswa Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) berhasil mengembangkan alat pengering gabah (bed dryer) yang efektif digunakan petani walaupun saat musim hujan. Inovasi yang dikepalai oleh Malikul Arifin tersebut berangkat dari permasalahan di lapangan, yang kerap dialami oleh petani saat musim hujan tiba, yakni kesulitan untuk mengeringkan hasil tani secara optimal. Hal tersebut menyebabkan kualitas panen yang dihasilkan pun turun drastis, “Waktu kami melakukan penelitian di Desa Ampeldento, Karangploso, Kabupaten Malang, kebetulan sedang musim hujan. Dari situ kami melihat pengeringan gabah secara manual kurang efektif. Akhirnya kami berinisiatif merancang bed dryer sebagai solusi,” tutur Malikul. Bed dryer yang tim kembangkan bekerja dengan memanfaatkan panas dari pembakaran minyak jelantah, hasil dari kain dan tisu yang telah dibakar sebelumnya. Hasilnya, panas yang dihasilkan terbukti stabil sehingga proses pengeringan hasil tani juga lebih merata dan optimal. “Selain gabah, alat ini bisa dimanfaatkan untuk biji-bijian lain seperti jagung dan kopi, sehingga manfaatnya lebih luas,” tambahnya. Bed dryer, alat pengering gabah yang dikembangkan tim (umm.ac.id) Selama proses pengembangan bed dryer, tim mengalami kendala saat pemilihan bahan material yang akan digunakan. “Kami sempat kesulitan karena ada kombinasi bahan besi dan aluminium, sehingga proses pengelasan harus dilakukan dengan sangat hati-hati,” tuturnya. Sampai saat ini, bed dryer tersebut masih berbentuk sample uji coba dengan skala 1:10 dari ukuran alat sebenarnya. Walaupun masih berbentuk sample, bed dryer tersebut telah berhasil melewati berbagai tahap uji coba dengan hasil akhir yang memuaskan.
Dosen HI UMM Tanggapi Pro Kontra Keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace
Dosen Hubungan Internasional UMM, Dion Maulana P., M.Hub.Int, Ph.D (cand.), dalam menanggapi tuaian pro kontra Indonesia tergabung dalam Board of Peace. (Ist) Malangpariwara.com – Di tengah dinamika politik global yang terus berkembang, keputusan Indonesia untuk bergabung dengan Board of Peace (BoP) memunculkan perbincangan luas di ruang publik. Kebijakan ini dinilai menghadirkan peluang bagi Indonesia untuk berperan aktif secara langsung dalam mendukung program perdamaian dunia. Sekaligus membawa tantangan yang memunculkan beragam respons di tengah masyarakat. BoP merupakan forum internasional yang dibentuk untuk mendorong dialog dan kerja sama dalam upaya menciptakan perdamaian, khususnya di wilayah konflik. Namun, dalam perkembangannya, keberadaan BoP turut memantik diskusi terkait efektivitas, peran negara anggota. Serta dampaknya terhadap isu kemanusiaan global, termasuk Palestina dan Gaza. Dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Dion Maulana P., M.Hub.Int, Ph.D (cand.), menjelaskan bahwa jika merujuk pada piagam resmi BOP. Terdapat sejumlah aspek yang masih menjadi perhatian, salah satunya terkait tidak disebutkannya secara eksplisit Palestina dan Gaza. Menurutnya, hal ini menjadi bahan kajian dalam perspektif akademis, terutama terkait posisi masyarakat yang terdampak dalam proses pengambilan keputusan internasional. Strategi Suarakan Kemerdekaan Palestina Dion juga menilai bahwa keikutsertaan Indonesia sebagai strategi untuk menyuarakan kemerdekaan Palestina dari dalam forum, sah secara politis. Namun, secara akademis, ia menilai klaim tersebut sulit dibuktikan selama piagam BoP tidak mengakui secara jelas Palestina dan Gaza sebagai subjek utama dalam upaya perdamaian. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa tidak adanya keterlibatan Palestina dalam forum tersebut berpotensi memunculkan persepsi bahwa nasib negara Palestina ditentukan oleh negara-negara luar. Kondisi tersebut dinilai dapat membatasi hak Palestina dalam menentukan masa depannya sendiri. Sehingga menurutnya, hal ini perlu dikritisi agar upaya perdamaian benar-benar berjalan atas dasar keadilan dan kedaulatan. Risiko dan Dampak Tergabung dalam BoP Di sisi lain, Dion menilai ada dua sisi risiko maupun dampak dari bergabungnya Indonesia ke BoP. Hal ini dapat dilihat dari dua perspektif, yakni internasional dan domestik. Secara internasional, kredibilitas Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Atau lebih umum dalam mempertahankan politik luar negeri bebas aktif, akan semakin dipertanyakan. Hal itu karena BoP merupakan inisiatif Trump secara pribadi, tidak melalui persetujuan DPR AS, maupun melalui mekanisme PBB. Sementara secara domestik, isu Palestina memiliki sensitivitas yang tinggi di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan isu tersebut berpotensi memunculkan beragam pandangan di masyarakat Indonesia. Pemerintah dinilai perlu terus memperkuat komunikasi publik secara terbuka dan informatif agar masyarakat dapat memahami tujuan, mekanisme, serta dampak dari kebijakan yang diambil. Sementara itu dari sisi keuntungan, keikutsertaan Indonesia dalam BOP membuka peluang bagi Indonesia. Dengan membawa tujuan untuk berperan aktif dalam mendukung program kemanusiaan dan pembangunan di wilayah terdampak konflik. Selain itu, langkah ini juga dinilai mampu memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang konsisten dan berkomitmen aktif dalam isu perdamaian dunia. Meski demikian, keikutsertaan Indonesia dalam BOP juga dapat dipahami sebagai bagian dari strategi diplomasi aktif di tingkat global. Dalam konteks kebijakan luar negeri, Indonesia selama ini dikenal memiliki komitmen terhadap perdamaian dunia, sebagaimana tertuang dalam konstitusi dan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Buka Pintu Ruang Dialog Keikutsertaan Indonesia dalam BOP juga membuka ruang dialog yang lebih luas dengan berbagai negara, baik dari kawasan Timur Tengah maupun negara-negara lain. Hal ini dapat memperluas jaringan kerja sama serta memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan global. Meski demikian, timbul berbagai pandangan dan respons masyarakat yang beragam. Hal ini dinilai oleh Dion sebagai bagian dari dinamika demokrasi. “Pro dan kontra terhadap kebijakan luar negeri merupakan hal yang wajar, selama disampaikan secara rasional dan bertanggung jawab. Keberagaman pendapat justru dapat menjadi penyeimbang dalam proses pengambilan kebijakan publik,” katanya. Sebagai penutup, ia mengajak mahasiswa dan masyarakat untuk menyikapi isu internasional secara rasional dan bijak. Kepedulian terhadap isu global juga perlu dibarengi dengan pemahaman yang komprehensif, agar tidak terjebak pada informasi yang belum jelas kebenarannya. (Djoko W)
Keren! Mahasiswa UMM Rancang Irigasi Otomatis Bertenaga Surya untuk Pertanian Modern
Solar Powered Automatic Irrigation System karya Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (umm.ac.id) INDOZONE.ID – Mahasiswa Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menorehkan prestasi melalui penciptaan alat irigasi inovatif, yang dinamakan Solar Powered Automatic Irrigation System. Inovasi tersebut merupakan sistem irigasi tetes otomatis yang dirancang khusus untuk mendukung sektor pertanian skala kecil agar lebih efisien dan ramah lingkungan. Proyek ini lahir dari mata kuliah Perancangan dan Pengembangan Produk (P3) sebagai bentuk nyata dukungan kampus terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Isti Rohmania, mahasiswa Teknik Industri angkatan 2023, bersama timnya merasakan keprihatinan terhadap kondisi petani di Indonesia. Mereka mengamati, bahwa mayoritas petani masih menggunakan metode penyiraman manual yang sangat menyita waktu serta tenaga. Selain itu, teknik tradisional bisa berisiko menyebabkan pemborosan air. Menanggapi masalah yang terjadi, tim mahasiswa berusaha menghadirkan solusi teknologi yang cerdas namun tetap hemat energi. Secara teknis, sistem irigasi ini mengandalkan panel surya sebagai pemasok listrik utama. Energi matahari yang ditangkap akan disimpan ke dalam baterai untuk menjalankan perangkat berbasis Arduino. “Melalui sensor kelembapan tanah, sistem bisa menyesuaikan kebutuhan air tanaman secara otomatis. Penyiraman tidak dilakukan terus-menerus, tetapi berdasarkan kondisi tanah,” ungkap Isti. Isti menjelaskan bahwa sistem akan memastikan tanaman mendapatkan asupan air sesuai kebutuhan, sehingga tidak ada air yang terbuang sia-sia. Meski sekarang masih dalam bentuk prototipe, alat tersebut memiliki fleksibilitas tinggi untuk diterapkan pada berbagai jenis lahan dan tanaman. Penggunaan energi surya menjadi keunggulan utama karena dapat membantu petani menekan pengeluaran operasional dan mengurangi ketergantungan pada listrik konvensional. Alat ini berpotensi dikembangkan lebih lanjut menjadi sistem perawatan tanaman yang terintegrasi, di mana penyaluran pupuk cair dan nutrisi bisa dilakukan secara otomatis melalui saluran irigasi. Dosen pembimbing, Amelia Khoidir, S.T., M.Sc., memberikan apresiasi tinggi terhadap karya para mahasiswa sebagai wujud nyata integrasi teknologi Internet of Things (IoT) dalam pertanian presisi. “Inovasi seperti ini membuktikan bahwa mahasiswa mampu menghadirkan solusi teknologi yang relevan dan berdampak nyata bagi sektor pertanian,” ujarnya. Baca juga:Kolaborasi UPH dan Singapore Polytechnic Hadirkan Inovasi Nyata bagi Lingkungan dan Masyarakat Inovasi yang ditampilkan pada Industrial Engineering Expo 2026 membuktikan bahwa mahasiswa mampu menciptakan solusi teknologi tepat guna. Bagi Isti dan timnya, pengalaman ini mengajarkan bahwa sebuah inovasi yang hebat tidak harus rumit, asalkan mampu memberikan dampak nyata bagi kehidupan banyak orang.
MPKS PWM Jatim Gelar Rakorwil di UMM, Kuatkan Sinergi dan Digitalisasi Tata Kelola Lembaga Sosial
Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial (MPKS) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur menyelenggarakan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) di Gedung Kuliah Bersama (GKB) 4 Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Ahad (8/2/2026). (Foto: Istimewa) Malang, (afederasi.com) – Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial (MPKS) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur menyelenggarakan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) di Gedung Kuliah Bersama (GKB) 4 Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Ahad (8/2/2026). Acara yang dihadiri lebih dari 200 peserta ini bertujuan menyamakan visi dan memperkuat sinergi seluruh unsur kesejahteraan sosial Muhammadiyah di wilayah Jatim. Peserta Rakorwil terdiri dari pengurus MPKS tingkat daerah (PDM/PDA) serta pengelola Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah se-Jawa Timur. Dalam sambutannya, M. Himawan Sutanto, M.Si., Ketua MPKS PWM Jawa Timur, menekankan pentingnya forum ini sebagai penggerak program yang efektif dan terukur. “Rakorwil ini menjadi momentum strategis untuk menyatukan visi dan langkah gerak seluruh unsur MPKS dan LKS. Penguatan koordinasi sangat krusial agar program kesejahteraan sosial Muhammadiyah dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya. Sementara itu, Muh. Khoirul Abduh, M.Si., Wakil Ketua PWM Jatim Bidang Kesejahteraan Sosial, menyoroti urgensi profesionalisme dan transformasi digital dalam pengelolaan LKS. “LKS Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah harus dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel untuk meningkatkan daya dan kepercayaan publik. Mulai periode ini, tata kelola LKS akan kita digitalisasi agar potensi dan layanan dapat lebih mudah diakses masyarakat,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa LKS perlu terus beradaptasi dengan regulasi dan perkembangan teknologi guna menjawab kompleksitas tantangan sosial di masa depan. Rangkaian acara diisi dengan pemaparan program kerja MPKS PWM Jatim tahun 2026, diskusi interaktif, serta penyusunan rencana tindak lanjut. Melalui Rakorwil ini, MPKS PWM Jatim berharap dapat membangun sinergi yang lebih kuat guna memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas pelayanan sosial di seluruh Jawa Timur.(san)
