Ibadah Bukan Transaksi. Safari Ramadan di RSU UMM Sentil Etika Tenaga MedisIbadah Bukan Transaksi. Safari Ramadan di RSU UMM Sentil Etika Tenaga Medis
Komitmen meneguhkan nilai spiritual dalam ruang pelayanan kesehatan kembali ditegaskan melalui Safari Ramadan 1447 Hijriah yang digelar di Aula Rumah Sakit Umum (RSU) Universitas Muhammadiyah Malang pada Selasa (3/3/2026). Kegiatan ini menghadirkan Dr. Zen Amirudin, M.Med.Kom., sebagai penceramah utama dan diikuti oleh jajaran pimpinan, tenaga kesehatan, serta sivitas akademika. Agenda tersebut tidak sekadar menjadi rutinitas tahunan, tetapi juga ruang refleksi bagi institusi layanan publik yang setiap hari bersentuhan dengan persoalan kemanusiaan. Ramadan dimaknai sebagai momentum menata ulang niat, memperkuat tanggung jawab, dan meluruskan orientasi pengabdian. Dalam ceramahnya, Zen Amirudin menegaskan bahwa ibadah tidak dapat dipahami dengan logika transaksional. Ia menyampaikan pesan tersebut melalui kisah seorang pemuda yang mencoba “menguji” makna sedekah demi membuktikan kebenaran secara instan. “Saya ingin mengangkat kisah seorang pemuda yang mencoba ‘menguji’ makna sedekah setelah mendengar tausiyah seorang ustaz. Karena dorongan ingin membuktikan kebenaran secara cepat, ia menyedekahkan seluruh uang yang dimilikinya dengan harapan balasan akan datang seketika. Namun yang ia rasakan justru kegelisahan, karena harapannya tidak langsung terpenuhi. Dari kisah itu saya ingin menegaskan bahwa ibadah tidak bisa dipahami dengan logika transaksional,” ujarnya Menurutnya, ibadah bukanlah mekanisme sebab-akibat yang instan antara memberi dan menerima. Ibadah adalah proses ketundukan dan keikhlasan yang menuntut kedewasaan berpikir. Ketika seseorang beramal hanya demi imbalan cepat, maka yang muncul adalah kekecewaan. Sebaliknya, jika amal dilakukan sebagai bentuk kepatuhan dan penghambaan, ketenangan akan hadir tanpa perlu menunggu balasan. Ramadan, kata dia, mengajarkan proses itu secara bertahap melalui latihan menahan diri, mengendalikan ego, dan memperbaiki niat. Ia menjelaskan bahwa manusia memiliki tingkatan dalam memaknai kuasa dan tanggung jawab. Tahap awal adalah kesadaran normatif bahwa setiap amanah membawa konsekuensi moral. Pada tahap yang lebih matang, seseorang mampu menjalankan peran tanpa didorong kepentingan pribadi. Kuasa tidak dipandang sebagai privilese, melainkan kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan secara etis dan sosial. Perspektif ini, menurutnya, sangat relevan di lingkungan pelayanan kesehatan. “Pada dasarnya, apa pun yang kita lakukan adalah proses belajar patuh. Ramadan melatih kita menundukkan diri kepada Allah, dan dari ketundukan itu lahir kekuatan untuk menjalankan tanggung jawab dengan jernih, sabar, dan amanah,” ujarnya. Ia menambahkan, kepatuhan bukan bentuk kelemahan, melainkan fondasi karakter yang mencegah penyalahgunaan wewenang. Di rumah sakit, sikap patuh pada nilai dan etika menjadi penyangga profesionalisme sekaligus kemanusiaan. Zen juga menekankan bahwa ajaran Islam tentang kuasa bersifat normatif dan preventif. Artinya, ajaran tersebut tidak hanya mengatur batasan benar dan salah, tetapi juga membangun kesadaran untuk mencegah penyimpangan sejak dini. Dalam konteks rumah sakit, setiap keputusan menyangkut keselamatan pasien, integritas profesi, dan kepercayaan publik. Karena itu, Ramadan harus menjadi ruang evaluasi agar profesionalisme berjalan seiring dengan integritas spiritual. Sementara itu, Rektor UMM Prof. Dr. Nazaruddin Malik, M.Si., menyampaikan bahwa Ramadan adalah momentum membangun peradaban, bukan sekadar meningkatkan ritual personal. Ia menegaskan bahwa takwa semestinya menjadi energi perubahan sosial yang melahirkan etos kerja, disiplin, dan keberanian berinovasi, termasuk di bidang pendidikan dan layanan kesehatan. “Tidak ada kemajuan tanpa pengorbanan. Ramadan melatih kita menahan diri dan berkorban, bukan hanya dalam materi, tetapi juga waktu, pikiran, dan komitmen memperbaiki kualitas diri,” katanya. Ia optimistis, jika semangat tersebut dijaga bersama, kampus dan rumah sakit akan tumbuh sebagai pusat pelayanan dan keilmuan yang memberi manfaat luas bagi masyarakat. Safari Ramadan di RSU UMM pun menjadi lebih dari sekadar forum ceramah. Kegiatan ini menjadi ruang konsolidasi nilai agar setiap peran, baik tenaga medis, akademisi, maupun pimpinan dijalankan dengan kesadaran bahwa pengabdian adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara duniawi dan ukhrawi.(*vin/faq) Penulis: Vivin Dwi Oktavia | Editor: Faqih Ahmad Wafir Rahman
Di Baitul Arqom Ormawa, Rektor UMM Ungkap Amanah dan Keadilan Jadi Nafas Kepemimpinan dalam Islam
Kepemimpinan dalam Islam bukanlah tentang kekuasaan, melainkan amanah suci untuk menegakkan keadilan dan mewujudkan kemajuan yang membawa keberkahan bagi seluruh umat. Hal tersebut ditegaskan langsung oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Prof. Dr. Nazarudin Malik, M.Si., pada kegiatan Baitul Arqom Organisasi Kemahasiswaan, 04 Maret 2026 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) UMM. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kepemimpinan dalam perspektif Islam bukan sekadar jabatan struktural, melainkan tanggung jawab spiritual yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Setiap individu, menurutnya, adalah pemimpin, minimal bagi dirinya sendiri, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi bahwa setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Dalam pemaparannya, ia menguraikan fondasi kepemimpinan dalam Al-Quran, di antaranya konsep manusia sebagai khalifah di bumi sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 30. Ia juga menyinggung perintah berlaku adil dalam QS. Shad ayat 26 serta pentingnya musyawarah sebagaimana diajarkan dalam QS. Ali Imran ayat 159. Nilai-nilai tersebut, menurutnya, menjadi kerangka etis sekaligus strategis bagi pemimpin dalam membangun peradaban. “Kepemimpinan adalah amanah besar, bukan privilese. Tanpa keadilan, kepemimpinan kehilangan legitimasi moralnya. Dan tanpa visi yang jelas, organisasi akan berjalan tanpa arah,” tegasnya. Lebih lanjut, Nazar sapaan akrabnya menambahkan bahwa seorang pemimpin harus memiliki sifat al-‘adl (keadilan), al-hikmah (kebijaksanaan), amanah, siddiq (kejujuran), serta fathanah (kecerdasan dan kompetensi). Keadilan, jelasnya, bukan hanya slogan, melainkan praktik nyata dalam distribusi sumber daya, pengambilan keputusan, serta perlakuan yang setara tanpa diskriminasi. Selain itu, prinsip musyawarah atau syura menjadi elemen penting dalam menciptakan kepemimpinan partisipatif. Dengan melibatkan anggota dalam proses pengambilan keputusan, rasa memiliki (ownership) terhadap kebijakan akan tumbuh, sehingga komitmen terhadap pelaksanaan program menjadi lebih kuat. Pendekatan lemah lembut (rifq) juga dinilai mampu membangun loyalitas dan keamanan psikologis dalam organisasi. Dalam konteks produktivitas, pria itu menekankan bahwa visi tidak boleh berhenti pada tataran wacana. Visi harus diterjemahkan menjadi amal nyata yang terukur dan berdampak. Efisiensi, ketepatan prioritas, inovasi berkelanjutan, serta evaluasi kinerja menjadi instrumen penting dalam mewujudkan kemajuan yang berkelanjutan. Ia juga mengingatkan bahwa tantangan kepemimpinan di era modern semakin kompleks. Godaan kekuasaan, tekanan kepentingan, serta perubahan zaman yang cepat menuntut pemimpin untuk terus belajar dan beradaptasi tanpa meninggalkan prinsip dasar Al-Quran. Sementara itu, Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni UMM, Dr. Tatag Muttaqin, S.Hut., M.Sc., IPM., menjelaskan bahwa Baitul Arqam memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan kader Muhammadiyah. Menurutnya, kegiatan ini merupakan agenda rutin yang bertujuan memastikan proses pengkaderan terus berjalan setiap tahun. “Tujuan utamanya adalah agar kader-kader Muhammadiyah di lingkungan UMM tidak terputus. Kaderisasi harus terus dilakukan dalam rangka membesarkan kader-kader intelektual Muhammadiyah,” ujarnya. Lebih lanjut, Tatag mengungkapkan bahwa UMM saat ini telah merancang strategi besar pengembangan kemahasiswaan yang mencakup tiga pendekatan, yakni partisipatif, diferensiasi, dan defensif. Ketiga pendekatan tersebut menjadi landasan dalam menjalankan berbagai program kemahasiswaan, termasuk Baitul Arqam. Ia menambahkan, Baitul Arqam menjadi salah satu instrumen penting untuk mendukung implementasi grand strategy tersebut. Melalui kegiatan ini, mahasiswa yang tergabung dalam Ormawa, termasuk penerima beasiswa, diharapkan mampu mengalami peningkatan kualitas diri. “Setelah mengikuti kegiatan ini, kami berharap mahasiswa semakin baik dalam adab, mental, dan sikap. Terutama, jiwa kepemimpinan mereka semakin kuat dan solid,” katanya. Melalui kegiatan Baitul Arqom tersebut, mahasiswa diharapkan mampu membangun kapasitas kepemimpinan sejak dini. Pendidikan karakter, budaya umpan balik, kerja tim yang solid, serta keteladanan (uswah hasanah) menjadi langkah strategis dalam menyiapkan generasi pemimpin visioner yang adil, produktif, dan membawa kemajuan bagi umat.(faq) Penulis: Faqih Ahmad Wafir Rahman
Eskalasi Timur Tengah dan Logika Kompleks Keamanan Regional
Puasa Jadi Instrumen Pengendali Kuasa
Polemik Prioritas Beasiswa LPDP Pentingnya Integrasi STEM dan Ilmu Sosial-Humaniora
Polemik Prioritas Beasiswa LPDP: Pentingnya Integrasi STEM dan Ilmu Sosial-Humaniora
Pakar Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang, Prof. Dr. Wahyudi Winarjo, M.Si. (Foto: Istimewa) MALANG POST – Kebijakan Beasiswa LPDP yang memprioritaskan bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) dibandingkan ilmu sosial-humaniora menuai sorotan tajam dari Akademisi Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Prof. Dr. Wahyudi Winarjo, M.Si. Ia menegaskan bahwa polemik LPDP yang belakangan ramai diperbincangkan tidak bisa dibaca semata sebagai kebijakan teknis pendidikan. Melainkan sebagai refleksi arah pembangunan nasional yang sedang dipertaruhkan. Terutama dalam cara negara memaknai peran ilmu pengetahuan dan pembentukan karakter bangsa di tengah arus globalisasi yang semakin kuat. “Peristiwa yang ramai soal LPDP itu menjadi evidence sosial bahwa ada yang perlu dibenahi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita.” Melihat fenomena sebagian penerima beasiswa yang setelah lama menempuh studi di luar negeri justru merasa lebih nyaman menetap di sana dan perlahan menjauh dari ikatan kebangsaan.” “Itu bukan sekadar persoalan individu, tetapi tanda bahwa orientasi pembangunan dan penguatan nasionalisme kita belum sepenuhnya kokoh,” ujarnya. Ia menjelaskan bahwa prioritas terhadap STEM lahir dari paradigma lama yang menganggap ilmu eksakta sebagai motor utama pembangunan ekonomi. Sementara ilmu sosial dan humaniora ditempatkan sebagai pelengkap yang tidak mendesak. Padahal dalam perspektif sosiologi pembangunan, sejatinya tidak hanya berbicara tentang pertumbuhan angka dan kemajuan teknologi. Tetapi juga menyangkut pembentukan etika publik, kesadaran kolektif, serta kohesi sosial yang menjadi fondasi keberlanjutan sebuah bangsa. “Paradigma dikotomi antara eksakta dan sosial itu harus diubah karena tidak mungkin ilmu sosial diabaikan dalam mengawal pembangunan.” “Karena menekankan bahwa ilmu sosial-humaniora berfungsi mengasah kepekaan nurani dan membangun keseimbangan antara rasionalitas, iman, dan nilai kemanusiaan.” “Ilmu sosial itu menyentuh hati, menyentuh religiositas atau spiritualitas, sehingga manusia tidak hanya cerdas secara teknis tetapi juga matang secara moral,” tegasnya. Wahyudi juga melihat bahwa orientasi pembangunan Indonesia tidak berdiri sendiri. Melainkan mengikuti arus global sejak era Millennium Development Goals hingga Sustainable Development Goals. Di mana arah kebijakan nasional kerap selaras dengan prioritas lembaga internasional seperti International Monetary Fund dan World Bank yang secara tidak langsung memengaruhi strategi penyiapan sumber daya manusia berbasis kebutuhan pasar global dan daya saing ekonomi. “Risikonya, kita hanya menjadi potret dari pemikiran dunia, bukan perumus arah kita sendiri melainkan struktur sosial yang timpang.” “Mobilitas vertikal akan semakin sulit dijangkau oleh kelompok kelas menengah ke bawah jika akses pendidikan unggul dan jejaring global hanya terbuka bagi segelintir orang.” “Sehingga kesenjangan sosial-ekonomi berpotensi melebar sebagai konsekuensi logis dari pembangunan yang kurang sensitif terhadap realitas kelas,” ujarnya. Ia pun mengingatkan bahaya lahirnya generasi teknokratik yang kaku apabila dominasi STEM tidak diimbangi perspektif humanistik, dengan merujuk pada positivisme Auguste Comte yang terlalu menekankan rasionalitas empiris. Menurutnya, jika hanya berpikir positifistik, orang bisa kehilangan sensitivitas kemanusiaan dan terjebak pada parameter-parameter rasional semata, padahal manusia harus tetap berjalan di wilayah kemanusiaannya. “Maka dari itu, negara perlu menyeimbangkan inovasi teknologi dengan penguatan nilai melalui paradigma profetik sebagaimana diperkenalkan Kuntowijoyo.” “Karena pembangunan tidak cukup berhenti pada aturan, strategi, dan target pertumbuhan, tetapi harus menyentuh hakikat keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, serta martabat manusia sebagai tujuan akhir,” ujarnya. Pada akhirnya, Wahyudi mengingatkan bahwa LPDP dan kebijakan pendidikan nasional seharusnya tidak terjebak pada logika angka dan pertumbuhan ekonomi semata. Sebab tanpa sentuhan nilai dan kepekaan sosial, pembangunan hanya akan melahirkan generasi yang unggul secara teknis tetapi miskin empati. Sementara tujuan sejati pembangunan adalah memerdekakan dan memartabatkan manusia Indonesia secara utuh(M. Abd. Rachman. Rozzi-Januar Triwahyudi)
Beasiswa LPDP dan Dominasi STEM, Akademisi UMM Ingatkan Pentingnya Humaniora
Guru Besar UMM, Prof. Dr. Wahyudi Winarjo, M.Si., Foto: dok.UMM. MAKLUMAT – Kebijakan beasiswa LPDP yang memprioritaskan bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) dibandingkan ilmu sosial-humaniora memantik perhatian akademisi. Salah satunya datang dari Guru Besar Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Prof. Dr. Wahyudi Winarjo, M.Si. Menurut Wahyudi, polemik beasiswa LPDP tidak bisa dibaca semata sebagai kebijakan teknis pendidikan. Ia menilai, arah prioritas tersebut mencerminkan orientasi pembangunan nasional yang tengah dipertaruhkan, terutama dalam memaknai peran ilmu pengetahuan di tengah arus globalisasi. “Ramainya beasiswa LPDP itu menjadi evidence social, bahwa ada yang perlu dibenahi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa fenomena sebagian penerima beasiswa yang setelah lama studi di luar negeri justru merasa lebih nyaman menetap. Menurutnya ini bukan persoalan individu, tetapi cerminan bahwa penguatan nasionalisme belum sepenuhnya kokoh. Pentingnya Sentuhan Teknokratik dan Humanistik Wahyudi menjelaskan, prioritas STEM lahir dari paradigma lama yang menempatkan ilmu eksakta sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, ilmu sosial-humaniora kerap diposisikan sebagai pelengkap. Padahal, dalam perspektif sosiologi pembangunan, kemajuan bangsa tidak hanya ditentukan oleh angka pertumbuhan dan lompatan teknologi. “Pembangunan juga menyangkut pembentukan etika publik, kesadaran kolektif, dan kohesi sosial. Ilmu sosial-humaniora berfungsi mengasah kepekaan nurani dan menjaga keseimbangan antara rasionalitas, iman, serta nilai kemanusiaan,” tegasnya. Ia mengingatkan, dikotomi antara eksakta dan sosial harus diakhiri. Dominasi pendekatan teknokratik tanpa sentuhan humanistik berpotensi melahirkan generasi yang unggul secara teknis, tetapi rapuh secara moral. Wahyudi bahkan merujuk pemikiran Auguste Comte tentang positivisme yang menekankan rasionalitas empiris. Jika diterapkan secara kaku, pendekatan itu bisa mengikis sensitivitas kemanusiaan. “Manusia tidak cukup berpikir rasional-empiris. Ia harus berpijak pada nilai dan kemanusiaannya,” imbuhnya. Perluas Akses Pendidikan Lebih jauh, ia menilai orientasi pembangunan Indonesia tak lepas dari arus global sejak era MDGs hingga SDGs. Kebijakan nasional, termasuk strategi penyiapan sumber daya manusia, sering kali selaras dengan kebutuhan pasar global dan daya saing ekonomi internasional. Risikonya, akses pendidikan unggul dan jejaring global hanya dinikmati kelompok tertentu. Mobilitas sosial bagi kelas menengah ke bawah menjadi semakin terbatas, sehingga kesenjangan sosial-ekonomi berpotensi melebar. Karena itu, ia mendorong negara menyeimbangkan inovasi teknologi dengan penguatan nilai. Wahyudi menyebut paradigma profetik ala Kuntowijoyo sebagai salah satu rujukan penting, yakni pembangunan yang tidak berhenti pada target pertumbuhan, tetapi menyentuh keadilan sosial dan martabat manusia. “Beasiswa LPDP seharusnya tidak terjebak pada logika angka dan pertumbuhan ekonomi semata. Tanpa sentuhan nilai dan kepekaan sosial, pembangunan hanya melahirkan generasi teknis yang miskin empati,” tandasnya.
Kelompok 14 KKN Berdampak Raih Nominasi Ter-Digital dalam Pameran Karya Inovasi di Universitas Muhammadiyah Malang
Pada kesempatan tersebut, Kelompok 14 KKN Berdampak yang mengabdi di Kampung Tematik Kampung Budaya Polowijen berhasil meraih nominasi Ter-Digital. Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan atas upaya digitalisasi dan inovasi berbasis teknologi yang telah dilakukan dalam mendukung promosi serta penge (HO/KLIKTIMES.COM) KLIKTIMES.COM | MALANG-Kegiatan Pameran Karya Inovasi KKN Berdampak sukses diselenggarakan pada Rabu, 25 Februari 2026, bertempat di halaman GKB 1 Kampus 3 Universitas Muhammadiyah Malang. Acara ini menjadi ajang apresiasi sekaligus unjuk karya bagi seluruh kelompok KKN Berdampak yang telah melaksanakan program pengabdian di berbagai wilayah. Kegiatan diawali dengan pemaparan dan sambutan dari pihak kampus yang memberikan apresiasi atas dedikasi mahasiswa dalam menghadirkan inovasi yang solutif dan berkelanjutan bagi masyarakat. Setelah sesi pembukaan, suasana halaman GKB 1 dipenuhi dengan stand-stand pameran dari setiap kelompok. Masing-masing kelompok menampilkan hasil inovasinya melalui media poster berukuran A1 yang informatif dan menarik, serta mempresentasikan program unggulan yang telah dijalankan selama masa KKN. Pada kesempatan tersebut, Kelompok 14 KKN Berdampak yang mengabdi di Kampung Tematik Kampung Budaya Polowijen berhasil meraih nominasi Ter-Digital. Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan atas upaya digitalisasi dan inovasi berbasis teknologi yang telah dilakukan dalam mendukung promosi serta penge (HO/KLIKTIMES.COM) Beragam inovasi dipamerkan, mulai dari pengembangan potensi desa, pemberdayaan UMKM, hingga digitalisasi kampung tematik. Antusiasme pengunjung terlihat dari ramainya mahasiswa dan dosen yang berkeliling mengunjungi setiap stand untuk mengetahui lebih jauh dampak program yang telah dilaksanakan. Kegiatan Pameran Karya Inovasi KKN Berdampak sukses diselenggarakan pada Rabu, 25 Februari 2026, bertempat di halaman GKB 1 Kampus 3 Universitas Muhammadiyah Malang. Acara ini menjadi ajang apresiasi sekaligus unjuk karya bagi seluruh kelompok KKN Berdampak yang telah melaksanakan program pengabdian (HO/KLIKTIMES.COM) Pada kesempatan tersebut, Kelompok 14 KKN Berdampak yang mengabdi di Kampung Tematik Kampung Budaya Polowijen berhasil meraih nominasi Ter-Digital. Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan atas upaya digitalisasi dan inovasi berbasis teknologi yang telah dilakukan dalam mendukung promosi serta pengembangan kampung budaya. Kebahagiaan dan rasa bangga terpancar dari Ki Demang selaku penggagas Kampung Budaya Polowijen yang turut memberikan dukungan penuh terhadap program yang dijalankan mahasiswa. Begitu pula dengan seluruh anggota Kelompok 14 yang merasa sangat bersyukur dan terharu atas nominasi yang diraih. Penghargaan ini tidak hanya menjadi pencapaian bagi tim, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus menghadirkan inovasi yang berdampak nyata bagi masyarakat. Kebahagiaan dan rasa bangga terpancar dari Ki Demang selaku penggagas Kampung Budaya Polowijen yang turut memberikan dukungan penuh terhadap program yang dijalankan mahasiswa. Begitu pula dengan seluruh anggota Kelompok 14 yang merasa sangat bersyukur dan terharu atas nominasi yang diraih. (HO/KLIKTIMES.COM) Melalui kegiatan pameran ini, diharapkan semangat kolaborasi antara mahasiswa dan masyarakat dapat terus terjalin, serta inovasi-inovasi yang telah dihasilkan mampu memberikan manfaat berkelanjutan di masa mendatang.
Konflik AS–Israel–Iran Picu Ancaman Inflasi, Pakar Hubungan Internasional UMM: Harga BBM Bisa Naik
Pakar Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Dion Maulana P, menyebut konflik di Timur Tengah berpotensi memicu inflasi di Indonesia. (Foto: Humas UMM) Internasional KETIK, MALANG – Ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran berpotensi memicu dampak ekonomi hingga ke Indonesia. Eskalasi konflik di Timur Tengah tersebut dinilai dapat mengganggu distribusi energi global dan mendorong kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia. Pakar Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Dion Maulana P Ph.D. (cand.), menilai situasi yang memanas di kawasan strategis tersebut dapat berimbas pada lonjakan harga minyak dunia, terutama jika jalur distribusi energi terganggu. “Kalau Selat Hormuz ditutup, ekonomi dunia pasti terguncang,” ujarnya, dilansir dari rilis UMM. Senin, 2 Maret 2026. Selat Hormuz merupakan salah satu jalur distribusi minyak paling vital di dunia. Gangguan di kawasan tersebut berpotensi menekan pasokan global dan memicu kenaikan harga energi. Menurut Dion, dampak gangguan yang terjadi di Selat Hormuz akan terasa langsung di dalam negeri. “Harga BBM pasti akan naik dalam beberapa waktu ke depan. Kalau BBM naik, harga bahan pokok ikut naik. Kalau itu terjadi, inflasi tidak bisa dihindari,” katanya. Ia menjelaskan, konflik yang terjadi bukan sekadar persoalan militer sesaat, melainkan akumulasi rivalitas panjang yang dipicu kebuntuan negosiasi nuklir serta persoalan keamanan kawasan. Meski demikian, ia meminta publik tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa situasi ini akan berkembang menjadi perang dunia. “Banyak informasi yang beredar harus dicek dan ricek lagi. Proses menuju konflik global itu sangat kompleks,” ujarnya. Dion menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap dampak ekonomi global, terutama dalam menjaga stabilitas harga energi dan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian geopolitik. (*)
Pengamat UMM: Konflik AS Israel Iran Berpotensi Guncang Ekonomi Indonesia
Pengamat UMM: Konflik AS Israel Iran Berpotensi Guncang Ekonomi Indonesia, Foto: Ist/PWMU.CO pwmu.co – Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali memanas setelah eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran memicu kekhawatiran dampak global, termasuk terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.Di tengah meningkatnya spekulasi publik soal kemungkinan perang berskala besar, pengamat menilai konflik tersebut bukan sekadar persoalan militer sesaat, melainkan akumulasi rivalitas panjang yang berakar pada persoalan keamanan eksistensial antarnegara. Rivalitas Eksistensial Israel–Iran Pakar hubungan internasional dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Dion Maulana P., M.Hub.Int., Ph.D (cand.), menjelaskan bahwa hubungan Israel dan Iran sejak lama berada dalam situasi saling mengancam secara fundamental. Menurutnya, dalam konsep keamanan ontologis (ontological security), kedua negara sulit mencapai rasa aman selama pihak lawan masih dianggap sebagai ancaman utama terhadap eksistensi negara. “Iran itu ancaman bagi Israel, Israel juga ancaman bagi Iran. Selama kamu ada, aku tidak akan merasa aman. Jadi konflik seperti ini akan terus ada karena persoalan keamanannya sudah pada level eksistensial,” ujarnya pada 2 Maret kepada Tim Humas UMM. Dion menilai, konflik ini bersifat struktural dan tidak mudah diselesaikan hanya melalui kesepakatan jangka pendek. Kebuntuan Nuklir dan Peran Donald Trump Eskalasi terbaru, lanjut Dion, dipicu kebuntuan negosiasi nuklir antara Iran dan Washington yang berlangsung sejak tahun sebelumnya. Dialog yang sempat berjalan kembali menemui jalan buntu hingga terjadi serangan terhadap fasilitas pengembangan nuklir Iran di tengah proses diplomasi. Ia menyebut keputusan Presiden Donald Trump tidak hanya dipengaruhi isu pengayaan nuklir, tetapi juga tekanan keamanan kawasan. “Alasannya dua. Pertama soal pengayaan nuklir yang dikhawatirkan menjadi senjata. Kedua, Iran dianggap mengancam sekutu Amerika di Timur Tengah, terutama Israel dan basis militer Amerika di kawasan,” katanya. Namun demikian, Dion mengingatkan publik agar tidak terburu-buru menyimpulkan konflik ini akan berujung pada Perang Dunia Ketiga. “Banyak informasi yang beredar itu harus dicek dan ricek lagi. Tidak bisa langsung disimpulkan akan menjadi Perang Dunia Ketiga, karena proses menuju ke sana itu sangat kompleks,” ujarnya. Selat Hormuz dan Ancaman Ekonomi Global Situasi dinilai semakin berbahaya setelah jalur energi strategis dunia di Selat Hormuz dilaporkan ditutup. Jalur ini merupakan salah satu rute distribusi minyak paling vital di dunia. Penutupan Selat Hormuz berpotensi memicu guncangan ekonomi global yang dampaknya dapat dirasakan hingga negara berkembang, termasuk Indonesia. “Kalau Selat Hormuz ditutup, ekonomi dunia pasti terguncang. Kalau ekonomi negara besar terganggu, biasanya kebijakan luar negeri mereka menjadi lebih agresif,” kata Dion. Ia menjelaskan, terganggunya arus distribusi energi internasional dapat mendorong lonjakan harga minyak dunia, yang pada akhirnya berdampak pada harga bahan bakar dan kebutuhan pokok di Indonesia. “Harga BBM pasti akan naik dalam beberapa waktu ke depan. Kalau BBM naik, harga bahan pokok ikut naik. Kalau itu terjadi, inflasi tidak bisa dihindari,” ujarnya. Kritik terhadap Tawaran Mediasi Indonesia Terkait langkah pemerintah Indonesia, Dion juga mengkritisi tawaran mediasi yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, dalam teori resolusi konflik, mediasi sulit dilakukan selama pertempuran masih berlangsung. “Mediator itu hadir setelah kekerasan berhenti. Kalau pertempuran masih berjalan, secara teori resolusi konflik tidak rasional menawarkan mediasi,” katanya. Ia juga menyoroti posisi diplomatik Indonesia dalam forum internasional Board of Peace (BOP) pasca serangan terhadap Iran. Dion menilai kredibilitas forum perdamaian harus diukur dari konsistensi tindakan para anggotanya. “Indonesia harus mempertimbangkan untuk keluar dari Board of Peace. Bagaimana mungkin lembaga yang mengklaim membawa perdamaian justru dipimpin negara yang menyerang pihak lain di tengah negosiasi? Itu tidak mencerminkan perdamaian,” ujarnya. Menurutnya, Indonesia perlu mengambil sikap diplomatik yang lebih tegas terhadap pelanggaran hukum internasional. “Indonesia harus berani bersikap tegas dan tidak boleh takut terintimidasi. Kalau hukum internasional terus diinjak-injak, tinggal menunggu waktu negara lain juga bisa menjadi korban,” pungkasnya. Dampak Nyata bagi Indonesia Konflik di Timur Tengah bukan hanya isu regional, tetapi berpotensi membawa implikasi langsung bagi perekonomian nasional. Lonjakan harga energi, inflasi, hingga tekanan terhadap kebijakan luar negeri Indonesia menjadi risiko yang perlu diantisipasi sejak dini. Pengamat menilai, pemerintah perlu menyiapkan langkah mitigasi ekonomi serta strategi diplomasi yang terukur agar dampak konflik global tidak semakin membebani masyarakat. *) Penulis : Dion Maulana P *) Editor : Satria
