Kasus Dugaan Markup Videografer Buka Perdebatan, Dosen UMM Jelaskan Mengapa Brainstorming hingga Editing Punya Nilai Ekonomi
Isu dugaan markup anggaran videografer yang mencuat belakangan ini memantik perdebatan publik. Dalam kasus tersebut, jaksa dan auditor disebut menilai proses seperti cutting, editing, dubbing, hingga brainstorming konsep tidak memiliki nilai ekonomi sehingga tidak layak dibayar. Pandangan ini menuai perhatian karena dianggap mengabaikan proses kreatif yang justru menjadi fondasi utama lahirnya karya. Menanggapi hal itu, Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Novin Farid Setyo Wibowo, M.Si., menegaskan bahwa ide dan proses kreatif merupakan komponen penting yang memiliki nilai ekonomi tinggi dalam industri kreatif. Menurutnya, penilaian yang hanya melihat hasil teknis tanpa mempertimbangkan proses kreatif berpotensi menimbulkan kesalahpahaman terhadap cara kerja industri kreatif. Ia menekankan bahwa sebelum kamera dinyalakan, terdapat tahapan panjang yang melibatkan riset, pengembangan konsep, hingga penyusunan strategi komunikasi yang membutuhkan keahlian khusus. “Dalam dunia kreatif, justru ide itu yang paling mahal. Karena ide adalah roh dari sebuah karya. Kreativitas selalu dimulai dari gagasan yang mampu mengubah sesuatu yang biasa menjadi luar biasa,” ujarnya. Novin menjelaskan bahwa proses produksi karya kreatif dimulai dari tahap development. Pada fase ini, kreator melakukan riset untuk memahami kebutuhan klien, karakter audiens, serta tujuan komunikasi. Dari riset tersebut kemudian lahir konsep, ide cerita, hingga naskah yang menjadi dasar keseluruhan produksi. Menurutnya, tahap pengembangan ide menjadi proses paling menantang sekaligus paling menentukan kualitas karya. “Sering kali orang hanya melihat kamera dan hasil akhirnya. Padahal sebelum itu ada proses panjang yang tidak terlihat, mulai dari riset, diskusi konsep, sampai penyusunan strategi komunikasi. Semua itu membutuhkan waktu, keahlian, dan pengalaman,” jelasnya. Setelah itu, proses berlanjut ke tahap pre-production, production, hingga post-production. Pada tahap pra-produksi, tim kreatif menyusun kebutuhan teknis seperti pembentukan kru, penyusunan anggaran, pencarian lokasi, dan perizinan. Tahap produksi berfokus pada pengambilan gambar sesuai konsep. Sementara pada pasca-produksi dilakukan editing visual, pencampuran audio, hingga penambahan narasi untuk memperkuat pesan karya. Ia menilai, seluruh rangkaian tersebut menunjukkan bahwa industri kreatif tidak hanya bergantung pada peralatan, tetapi juga pada kemampuan sumber daya manusia. Editor, penulis naskah, animator, hingga pengisi suara memiliki peran penting dalam membangun kualitas karya. “Jika proses kreatif dianggap tidak memiliki nilai ekonomi, maka yang dirugikan bukan hanya pekerja kreatif, tetapi juga kualitas karya itu sendiri. Industri kreatif bisa kehilangan ruang untuk berkembang karena ide tidak lagi dihargai. Padahal, ekonomi kreatif justru tumbuh dari kekuatan gagasan,” tegasnya. Lebih lanjut, Novin menekankan pentingnya penghargaan terhadap nilai ekonomi ide. Jika proses kreatif tidak dihargai secara layak, hal tersebut berpotensi mencederai pekerja kreatif. Ia juga mendorong pembentukan asosiasi profesi sebagai ruang advokasi dan perlindungan bagi pelaku industri kreatif, sekaligus meningkatkan literasi publik mengenai nilai ekonomi dari kreativitas. Ia pun berharap pemerintah dan berbagai pihak dapat terus mendorong penguatan ekosistem industri kreatif melalui kebijakan yang mendukung kolaborasi, perlindungan profesi, serta peningkatan literasi masyarakat terhadap nilai ekonomi dari kreativitas. Dengan demikian, industri kreatif tidak hanya berkembang sebagai ruang ekspresi, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional.(Rik/ Faq) Penulis: Roudhotul Mufarikha | Editor: Faqih Ahmad Wafir Rahman
Tren Penyakit Kronis Meningkat, FIKES UMM Luncurkan Matahari Home Care untuk Perawatan Jangka Panjang di Rumah
Tidak semua pasien mampu datang ke rumah sakit. Keterbatasan mobilitas, kondisi penyakit, hingga faktor ekonomi kerap menjadi penghalang masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang layak. Menjawab persoalan tersebut, Matahari Homecare hadir sebagai layanan kesehatan berbasis kunjungan rumah yang membawa perawatan langsung ke tempat tinggal pasien. Matahari Homecare merupakan layanan perawatan kesehatan di rumah yang dirancang untuk meningkatkan, mempertahankan, maupun memulihkan kondisi kesehatan pasien sekaligus mendorong kemandirian mereka di lingkungan tempat tinggalnya. Layanan ini menjadi bagian dari pendekatan kesehatan yang komprehensif, khususnya bagi individu maupun keluarga yang membutuhkan perawatan jangka panjang tanpa harus meninggalkan rumah. Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES) dan Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Sinergi lintas fakultas tersebut menghadirkan layanan kesehatan berbasis keilmuan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Tak hanya itu, Matahari Homecare juga menggandeng Rumah Zakat untuk memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat dengan keterbatasan ekonomi. Kerja sama ini memungkinkan pasien kurang mampu tetap memperoleh layanan kesehatan yang layak tanpa terbebani biaya besar. Salah satu layanan unggulan dalam program ini adalah fisioterapi bagi pasien yang membutuhkan rehabilitasi fisik, seperti pasien pascastroke, gangguan mobilitas, maupun kondisi lain yang memerlukan terapi berkelanjutan. Pelayanan dilakukan langsung di rumah pasien sehingga proses rehabilitasi dapat berlangsung lebih nyaman, konsisten, dan efektif. PIC Matahari Homecare, Rakhmad Rosadi, SST.Ft., Ftr., M.Sc.PT., Ph.D.(PT), menjelaskan bahwa program ini hadir sebagai komitmen untuk memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat. “Melalui Matahari Homecare, kami berupaya mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat. Tidak semua pasien memiliki kemampuan untuk datang langsung ke fasilitas kesehatan, baik karena keterbatasan mobilitas, kondisi penyakit, maupun faktor ekonomi. Dengan pelayanan di rumah, pasien tetap bisa mendapatkan layanan kesehatan secara optimal,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa kerja sama dengan Rumah Zakat menjadi langkah strategis untuk memperluas jangkauan pelayanan. “Kolaborasi ini memungkinkan kami memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat yang kurang mampu. Matahari Homecare tidak hanya bergerak dalam layanan kesehatan, tetapi juga membawa misi kemanusiaan agar masyarakat mendapatkan perawatan yang layak,” tambahnya. Melalui pendekatan layanan kesehatan berbasis rumah yang humanis dan komprehensif, Matahari Homecare diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan akses kesehatan yang lebih mudah dijangkau. Program ini sekaligus menegaskan bahwa pelayanan kesehatan tidak hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga pada nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial.(faq) Penulis: Faqih Ahmad Wafir Rahman
Menjadikan Diskursus Geopolitik Bermakna: Dari Tontonan Menjadi Tekanan
Fauzia G. Cempaka TimurAnalis Senior Indo-Pacific Strategic Intelligence Dion Maulana PrasetyaDosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang RCTI PLUS – SEJAK eskalasi konflik di Asia Barat mengisi layar gawai jutaan orang Indonesia, diskursus geopolitik di media sosial mengalami lonjakan yang luar biasa. Tagar-tagar tentang operasi militer Israel dengan Amerika Serikat, solidaritas terhadap Iran, dan respons komunitas internasional meledak di berbagai platform. Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan tradisi panjang solidaritas terhadap negara muslim, menjadi salah satu bangsa yang paling vokal di ruang siber. Antusiasme ini, pada satu sisi, mencerminkan kepedulian publik yang hidup. Namun di sisi lain, ia juga membuka pintu bagi sebuah persoalan yang lebih serius. Baca Juga: Gempa Hari Ini Guncang Blitar Jatim, Cek Magnitudonya Persoalan sesungguhnya bukan semata bahwa masyarakat kini dipenuhi oleh pakar tanpa latar belakang yang memadai. Persoalan yang lebih berbahaya adalah bahwa kebisingan yang mereka ciptakan berpotensi mengalihkan publik dari apa yang sebenarnya paling penting: mendorong pemerintah Indonesia untuk mengambil posisi yang tegas, terukur, dan konsisten di panggung internasional. Publik yang terlarut dalam perdebatan viral, siapa yang paling berjasa dalam fenomena geopolitik dan geoekonomi atau siapa yang paling heroik mengecam agresi, adalah publik yang energinya tersedot ke dalam arena tontonan, bukan arena tekanan. Padahal dalam sistem demokrasi, kekuatan terbesar masyarakat sipil terletak pada kemampuannya menjadi pressure group yang efektif: mendorong kebijakan luar negeri, mempertanyakan sikap diplomatik, dan menuntut akuntabilitas dari para pengambil keputusan. Ketika diskursus terdegradasi menjadi kompetisi siapa yang paling lantang, fungsi pengawasan demokratis itu perlahan melemah.Maka pertanyaannya menjadi sangat konkret: bagaimana seharusnya para pakar yang terdiri dari akademisi, analis strategis, praktisi kebijakan dapat berkontribusi di media agar diskursus geopolitik Indonesia bermakna, bukan sekadar kebisingan? Baca Juga: Suku Bunga Tinggi, Stabilitas Terjaga tapi Ekonomi Tertahan Tom Nichols dalam The Death of Expertise (2017) mendiagnosis sebuah paradoks modernitas: semakin mudah informasi diakses, semakin banyak orang merasa tidak perlu lagi mendengarkan mereka yang telah menghabiskan puluhan tahun mempelajari suatu bidang. Menurutnya, internet tidak menciptakan pengetahuan justru menciptakan ilusi pengetahuan. Seseorang yang membaca sepuluh artikel dalam semalam merasa setara dengan seorang analis yang menghabiskan satu dekade di bidang keilmuannya. Namun di Indonesia, fenomena ini memiliki lapisan yang lebih kompleks. Ketidakpercayaan publik terhadap kepakaran tidak semata lahir dari arogansi epistemik. Ia juga lahir dari sejarah: otoritas pengetahuan pernah digunakan untuk membungkam, bukan mencerdaskan; para akademisi pernah, dan masih, cenderung tampil sebagai partisan kubu ketimbang pembawa analisis. Ketika pakar berbicara seperti aktor politik, publik wajar kehilangan orientasi tentang siapa yang harus dipercaya. Nichols benar bahwa kritik tanpa pengetahuan hanya melahirkan kebisingan. Tetapi ia juga mengakui bahwa para pakar sendiri turut berkontribusi pada erosi wibawa keilmuan, karena gagal hadir di ruang publik dengan bahasa yang bisa dipahami dan sikap yang bisa dipercaya. Baca Juga: Innalillahi, Ketua KPAI sekaligus Ketum PP Fatayat NU Margaret Aliyatul Maimunah Wafat Lebih jauh dalam kajian perang asimetris, apa yang terjadi di ruang digital Indonesia bukan sekadar dinamika komunikasi biasa, ia adalah medan perang informasi yang nyata. Dalam konflik kontemporer, salah satu strategi paling efektif adalah membanjiri ruang informasi dengan narasi yang saling bertentangan, sehingga publik kehilangan kemampuan untuk membedakan fakta dari opini, analisis dari propaganda. Tujuannya bukan meyakinkan audiens pada satu posisi tertentu, melainkan menciptakan kelelahan epistemik: publik yang terlalu lelah untuk berpikir jernih akhirnya berhenti peduli, atau, lebih berbahaya, mudah digiring ke mana saja. Baca Juga: Kapolri Tunjuk Brigjen Totok Suharyanto Jadi Kakortas Tipidkor Bagi Indonesia, taruhannya bukan kecil. Sebagai negara yang secara konstitusional menganut politik luar negeri bebas aktif, posisi Indonesia terhadap konflik Asia Barat memiliki bobot diplomatik yang signifikan. Ketika diskursus publik dikuasai oleh kebisingan yang tidak terstruktur, kemampuan masyarakat sipil untuk menghasilkan tekanan kebijakan yang koheren melemah. Pemerintah pun kehilangan sinyal yang jelas tentang apa yang sesungguhnya dikehendaki rakyatnya, dan dalam kekosongan itu, kepentingan lain yang lebih terorganisir bisa masuk mengisi ruang.Jawaban atas persoalan ini bukan menutup ruang bagi suara-suara alternatif atau pakar-pakar baru. Sejarah Indonesia sudah cukup mengajarkan betapa berbahayanya ketika satu suara, sekali pun berlabel ilmiah, mendominasi dan mematikan yang lain. Skeptisisme publik, dalam banyak hal, adalah respons yang sah terhadap kepakaran yang eksklusif, tidak transparan, atau tampak bekerja untuk kepentingan tertentu. Yang diperlukan adalah diferensiasi, bukan eliminasi. Para pakar harus hadir di media sosial maupun media konvensional, bukan untuk menggurui, melainkan untuk menyediakan jangkar analitik melalui penjelasan konteks sejarah, mengklarifikasi distorsi fakta, analisis implikasi kebijakan, dan secara eksplisit mengakui batas pengetahuan mereka sendiri. Kerendahan hati intelektual bukan kelemahan, justru ia adalah prasyarat kepercayaan. Media, di pihaknya, perlu konsisten membedakan antara opini, analisis, dan kesaksian, serta memberi ruang bagi perbedaan perspektif tanpa menyamakan semua suara sebagai setara bobot. Baca Juga: Timur Tengah Memanas, Kemenhaj Pantau 58.873 Jemaah Umrah Indonesia Publik pun memiliki peran. Berpikir kritis bukan berarti menolak semua yang mapan namun ia berarti memahami mengapa sesuatu dianggap mapan, dan bertanya dengan bekal, bukan sekadar bertanya untuk menang debat. Dalam isu geopolitik yang menyangkut nyawa dan kedaulatan bangsa lain, bertanya dengan sungguh-sungguh adalah bentuk solidaritas yang lebih bermakna daripada sekadar ikut berteriak. Terlebih mengetahui bahwa isu tersebut sangat potensial untuk berpengaruh pada bangsanya. Pada akhirnya, yang dibutuhkan bukan pilihan antara kepakaran dan kebebasan berbicara. Yang dibutuhkan adalah ruang publik yang cukup dewasa untuk membedakan keduanya, dan cukup serius untuk menggunakannya demi tekanan kebijakan yang nyata dan berpengaruh bagi kemaslahatan publik, bukan sekadar keramaian yang berlalu bersama tren.
Dosen UMM Soroti Fenomena Quiet Ambition, ASN Kini Tak Lagi Berambisi Kejar Jabatan
Fenomena “quiet ambition” di kalangan Aparatur Sipil Negara (Ilustrasi AI) KLIKMU.CO – Fenomena “quiet ambition” di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) kini menjadi sorotan. Jabatan struktural yang dulu dianggap puncak karier kini dihindari sebagian pegawai. Alih-alih berlomba naik posisi, banyak ASN memilih tetap berada di zona aman, menekankan stabilitas daripada ambisi jabatan. Isu ini muncul setelah Wali Kota Batu menyinggungnya dalam apel pagi di Balai Kota Among Tani, Senin (30/3/2026). Menanggapi hal tersebut, Kaprodi Ilmu Pemerintahan UMM Ali Roziqin MPA menilai fenomena ini tidak tiba-tiba, melainkan dipengaruhi pergeseran cara pandang ASN terhadap jabatan struktural yang kini dianggap lebih berisiko daripada prestisius. Menurutnya, ASN generasi X dan Y cenderung menghindari jabatan strategis karena meningkatnya beban tanggung jawab serta risiko pekerjaan. “Fenomena ini muncul karena mentalitas ASN generasi X dan Y yang menganggap jabatan struktural akan menambah tanggung jawab dan risiko pekerjaan. Banyak yang lebih memilih pola kerja slow working,” ujarnya. Perubahan orientasi kerja juga memengaruhi pilihan karier ASN. Generasi saat ini lebih menekankan keseimbangan hidup dan pekerjaan. Ketika posisi struktural identik dengan tekanan tinggi, pengawasan ketat, serta potensi konsekuensi hukum, jalur karier fungsional menjadi lebih menarik karena stabil dan minim konflik. Ali juga menyoroti lemahnya perlindungan hukum bagi pejabat struktural serta dinamika politik birokrasi yang belum sehat. “Pejabat yang kuat secara politik cenderung mengorbankan bawahannya ketika ada kasus pelanggaran hukum. Ini yang membuat posisi struktural semakin menakutkan,” ujarnya, Selasa (31/3/2026). Selain itu, praktik penunjukan pejabat yang masih dipengaruhi kedekatan atau “lingkaran tertentu” menimbulkan persepsi bahwa kompetensi bukan faktor utama. “Kalau mau dipilih sebagai pejabat, harus ikut berpolitik meski ASN tidak boleh berpolitik, tapi faktanya begitu,” tambahnya. Ali menegaskan bahwa solusi dari fenomena ini adalah penerapan talent management yang transparan, berbasis merit, dan penguatan kompetensi ASN sejak awal. Dengan sistem yang adil dan perlindungan hukum yang jelas, jabatan struktural diharapkan kembali dipandang sebagai ruang pengabdian sekaligus prestasi, bukan sekadar posisi penuh risiko. Fenomena “quiet ambition” menjadi sinyal penting bagi reformasi birokrasi. Jika jabatan struktural terus dipersepsikan sebagai beban penuh risiko, ASN yang bersedia memimpin akan semakin sedikit. Kondisi ini berpotensi menghambat regenerasi dan kualitas tata kelola pemerintahan. “Pembenahan sistem karier yang transparan, adil, dan memberikan perlindungan hukum menjadi kunci agar ambisi ASN kembali tumbuh sehat, mendorong birokrasi profesional dan berintegritas,” paparnya. (Faqih/AS)
100 Universitas Terbaik di Indonesia Versi EduRank 2026, Kampus Incaranmu Nomor Berapa?
Medcom – Jakarta: EduRank kembali merilis daftar 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Pemeringkatan terbaru tahun 2026 mencakup penilaian terhadap 562 universitas di seluruh Tanah Air. Hasilnya, bukan hanya kampus-kampus besar yang sudah familiar di telinga masyarakat yang masuk daftar. Sebelum membahas lebih jauh daftarnya, yuk kenalan dulu dengan EduRank. EduRank merupakan lembaga pemeringkat universitas independen berbasis metrik yang mengevaluasi 14.131 perguruan tinggi dari 183 negara di seluruh dunia. Lembaga ini memanfaatkan basis data makalah ilmiah terbesar di dunia yang memuat lebih dari 119 juta publikasi ilmiah dan lebih dari 3,1 miliar kutipan untuk menentukan peringkat universitas di 246 bidang penelitian. Pemeringkatan dilakukan dengan berbagai indikator. “Pemeringkatan oleh EduRank berdasarkan hasil penelitian, keunggulan non-akademik, dan pengaruh dari alumni,” dikutip dari laman edurank.org, Selasa, 31 Maret 2026. Lebih rinci, skor akhir EduRank terdiri dari tiga komponen utama. Pertama, performa riset dengan bobot 45 persen, yang diukur menggunakan database OpenAlex untuk menelusuri publikasi ilmiah dan jaringan kutipan antar publikasi tersebut. Kedua, keunggulan non-akademik dengan bobot 45 persen, yang dinilai dari tautan eksternal yang mengarah ke situs universitas menggunakan data dari Ahrefs. Ketiga, skor alumni dengan bobot 10 persen, yang mencerminkan jumlah gabungan tampilan halaman tokoh-tokoh yang berafiliasi dengan universitas tersebut di seluruh versi bahasa Wikipedia. Nah, setelah tahu bagaimana EduRank bekerja, kini saatnya melihat siapa saja yang masuk dalam jajaran 100 universitas terbaik di Indonesia versi EduRank 2026. Melansir dari laman edurank.org, berikut daftarnya: 100 universitas terbaik di Indonesia versi EduRank 2026 Universitas Indonesia Universitas Gadjah Mada Institut Teknologi Bandung Universitas Diponegoro Institut Pertanian Bogor Universitas Airlangga Universitas Padjadjaran Universitas Brawijaya Universitas Sebelas Maret Universitas Hasanuddin Universitas Pendidikan Indonesia Institut Teknologi Sepuluh Nopember Universitas Andalas Universitas Udayana Binus University Universitas Negeri Padang Telkom University Universitas Sumatera Utara Universitas Negeri Yogyakarta Universitas Negeri Malang Universitas Negeri Semarang Universitas Lampung Universitas Sriwijaya Universitas Negeri Surabaya Swiss German University Universitas Mataram Universitas Islam Indonesia Universitas Lambung Mangkurat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Universitas Negeri Makassar Universitas Syiah Kuala Universitas Bengkulu Universitas Jenderal Soedirman Universitas Riau Universitas Tadulako UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Universitas Sam Ratulangi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Universitas Jambi Universitas Ahmad Dahlan Universitas Negeri Medan Universitas Halu Oleo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Universitas Tanjungpura Universitas Mulawarman Universitas Trisakti Universitas Pelita Harapan Universitas Kristen Petra Universitas Kristen Indonesia Universitas Tarumanagara Universitas Kristen Satya Wacana Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta Universitas Mercu Buana Universitas Surabaya Universitas Sanata Dharma Universitas Katolik Parahyangan Universitas Palangka Raya Universitas Kristen Maranatha President University Universitas Islam Riau Universitas Pakuan Universitas Esa Unggul Universitas Nusa Cendana Universitas Nasional Universitas Katolik Soegijapranata Universitas Kristen Duta Wacana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara UIN Sultan Syarif Kasim Riau Universitas Gunadarma Universitas Bakrie Universitas Merdeka Malang Universitas Muhammadiyah Malang Universitas HKBP Nommensen Universitas AMIKOM Yogyakarta Universitas Negeri Papua Universitas YARSI Universitas Wijaya Putra Universitas Bangka Belitung Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Universitas Putra Indonesia YPTK Padang Universitas Widya Gama Malang Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Universitas Hang Tuah Surabaya Universitas Persada Indonesia YAI Universitas Krisnadwipayana Universitas Abdurachman Saleh Universitas Musamus Merauke Universitas Veteran Bangun Nusantara Universitas Respati Yogyakarta Universitas Surya UIN Sunan Gunung Djati Bandung Universitas Jember Universitas Negeri Jakarta UIN Alauddin Makassar Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Universitas Islam Sultan Agung Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Universitas Muhammadiyah Jakarta Universitas Muhammadiyah Surakarta Universitas Medan Area Itulah 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia versi EduRank 2026. Adakah kampus Sobat Medcom dalam daftar ini?
Fenomena Quiet Ambition ASN, Jabatan Struktural Kini Mulai Dihindari
Pengamat Pemerintahan UMM, Ali Roziqin. Foto: dok.UMM. MAKLUMAT — Fenomena quiet ambition ASN mulai terasa di sejumlah daerah. Jabatan struktural yang dulu menjadi incaran kini justru cenderung dihindari sebagian aparatur sipil negara. Alih-alih berlomba naik posisi, tidak sedikit ASN memilih bertahan di zona aman. Kondisi ini memunculkan pertanyaan baru dalam tubuh birokrasi, apakah jabatan struktural masih menjadi simbol prestise, atau justru berubah menjadi beban penuh risiko? Isu tersebut mencuat setelah disinggung Wali Kota Batu, Nurochman, dalam apel pagi di Balai Kota Among Tani, Senin (30/3/2026). Ia menyoroti kecenderungan ASN yang tidak lagi agresif mengejar jabatan struktural. Pengamat pemerintahan dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Ali Roziqin, menilai fenomena itu bukan terjadi secara tiba-tiba. Ada pergeseran cara pandang ASN terhadap jabatan struktural. Hindari Risiko Beban Kerja “Fenomena quiet ambition ASN ini muncul karena banyak ASN, khususnya generasi X dan Y, melihat jabatan struktural sebagai tambahan beban dan risiko pekerjaan,” ujarnya. Menurut Ali, meningkatnya tanggung jawab, tekanan kerja, hingga potensi risiko hukum membuat posisi struktural tidak lagi menarik. Apalagi di tengah sistem birokrasi yang masih menyisakan persoalan. Ia menyebut, sebagian ASN kini lebih memilih pola kerja yang lebih tenang atau slow working. Orientasi karier pun berubah. Jika sebelumnya jabatan tinggi menjadi tujuan utama, kini keseimbangan hidup dan pekerjaan menjadi pertimbangan penting. Baca Juga Teknik Mesin UMM dan Puspalad Kolaborasi Kembangkan Prototipe Alat Militer “Ketika jabatan struktural identik dengan tekanan tinggi dan pengawasan ketat, banyak ASN memilih jalur fungsional yang dinilai lebih stabil,” tambahnya. Selain faktor beban kerja, Ali juga menyoroti lemahnya perlindungan hukum bagi pejabat struktural. Kondisi ini membuat risiko personal semakin besar. Stigma Tekanan Hukum “Dalam beberapa kasus, bawahan bisa ikut terdampak ketika terjadi persoalan hukum. Ini yang menimbulkan ketakutan di kalangan ASN,” jelasnya. Tidak hanya itu, dinamika politik birokrasi juga dinilai turut memperkuat fenomena ini. Penempatan jabatan yang belum sepenuhnya berbasis kompetensi memunculkan persepsi negatif di kalangan ASN. “Masih ada anggapan bahwa untuk menduduki jabatan tertentu harus dekat dengan lingkaran kekuasaan. Ini membuat kompetensi seolah bukan faktor utama,” tegasnya. Akibatnya, jabatan struktural tidak lagi dipandang sebagai puncak karier, melainkan posisi dengan risiko tinggi dan ketidakpastian. Ali menegaskan, kondisi ini perlu segera dibenahi. Salah satunya melalui penerapan sistem talent management berbasis merit yang transparan, serta penguatan perlindungan hukum bagi ASN. Butuh Transparansi Sistem Kerja Menurutnya, jika sistem karier dapat dibangun lebih adil dan profesional, jabatan struktural bisa kembali diminati. “Kalau sistemnya jelas dan adil, jabatan struktural akan kembali dipandang sebagai ruang pengabdian dan prestasi,” ujarnya. Baca Juga Untuk Instansi yang Sudah Siap, Menpan-RB Persilakan Angkat CASN Mulai April 2025 Fenomena quiet ambition ASN menjadi sinyal penting bagi reformasi birokrasi. Jika kecenderungan ini terus dibiarkan, dikhawatirkan akan berdampak pada regenerasi kepemimpinan di sektor publik. Minimnya minat ASN untuk menduduki posisi strategis berpotensi menghambat kualitas tata kelola pemerintahan ke depan. Karena itu, pembenahan sistem karier yang transparan, berbasis kompetensi, dan memberikan jaminan perlindungan hukum menjadi kunci. Dengan begitu, ambisi ASN tidak padam, tetapi tumbuh sehat untuk mendorong birokrasi yang profesional dan berintegritas.
Dosen UMM Soroti Fenomena Quiet Ambition, ASN Kini Pilih Stabilitas
PWMU – Fenomena “quiet ambition” di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai menjadi perhatian. Jabatan struktural yang sebelumnya dianggap sebagai puncak karier kini justru cenderung dihindari oleh sebagian pegawai. Isu ini mengemuka setelah Wali Kota Batu menyinggungnya dalam apel pagi di Balai Kota Among Tani pada Senin (30/3/2026). Menanggapi hal tersebut, Kepala Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Ali Roziqin, menilai bahwa fenomena tersebut dipengaruhi oleh perubahan cara pandang ASN terhadap jabatan struktural yang kini dianggap lebih berisiko dibandingkan prestisius. Menurutnya, ASN dari generasi X dan Y cenderung menghindari jabatan strategis karena meningkatnya beban tanggung jawab serta risiko pekerjaan. Ia menjelaskan bahwa munculnya fenomena tersebut berkaitan dengan kekhawatiran terhadap sistem birokrasi yang dinilai belum sepenuhnya sehat, serta kecenderungan sebagian ASN yang lebih memilih pola kerja yang stabil. Selain itu, perubahan orientasi kerja juga memengaruhi pilihan karier ASN. Generasi saat ini dinilai lebih mengutamakan keseimbangan antara kehidupan dan pekerjaan dibandingkan ambisi jabatan. Ketika jabatan struktural identik dengan tekanan tinggi, pengawasan ketat, serta potensi konsekuensi hukum, banyak ASN memilih jalur karier fungsional yang dianggap lebih aman dan minim konflik. Ali juga menyoroti aspek perlindungan hukum bagi pejabat struktural yang dinilai masih lemah, serta dinamika politik birokrasi yang belum sepenuhnya sehat. Ia menyebut bahwa dalam beberapa kasus, pejabat yang memiliki kekuatan politik cenderung mengorbankan bawahan ketika terjadi pelanggaran, sehingga menimbulkan rasa khawatir di kalangan ASN. Selain itu, ia mengkritisi sistem penempatan jabatan yang dinilai belum sepenuhnya berbasis kompetensi. Praktik penunjukan yang masih dipengaruhi kedekatan tertentu dinilai menimbulkan persepsi bahwa kompetensi bukan menjadi faktor utama dalam promosi jabatan. Menurutnya, solusi dari fenomena ini adalah penerapan sistem manajemen talenta yang transparan, berbasis merit, serta penguatan kompetensi ASN sejak awal. Dengan sistem yang adil serta adanya perlindungan hukum yang jelas, jabatan struktural diharapkan kembali dipandang sebagai ruang pengabdian sekaligus prestasi. Fenomena “quiet ambition” dinilai menjadi sinyal penting bagi upaya reformasi birokrasi. Jika jabatan struktural terus dipersepsikan sebagai beban penuh risiko, maka minat ASN untuk mengambil peran kepemimpinan akan semakin menurun. Kondisi tersebut berpotensi menghambat regenerasi serta kualitas tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, pembenahan sistem karier yang transparan, adil, dan akuntabel menjadi kunci untuk mendorong birokrasi yang profesional dan berintegritas. *) Penulis : Humas Universitas Muhammadiyah Malang | Editor : Satria
Dosen UMM Tanggapi Fenomena Quiet Ambition, ASN Pilih Stabilitas daripada Ambisi Jabatan
Dosen UMM Soroti Fenomena “Quiet Ambition”, ASN Kini Pilih Stabilitas daripada Ambisi Jabatan MALANG | JATIMSATUNEWS.COM: Fenomena quiet ambition di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai menjadi perhatian. Jabatan struktural yang dulu dianggap sebagai puncak karier kini justru mulai dihindari sebagian pegawai. Alih-alih berlomba mengejar posisi strategis, banyak ASN memilih bertahan di zona aman dengan prioritas stabilitas kerja dan keseimbangan hidup. Fenomena ini mencuat setelah Wali Kota Batu menyinggung kondisi tersebut dalam apel pagi di Balai Kota Among Tani, Senin (30/3/2026). Menanggapi hal tersebut, Kaprodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang, Ali Roziqin, M.PA., menilai bahwa fenomena quiet ambition tidak muncul secara tiba-tiba. Ia menyebut adanya pergeseran cara pandang ASN terhadap jabatan struktural yang kini dinilai lebih berisiko dibandingkan prestisius. Menurutnya, ASN generasi X dan Y cenderung menghindari jabatan strategis karena meningkatnya beban tanggung jawab serta risiko pekerjaan. “Munculnya fenomena ini tidak lain karena kondisi mentalitas ASN generasi X dan Y yang menganggap jabatan struktural akan menambah tanggung jawab dan risiko pekerjaan. Ada ketakutan terhadap sistem yang patologis, terutama bagi mereka yang lebih menginginkan pola kerja slow working,” ujarnya, Selasa (31/3/2026). Ia menambahkan, perubahan orientasi kerja generasi saat ini turut memengaruhi pilihan karier ASN. Banyak pegawai kini lebih menekankan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan. Ketika jabatan struktural identik dengan tekanan tinggi, pengawasan ketat, serta potensi konsekuensi hukum, maka jalur karier fungsional menjadi pilihan yang dinilai lebih stabil dan minim konflik. Selain itu, Ali juga menyoroti lemahnya perlindungan hukum bagi pejabat struktural serta dinamika politik birokrasi yang dinilai belum sepenuhnya sehat. Menurutnya, kondisi tersebut memicu kekhawatiran di kalangan ASN untuk mengambil jabatan strategis. “Jika pejabat kuat secara politik, cenderung akan mengorbankan bawahannya ketika ada kasus pelanggaran hukum. Ini yang semakin ditakuti oleh para ASN saat ini,” imbuhnya. Tak hanya itu, ia juga mengkritisi sistem penempatan jabatan yang dinilai belum sepenuhnya berbasis kompetensi. Praktik penunjukan pejabat yang masih dipengaruhi kedekatan atau “lingkaran tertentu” dinilai memunculkan persepsi bahwa kompetensi bukan faktor utama dalam promosi jabatan. “Kalau mau dipilih sebagai pejabat ya harus ikut berpolitik meskipun ASN tidak boleh berpolitik, tapi faktanya demikian,” terangnya. Ali menegaskan bahwa solusi dari fenomena ini adalah penerapan talent management yang transparan, berbasis merit, serta penguatan kompetensi ASN sejak awal. Dengan sistem yang adil dan perlindungan hukum yang jelas, jabatan struktural diharapkan kembali dipandang sebagai ruang pengabdian sekaligus prestasi, bukan sekadar posisi penuh risiko. Menurutnya, fenomena quiet ambition menjadi sinyal penting bagi reformasi birokrasi. Jika jabatan struktural terus dipersepsikan sebagai beban penuh risiko, maka akan semakin sedikit ASN yang bersedia mengambil peran kepemimpinan. Kondisi ini berpotensi menghambat regenerasi dan kualitas tata kelola pemerintahan. Karena itu, pembenahan sistem karier yang transparan, adil, serta memberikan perlindungan hukum dinilai menjadi kunci agar jabatan struktural kembali menarik dan bermakna sebagai ruang pengabdian. Dengan demikian, ambisi ASN tidak lagi redup, melainkan tumbuh sehat untuk mendorong birokrasi yang profesional dan berintegritas. (ANS)
Kisah Qodri Tembus Erasmus: Dukungan UMM Antar Mahasiswa Kuliah Gratis ke Polandia
Kisah Qodri Tembus Erasmus pwmu.co –Dukungan penuh kampus membuka jalan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menembus panggung global. Melalui pendampingan, fasilitasi sertifikasi bahasa, hingga konversi mata kuliah, M. Qodri Alwahid berhasil lolos program pertukaran internasional Erasmus dan menjalani studi di Polandia. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata komitmen UMM dalam memperkuat internasionalisasi mahasiswa. Program tersebut berlangsung selama lima bulan, mulai 15 Februari hingga 17 Juli 2026. Keikutsertaan Qodri merupakan bagian dari kerja sama strategis UMM melalui International Relations Office (IRO). Ia mengungkapkan bahwa program Erasmus memberikan dukungan penuh, mulai dari uang saku hingga biaya transportasi, sehingga peserta dapat fokus pada penguatan akademik dan pertukaran budaya. “Erasmus ini peluang besar karena kerja samanya antar-kampus sudah jelas. Kami sudah di-provide semua, jadi bisa fokus belajar dan bertukar budaya tanpa harus memikirkan biaya lagi,” ujarnya. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari rekam jejak organisasinya. Selama kuliah di UMM, Qodri aktif di Putra Putri Kampus dan AIESEC, serta terlibat dalam proyek Incoming Global Volunteer yang mengelola relawan internasional di Indonesia. Pengalaman ini membentuk kemampuan komunikasi lintas budaya sekaligus memperkuat kecakapan bahasa Inggrisnya. Proses seleksi yang ia jalani tergolong kompetitif, mulai dari pemberkasan hingga wawancara. Saat itu, Qodri bahkan tengah menjalani magang di Jakarta. Namun, dukungan program studi dan IRO membantu memfasilitasi kebutuhan administrasi sesuai standar Eropa, seperti penyusunan CV Europass dan esai berbahasa Inggris. Untuk syarat bahasa, ia memanfaatkan sertifikasi TAEP (Test of Academic English Proficiency) milik UMM. Pendampingan juga dilakukan dalam proses konversi mata kuliah agar tetap selaras dengan kurikulum UMM. Sistem konversi dilakukan per mata kuliah sehingga capaian pembelajaran di kampus tujuan tetap relevan dengan standar akademik di kampus asal. Selama mengikuti perkuliahan di Polandia, Qodri merasakan perbedaan metode pembelajaran yang signifikan. Kelas dibagi menjadi sesi teori dan exercise dengan jumlah mahasiswa terbatas. Mahasiswa dituntut aktif menyampaikan pendapat serta mengaitkan materi dengan kondisi negara asal. “Di kelas internasional, kami ditanya satu per satu tentang pendapat kami. Dosen sering bertanya, misalnya apa produk unggulan yang bisa dijual dari Indonesia. Hal ini membuat kami terlibat langsung dan tidak hanya mendengarkan ceramah,” jelasnya. Pengalaman akademik tersebut semakin berkesan karena dijalani bertepatan dengan bulan Ramadan. Ia merasakan suasana puasa di musim dingin dengan durasi relatif singkat, di mana waktu imsak dan berbuka hampir bersamaan sekitar pukul lima. Tantangan mencari makanan halal disiasatinya dengan memasak bersama rekan asrama dari Turki dan Kirgistan. Selain itu, hidup di negara dengan penggunaan bahasa Inggris yang terbatas melatih kemandirian dan kesiapan mentalnya untuk keluar dari zona nyaman. Ia juga aktif membangun relasi melalui Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) dan komunitas Erasmus Student Network (ESN). “Jangan takut mencoba meski merasa kemampuan bahasa masih terbatas. Percayalah, pikiran kitalah yang sering membatasi. Kita harus berani mencoba untuk benar-benar tahu rasanya melangkah di dunia luar,” pesannya. Keberhasilan Qodri menegaskan bahwa sistem akademik UMM yang adaptif dan didukung pendampingan intensif mampu mendorong mahasiswa menembus panggung global sekaligus memperkuat jejak internasional kampus. *) Penulis : Humas Universitas Muhammadiyah Malang | Editor : Satria
