Tembus Ketatnya Industri Otomotif Jepang, 10 Mahasiswa UMM Magang di Daihatsu Kyushu
pwmu.co – Menembus ketatnya industri otomotif Jepang yang dikenal dengan disiplin tinggi dan standar kualitas ketat bukanlah hal mudah. Namun, tantangan tersebut berhasil dijawab oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).Melalui program magang internasional di Daihatsu Kyushu, Jepang, kampus yang dikenal sebagai Kampus Putih ini kembali menunjukkan kualitas mahasiswanya di level global. Salah satunya adalah Nicholas Saputra, mahasiswa Teknik Mesin angkatan 2022, yang menjadi bagian dari 10 mahasiswa terpilih dalam program tersebut. Program magang ini berlangsung selama satu tahun penuh, terhitung sejak 6 Agustus 2025. Kesempatan tersebut diperoleh melalui jalur resmi kampus yang diinformasikan langsung oleh program studi. Untuk bisa lolos, Nicholas dan sembilan rekannya harus melewati proses seleksi yang panjang dan menantang. Tahapan seleksi meliputi tes fisik, psikotes, evaluasi akademik, hingga pelatihan bahasa Jepang dasar sebagai bekal adaptasi di lingkungan kerja internasional. Keberhasilan ini tidak hanya menjadi pencapaian individu, tetapi juga mencerminkan kesiapan mahasiswa UMM dalam menghadapi persaingan global. Industri Jepang dikenal dengan ritme kerja cepat, disiplin tinggi, dan tuntutan profesionalisme yang kuat. Dalam program tersebut, para mahasiswa ditempatkan di berbagai divisi penting, seperti welding (pengelasan), painting (pengecatan), hingga assembly (perakitan). Mereka terlibat langsung dalam proses produksi kendaraan, mulai dari penyambungan rangka hingga perakitan komponen menjadi mobil utuh. Pengalaman ini memberikan pembelajaran praktis yang tidak didapatkan di ruang kelas, sekaligus meningkatkan kompetensi teknis mahasiswa. “Kalau kerjanya ya disiplin, tepat waktu, terus gak boleh sembarangan, benar-benar harus profesional,” ungkapnya. Nicholas mengaku sempat mengalami culture shock saat menghadapi ritme kerja di Jepang. Jam kerja yang panjang serta kewajiban lembur yang hampir setiap hari menjadi tantangan tersendiri. Namun demikian, sistem kerja di Jepang juga memberikan kompensasi yang jelas dan adil, terutama dalam hal upah lembur yang lebih tinggi dibandingkan jam kerja normal. Selain itu, kendala bahasa dan adaptasi budaya menjadi hambatan dalam komunikasi di lingkungan kerja. Meski demikian, tantangan tersebut justru menjadi bagian dari proses pembelajaran yang membentuk ketangguhan mental. “Kerja di luar negeri itu menarik, buat nyari skill baru, pengalaman baru, biar tahu rasanya kerja sama orang Jepang,” tuturnya. Capaian ini semakin memperkuat citra UMM sebagai perguruan tinggi yang mampu menjembatani kualitas akademik dengan kebutuhan industri global. Kisah Nicholas menjadi bukti bahwa mahasiswa Indonesia mampu bersaing di kancah internasional dengan bekal kompetensi, keberanian, dan dukungan sistem pendidikan yang kuat. *) Penulis : Humas UMM | Editor : Satria
Gandeng PT Charoen Pokphand, UMM Gelar Campus Hiring yang Dipadati Ribuan Pelamar
Memasuki era persaingan kerja yang semakin kompetitif, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) terus membuktikan komitmennya dalam menjembatani karier para lulusannya. Langkah konkret tersebut salah satunya diwujudkan melalui program Campus Hiring di Aula BAU Kampus Putih pada Kamis (30/04/2026). Acara ini menjadi peluang emas bagi mahasiswa maupun alumni untuk langsung unjuk gigi di hadapan industri, sekaligus mempercepat dan mengarahkan mereka untuk segera terserap di dunia kerja. Kegiatan ini menghadirkan perusahaan besar yaitu PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk, yang sedang membuka rekrutmen besar-besaran. Sebanyak 1.700 pelamar tercatat mendaftar, baik dari UMM maupun luar kampus. Dari jumlah tersebut, sekitar 460 kandidat diundang untuk mengikuti tahapan seleksi yang diprioritaskan bagi lulusan UMM, baik fresh graduate maupun yang telah berpengalaman. Human Capital Strategic PT Charoen Pokphand Indonesia, Dian Eko Wicaksono, hadir langsung memantau jalannya rekrutmen. Menurutnya, UMM bukan sekadar tempat pelaksanaan seleksi, melainkan mitra strategis perusahaan dalam berburu sumber daya manusia (SDM) unggul. Terlebih, rekam jejak alumni UMM yang banyak mengisi posisi strategis di perusahaannya membuat sinergi ini semakin kokoh. “Campus hiring di Universitas Muhammadiyah Malang adalah tujuannya untuk menjaring talenta-talenta terbaik,” tegasnya. Terpilihnya UMM sebagai titik rekrutmen tentu bukan tanpa alasan. Reputasi kampus yang besar, fasilitas mumpuni, serta jejaring kerja sama yang luas. Mulai dari program beasiswa, kolaborasi rumah sakit, hingga pusat riset menjadikan daya tarik tersendiri. Hal ini membuktikan bahwa UMM tidak hanya fokus mencetak sarjana di ruang kelas, tetapi juga mematangkan kesiapan karier mereka di lapangan. Mengenai tahapan seleksi, pihak perusahaan menerapkan standar kualifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap posisi. “Kriteria utama tentu jurusan, karena beberapa posisi memang membutuhkan latar belakang tertentu,” jelas Dian. Walau begitu, ia menekankan bahwa kompetensi personal atau soft skills seperti daya juang, inisiatif, kreativitas, dan empati tetap menjadi parameter penilaian yang krusial. Guna mengoptimalkan proses seleksi dan menyesuaikan kapasitas ruangan, pihak penyelenggara membaginya ke dalam beberapa kloter. Para peserta langsung menjalani rangkaian psikotes hingga wawancara dalam satu hari. Menariknya, sejumlah hasil seleksi diumumkan secara langsung di hari yang sama, membuat proses rekrutmen berjalan sangat efisien dan transparan. Abdul Gafur, salah satu alumni prodi Informatika UMM, menjadi peserta yang antusias mengikuti program ini. Ia membidik posisi Production Control Analyst dan telah melakukan persiapan matang, mulai dari mendalami profil perusahaan hingga berlatih psikotes. “Salah satunya karena proses rekrutmennya dilaksanakan langsung di kampus, sehingga lebih mudah dijangkau, dan juga karena perusahaan yang membuka lowongan merupakan perusahaan besar dengan reputasi yang sudah dikenal luas, sehingga menjadi kesempatan yang sayang untuk dilewatkan,” ungkap Abdul saat ditanya alasannya melamar. Abdul menyambut positif langkah kampus dan berharap kegiatan Campus Hiring dapat terus ditingkatkan frekuensinya agar semakin banyak mahasiswa dan alumni merasakan manfaat akses langsung ke peluang karier. Harapan tersebut menjadi cerminan tingginya antusiasme mahasiswa terhadap program yang mampu menjembatani dunia akademik dan realitas industri. Melalui gelaran ini, UMM semakin mengukuhkan diri sebagai kampus unggul yang proaktif mengawal lulusannya menembus gerbang dunia profesional, membuktikan bahwa mereka siap unjuk gigi dan menjawab tantangan zaman.(*ali/faq) Penulis: Alban Hogantara | Editor: Faqih Ahmad Wafir Rahman
Konflik Timur Tengah, UMKM Kita yang ‘Berdarah Oleh: Firmanda Ibrahim, Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Malang
Oleh: Firmanda Ibrahim, Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Malang OPINI | JATIMSATUNEWS.COM: Konflik internasional tidak lagi hanya menjadi konsumsi layar berita atau ruang diplomasi yang kaku. Hari ini, ia telah merembes hingga ke ruang paling sederhana: dapur rakyat. Ketika harga plastik pembungkus gorengan atau kemasan produk UMKM di pasar tradisional mulai merangkak naik, banyak yang menganggapnya sebagai gejala inflasi biasa. Padahal, di balik kenaikan harga tersebut, terdapat persoalan struktural yang jauh lebih besar yaitu rapuhnya benteng pertahanan industri domestik kita di tengah pusaran gejolak dunia. Gangguan pasokan bahan baku plastik menjadi bukti paling nyata betapa “ringkih” kedaulatan ekonomi kita saat ini. Sebagai produk turunan minyak bumi, ketersediaan plastik sangat bergantung pada stabilitas distribusi energi global. Begitu jalur logistik di titik krusial seperti Laut Merah terdisrupsi, atau sanksi ekonomi dijatuhkan pada negara produsen energi di Timur Tengah, industri plastik dalam negeri langsung terseok. Ironisnya, dampak terbesar justru dihantamkan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang selama ini kita sebut sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Logika Efisiensi yang Menjebak Selama beberapa dekade, ketergantungan pada impor bahan baku sering dianggap sebagai pilihan rasional demi efisiensi. Logika Global Value Chain (GVC) menggiring kita pada pemikiran bahwa membeli bahan baku murah dari luar negeri adalah kunci untuk menekan biaya produksi dan meningkatkan daya saing. Namun, rentetan krisis global beberapa tahun terakhir meruntuhkan logika tersebut. Efisiensi tanpa kemandirian ternyata hanyalah sebuah kerentanan yang terbungkus rapi. Indonesia masih mengandalkan pasokan biji plastik (polimer) dari luar negeri dalam jumlah yang sangat signifikan. Ketika jalur distribusi terganggu baik karena konflik bersenjata, hambatan logistik, maupun perang dagang industri hilir kita tidak memiliki cukup penyangga. Kita seolah-olah membangun rumah yang megah, namun fondasi tiangnya dipinjam dari luar negeri. Begitu pemilik tiang sedang berselisih, rumah kita terancam ambruk. Bagi pedagang kecil atau perajin jajanan pasar, plastik bukan sekadar komoditas industri; ia adalah kebutuhan harian yang menentukan hidup dan matinya usaha. Ketika harga kemasan melonjak, mereka dihadapkan pada dilema yang mustahil. Jika mereka menaikkan harga produk, risiko kehilangan pelanggan sangat besar karena daya beli masyarakat yang juga belum sepenuhnya pulih. Namun, jika mereka mempertahankan harga lama, keuntungan yang sudah setipis kertas akan hilang sama sekali. Dalam kondisi ini, globalisasi tidak lagi terasa seperti peluang pasar, melainkan ancaman nyata bagi keberlangsungan hidup rakyat kecil. Hilirisasi: Bukan Sekadar Slogan Kondisi ini seharusnya menjadi momentum refleksi sekaligus alarm keras bagi para pengambil kebijakan. Wacana penguatan industri petrokimia nasional dan hilirisasi migas sebenarnya sudah lama digaungkan. Namun, implementasinya kerap berjalan lambat, tidak konsisten, atau bahkan sering kali terhenti di tengah jalan karena benturan kepentingan jangka pendek. Akibatnya, setiap kali krisis global terjadi, respons pemerintah dan pelaku industri cenderung reaktif. Kita sering kali sibuk mencari pemasok alternatif atau sekadar merumuskan subsidi sementara, padahal persoalan utamanya belum tersentuh: bagaimana membangun sistem industri yang mandiri dan tahan terhadap guncangan eksternal. Hilirisasi tidak boleh hanya menjadi jargon politik di sektor pertambangan mineral. Hilirisasi petrokimia, yang menjadi basis bagi berbagai produk turunan termasuk plastik, adalah harga mati jika kita ingin memiliki kedaulatan ekonomi yang substansial. Selain itu, kita perlu melirik potensi ekonomi sirkular secara serius. Krisis bahan baku plastik “virgin” (asli) dari minyak bumi seharusnya menjadi pendorong untuk memperkuat ekosistem daur ulang nasional. Jika sistem pengelolaan sampah dan teknologi daur ulang kita mumpuni, plastik bekas bisa diubah menjadi bahan baku berkualitas yang mampu mensubsitusi ketergantungan kita pada impor. Dengan begitu, kita tidak hanya menyelamatkan lingkungan, tetapi juga menciptakan benteng pertahanan ekonomi dari dalam. Membangun Benteng Mandiri Ketahanan ekonomi tidak bisa hanya diukur dari angka-angka pertumbuhan makro yang terpampang di tabel statistik. Ia juga harus dilihat dari seberapa kuat struktur industri dalam negeri mampu melindungi rakyatnya dari tekanan eksternal. Selama fondasi industri hulu kita masih rapuh dan bergantung pada belas kasihan distribusi global, maka setiap letupan senjata di belahan dunia lain akan selalu berujung pada beban yang harus ditanggung oleh rakyat di pinggir jalan. Dunia hari ini bergerak dalam ketidakpastian yang permanen. Tidak ada yang bisa menjamin kapan konflik global akan benar-benar mereda. Namun, satu hal yang pasti: dampaknya akan terus memukul kita selama kita belum mau berbenah secara fundamental. Ketergantungan yang dibiarkan terlalu lama hanya akan memperbesar risiko di masa depan. Pada akhirnya, persoalan ini bukan sekadar tentang harga seplastik gorengan. Ini adalah cermin dari bagaimana sebuah negara mengelola kedaulatan ekonominya. Apakah kita akan terus-menerus menjadi penonton yang reaktif dan mudah terombang-ambing oleh guncangan global, atau kita mulai berani membangun kemandirian yang nyata? Konflik global memang berada di luar kendali kita. Namun, memperkuat fondasi ekonomi di tanah air adalah pilihan yang sepenuhnya ada di tangan kita. Persoalannya, apakah kita benar-benar siap untuk berubah dan berinvestasi pada kemandirian jangka panjang, atau kita hanya akan kembali menunggu krisis berikutnya datang untuk kembali terkejut? Pilihan tersebut harus dijawab dengan langkah konkret sekarang juga, sebelum “dapur” rakyat benar-benar kehilangan apinya.
Sarjana Pendidikan Terancam Dihapus Demi Industri, Ini Kata Akademisi UMM
Dunia pendidikan tinggi Indonesia tengah dihangatkan oleh perdebatan serius menyusul munculnya wacana penghapusan program studi keguruan. Usulan yang dikemukakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Sekjen Kemdiktisaintek) RI ini didasarkan pada alasan relevansi lulusan dengan kebutuhan industri. Namun, kebijakan tersebut dinilai berisiko menyederhanakan makna pendidikan dan mengancam masa depan pembentukan karakter bangsa. Kritik tajam datang dari kalangan akademisi yang melihat kebijakan ini sebagai bentuk ‘tragedi kalkulator pendidikan’. Istilah ini merujuk pada cara pandang pragmatis yang menilai keberhasilan sebuah lembaga pendidikan hanya melalui angka statistik dan tingkat serapan kerja semata. Jika logika ini terus digunakan, peran perguruan tinggi dikhawatirkan akan tereduksi menjadi sekadar ‘pabrik’ pemasok tenaga kerja bagi industri. Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Dr. M. Isnaini, M.Pd., menyatakan bahwa wacana tersebut menunjukkan ketidaksiapan pemerintah dalam memetakan arah pendidikan nasional secara komprehensif. Menurutnya, kampus memiliki tanggung jawab strategis yang jauh lebih besar daripada sekadar mengikuti tren pasar kerja. “Pemerintah melalui pendidikan tinggi tidak selalu harus mengekor pada tren industri. Kampus adalah ruang inkubasi pemikiran kritis. Ketika kebijakan hanya berorientasi pada pasar kerja, fungsi intelektual tersebut akan tergerus. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi melemahkan posisi pendidikan tinggi sebagai penggerak intelektualitas kritis masyarakat,” ujarnya 29 April lalu pada Tim Humas UMM. Ia menambahkan bahwa pendidikan sejatinya adalah proses untuk memanusiakan manusia, sebagaimana filosofi yang diusung oleh bapak pendidikan nasional, Ki Hajar Dewantara. Pendidikan tidak hanya membekali lulusan dengan keterampilan teknis agar siap bekerja, tetapi juga membangun cara berpikir, sikap, estetika, dan tanggung jawab sosial. “Jika guru atau lulusan kependidikan hanya diukur dari serapan kerja, itu sangat tidak ideal. Kalau logikanya hanya soal keterampilan teknis, lebih baik kita cukup membangun Balai Latihan Kerja (BLK) saja, tidak perlu ada perguruan tinggi. Lulusan yang hanya cakap teknis tanpa bekal nilai estetika dan moral berisiko menjadi pekerja yang kehilangan arah,” tegasnya. Lebih lanjut, Isnaini sapaan akrabnya menekankan bahwa sarjana pendidikan memiliki fleksibilitas karier yang luas. Mereka tidak harus selalu menjadi guru formal di kelas. Banyak lulusan prodi kependidikan yang berkontribusi di berbagai sektor industri dengan membawa perspektif humanistik yang tidak dimiliki oleh lulusan non-kependidikan. Sentuhan etika dan moral inilah yang sering kali tidak masuk dalam hitungan statistik serapan kerja, namun sangat krusial dalam dunia profesional. Mengenai isu surplus atau ketidaksesuaian jumlah lulusan, ia menilai persoalan utama bukan pada keberadaan prodinya, melainkan pada sistem distribusi dan rekrutmen tenaga pendidik yang belum optimal secara nasional. Ketimpangan jumlah guru antarwilayah menunjukkan adanya hambatan struktural yang seharusnya dibenahi oleh pemerintah. Sebagai solusi, ia menyarankan agar pemerintah memperketat regulasi melalui sistem on/off program studi berdasarkan akreditasi dan evaluasi kualitas, bukan dengan menutupnya secara menyeluruh. Pengutamaan prodi dengan akreditasi “Unggul” dinilai lebih bijak untuk menjamin kualitas lulusan tanpa menghancurkan ekosistem keilmuan kependidikan. “Yang harus dibenahi adalah sistemnya. Regulasi bisa diperketat dan kualitas dievaluasi secara berkala. Persoalan pendidikan adalah persoalan masa depan peradaban, sehingga tidak bisa hanya dilihat dari kacamata statistik angka semata,” pungkasnya. Jika kebijakan ini terus dipaksakan hanya demi mengejar angka serapan industri, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar keberlanjutan sebuah program studi, melainkan kualitas manusia Indonesia di masa depan.(vin/faq) Penulis: Vivin Dwi Oktavia | Editor: Faqih Ahmad Wafir Rahman
