16 Medali Diboyong UKM Karate UMM dan Rajai Kejuaraan Nasional 2026
Sebanyak 16 medali sukses diboyong UKM Karate UMM dan merajai Kejuaraan Nasional 2026./dok. UMM MALANG | JATIMSATUNEWS.COM – Atlet Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) tampil luar biasa di Piala Rektor UMM Open Karate Championship 2026 yang berlangsung di Hall Dome UMM. Kompetisi yang digelar pada Sabtu (2/5) tersebut, menjadi saksi keberhasilan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Karate UMM dalam menunjukkan kelasnya dengan keluar sebagai Juara Umum untuk kategori Mahasiswa. Keberhasilan ini sekaligus mempertegas posisi Kampus Putih sebagai lumbung atlet bela diri berprestasi di Tanah Air berkat dominasinya dalam kejuaraan karate tingkat nasional. Ketua Umum UKM Karate UMM, Fadil Inayatullah, menyebut pencapaian ini adalah hasil dari komitmen panjang para anggota. Mahasiswa program studi Manajemen angkatan 2023 tersebut menjelaskan bahwa persiapan tim dilakukan secara menyeluruh. Ada latihan fisik, pendalaman teknik, hingga penguatan mental bertanding. Menurut Fadil, atmosfer latihan yang suportif namun tetap disiplin menjadi kunci utama kekompakan tim selama masa persiapan hingga hari H pertandingan. “Gelar juara umum ini adalah bukti nyata bahwa kedisiplinan dan kekompakan tim mampu menghasilkan prestasi yang mengharumkan nama UMM di bidang olahraga,” ungkap Fadil pada rilis UMM Selasa (5/5). Pada kompetisi bergengsi tersebut, kontingen UMM berhasil mendominasi berbagai kelas pertandingan. Kekuatan tim yang tersebar merata, baik di nomor perorangan maupun beregu, sukses memboyong total 16 medali. Raihan gemilang dari para atlet UKM Karate UMM tersebut terdiri dari 3 medali emas, 5 medali perak, dan 8 medali perunggu. Capaian impresif ini mempertegas keunggulan UMM sebagai kampus inovasi dan mandiri dalam memfasilitasi minat bakat mahasiswa secara inklusif. Di balik prestasi fisik tersebut, terdapat tantangan besar dalam menyeimbangkan kehidupan kampus. Hal ini ditegaskan oleh Pembina UKM Karate UMM, Havidz Ageng Prakoso, M.A. Menurutnya, status sebagai mahasiswa sekaligus atlet menuntut kemampuan manajerial waktu yang tinggi. “Tantangan sejauh ini adalah membagi waktu antara tugas akademik dan porsi latihan yang cukup menguras tenaga,” ujar Havidz. Ia menambahkan bahwa dukungan universitas selama ini sangat berperan dalam memotivasi para atlet. Fasilitas yang memadai serta kemudahan birokrasi bagi mahasiswa berprestasi membuat atmosfer kompetisi di lingkungan UMM tetap sehat dan progresif. Havidz juga menekankan bahwa regenerasi atlet melalui seleksi ketat akan terus dilakukan guna menjaga tradisi juara di masa mendatang. “UKM Karate UMM ke depannya akan semakin baik dengan perbaikan manajerial internal dan seleksi yang ketat bagi calon mahasiswa baru yang ingin bergabung,” tegasnya. Kemenangan ini diharapkan UMM menjadi pemantik semangat bagi mahasiswa lain untuk terus berkarya. UMM juga membuktikan bukan sekadar tempat menimba ilmu di ruang kelas, tetapi juga kawah candradimuka bagi para jawara di ajang olahraga. *** Editor: YAN
Diisi para Pakar, Seminar PPG UMM Bongkar Ketimpangan Pendidikan Global
Diisi para Pakar, Seminar PPG UMM Bongkar Ketimpangan Pendidikan Global pwmu.co –Universitas Muhammadiyah Malang melalui Program Studi Pendidikan Profesi Guru (PPG) menggelar seminar internasional yang membahas ketimpangan pendidikan global di tengah meningkatnya fragmentasi sosial dunia. Kegiatan ini diselenggarakan bekerja sama dengan Deakin University dan Universitas Sanata Dharma, mengusung tema “Inklusi Transformatif: Mewujudkan Keadilan Pendidikan di Era Polarisasi Global.” Forum ini menegaskan bahwa inklusi tidak boleh berhenti sebagai jargon kebijakan, melainkan harus menjadi praktik nyata dalam membongkar ketimpangan akses pendidikan. Dirjen GTK Kemendikdasmen RI, Nunuk Suryani, menegaskan bahwa pendidikan inklusif merupakan kebutuhan mendesak di tengah dunia yang semakin terpolarisasi. “Pendidikan inklusif adalah sebuah keharusan moral dan sistemik. Kami mengusung visi pendidikan bermutu untuk semua, dengan penegasan bahwa tidak boleh ada satu pun anak yang tertinggal, apa pun latar belakang sosial, budaya, bahasa, maupun kondisinya,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa transformasi menuju keadilan pendidikan memerlukan kolaborasi lintas sektor dan lintas negara, termasuk kebijakan afirmatif dan penguatan peran guru pendidikan khusus. “Dengan demikian, keadilan pendidikan tidak berhenti sebagai wacana, tetapi bergerak menjadi praktik nyata yang menjawab tantangan global secara berkelanjutan,” tegasnya. Dr. Junny Ebenhaezer, Ph.D., dari Deakin University menyoroti bahwa eksklusi dalam pendidikan sering terjadi secara laten melalui praktik pembelajaran yang tidak sensitif terhadap keberagaman. “Saya meyakini bahwa keadilan pendidikan harus dimulai dari membuka akses yang setara dan memberdayakan guru sebagai kunci perubahan. Jika kita membekali satu guru dengan kompetensi yang tepat, dampaknya dapat menjangkau ratusan bahkan ribuan siswa,” ujarnya. Ia menekankan pentingnya tiga pilar dalam pedagogi: purpose, process, dan people, serta pentingnya memahami latar belakang dan kebutuhan belajar siswa. Sementara itu, Tarsisius Sarkim, M.Ed., Ph.D., dari Universitas Sanata Dharma menyoroti pentingnya inovasi dalam menjawab krisis ketahanan sosial di tengah dinamika global. Menurutnya, tanpa inovasi berkelanjutan, pendidikan berisiko tertinggal dalam merespons perubahan zaman. Dari pihak UMM, Prof. Dr. Trisakti Handayani, M.M. menegaskan bahwa capaian pendidikan tidak bisa hanya diukur secara kuantitatif, terutama di tengah kesenjangan global yang masih tinggi. “Pendidikan berkeadilan merupakan inti dari tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya SDGs keempat, yang menegaskan pentingnya pendidikan inklusif, berkualitas, dan pembelajaran sepanjang hayat bagi semua,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa transformasi pendidikan harus dimulai dari perubahan paradigma, yaitu menjadikan perbedaan sebagai sumber pembelajaran. Neneng Haryati, S.Si., M.M. menegaskan bahwa guru merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pendidikan inklusif dan berkeadilan. Menurutnya, Program PPG menjadi bagian integral dalam tata kelola guru nasional. Guru dituntut terus mengembangkan kompetensi melalui pelatihan berkelanjutan, riset pembelajaran, serta kolaborasi lintas sektor pendidikan. Seminar internasional ini menegaskan bahwa pendidikan inklusif tidak cukup menjadi slogan, tetapi harus diwujudkan melalui praktik nyata yang adaptif dan berkelanjutan. Kolaborasi lintas institusi, penguatan kapasitas guru, serta inovasi pedagogi menjadi kunci untuk menjawab tantangan ketimpangan pendidikan global. *) Penulis : Humas UMM | Editor : Satria
Dosen UMM Dorong UMKM Perempuan Jatim Naik Kelas Lewat Inovasi Pemasaran Digital
Dosen UMM Dorong UMKM Perempuan Jatim Naik Kelas Lewat Inovasi Pemasaran Digital pwmu.co –Tiga dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang menghadirkan program pemberdayaan bertajuk “Sisterpreneur” sebagai solusi untuk meningkatkan kapasitas pemasaran digital UMKM perempuan di Jawa Timur. Program ini dilatarbelakangi oleh masih minimnya pemanfaatan media sosial oleh pelaku UMKM perempuan, yang berdampak pada terbatasnya jangkauan pasar dan omzet penjualan. Kegiatan yang digelar di Surabaya ini diinisiasi oleh Maharina Novi, Arum Martikasari, dan Rahmania Santoso. Puluhan peserta dari berbagai daerah di Jawa Timur turut ambil bagian dalam pelatihan tersebut. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pengabdian masyarakat yang menyasar pelaku UMKM perempuan yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Nasyiatul Aisyiyah di bawah naungan Pimpinan Wilayah Nasyiatul Aisyiyah Jawa Timur. Para peserta dibekali keterampilan pemasaran digital agar mampu bersaing di tengah perkembangan teknologi komunikasi yang semakin pesat. Ketua tim pengabdian, Maharina Novi, menjelaskan bahwa program ini berangkat dari temuan rendahnya omzet UMKM perempuan akibat belum optimalnya penggunaan media sosial. “Kami melihat para pelaku UMKM perempuan di PWNA Jawa Timur akan bisa lebih optimal jika bisa memanfaatkan media sosial sebagai sarana pemasaran. Padahal, jika dimanfaatkan dengan baik, hal ini dapat memberikan nilai tambah dan membuat mereka lebih siap bersaing dengan UMKM lainnya,” ujarnya. Dalam sesi materi, Arum Martikasari, M.Med.Kom memperkenalkan strategi pemasaran digital berbasis formula PCBA (Perkenalkan, Ceritakan, Buktikan, dan Ajakan). Menurutnya, pendekatan ini dapat membantu pelaku UMKM membangun komunikasi yang lebih efektif dengan audiens di media sosial. “Melalui formula ini, pelaku UMKM dapat membangun komunikasi yang lebih terarah dengan audiens di sosial media, sehingga produk yang ditawarkan lebih dikenal dan diminati,” jelasnya. Selain itu, peserta juga diajak langsung mempraktikkan optimasi media sosial dengan memanfaatkan teknologi AI. Pendampingan dilakukan secara intensif oleh tim dosen, sehingga peserta dapat memahami secara praktis tanpa kebingungan. Kegiatan ini mendapatkan respons positif dari peserta. Yunik, anggota APUNA asal Trenggalek, mengaku memperoleh banyak wawasan baru. “Saya jadi lebih tahu bagaimana memanfaatkan media sosial terlebih AI untuk promosi. Sekarang saya juga lebih percaya diri membuat konten karena sudah memahami caranya,” ungkapnya. Melalui program Sisterpreneur ini, tim dosen UMM berharap UMKM perempuan di Jawa Timur mampu meningkatkan daya saing melalui pemasaran digital yang optimal. Pendekatan berbasis teknologi, strategi komunikasi yang tepat, serta pendampingan langsung diharapkan mampu mendorong keberlanjutan usaha dan peningkatan omzet secara signifikan. *) Penulis : Sabrina Editor : Satria
Pendidikan Inklusif Jadi Kunci Atasi Ketimpangan Pengetahuan
Pendidikan inklusif menjadi poin penting guna mengatasi kesenjangan akses pengetahuan. Foto: dok.UMM. MAKLUMAT – Isu pendidikan inklusif sudah menjadi kebutuhan di tengah meningkatnya fragmentasi sosial global untuk mengatasi ketimpangan akses pengetahuan. Menurut Nunuk Suryani, selaku Dirjen Gurudan Tenagga Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan menengah, menegaskan pendidikan inklusif menjadi keharusan. Pendidikan inklusif sebuah keharusan moral dan sistemik, tidak boleh ada satu pun anak yang tidak mendapat akses pengetahuan, apa pun latar belakangnya,” tegas Nunuk, dalam seminar internasional bersama Deakin University dan Universitas Sanata Dharma, Selasa (5/5/2026). Seminar yang digelar program studi Pendidikan Profesi Guru (PPG) Universitas Muhammadiyah Malang ini, Nunuk menambahkan negara memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan anak. “Tanpa terkecuali,” tegasnya menambahkan. Pendidikan Inklusif Butuh Transformasi Pandangan terkait pendidikan inklusif dibutuhkan transformasi menuju keadilan dengan keterlibatan berbagai sektor maupun lintas negara. Kebijakan afirmatif, penguatan guru pendidikan khusus, hingga pembangunan ekosistem inklusif menjadi bagian dari strategi nasional yang terus didorong. Pandangan serupa disampaikan akademisi Deakin University, Junny Ebenhaezer. Praktik eksklusif dalam dunia pendidikan acap kali secara laten melalui metode pengajaran yang tidak sensitif terhadap keberagaman. “Transformasi pendidikan harus dimulai dari cara mengajar. Guru harus memahami tujuan, proses, dan karakter peserta didik. Inilah pendidikan inklusif,” ujar Junny. Baca Juga Suarakan Global South: Kiprah Akademisi UMM di Diskusi Internasional Budapest Pendidikan Butuh Inovasi Junny menawarkan tiga pilar utama dalam pedagogi, purpose, process, and people. Pendekatan ini guru mampu menghadirkan pembelajaran yang adaptif, sesuai kebutuhan siswa. Akademisi dari Universitas Sanata Dharma, Tarsius Sarkim, lebih menyoroti pentingnya inovasi pendidikan. Tujuannya untuk membangun ketahanan sosial di tengah tekanan global. “Tidak adanya inovasi membuat pendidikan berisiko tertinggal dalam merespons dinamika zaman,” ujar Tarsius. Di sisi lain, Trisakti Handayani membahas pendidikan tidak cukup diukur secara kuantitatif. Kesenjangan antarwilayah dan kelompok sosial masih menjadi tantangan. “Pendidikan berkeadilan merupakan inti dari tujuan pembangunan berkelanjutan, khususunya SDGs keempat,” urai Trisakti. Peran Guru Penting Tingkatkan Inklusivitas Pendidikan inklusif, jelasnya, harus dimulai dari perubahan paradigma, yakni menjadikan perbedaan sebagai sumber daya pembelajaran. Ia sependapat dengan Nunuk, bahwa stakeholder menjadi kunci pembangunan sistem pendidikan berdaya saing global. Dalam konteks implementasi, peran guru kembali ditegaskan sebagai fonasi utama. Seperti yang dituturkan Neneng Haryati. Guru harus terus meningkatkan kompetensi melalui pelatihan berkelanjutan, riset, dan serta kolaborasi lintas institusi. “Guru merupakan actor utama dalam mewujudkan pendidikan inklusif. Penguatan komptetensi menjadi keharusan, agar mampu menjawab tantangan global,” ujarnya memungkasi.
Persoalan Anjal Tak Kunjung Tuntas, DPRD Soroti Anggaran Miliaran Rupiah
MALANG POST – Fenomena anak jalanan (anjal) yang terus menjamur dan kembali turun ke jalan pascapenertiban, menjadi sorotan tajam dalam talk show di program Idjen Talk, dengan topik strategi penanganan masalah sosial di Kota Malang, Selasa (5/5/2026). Meskipun Pemerintah Kota Malang telah mengalokasikan anggaran perlindungan anak lebih dari Rp1 miliar dan anggaran operasional Dinas Sosial mencapai Rp40 miliar pada tahun 2026, efektivitas pembinaan dinilai masih rendah. Akibat lemahnya koordinasi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD). DPRD Kota Malang mendesak adanya evaluasi total terhadap pola penertiban dan pembinaan agar para anjal tidak hanya terjaring dalam siklus “kucing-kucingan” dengan petugas. Siklus Anjal: Tertibkan, Bina, Kembali ke Jalan Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Satpol PP Kota Malang, Mustaqim Jaya, mengakui, pola yang terjadi selama ini adalah repetisi. Banyak anjal yang telah ditertibkan kembali beroperasi di jalanan hanya dalam hitungan minggu. “Kami rutin melakukan razia setiap hari di titik-titik rawan seperti Pertigaan Madyopuro, Ciliwung, Perempatan Kasin, hingga Simpang Rampal. Namun, kapasitas penampungan di Dinas Sosial (Dinsos) juga terbatas. Kami harus menyesuaikan ritme penertiban di lapangan,” ujar Mustaqim dalam talk show di Radio City Guide Malang, Selasa (5/5/2026). Mustaqim juga mengimbau masyarakat untuk berhenti memberikan uang kepada anjal di jalanan. Menurutnya, rasa kasihan masyarakat yang diwujudkan dengan memberi uang, justru menormalisasi profesi anjal dan membuat mereka enggan meninggalkan jalanan. Pendekatan Psikologis dan Cek Biometrik Di sisi lain, Dinsos P3AP2KB Kota Malang mengeklaim telah melakukan berbagai upaya pembinaan yang komprehensif. Kabid Rehlijamsos Dinsos P3AP2KB Kota Malang, Sri Umiasih, menjelaskan, setiap anjal yang terjaring dibedakan penanganannya berdasarkan asal daerah. “Untuk warga asli Kota Malang, kami lakukan pembinaan dengan memanggil keluarga dan melibatkan psikolog untuk menangani sisi kejiwaan anak.” “Sementara untuk warga luar kota, kami bina maksimal tujuh hari sambil mengupayakan komunikasi dengan Dinsos asal mereka,” jelas Umi. Jika anak tersebut tidak memberikan keterangan yang jelas mengenai asalnya, Dinsos bekerja sama dengan Dispendukcapil untuk melakukan cek biometrik guna melacak identitas asli dan alamat keluarga mereka sebelum dipulangkan ke daerah asal. DPRD Sindir Kekompakan OPD dan Transparansi Anggaran Kritik pedas datang dari Anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo. Ia menegaskan, dengan ketersediaan anggaran yang mumpuni, seharusnya masalah anjal sudah bisa teratasi secara permanen. “Tahun 2026 ini, meskipun ada efisiensi, anggaran Dinsos masih di atas Rp40 miliar dan anggaran perlindungan anak lebih dari Rp1 miliar.” “Masalahnya bukan di uang, tapi di kekompakan OPD. Satpol PP, Dinsos, hingga Dinas Pendidikan harus satu irama,” tegas Ginanjar. Ia meminta adanya laporan riil (real report) dari hasil patroli Satpol PP agar OPD lain bisa bergerak sesuai tugas pokok dan fungsinya (tupoksi). Ia berharap Dinsos bisa memberikan pembinaan lanjutan yang lebih konkret, termasuk program pendidikan bagi anjal yang masih dalam usia sekolah. Pakar: Perlu Satgas Khusus dan Benahi Ekonomi Keluarga Pakar Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Catur Wahyudi, menilai penanganan individu terhadap anjal tidak akan maksimal tanpa menyentuh akar masalahnya, yaitu ekonomi keluarga. “Anak harus merasa terfasilitasi di lingkungan keluarga, agar tidak tertarik turun ke jalan. Oleh karena itu, faktor ekonomi keluarga mereka, juga harus dibenahi oleh pemerintah,” kata Catur. Ia menyarankan pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus, yang lintas sektoral untuk fokus menyelesaikan persoalan anjal dari hulu ke hilir. Keberadaan Satgas ini diharapkan bisa menjamin hak anak yang dilindungi negara benar-benar terpenuhi. Bukan sekadar memindahkan mereka dari jalanan ke panti rehabilitasi sementara. (Wulan Indriyani/Ra Indrata)
