Akademisi Bongkar Kriteria Sekda Ideal Kota Batu
timesmalang, BATU – Proses seleksi terbuka (Selter) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batu memasuki fase krusial. Di tengah tahapan asesmen kompetensi yang sedang berjalan, kalangan akademisi mulai menyoroti pentingnya sosok sekda yang tidak hanya memahami administrasi pemerintahan, tetapi juga mampu menerjemahkan visi kepala daerah ke dalam sistem birokrasi secara konkret. Akademisi sekaligus ahli kebijakan publik dan social governance dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Assoc. Prof. Rachmad Kristiono Dwi Susilo menyebut posisi sekda memiliki peran sentral dalam menjaga kesinambungan pemerintahan daerah. Menurutnya, kepala daerah merupakan produk politik yang masa jabatannya terbatas, sedangkan birokrasi adalah sistem permanen yang harus tetap berjalan sesuai aturan dan mekanisme pemerintahan. “Yang memahami regulasi, tata kelola, hingga mekanisme birokrasi secara mendalam sebenarnya adalah aparatur birokrasi. Karena itu sekda menjadi penghubung penting antara visi politik kepala daerah dengan pelaksanaan teknis di OPD,” ujarnya, Jumat (15/5/2026). Ia menjelaskan, sosok sekda ideal bukan hanya pejabat yang mampu membangun komunikasi dengan pimpinan daerah, tetapi juga memiliki kapasitas menerjemahkan arah pembangunan ke dalam program yang terukur dan sesuai regulasi. “Sekda harus bisa membaca RPJMD, memahami sistem penganggaran, perencanaan, sampai memastikan program di setiap dinas berjalan sinkron. Itu membutuhkan pengalaman birokrasi dan kapasitas manajerial yang kuat,” katanya. Dalam konteks seleksi Sekda Kota Batu saat ini, ia menilai figur yang memiliki pengalaman teknokratis dan kemampuan koordinatif berpeluang lebih mudah menjembatani kebutuhan kepala daerah dengan mesin birokrasi. “Birokrasi daerah itu kompleks. Tidak bisa dipahami secara instan karena seluruh program memiliki aturan baku. Maka figur yang memahami ritme pemerintahan sekaligus mampu membangun sinergi antar lembaga akan lebih dibutuhkan,” jelasnya. Meski demikian, Rachmad mengingatkan proses seleksi sekda tidak bisa dilepaskan dari dinamika kepentingan internal birokrasi maupun faktor politik pemerintahan daerah. “Dalam proses seperti ini pasti ada kepentingan kolektif, kelompok, sampai kepentingan personal. Tantangannya bagaimana kepala daerah memastikan figur yang dipilih benar-benar punya integritas dan kapasitas memimpin birokrasi,” tegasnya. Diketahui, seleksi terbuka Sekda Kota Batu kini memasuki tahapan asesmen kompetensi yang digelar di Kantor BKD Provinsi Jawa Timur, Surabaya. Enam pejabat pimpinan tinggi pratama mengikuti tahapan tersebut, yakni Kepala Bakesbangpol Kota Batu Akhmad Dahlan, Kepala Dinas Pendidikan Alfi Nurhidayat, Kepala DPKP Arief As Siddiq, Kepala Bapelitbangda Bangun Yulianto, Inspektur Kota Batu Endro Wahjudi, serta Kepala Bapenda Mohammad Nur Adhim. Tahapan lanjutan dijadwalkan berlangsung pada 18 Mei 2026 di Balai Kota Among Tani melalui presentasi makalah dan wawancara akhir di hadapan panitia seleksi. Seluruh kandidat juga akan menjalani tes kesehatan jasmani dan rohani di RSUD Karsa Husada sebelum penetapan Sekda definitif Kota Batu. (*)
UMM Dorong Riset Dosen Berbasis Kekayaan Intelektual
pwmu.co – Kebijakan kompetisi hibah penelitian dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristekdikti) kini mengalami pergeseran paradigma. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tidak lagi hanya menjadi luaran akhir penelitian, tetapi telah menjadi syarat utama dalam pengajuan proposal, terutama untuk skema riset terapan dan hilirisasi.Merespons perubahan tersebut, Sentra HKI Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) bersama ASKI PTMA menggelar Workshop Kekayaan Intelektual sebagai Strategi Unggulan Meningkatkan Daya Saing Dosen dalam Kompetisi Hibah. Kegiatan ini menjadi langkah strategis UMM dalam memperkuat kapasitas dosen agar mampu bersaing dalam kompetisi hibah penelitian berbasis inovasi dan kebutuhan industri. Wakil Rektor IV UMM, Muhammad Salis Yuniardi, Ph.D., menegaskan bahwa kampus saat ini tidak lagi sekadar berorientasi pada luaran akademik, tetapi juga fokus pada hilirisasi dan komersialisasi hasil riset. “Paten ternyata tidak menjadi sebatas luaran hibah penelitian, namun menjadi syarat pengajuan penelitian itu sendiri. Riset harus berangkat dari persoalan nyata, dan komunikasi dengan industri harus diperkuat agar melahirkan penelitian yang memecahkan problem praktis, bukan sekadar diam dan tidak ditindaklanjuti,” tegas Salis saat membuka acara. Menurutnya, kolaborasi dengan dunia industri menjadi kunci penting agar hasil penelitian tidak berhenti pada publikasi, tetapi mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ketua Sentra HKI UMM, Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H., menjelaskan bahwa seleksi hibah penelitian melalui platform BIMA maupun Sinergi kini semakin ketat. Pada skema penelitian terapan dengan Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) di atas level 3, dosen diwajibkan memiliki KI di luar hak cipta, seperti desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, paten, maupun paten sederhana. Hal tersebut menjadi tantangan baru bagi akademisi agar lebih serius mempersiapkan aspek legalitas inovasi sebelum mengajukan proposal penelitian. Pakar sekaligus reviewer nasional, Prof. Dr. Ir. Tri Yuni Hendrawati, M.Si., IPM., ASEAN Eng., memaparkan bahwa aturan baru menetapkan standar yang lebih spesifik bagi ketua pengusul hibah penelitian terapan. “Syarat mutlaknya saat ini adalah pendidikan S3 atau S2 dengan fungsional minimal Lektor, dan memiliki minimal dua artikel jurnal internasional bereputasi, atau memiliki minimal satu KI relevan di luar Hak Cipta sebagai inventor pertama,” paparnya. Prof. Tri Yuni juga mendorong para dosen memanfaatkan enam bulan tersisa di tahun ini untuk mendaftarkan paten sederhana atau desain industri sebagai persiapan pengajuan hibah tahun 2027. Menurutnya, langkah tersebut semakin penting karena pemerintah berencana meluncurkan insentif KI berdampak berupa uang tunai bagi para inventor pada akhir tahun 2026. Sementara itu, peneliti senior UMM, Prof. Dr. Ir. Indah Prihartini, M.P., IPU., mengingatkan pentingnya insting kebaruan (novelty) dan kemampuan melihat nilai ekonomi dalam setiap penelitian. Ia juga menyoroti kesalahan yang masih sering dilakukan peneliti terkait proses publikasi karya ilmiah dan pendaftaran paten. “Biasakan mendaftarkan patennya terlebih dahulu baru mempublikasikannya. Kalau sudah masuk ranah public domain atau terpublikasi di jurnal, kita tidak bisa lagi mendaftarkan patennya,” pungkasnya. *) Penulis : Humas UMM | Editor : Satria
Jawab Kebutuhan Industri, UMM Dorong Dosen Perbanyak Riset Berbasis Kekayaan Intelektual
KLIKMU.CO – Kebijakan kompetisi hibah penelitian dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mengalami pergeseran paradigma. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) kini tidak lagi sekadar menjadi luaran di akhir penelitian, tetapi telah menjadi syarat mutlak dalam pengajuan proposal, khususnya untuk skema riset terapan dan hilirisasi. Merespons tantangan aturan baru tersebut, Sentra HKI Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) bersama ASKI PTMA bergerak cepat membekali para akademisi melalui Workshop Kekayaan Intelektual sebagai Strategi Unggulan Meningkatkan Daya Saing Dosen dalam Kompetisi Hibah. Wakil Rektor IV UMM Muhammad Salis Yuniardi PhD menegaskan bahwa kampus kini berfokus pada langkah nyata untuk mewujudkan target hilirisasi dan komersialisasi hasil riset. “Paten ternyata tidak lagi sebatas luaran hibah penelitian, namun menjadi syarat pengajuan penelitian itu sendiri. Riset harus berangkat dari persoalan nyata dan komunikasi dengan industri harus diperkuat agar melahirkan penelitian yang memecahkan problem praktis, bukan sekadar diam dan tidak ditindaklanjuti,” tegas Salis saat membuka acara. Sementara itu, Ketua Sentra HKI UMM Nur Putri Hidayah AMd SH MH membenarkan adanya pengetatan seleksi pada platform BIMA maupun Sinergi dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, untuk skema penelitian terapan di atas Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) 3, dosen dituntut memiliki KI di luar hak cipta, seperti desain tata letak sirkuit terpadu, desain industri, paten, maupun paten sederhana. Pakar sekaligus reviewer nasional, Prof Dr Ir Tri Yuni Hendrawati MSi IPM ASEAN Eng, memaparkan bahwa aturan baru menetapkan standar kualifikasi yang lebih spesifik bagi ketua pengusul hibah terapan. “Syarat mutlaknya saat ini adalah pendidikan S3 atau S2 dengan jabatan fungsional minimal lektor serta memiliki minimal dua artikel jurnal internasional bereputasi atau satu KI relevan di luar hak cipta sebagai inventor pertama,” paparnya. Lebih lanjut, Prof Tri Yuni mendorong para dosen memanfaatkan sisa waktu enam bulan tahun ini untuk mendaftarkan paten sederhana atau desain industri sebagai amunisi pengajuan hibah tahun 2027. Terlebih, pemerintah menargetkan peluncuran insentif KI berdampak berupa uang tunai bagi inventor pada akhir tahun 2026. Untuk mencapai target tersebut, peneliti senior UMM Prof Dr Ir Indah Prihartini MP IPU mengingatkan para dosen agar memiliki insting kebaruan (novelty) dan jeli melihat nilai ekonomi sejak menyusun proposal. Ia juga menyoroti kesalahan taktis yang masih sering dilakukan peneliti. “Biasakan mendaftarkan patennya terlebih dahulu baru mempublikasikannya. Kalau sudah masuk ranah public domain atau terpublikasi di jurnal, kita tidak bisa lagi mendaftarkan patennya,” pungkasnya.
UMM Jawab Relevansi Pekerja Sosial di Era AI, Tegaskan Teknologi Tak Bisa Gantikan Empati Kemanusiaan
MALANG | JATIMSATUNEWS.COM – Peringatan Hari Pekerja Sosial Internasional digelar oleh Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) pada Selasa (12/5) lalu. Di tengah masyarakat yang kian terfragmentasi dan dunia yang makin dikendalikan oleh teknologi cerdas, sebuah pertanyaan kritis muncul yakni, masih relevankah profesi pekerja sosial saat ini? Pertanyaan tajam ini menjadi pemantik utama dalam Menjawab tantangan tersebut, UMM menggelar kuliah tamu internasional bertajuk ‘Co-Building Hope and Harmony: A Harambee Call to Unite a Divided Society’ di Aula BAU UMM. Forum strategis ini menghadirkan pakar lintas negara, yakni Dekan FISIP UMM Dr. Fauzik Lendriyono, M.Si., Prof. Madya Dr. Mohd Suhaimi Mohamad dari Universiti Kebangsaan Malaysia, Ketua Umum DPP IPSPI Dr. Puji Pujiono, MSW, RSW., dan pakar kesejahteraan sosial Lutfi J. Kurniawan. Dekan FISIP UMM, Dr. Fauzik Lendriyono, menegaskan bahwa pekerja sosial kini diharamkan bersikap anti-teknologi. Pola pelayanan konvensional sudah saatnya bergeser menuju ekosistem hibrida dan digital yang berbasis data, cepat, dan responsif. “Teknologi itu alat, bukan pengganti manusia. Karena itu, penting membangun smart social service yang mengintegrasikan Artificial Intelligence (AI) dan analisis data. Pekerja sosial kini tidak hanya dituntut memiliki kemampuan pendampingan, tetapi juga keterampilan komunikasi digital, pengelolaan data, hingga asesmen berbasis teknologi,” ungkap Fauzik. Untuk merespons hal ini, ia mendorong pembaruan kurikulum pendidikan melalui mata kuliah Digital Social Work. Namun, ia juga memberikan peringatan keras: modernisasi tidak boleh menggerus nilai kemanusiaan. Tantangan terbesar di era digital justru bagaimana menjaga empati dan melindungi privasi data klien di tengah layanan yang serba terotomatisasi. Dari perspektif serumpun, Prof. Madya Dr. Mohd Suhaimi Bin Mohamad menyoroti ketimpangan struktural dalam profesi ini. Ia mengungkapkan bahwa praktik kerja sosial di Malaysia masih menghadapi kendala besar karena ketiadaan undang-undang khusus seperti yang telah dimiliki Indonesia. Akibatnya, baik klien maupun pekerja sosial rentan karena tidak memiliki payung hukum yang kuat. Menurutnya, ini adalah tantangan bersama di kawasan Asia Tenggara yang tengah mengalami pergeseran nilai dari kolektivisme menuju individualisme. “Profesi pekerja sosial membutuhkan pengakuan yang jelas melalui sistem hukum, standardisasi pendidikan, dan legitimasi politik. Mengadaptasi konsep jurisdiksi profesi dari Andrew Abbott, batas ruang kerja dan kewenangan pekerja sosial harus ditegaskan,” beber Suhaimi. Suhaimi juga menawarkan solusi berlandaskan prinsip ‘Global Standard, Local Practice’ sebuah pendekatan agar praktik kerja sosial berstandar internasional, namun tetap relevan dan peka terhadap budaya lokal. Hal ini wajib didukung dengan kolaborasi lintas negara, standardisasi kurikulum, serta peningkatan jam praktik lapangan. Melalui forum internasional ini, UMM membuktikan bahwa peringatan Hari Pekerja Sosial bukan sekadar seremonial belaka. Acara ini menjadi ruang refleksi tajam mengenai arah masa depan profesi. Kesimpulan utamanya jelas yaitu, sekencang apa pun disrupsi teknologi dan perubahan sosial terjadi, pekerjaan sosial akan selalu relevan karena dunia akan selalu membutuhkan sentuhan empati, solidaritas, dan keberpihakan nyata pada kemanusiaan. Dokumentasi kegiatan (UMM):
UMM Gandeng Pakar AS Cetak Tax-fluencer Muda
pwmu.co – Di tengah tantangan rendahnya kesadaran pajak generasi muda dan rasio pajak Indonesia yang masih stagnan di angka 8,42 persen, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menghadirkan pendekatan baru dalam edukasi perpajakan.Melalui Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Kampus Putih menggelar bootcamp internasional bertajuk Digital Engagement That Moves People: Tax-fluencer Bootcamp di Ruang Sidang Senat UMM, Rabu (13/5/2026). Kegiatan hybrid tersebut mempertemukan puluhan mahasiswa dan pemikir muda dari berbagai perguruan tinggi di Malang Raya untuk merancang kampanye digital perpajakan yang lebih humanis dan mudah diterima generasi muda. Penyuluh Pajak Ahli Madya Kanwil DJP Jawa Timur III, Abdul Muis, mengatakan rasio pajak Indonesia yang masih berada di angka 8,42 persen menjadi sinyal perlunya pendekatan komunikasi yang lebih efektif untuk membangun kepercayaan publik. Menurutnya, generasi muda perlu dibekali pemahaman bahwa pajak merupakan bagian penting dalam pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. “Kita harus memastikan generasi ini memiliki pemahaman kuat bahwa pajak bukanlah beban, melainkan investasi bersama untuk masa depan kita,” tuturnya. Public Relations Staff Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Anum Intan Maulidi, menyoroti pola komunikasi pemerintah yang selama ini dinilai masih terlalu formal dan sulit dipahami masyarakat muda. Ia menilai edukasi perpajakan perlu menggunakan pendekatan yang lebih membumi dan kolaboratif agar mudah diterima oleh Gen Z maupun Gen Alpha. Mengambil inspirasi dari program kebun komunitas Austin Grown di Chicago, Anum mengibaratkan pajak sebagai bentuk gotong royong demi kesejahteraan bersama. “Pemerintah harus merombak total cara mereka berbicara kepada masyarakat, beralih dari gaya menuntut menjadi gaya yang kolaboratif,” jelasnya. Dalam kegiatan tersebut, Digital Media Coordinator Build Chicago Amerika Serikat, Todd York, hadir membagikan strategi kampanye digital yang mampu menggerakkan masyarakat. Ia memperkenalkan konsep upstream storytelling, yakni metode komunikasi yang berfokus pada akar persoalan dan suara komunitas. Menurut Todd, kampanye digital yang berhasil tidak hanya menampilkan narasi krisis, tetapi juga mengangkat solusi dan keberhasilan dari masyarakat itu sendiri. “Kami percaya bahwa pihak yang paling dekat dengan suatu masalah adalah pihak yang paling mengerti solusinya, sehingga suara merekalah yang harus kita tonjolkan,” ungkapnya. Dekan FEB UMM, M. Sri Wahyudi Suliswanto, Ph.D., menegaskan pentingnya media sosial dalam membentuk opini publik di era digital. Ia berharap mahasiswa tidak hanya memahami teori perpajakan di ruang kelas, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan melalui konten edukasi yang kreatif dan berdampak luas. “Selain menjadi relawan pajak, kalian diharapkan juga mampu menjadi pemberi pengaruh yang mempromosikan literasi pajak kepada seluruh lapisan masyarakat,” pungkas Wahyudi. Melalui kolaborasi antara akademisi, praktisi pemerintah, dan pakar internasional tersebut, UMM berharap lahir generasi kreator digital yang mampu mengubah isu perpajakan menjadi konten yang menarik, mudah dipahami, dan relevan bagi masyarakat luas. (*) *) Penulis : Humas UMM | Editor : Satria
UMM Tegaskan AI Tak Bisa Gantikan Empati Kemanusiaan di Era Digital
Sketsamalang.com – Di tengah perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) yang semakin masif, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menegaskan bahwa profesi pekerja sosial tetap relevan karena tidak dapat digantikan oleh empati dan sentuhan kemanusiaan. Hal tersebut mengemuka dalam peringatan Hari Pekerja Sosial Internasional yang digelar Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UMM melalui kuliah tamu internasional bertajuk “Co-Building Hope and Harmony: A Harambee Call to Unite a Divided Society” di Aula BAU UMM, Selasa (12/5/2026). Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah akademisi dan praktisi lintas negara, di antaranya Dekan FISIP UMM Dr. Fauzik Lendriyono, M.Si., Prof. Madya Dr. Mohd Suhaimi Mohamad dari Universiti Kebangsaan Malaysia, Ketua Umum DPP IPSPI Dr. Puji Pujiono, MSW, RSW., serta pakar kesejahteraan sosial Lutfi J. Kurniawan. Dekan FISIP UMM, Dr. Fauzik Lendriyono, mengatakan pekerja sosial saat ini tidak boleh bersikap anti terhadap perkembangan teknologi. Menurutnya, sistem pelayanan sosial konvensional perlu bertransformasi menuju layanan digital berbasis data yang lebih cepat dan responsif. “Teknologi itu alat, bukan pengganti manusia. Karena itu penting membangun smart social service yang mengintegrasikan Artificial Intelligence dan analisis data. Pekerja sosial kini tidak hanya dituntut memiliki kemampuan pendampingan, tetapi juga keterampilan komunikasi digital, pengelolaan data, hingga asesmen berbasis teknologi,” ujar Fauzik. Ia menambahkan, pembaruan kurikulum pendidikan juga perlu dilakukan melalui pengembangan mata kuliah Digital Social Work agar lulusan mampu menjawab tantangan zaman. Meski demikian, Fauzik mengingatkan bahwa modernisasi pelayanan sosial tidak boleh menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan. Menurutnya, tantangan terbesar di era digital adalah menjaga empati sekaligus melindungi privasi data klien di tengah layanan yang semakin terotomatisasi. Sementara itu, Prof. Madya Dr. Mohd Suhaimi Mohamad menyoroti tantangan profesi pekerja sosial di kawasan Asia Tenggara, khususnya terkait perlindungan hukum profesi. Ia menyebut praktik kerja sosial di Malaysia masih menghadapi kendala karena belum adanya undang-undang khusus yang mengatur profesi pekerja sosial seperti di Indonesia. “Profesi pekerja sosial membutuhkan pengakuan yang jelas melalui sistem hukum, standardisasi pendidikan, dan legitimasi politik. Batas ruang kerja dan kewenangan pekerja sosial juga harus ditegaskan,” katanya. Menurutnya, perubahan sosial di Asia Tenggara yang bergerak dari budaya kolektivisme menuju individualisme menjadi tantangan tersendiri bagi pekerja sosial. Ia pun menawarkan pendekatan *Global Standard, Local Practice*, yakni penerapan standar internasional dalam praktik kerja sosial yang tetap menyesuaikan budaya lokal. Pendekatan tersebut dinilai perlu didukung melalui kolaborasi lintas negara, standardisasi kurikulum, serta peningkatan praktik lapangan bagi mahasiswa kesejahteraan sosial. Melalui forum internasional ini, UMM menegaskan bahwa peringatan Hari Pekerja Sosial bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan ruang refleksi untuk membahas masa depan profesi di tengah disrupsi teknologi. UMM menilai, sepesat apa pun perkembangan AI dan perubahan sosial terjadi, profesi pekerja sosial akan tetap dibutuhkan karena dunia tetap memerlukan empati, solidaritas, dan keberpihakan pada nilai-nilai kemanusiaan.
UMM Gandeng Pakar AS Cetak Tax-fluencer Muda
Agroredaks com – Di tengah tantangan rendahnya kesadaran pajak generasi muda dan rasio pajak Indonesia yang masih stagnan di angka 8,42 persen, narasi birokrasi yang kaku dinilai tak lagi relevan. Menjawab urgensi tersebut, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) kembali menegaskan komitmennya sebagai Kampus Inovasi Mandiri dan Berdampak. Melalui Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Kampus Putih menggelar bootcamp berskala internasional bertajuk “Digital Engagement That Moves People: Tax-fluencer Bootcamp” di Ruang Sidang Senat, Rabu (13/5). Acara hybrid ini sukses menyatukan puluhan mahasiswa dan pemikir muda dari berbagai perguruan tinggi se-Malang Raya untuk meramu kampanye digital perpajakan yang humanis. Penyuluh Pajak Ahli Madya Kanwil DJP Jawa Timur III, Abdul Muis, mengungkapkan bahwa angka rasio pajak tersebut menjadi sinyal kuat perlunya pendekatan baru yang lebih mendalam untuk menggaet kepercayaan publik. Ia menilai, demi menyongsong visi besar Indonesia Emas 2045, generasi muda harus dibekali dengan ‘imunitas kewarganegaraan’ agar memandang pajak sebagai investasi masa depan, bukan sekadar beban finansial semata. “Kita harus memastikan generasi ini memiliki pemahaman kuat bahwa pajak bukanlah beban, melainkan investasi bersama untuk masa depan kita,” tuturnya. Senada dengan hal tersebut, Public Relations Staff Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Anum Intan Maulidi, menyoroti kendala komunikasi pemerintah yang kerap terjebak dalam jargon akademis atau ‘bahasa langit’. Mengambil inspirasi dari program kebun komunitas Austin Grown di Chicago, ia mengibaratkan pajak layaknya gotong royong demi panen bersama. Oleh karena itu, edukasi pajak harus berani beralih menggunakan pendekatan yang lebih membumi agar mudah diterima oleh Gen Z dan Gen Alpha. “Pemerintah harus merombak total cara mereka berbicara kepada masyarakat, beralih dari gaya menuntut menjadi gaya yang kolaboratif,” jelasnya. Untuk mengeksekusi gaya komunikasi kolaboratif tersebut, Digital Media Coordinator Build Chicago Amerika Serikat, Todd York, hadir membedah rahasia di balik kampanye digital yang menggerakkan massa. Ia memperkenalkan strategi upstream storytelling, yakni metode bercerita yang berfokus pada akar masalah. Menurutnya, kampanye digital yang sukses harus berani mengangkat suara masyarakat dari akar rumput dan menonjolkan keberhasilan komunitas, bukan sekadar memaparkan narasi krisis yang menakutkan. “Kami percaya bahwa pihak yang paling dekat dengan suatu masalah adalah pihak yang paling mengerti solusinya, sehingga suara merekalah yang harus kita tonjolkan,” ungkapnya. Menyambut hangat inisiatif lintas negara ini, Dekan FEB UMM, M. Sri Wahyudi Suliswanto, Ph.D., menegaskan pentingnya peran media sosial dalam membentuk opini publik. Ia berharap para mahasiswa tidak hanya menguasai teori perpajakan di kelas, tetapi juga mempraktikkannya sebagai agen perubahan melalui konten-konten edukatif yang segar dan berdampak luas bagi masyarakat umum. “Selain menjadi relawan pajak, kalian diharapkan juga mampu menjadi pemberi pengaruh yang mempromosikan literasi pajak kepada seluruh lapisan masyarakat,” pungkas Wahyudi. Pada akhirnya, transformasi komunikasi perpajakan bukanlah tugas satu entitas saja, melainkan butuh sinergi berbagai pihak. Melalui kolaborasi apik antara akademisi, praktisi pemerintah, dan pakar internasional ini, diharapkan lahir generasi kreator digital yang mumpuni. Generasi inilah yang kelak akan mengubah data rumit menjadi cerita yang memikat, membangun kesadaran kolektif, dan memastikan setiap warga negara merasa bangga telah berkontribusi nyata bagi pembangunan bangsa.(Umm/sfl)
Persaingan Kursi Sekda Kota Batu, Pengamat UMM Soroti Integritas dan Potensi Benturan Kepentingan
TRIBUNJATIM.COM, BATU – Seleksi terbuka (Selter) Sekretaris Daerah Kota Batu sampai dengan saat ini masih bergulir. Dari 10 kandidat yang mendaftar, kini tersisa enam calon Sekda yang bertarung memperebutkan tahta pimpinan tertinggi birokrasi pemerintahan di Kota Batu. Enam calon itu ialah Kepala Dinas Pendidikan Alfi Nurhidayat, Kepala Bapenda Mohammad Nur Adhim, Kepala Bakesbangpol Akhmad Dahlan, Kepala Kepala Disperkim Arief As Siddiq, Kepala Bapelitbangda Bangun Yulianto dan Inspektur Endro Wahjudi. Bicara soal sosok Sekda ideal dan seleksi Sekda yang ‘bersih’, Analis Sosial Politik Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Prof. Dr. Wahyudi Winarjo, M.Si menilai Sekda wajib memiliki catatan bersih selama menjabat di Lingkungan Pemkot Batu maupun dalam kehidupan di luar pekerjaan. Analisis Pengamat: Track Record Bersih Adalah Harga Mati “Sekda tentunya punya track record yang bersih, berpengalaman, memiliki jiwa pengabdian yang tinggi, serta memiliki komitmen, loyalitas, dan integritas yang tidak diragukan lagi,” kata Prof. Wahyudi Winarjo kepada Tribunjatim.com, Kamis (14/5/2026). Berdasarkan ‘head to head’ yang berkembang, dari enam calon ini, Alfi Nurhidayat dan Adhim disebut-sebut menjadi calon terkuat. Ini tak lepas dari sepak terjang keduanya. Alfi unggul sebagai sosok pejabat yang merakyat dan sat set dalam segala medan. Mengingat sebelum menjadi Kepala Dinas Pendidikan, ia menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR yang terbiasa ditempa di lapangan. Sedangkan Adhim yang menjabat sebagai Kepala Bapenda dinilai menguasai soal pengelolaan pendapatan, khususnya dalam memungut pajak daerah dan retribusi. “Mas Alfi adalah salah satu ASN yang memiliki komitmen, loyalitas dan integritas yang tinggi baik kepada pimpinan maupun lembaga dimana dia mengabdi di dalamnya,” ujarnya. Sementara bicara soal Panitia Seleksi (Pansel) yang ‘bersih’ dan obyektif dalam rangkaian Selter, tanpa ada relasi kedekatan atau kekerabatan dengan kandidat, Wahyudi tak menampik jika hal itu sulit diwujudkan. “Untuk tradisi Indonesia mendapatkan personalia Pansel yang benar benar tidak terhubung dengan para kandidat itu tidak mudah. Apalagi jika areanya sempit seperti di Malang ini. Oleh sebab itu semua kembali ke pilihan komitmen pribadi para Pansel serta pemegang kekuasaan itu sendiri. Mereka harus sekuat mungkin menghindari conflict of Interest (benturan kepentingan,red) dalam menjalankan amanahnya,” jelasnya. Sebelumnya enam kandidat Sekda telah menjalani asesmen manajerial dan sosial kultural (Mansoskul) di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Senin (11/5/2026) lalu, Dalam fase asesmen Mansoskul ini, calon Sekda wajib menjalani tahap analisis studi kasus, simulasi pemecahan persoalan bidang pemerintahan, hingga tes intelektual dan penggalian potensi individu. Setelah asesmen di Surabaya, calon Sekda akan menjalani asesmen berupa pemaparan makalah dan wawancara akhir di hadapan panitia seleksi di Balai Kota Among Tani pada Senin (18/5/2026). Selain itu calon Sekda juga akan mengikuti tes kesehatan jasmani dan rohani pada Kamis (21/5/2026) di RSUD Karsa Husada sebagai bagian dari syarat penetapan calon Sekda definitif.
Kurikulum Digital Social Work Dinilai Mendesak, AI Ubah Arah Pelayanan Sosial di Era Digital
JATIMTIMES – Kurikulum Digital Social Work dinilai menjadi kebutuhan mendesak di tengah masifnya perkembangan Artificial Intelligence (AI) dan digitalisasi pelayanan publik. Tanpa pembaruan sistem pendidikan, profesi pekerja sosial dikhawatirkan tertinggal dan kehilangan relevansi di era ketika pelayanan sosial mulai bergeser menuju sistem berbasis data, teknologi, dan otomatisasi. Isu tersebut mengemuka seiring meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam layanan kesejahteraan sosial, mulai dari asesmen masyarakat berbasis aplikasi, konseling daring, hingga pemanfaatan AI untuk pemetaan persoalan sosial. Perubahan ini membuat pekerja sosial tidak lagi cukup hanya memiliki kemampuan pendampingan konvensional, tetapi juga dituntut menguasai literasi digital, analisis data, dan etika teknologi. Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Dr. Fauzik Lendriyono, menegaskan bahwa, transformasi digital dalam pelayanan sosial merupakan keniscayaan yang harus dijawab melalui penguatan kurikulum pendidikan. Menurutnya, konsep Digital Social Work menjadi langkah strategis agar pekerja sosial mampu beradaptasi dengan perubahan sistem pelayanan yang kini bergerak semakin cepat dan berbasis teknologi. “Teknologi itu alat, bukan pengganti manusia. Karena itu, penting membangun smart social service yang mengintegrasikan AI dan analisis data. Pekerja sosial kini tidak hanya dituntut memiliki kemampuan pendampingan, tetapi juga keterampilan komunikasi digital, pengelolaan data, hingga asesmen berbasis teknologi,” tegas Fauzik. Digital Social Work sendiri merupakan pendekatan baru dalam pendidikan pekerjaan sosial yang mengintegrasikan teknologi digital ke dalam proses pelayanan masyarakat. Kurikulum ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan memanfaatkan teknologi tanpa meninggalkan nilai dasar profesi, yakni empati dan keberpihakan terhadap manusia. Melalui kurikulum tersebut, mahasiswa tidak hanya mempelajari teori kesejahteraan sosial, tetapi juga keterampilan komunikasi digital, pengelolaan data sosial, perlindungan privasi klien, penggunaan platform layanan daring, hingga pemanfaatan AI untuk membantu asesmen dan pemetaan masalah sosial. Penguatan kurikulum ini dinilai penting karena persoalan sosial masyarakat kini berkembang semakin kompleks dan cepat berubah. Pekerja sosial dituntut mampu menjangkau kelompok rentan secara lebih luas, merespons kondisi darurat lebih cepat, serta memahami pola masalah sosial berbasis data digital. Di sisi lain, penggunaan AI dalam pelayanan sosial juga memunculkan tantangan etis yang serius. Pengumpulan data masyarakat secara digital rawan disalahgunakan apabila tidak diimbangi pemahaman etika dan perlindungan hukum yang kuat. Karena itu, Digital Social Work tidak hanya berorientasi pada penguasaan teknologi, tetapi juga penguatan etika profesi. Teknologi diposisikan sebagai alat bantu untuk meningkatkan kualitas pelayanan sosial, bukan menggantikan hubungan manusiawi antara pekerja sosial dan masyarakat. Menurut Fauzik, tantangan terbesar di era digital justru terletak pada kemampuan menjaga empati di tengah sistem yang semakin otomatis. Persoalan tersebut turut menjadi perhatian akademisi Universiti Kebangsaan Malaysia Prof. Madya Dr. Mohd Suhaimi Mohamad. Ia menilai profesi pekerja sosial di Asia Tenggara masih menghadapi persoalan struktural, mulai dari lemahnya perlindungan hukum hingga belum adanya standardisasi pendidikan yang kuat di sejumlah negara. Ia menegaskan bahwa profesi pekerja sosial membutuhkan legitimasi yang jelas melalui penguatan sistem pendidikan, regulasi, dan standardisasi kompetensi agar mampu menghadapi perubahan global. “Profesi pekerja sosial membutuhkan pengakuan yang jelas melalui sistem hukum, standardisasi pendidikan, dan legitimasi politik. Mengadaptasi konsep jurisdiksi profesi dari Andrew Abbott, batas ruang kerja dan kewenangan pekerja sosial harus ditegaskan,” ujarnya. Ia juga mendorong penerapan konsep “Global Standard, Local Practice”, yakni standar pendidikan dan pelayanan sosial internasional yang tetap mempertimbangkan budaya lokal masyarakat setempat. Di tengah derasnya perkembangan AI, profesi pekerja sosial dinilai tetap tidak tergantikan. Sebab, teknologi dapat mempercepat pelayanan, tetapi tidak mampu menggantikan empati, rasa aman, dan kepercayaan yang menjadi inti dari pekerjaan sosial. Karena itu, penguatan kurikulum Digital Social Work dipandang sebagai langkah strategis untuk memastikan profesi pekerja sosial tetap relevan dan mampu menjawab tantangan kemanusiaan di era digital.
UMM Gembleng Mahasiswa Jadi “Warga Global”: Bukan Cuma Jago Nongkrong, Tapi Harus Bisa Bahasa Asing dan Coding
LOCUSonline,MALANG – Di saat banyak lulusan kampus masih bingung membedakan CV dengan caption Instagram, Universitas Muhammadiyah Malang memilih tancap gas menyiapkan mahasiswanya menghadapi persaingan global. Komitmen itu ditunjukkan lewat perayaan kelulusan program Foreign Language for Special Purpose (FLSP) dalam ajang FLSP FESTAPHORIA X PRIME UMM 2026 yang digelar meriah di Helipad UMM, Rabu (13/5/2026). Mengusung tema Fostering Global Minds Through Language and Talent, ribuan mahasiswa memadati lokasi acara yang menjadi simbol bahwa kemampuan bahasa asing kini bukan lagi pelengkap, melainkan kebutuhan utama di dunia kerja modern. Wakil Rektor II UMM, Ahmad Juanda, mengatakan program pembelajaran bahasa asing intensif selama satu tahun itu dirancang untuk mencetak lulusan yang tidak hanya pintar teori, tetapi juga siap bersaing di tingkat internasional. Menurutnya, UMM memiliki konsep kompetensi 3B sebagai modal utama mahasiswa menghadapi masa depan. “B pertama itu bahasa asing, B kedua bahasa pemrograman digital seperti Python, dan B ketiga bahasa Indonesia yang baik dan benar,” jelasnya. Pernyataan itu seolah menjadi sindiran halus bagi realita sebagian generasi muda yang fasih bahasa gaul media sosial, tetapi gugup saat diminta presentasi formal atau menghadapi wawancara kerja internasional. UMM menilai kemampuan bahasa asing kini menjadi tiket penting untuk membuka peluang global, mulai dari pendidikan, pekerjaan, hingga jejaring internasional. Wakil Rektor IV UMM, Muhamad Salis Yuniardi, menjelaskan kampus memberikan dukungan penuh kepada mahasiswa untuk menembus pengalaman internasional, termasuk melalui program beasiswa Erasmus+ ke Eropa. Selain itu, mahasiswa juga diberi akses pembelajaran lintas budaya lewat fasilitas American Corner, Aussie Corner, Chinese Corner, dan Japan Corner di perpustakaan kampus. “Ini bukan akhir belajar bahasa asing, tapi justru awal untuk terbang lebih tinggi dan mendapatkan pengalaman global,” katanya. Program FLSP juga dirasakan langsung manfaatnya oleh mahasiswa. Salah satunya Risqi Medani Van de Vrie, mahasiswa Program Studi Manajemen 2024 yang dinobatkan sebagai lulusan FLSP terbaik tingkat universitas. Risqi mengaku bangga bisa menyelesaikan pembelajaran bahasa Mandarin yang menurutnya cukup menantang. Ia menilai lingkungan positif di kampus menjadi faktor penting dalam membangun motivasi dan prestasi mahasiswa. “Saya mendorong teman-teman memilih lingkungan positif dan orang-orang yang mendukung kita menjadi versi terbaik diri sendiri,” ujarnya. Lewat program ini, UMM ingin membangun budaya kampus yang tidak hanya mengejar ijazah, tetapi juga membentuk mental global mahasiswa. Karena di era persaingan internasional sekarang, gelar sarjana saja kadang tidak cukup. Dunia kerja mencari orang yang bisa beradaptasi, berpikir modern, menguasai teknologi, dan tentu saja mampu bicara lintas bahasa, bukan cuma jago mengetik siap laksanakan di grup chat.*****
