UMM Terima Mahasiswa Baru TA 2026/2027 Jalur Influencer, Tanpa Tes Masuk, Ini Syaratnya
MALANGRAYA.CO – Bagi para kreator konten, ada kabar menarik. Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) membuka jalur penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2026/2027 khusus bagi influencer dan content creator. Sudah dibuka mulai 1 April hingga 25 Juni 2026, program ini menjadi terobosan menarik karena memberikan kesempatan bagi kreator digital untuk melanjutkan pendidikan tinggi tanpa harus mengikuti ujian tulis. Sebagai gantinya, calon mahasiswa dapat memanfaatkan portofolio digital serta jumlah pengikut di media sosial sebagai syarat utama seleksi. Melansir keterangan resminya, untuk mendaftar, peserta diwajibkan memiliki minimal 5.000 subscriber di YouTube atau 10.000 followers di Instagram maupun TikTok. Meski begitu, jumlah pengikut bukan satu-satunya penilaian. UMM menegaskan bahwa kualitas konten tetap menjadi faktor utama, dengan kriteria harus kreatif, edukatif, dan membawa dampak positif. “Kebijakan ini merupakan bentuk adaptasi kampus terhadap perkembangan zaman, khususnya dalam menghadapi era digital dan karakter generasi Z,” tutur Wakil Rektor II UMM, Dr. Ahmad Juanda. Menurutnya, dunia pendidikan perlu memperluas cara pandang dalam menilai potensi dan kecerdasan generasi muda. Kreator konten dinilai memiliki peran penting sebagai penyampai pesan sekaligus representasi komunikasi publik di era modern. “Jalur ini tidak sekadar mencari popularitas, melainkan menjaring individu yang memiliki pengaruh positif di masyarakat,” sambung dia. Program ini sekaligus menjadi langkah strategis untuk mencetak lulusan yang tidak hanya cakap secara digital, tetapi juga memiliki etika dan tanggung jawab sosial. “Jika mereka sudah mahir berkomunikasi secara visual di media sosial, UMM siap memolesnya menjadi talenta profesional yang dampaknya jauh lebih luas bagi masyarakat,” imbuhnya. Kini, karya kreatif di media sosial bukan hanya soal eksistensi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk menuju pendidikan tinggi dan masa depan yang lebih cerah.***
UMM Gelar Open Karate Championship 2026,Targetkan Seribu Peserta
RRI. CO. ID, Malang – Universitas Muhammadiyah Malang akan menggelar ajang UMM Open Karate Championship 2026 sebagai upaya meningkatkan pembinaan olahraga karate di kalangan pelajar hingga mahasiswa. Kejuaraan ini dijadwalkan berlangsung pada 2 Mei 2026, dengan Technical Meeting dan registrasi pada 1 Mei 2026. Ketua panitia, Ary Bakhtiar, melalui Sekertaris Panitia Matronji menegaskan, melalui kejuaraan ini diharapkan menjadi tolok ukur pembinaan organisasi mahasiswa, khususnya dalam bidang olahraga prestasi. “Kejuaraan ini diharapkan bisa menjadi tolok ukur pembinaan bagi adik-adik di unit kegiatan mahasiswa, agar semakin terampil dalam membina olahraga, khususnya untuk prestasi ke jenjang yang lebih tinggi,” ujarnya, Rabu (15/4/2026). Kejuaraan ini akan mempertandingkan 147 kelas, yang terbagi dalam kategori Open dan Festival. Peserta berasal dari berbagai jenjang, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi, termasuk kategori khusus mahasiswa serta TNI/Polri. Selain itu, panitia juga menyiapkan kategori Best of the Best Putra dan Putri, baik di nomor Kata maupun Kumite, untuk menjaring atlet terbaik dari seluruh peserta. Ajang ini memperebutkan Piala Rektor UMM dengan kategori Juara Umum 1, 2, dan 3. Kejuaraan direncanakan berlangsung selama satu hari di Dom UMM, dengan penggunaan 3 hingga 4 lapangan pertandingan. Ary menambahkan, antusiasme peserta terbilang tinggi. Hingga saat ini, tercatat 49 kontingen telah mendaftar, bahkan datang dari berbagai daerah di Indonesia. “Kontingen terjauh ada dari Jayawijaya, Papua. Selain itu ada juga dari Bali, Jawa Tengah, dan Jawa Timur yang hampir merata ikut serta,” jelasnya. Panitia memperkirakan jumlah peserta bisa mencapai 1.000 atlet, menjadikan kejuaraan ini sebagai salah satu event karate terbesar di lingkungan kampus. “Antusiasme sangat baik, dan kami menargetkan peserta bisa mencapai 1.000 orang,” pungkasnya.
6 Doktor FEB UMM Rumuskan Strategi Pembangunan Inklusif, Menjawab Krisis Ekonomi Global
MALANG | JATIMSATUNEWS.COM – Enam doktor FEB UMM merumuskan strategi pembangunan inklusif untuk menjawab krisis ekonomi global. Aksi ini dilakukan di tengah arus perubahan ekonomi global yang semakin kompleks, dan dibutuhkan pendekatan baru dalam pembangunan berkelanjutan makin mendesak. Guna merespons tantangan tersebut, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang (FEB UMM) menyelenggarakan Colloquium Post Doctoral bertajuk ‘Risalah Ekonomi dan Bisnis Berkemajuan: Integrasi Business Sustainability dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan’. Kegiatan ini digelar Selasa, 14 April 2026, di Aula GKB 4 UMM, sebagai ruang untuk mempertemukan gagasan dan mendiseminasikan hasil riset para dosen yang baru merampungkan studi doktoral. Terdapat enam dosen yang mempresentasikan disertasinya, yakni M. Sri Wahyudi S., M.E., Ph.D., Dr. Ida Nuraini, M.Si., Yeyen Pratika, MBA., Ph.D., Dr. Sri Wahjuni L., M.M., Ak., CA., Fika Fitriasari, M.M., Ph.D., dan Novita Ratna Satiti, M.M., Ph.D. Kolokium ini bertujuan memetakan kepakaran dosen sekaligus memperkuat kontribusi keilmuan dalam menjawab tantangan pembangunan ekonomi yang inklusif. Forum ini juga memastikan agar hasil disertasi dapat diaplikasikan lebih luas oleh akademisi dan pemangku kebijakan. Pada presentasinya, M. Sri Wahyudi S., M.E., Ph.D., menyoroti persoalan kemiskinan dan ketimpangan global. Menurutnya, indikator kesejahteraan dari lembaga seperti World Bank dan UNDP masih terlampau materialistik dan belum mencakup aspek moral. Melalui perspektif Islam, ia menawarkan pendekatan holistik yang mengukur kesejahteraan lewat penjagaan terhadap lima dimensi utama yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. “Selama ini kesejahteraan sering diukur dari angka ekonomi semata. Kita perlu indikator utuh. Integrasi nilai spiritual adalah kunci agar pembangunan tidak sekadar mengejar pertumbuhan, tetapi juga menjaga martabat manusia,” ungkap Wahyudi. Kemudian, Dr. Ida Nuraini, M.Si. membahas isu ketimpangan ekonomi wilayah, terutama kesenjangan kawasan barat dan timur Indonesia. Ia mengkritik kebijakan pembangunan daerah yang cenderung copy-paste tanpa menimbang potensi lokal, yang justru berisiko menghambat kesejahteraan masyarakat. “Setiap daerah memiliki karakteristik berbeda dan tidak bisa disamaratakan. Perencanaan pembangunan harus berbasis data serta kebutuhan nyata lokal,” ujar Ida. Ia kemudian mengusulkan pendekatan berbasis ekologi wilayah dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai solusi mengatasi ketimpangan. Berkaitan dengan agenda ini, Wakil Rektor I UMM, Prof. Akhsanul In’am, Ph.D., menegaskan bahwa kolokium ini merupakan agenda strategis untuk mengembangkan institusi dan mengidentifikasi kepakaran dosen. Ia mendorong para doktor baru agar segera mengakselerasi kenaikan jabatan akademik. “FEB memiliki potensi besar melahirkan banyak guru besar. Momentum ini penting diiringi inovasi seperti program mikrokredensial dan kolaborasi internasional untuk meningkatkan daya saing institusi,” tutur Akhsanul. Menurut rilis resmi UMM, kolokium ini menjadi refleksi kritis mengenai arah pembangunan ekonomi di Indonesia. Integrasi aspek ekonomi, sosial, dan spiritual, dengan gagasan ini diharapkan oleh pihak UMM dapat berkontribusi nyata dalam mewujudkan ekosistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. ***
UMM Buka Jalur Influencer 2026, Konten Kreator Bisa Masuk Tanpa Tes Tulis
SUARAMALANG.COM, Kota Malang – Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) resmi membuka jalur influencer 2026 bagi calon mahasiswa baru, yang memungkinkan konten kreator masuk tanpa tes tulis, dengan pendaftaran berlangsung 1 April hingga 25 Juni 2026. Kebijakan ini menjadi langkah adaptif kampus dalam merespons perkembangan literasi digital, sekaligus membuka peluang bagi generasi muda yang aktif di media sosial untuk melanjutkan pendidikan tinggi melalui jalur non-konvensional. Jalur Influencer UMM: Syarat dan Kriteria Melalui jalur ini, UMM menetapkan kriteria berbasis portofolio digital. Calon mahasiswa cukup memiliki minimal 5.000 subscriber di YouTube atau 10.000 followers di Instagram maupun TikTok. Namun, jumlah pengikut bukan satu-satunya pertimbangan. Kampus tetap menekankan kualitas konten sebagai syarat utama. Konten yang diajukan harus bersifat kreatif, edukatif, dan memberikan dampak positif. Pendekatan ini menunjukkan bahwa UMM tidak hanya mengejar popularitas, tetapi juga rekam jejak digital yang berkualitas. Adaptasi Kampus di Era Digital Wakil Rektor II UMM, Ahmad Juanda, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk adaptasi terhadap perubahan zaman dan pola penilaian kompetensi generasi muda. “Dunia sudah berubah, dan cara kita menilai kecerdasan anak bangsa juga harus berekspansi. Para konten kreator ini adalah public relations bagi generasinya. Mereka punya panggung, algoritma, dan pengaruh besar. Melalui jalur ini, UMM ingin mewadahi bakat tersebut agar anak muda kita tak sekadar asal viral, tetapi juga dibekali dengan fondasi akademik yang matang dan berintegritas,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa jalur ini juga menjadi strategi untuk mencetak lulusan yang tidak hanya cakap digital, tetapi juga memiliki etika dan tanggung jawab sosial. “Kami mencari mereka yang bisa menginspirasi publik. Jika mereka sudah mahir berkomunikasi secara visual di media sosial, UMM siap memolesnya menjadi talenta profesional yang dampaknya jauh lebih luas bagi masyarakat,” imbuhnya. Kehadiran jalur influencer ini mempertegas posisi UMM sebagai perguruan tinggi yang responsif terhadap dinamika zaman, sekaligus membuka ruang baru bagi talenta digital untuk berkembang di ranah akademik. Pada akhirnya, kebijakan ini tidak hanya memperluas akses pendidikan, tetapi juga mendorong integrasi antara kreativitas digital dan penguatan kapasitas intelektual generasi muda.
FEB UMM Gelar Colloquium Post Doctoral 2026, Dorong Integrasi Sustainability untuk Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan
Malang, WISATA – Di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks, kebutuhan akan pendekatan baru dalam pembangunan berkelanjutan kian mendesak. Menjawab tantangan tersebut, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Muhammadiyah Malang menggelar kegiatan Colloquium Post Doctoral bertema “Risalah Ekonomi dan Bisnis Berkemajuan: Integrasi Business Sustainability dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”. Acara ini berlangsung pada Selasa, 14 April 2026, di Aula GKB 4 UMM, dan menjadi wadah strategis untuk berbagi gagasan serta mendiseminasikan hasil riset para dosen pasca studi doktoral. Sebanyak enam akademisi turut mempresentasikan hasil disertasinya, yaitu M. Sri Wahyudi S., Ida Nuraini, Yeyen Pratika, Sri Wahjuni L., Fika Fitriasari, dan Novita Ratna Satiti. Forum ini tidak hanya menjadi sarana pemetaan kepakaran dosen, tetapi juga memperkuat kontribusi akademik dalam menjawab persoalan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam paparannya, M. Sri Wahyudi menyoroti persoalan kemiskinan dan ketimpangan global yang masih diukur secara terbatas oleh indikator ekonomi konvensional. Ia menilai pendekatan dari lembaga seperti World Bank dan UNDP cenderung berfokus pada aspek material. Sebagai alternatif, ia menawarkan perspektif berbasis nilai Islam yang lebih komprehensif, mencakup lima dimensi utama, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendekatan ini diyakini mampu menghadirkan konsep kesejahteraan yang lebih utuh dan berorientasi pada martabat manusia. Sementara itu, Ida Nuraini mengangkat isu ketimpangan pembangunan antarwilayah di Indonesia, khususnya antara kawasan barat dan timur. Ia mengkritik praktik kebijakan pembangunan yang sering kali bersifat seragam tanpa mempertimbangkan karakteristik lokal. Menurutnya, pendekatan tersebut justru berpotensi memperlebar kesenjangan. Ida menekankan pentingnya perencanaan berbasis data, potensi daerah, serta penguatan kualitas sumber daya manusia sebagai solusi untuk menciptakan pemerataan ekonomi. Dari sisi kelembagaan, Wakil Rektor I UMM, Akhsanul In’am, menegaskan bahwa kolokium ini merupakan langkah strategis dalam pengembangan institusi. Ia mendorong para doktor baru untuk mempercepat peningkatan jenjang akademik serta aktif berinovasi melalui program seperti mikrokredensial dan kolaborasi internasional. Menurutnya, FEB UMM memiliki potensi besar untuk melahirkan lebih banyak guru besar di masa depan. Secara keseluruhan, kegiatan ini menjadi refleksi penting mengenai arah pembangunan ekonomi Indonesia ke depan. Integrasi antara aspek ekonomi, sosial, dan spiritual yang diangkat dalam kolokium ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.
Women Empowerment Bukan Sekadar Tren, UMM Ajarkan Cara Perempuan Ambil Peran Nyata di Masyarakat
Momentum International Women’s Day kembali dimanfaatkan sebagai ruang refleksi sekaligus penguatan komitmen untuk memperluas akses dan partisipasi perempuan di berbagai sektor. Mewujudkan hal tersebut, Pusat Studi Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PSP2A) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) berkolaborasi dengan Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) serta Asosiasi Studi Wanita dan Gender Indonesia (ASWGI). Sinergi ini diwujudkan melalui webinar nasional bertajuk “Give to Gain: Membangun Akses dan Partisipasi Bermakna bagi Perempuan” pada Kamis (12/3/2026). Mendapat dukungan penuh dari Rektor UMM Prof. Nazaruddin Malik, M.Si., webinar ini dihadiri oleh ratusan akademisi, mahasiswa, peneliti, dan pegiat isu gender dari seluruh Indonesia. Kegiatan secara resmi dibuka oleh Rektor UMJ, Prof. Ma’mun Murod, M.Si., yang menegaskan tanggung jawab perguruan tinggi dalam menghadirkan ruang inklusif. “Kampus harus memberikan kesempatan setara bagi perempuan. Esensi kesetaraan gender adalah memperluas peran perempuan agar memiliki akses setara terhadap sumber daya, pendidikan, hingga pengambilan keputusan,” tegasnya. Diskusi utama dalam webinar ini memfokuskan secara tajam pada urgensi pendidikan sebagai instrumen utama pemberdayaan perempuan. Dr. Tutik Sulistyowati, M.Si., selaku Tim Dewan Pakar PSP2A UMM, menegaskan bahwa akses pendidikan adalah langkah awal yang tidak bisa ditawar dalam membangun kapasitas perempuan. “Pendidikan dan partisipasi bermakna adalah fondasi paling esensial dalam mewujudkan kesetaraan. Pendidikan merupakan kunci utama untuk membangun kapasitas perempuan, sehingga mereka tidak hanya sekadar hadir, tetapi benar-benar mampu berperan aktif dan memberikan dampak nyata di berbagai sektor kehidupan,” papar Tutik. Isu tersebut kemudian diperdalam oleh Dr. Rita Pranawati, S.S., M.A., Staf Khusus Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bidang Pendidikan Inklusif Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Ia menyoroti secara khusus krusialnya realisasi pemerataan akses pendidikan tersebut hingga ke pelosok negeri yang kerap luput dari perhatian. “Kita tidak boleh menutup mata terhadap berbagai tantangan di wilayah 3T, mulai dari keterbatasan infrastruktur, kondisi geografis, hingga hambatan sosial budaya yang masih membatasi kesempatan perempuan untuk belajar. Memperluas akses pendidikan bagi perempuan di wilayah terpencil dan tertinggal bukanlah sebuah pilihan, melainkan bagian mutlak dari agenda pembangunan yang inklusif,” tegas Rita. Sesi diskusi berlangsung sangat dinamis. Salah satu peserta, Trisakti Handayani, memantik dialog komprehensif mengenai bagaimana cara mengukur kemajuan kesetaraan gender dalam pendidikan agar sesuai dengan target Sustainable Development Goals (SDGs). Ia juga menyoroti ketersediaan dukungan anggaran pemerintah serta peran krusial masyarakat sipil dalam mengawasi implementasi kebijakan tersebut di lapangan. Melalui kolaborasi lintas lembaga ini, PSP2A UMM, PSGA UMJ, dan ASWGI berharap sinergi yang terbangun tidak berhenti pada forum diskusi akademik semata. Lebih dari itu, gagasan ini diharapkan mampu bertransformasi menjadi langkah nyata dalam memperluas akses pendidikan dan memperkuat partisipasi perempuan demi mewujudkan bangsa yang inklusif, setara, dan berkeadilan.(*faq) Penulis: Faqih Ahmad Wafir Rahman
Kenaikan Harga Plastik Cekik UMKM, Dipicu Konflik Timur Tengah dan Gangguan Pasok Nafta
asatunews – Lonjakan harga plastik yang signifikan telah menimbulkan tekanan besar bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama di bidang makanan dan minuman yang sangat bergantung pada kemasan sekali pakai. Kenaikan ini, yang dilaporkan mencapai 30 hingga 80 persen pada April 2026, berimbas langsung pada biaya produksi dan profitabilitas UMKM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman, seperti dilansir dari Money, menyatakan bahwa meskipun pelaku usaha berupaya menahan harga jual untuk menjaga daya beli konsumen, margin keuntungan mereka menyusut drastis. Situasi ini diperparah oleh ketergantungan Indonesia pada impor bahan baku plastik. Peningkatan harga plastik disebabkan oleh gangguan rantai pasok global, khususnya pada pasokan nafta, bahan baku utama plastik berbasis petrokimia. Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan bahwa eskalasi konflik di Timur Tengah telah menghambat distribusi nafta, memicu koreksi pasokan di tingkat hulu. Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin Aromatik Plastik (Inaplas) Fajar Budiono menambahkan bahwa sekitar 70 persen suplai nafta sempat terhenti karena konflik yang mempengaruhi jalur distribusi vital seperti Selat Hormuz. Kelangkaan nafta ini, menurut Maman Abdurrahman, membuat bahan baku plastik sulit didapatkan, mendorong harga naik tajam di pasaran. Di tingkat pedagang, tekanan harga sudah sangat terasa. Sekretaris Jenderal Ikatan Pedagang Pasar Indonesia Reynaldi Sarijowan mengungkapkan bahwa harga plastik telah naik bertahap, mencapai puncak kenaikan sekitar 50 persen dibandingkan periode sebelum Ramadan. Misalnya, harga plastik yang sebelumnya Rp 10.000 per pak terus merangkak naik Rp 500 hingga Rp 700 setiap pekannya. Pemilik toko plastik Restu Anggi juga merasakan hal serupa, dengan lonjakan harga plastik bening untuk pembungkus mencapai 50% di tingkat konsumen, seperti dikutip dari Katadata.co.id. Dampak Kenaikan Biaya pada UMKM Pakar Ekonomi Koperasi dan UMKM Universitas Airlangga (Unair) Atik Purmiyati menegaskan bahwa kenaikan harga plastik akan menambah biaya produksi, berpotensi menggerus keuntungan usaha. Kondisi ini diperburuk oleh keterbatasan modal dan sumber daya manusia di kalangan UMKM. M. Sri Wahyudi Suliswanto, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang, menilai situasi ini sebagai tekanan biaya struktural yang sulit dihindari, menunjukkan kurangnya kemandirian industri dalam negeri. Banyak pelaku UMKM terpaksa memangkas margin keuntungan atau mengurangi ukuran produk (shrinkflation) untuk menjaga harga tetap kompetitif. Beberapa pedagang bahkan mulai beralih ke plastik daur ulang yang lebih murah, meskipun kualitas dan keamanannya untuk kemasan makanan masih diragukan, seperti diberitakan oleh Metro TV. Strategi Industri dan Pemerintah Hadapi Krisis Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah dan industri merancang beberapa strategi. Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mendorong penggunaan plastik daur ulang berkualitas tinggi sebagai substitusi pasokan. Selain itu, industri aktif mencari sumber pasokan nafta baru di luar kawasan Timur Tengah, seperti dari Asia Tengah, Afrika, dan Amerika, meskipun waktu distribusi bisa lebih lama. Di tingkat pabrik, efisiensi dilakukan dengan mengurangi ketebalan plastik tanpa mengurangi fungsi kemasan. Maman Abdurrahman juga mengemukakan strategi jangka panjang melalui substitusi bahan baku berbasis minyak bumi dengan alternatif nabati seperti rumput laut dan singkong. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan impor nafta dan memanfaatkan sumber daya domestik. Sementara itu, di sisi pelaku UMKM, adaptasi dilakukan dengan penyesuaian volume produk, diversifikasi pasar, hingga mengganti jenis kemasan dengan bahan ramah lingkungan seperti kemasan biodegradable dari pati jagung atau singkong. Pembelian bahan baku dalam jumlah besar secara kolektif juga menjadi cara untuk menekan biaya. Upaya Menjaga Pasokan dan Stabilitas Pemerintah berupaya memastikan pasokan plastik tetap tersedia di pasar dan masyarakat tidak perlu panik. Menperin Agus Gumiwang menegaskan komitmen pemerintah untuk mengamankan pasokan dengan mengoptimalkan berbagai kanal alternatif. Kementerian Perindustrian juga memperkuat koordinasi dengan pelaku industri manufaktur untuk menjaga daya tahan sektor. Hal ini dilakukan seiring upaya menyeimbangkan ketersediaan pasokan, stabilitas harga, dan keberlanjutan industri di tengah tekanan global terhadap bahan baku plastik. Di sisi lain, masyarakat diimbau untuk berperan aktif mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan meningkatkan praktik daur ulang. Inisiatif ini tidak hanya mendukung lingkungan, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor, membantu menstabilkan industri di masa mendatang.
Harga Plastik Melonjak, UMKM Kuliner Tertekan Gejolak Global
koranmanado – Lonjakan harga plastik yang signifikan dalam beberapa waktu terakhir menciptakan tekanan baru bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kondisi ini secara spesifik memukul sektor makanan dan minuman, yang sangat bergantung pada penggunaan kemasan sekali pakai. Kenaikan harga yang mencapai puluhan hingga ratusan persen tersebut tidak hanya menambah beban biaya produksi, tetapi juga menimbulkan dilema berat dalam upaya menjaga kelangsungan usaha, sebagaimana dilansir dari Money. Pakar Ekonomi Koperasi dan UMKM dari Universitas Airlangga (UNAIR), Atik Purmiyati, mengungkapkan bahwa harga plastik di Indonesia telah melonjak antara 30 persen hingga 80 persen hingga April 2026. Menurut Atik, lonjakan ini tidak terlepas dari dampak konflik geopolitik global yang memengaruhi pasokan minyak dunia. “Kenaikan tersebut karena bahan baku utama pembuatan plastik di Indonesia bergantung pada impor sebesar 60 persen,” ujarnya, dikutip dari laman resmi Unair, Jumat (10/4/2026). Ketergantungan impor ini membuat harga plastik domestik sangat rentan terhadap gangguan rantai pasok global, sehingga distribusi terganggu dan harga minyak mentah naik, biaya bahan baku plastik pun ikut merangkak. Pandangan serupa disampaikan oleh pakar ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), M Sri Wahyudi Suliswanto. Ia menilai kenaikan harga plastik yang mencapai 100 persen dipicu oleh lonjakan harga minyak mentah dan bahan baku dampak konflik global. Wahyudi menegaskan, “Negara kita sangat bergantung pada impor bahan baku plastik. Ketika gejolak geopolitik mengganggu jalur distribusi internasional dan memicu lonjakan harga minyak mentah, harga domestik langsung tercekik.” UMKM Kuliner Paling Terdampak Kenaikan harga plastik paling dirasakan oleh UMKM sektor makanan dan minuman. Jenis usaha ini sangat mengandalkan kemasan plastik seperti wadah makanan, gelas minuman, dan kantong pembungkus. Atik menjelaskan bahwa kondisi ini memperberat beban UMKM yang seringkali memiliki keterbatasan modal dan sumber daya. “Kenaikan harga plastik akan menambah biaya produksi hingga dapat menggerus keuntungan usaha,” katanya. Wahyudi menambahkan, ketergantungan tinggi pada plastik menjadikan UMKM kuliner sebagai sektor paling rentan. Ia menyebut kemasan plastik sebagai kebutuhan tak terhindarkan dalam operasional harian pelaku usaha kecil. Lonjakan harga ini kemudian menjadi “biaya siluman” yang perlahan menggerus margin keuntungan, yang meski tidak selalu terlihat langsung oleh konsumen, berdampak signifikan pada struktur biaya usaha. Dilema Pelaku Usaha dan Keterbatasan Struktural Kenaikan biaya produksi akibat mahalnya plastik menempatkan UMKM pada pilihan sulit. Mereka dihadapkan pada risiko jika menaikkan harga jual produk, yaitu konsumen beralih ke alternatif lain di tengah daya beli masyarakat yang terbatas. Namun, jika harga tetap ditahan, margin keuntungan akan tergerus dan berpotensi mengancam kelangsungan usaha. Kondisi ini digambarkan Wahyudi sebagai dilema serius, di mana UMKM harus memilih antara mempertahankan pelanggan atau menjaga keberlanjutan bisnis. Selain itu, ketergantungan 60 persen pada impor bahan baku plastik serta panjangnya rantai distribusi domestik memperparah tekanan harga di tingkat pelaku usaha kecil. Strategi Adaptasi dan Peran Pemerintah Di tengah tekanan ini, para pakar menekankan inovasi sebagai langkah bertahan bagi UMKM. Atik mendorong pelaku usaha untuk melakukan penyesuaian, seperti mengurangi volume produk tanpa menaikkan harga, diversifikasi pasar, atau mencari alternatif kemasan ramah lingkungan, misalnya berbahan pati jagung, tebu, singkong, hingga serat nanas. Namun, penggunaan kemasan ramah lingkungan ini masih belum masif. Wahyudi menekankan pentingnya perubahan perilaku konsumsi dan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. “Ini adalah saat yang paling tepat untuk memukul mundur kebiasaan penggunaan plastik,” tuturnya. Strategi adaptasi lain yang disarankan adalah penerapan diferensiasi harga, di mana konsumen yang membawa wadah sendiri dapat memperoleh harga lebih murah. Menurut Wahyudi, langkah ini menekan biaya produksi dan mendorong perubahan perilaku konsumen ke arah lebih ramah lingkungan. Meski inovasi penting, intervensi pemerintah tetap krusial. Wahyudi menegaskan, “Pemerintah tidak boleh tutup mata melihat penderitaan UMKM. Harus ada intervensi tegas mengamankan stabilitas harga plastik di pasaran.” Ia juga menyarankan pemerintah mencari pemasok bahan baku alternatif dari negara yang tidak terdampak konflik untuk menjaga stabilitas pasokan. Di balik tekanan, kondisi ini juga dipandang sebagai momentum perubahan pola produksi dan konsumsi plastik sekali pakai. Baik Atik maupun Wahyudi menilai krisis ini dapat menjadi titik awal transformasi menuju penggunaan kemasan yang lebih efisien dan berkelanjutan, yang memerlukan kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan konsumen.
Harga Plastik Naik Tajam, UMKM Kuliner Paling Terdampak
JAKARTA, KOMPAS.com — Lonjakan harga plastik dalam beberapa waktu terakhir menjadi tekanan baru bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama di sektor makanan dan minuman yang sangat bergantung pada kemasan sekali pakai. Kenaikan harga yang mencapai puluhan hingga bahkan ratusan persen tersebut tidak hanya berdampak pada biaya produksi, tetapi juga memunculkan dilema serius dalam menjaga keberlanjutan usaha. Kenaikan harga plastik terjadi di tengah gejolak global yang memengaruhi pasokan bahan baku dan harga energi. Dampaknya merambat hingga ke tingkat pelaku usaha kecil yang selama ini memiliki keterbatasan modal dan fleksibilitas operasional. Harga plastik naik signifikan akibat faktor global Pakar Ekonomi Koperasi dan UMKM dari Universitas Airlangga (UNAIR), Atik Purmiyati, mengungkapkan bahwa kenaikan harga plastik di Indonesia berkisar antara 30 persen hingga 80 persen hingga April 2026. Menurut dia, lonjakan tersebut tidak terlepas dari konflik geopolitik global yang berdampak pada pasokan minyak dunia. “Kenaikan tersebut karena bahan baku utama pembuatan plastik di Indonesia bergantung pada impor sebesar 60 persen,” ujarnya, dikutip dari laman resmi Unair, Jumat (10/4/2026). Ketergantungan pada impor ini membuat harga plastik domestik sangat rentan terhadap gangguan rantai pasok global. Ketika distribusi terganggu dan harga minyak mentah meningkat, biaya bahan baku plastik pun ikut terdorong naik. Kondisi serupa juga disampaikan oleh pakar ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), M Sri Wahyudi Suliswanto. Ia menilai lonjakan harga plastik hingga 100 persen dipicu oleh kenaikan harga minyak mentah dan bahan baku akibat konflik global. “Negara kita sangat bergantung pada impor bahan baku plastik. Ketika gejolak geopolitik mengganggu jalur distribusi internasional dan memicu lonjakan harga minyak mentah, harga domestik langsung tercekik,” tegas Wahyudi. UMKM kuliner paling terdampak Dampak kenaikan harga plastik paling terasa pada UMKM sektor makanan dan minuman. Hal ini karena jenis usaha tersebut sangat bergantung pada kemasan plastik seperti wadah makanan, gelas minuman, hingga kantong pembungkus. Atik menjelaskan bahwa kondisi ini memperberat beban UMKM yang sudah memiliki keterbatasan modal dan sumber daya. “Kenaikan harga plastik akan menambah biaya produksi hingga dapat menggerus keuntungan usaha,” ujarnya. Sementara itu, Wahyudi menilai ketergantungan tinggi terhadap plastik menjadikan UMKM kuliner sebagai sektor paling rentan. Ia menyebut kemasan plastik sebagai kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam operasional harian pelaku usaha kecil. Lonjakan harga ini kemudian berubah menjadi apa yang disebut sebagai “biaya siluman” yang perlahan menggerus margin keuntungan. Dalam praktiknya, biaya tambahan ini tidak selalu terlihat secara langsung oleh konsumen, tetapi berdampak signifikan pada struktur biaya usaha. Dilema antara menaikkan harga atau menahan beban Kenaikan biaya produksi akibat mahalnya plastik menempatkan pelaku UMKM dalam posisi sulit. Mereka dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama berisiko. Jika pelaku usaha menaikkan harga jual produk, ada kemungkinan konsumen akan beralih ke alternatif lain, terutama di tengah daya beli masyarakat yang masih terbatas. Namun, jika harga tetap ditahan, margin keuntungan akan semakin tergerus dan berpotensi mengancam kelangsungan usaha. Wahyudi menggambarkan kondisi ini sebagai dilema serius. UMKM harus memilih antara mempertahankan pelanggan atau menjaga keberlanjutan bisnisnya. Keterbatasan struktural memperparah dampak Selain faktor eksternal, dampak kenaikan harga plastik juga diperparah oleh kondisi struktural dalam negeri. Salah satunya adalah ketergantungan tinggi terhadap impor bahan baku plastik. Atik menyebut bahwa sekitar 60 persen bahan baku plastik di Indonesia masih berasal dari impor. Kondisi ini membuat harga plastik domestik sangat dipengaruhi oleh dinamika global. Di sisi lain, Wahyudi menyoroti panjangnya rantai distribusi domestik yang turut memperbesar tekanan harga di tingkat pelaku usaha kecil. Kombinasi antara ketergantungan impor dan distribusi yang tidak efisien membuat kenaikan harga menjadi lebih tajam di tingkat hilir, termasuk UMKM. Inovasi menjadi respons utama pelaku UMKM Di tengah tekanan tersebut, para pakar menekankan pentingnya inovasi sebagai langkah bertahan bagi UMKM. Atik mendorong pelaku usaha untuk melakukan berbagai penyesuaian, seperti mengurangi volume produk tanpa menaikkan harga, melakukan diversifikasi pasar, hingga mencari alternatif kemasan yang lebih ramah lingkungan. Ia menyebut beberapa opsi substitusi seperti kemasan biodegradable berbahan pati jagung, tebu, singkong, hingga serat nanas. Namun, penggunaan kemasan ramah lingkungan ini dinilai masih belum masif di kalangan UMKM. Sementara itu, Wahyudi menekankan pentingnya perubahan perilaku konsumsi sebagai bagian dari solusi. Ia mendorong pelaku UMKM untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. “Ini adalah saat yang paling tepat untuk memukul mundur kebiasaan penggunaan plastik,” ujarnya. Strategi adaptasi di tingkat pelaku usaha Salah satu strategi yang disarankan adalah penerapan diferensiasi harga. Dalam skema ini, konsumen yang membawa wadah sendiri dapat memperoleh harga lebih murah dibandingkan yang menggunakan kemasan plastik dari penjual. Menurut Wahyudi, langkah ini tidak hanya membantu menekan biaya produksi, tetapi juga mendorong perubahan perilaku konsumen ke arah yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, strategi ini dinilai dapat menjadi solusi jangka pendek untuk menjaga keseimbangan antara biaya operasional dan daya beli konsumen. Peran pemerintah dinilai krusial Meski inovasi di tingkat pelaku usaha penting, para pakar menilai intervensi pemerintah tetap menjadi faktor kunci dalam meredam dampak kenaikan harga plastik. Wahyudi menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa membiarkan UMKM menghadapi tekanan ini sendirian. “Pemerintah tidak boleh tutup mata melihat penderitaan UMKM. Harus ada intervensi tegas mengamankan stabilitas harga plastik di pasaran,” tutur dia. Ia juga menyarankan agar pemerintah aktif mencari pemasok bahan baku alternatif dari negara yang tidak terdampak konflik guna menjaga stabilitas pasokan. Momentum perubahan pola konsumsi Di balik tekanan yang terjadi, kondisi ini juga dipandang sebagai momentum untuk mendorong perubahan dalam pola produksi dan konsumsi, khususnya terkait penggunaan plastik sekali pakai. Baik Atik maupun Wahyudi menilai bahwa krisis ini dapat menjadi titik awal bagi transformasi menuju penggunaan kemasan yang lebih efisien dan berkelanjutan. Namun, transformasi tersebut memerlukan kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan konsumen. Tanpa dukungan dari berbagai pihak, upaya adaptasi yang dilakukan UMKM dinilai tidak akan cukup untuk mengatasi tekanan yang ada.
Dosen UMM Tembus Jajaran 100 Akademisi Terbaik Dunia
KOMPAS.com – Seorang dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (FH UMM) Sholahuddin Al Fatih sukses meraih prestasi di kancah global. Tak tanggung-tanggung, namanya tercatat dalam daftar 100 Akademisi Terbaik Dunia bidang Ilmu Sosial versi measuresHE. Capaian prestisius ini menempatkannya sejajar dengan peneliti dari kampus bergengsi dunia. Seperti Oxford University (Inggris) hingga Deakin University (Australia). Berbeda dengan pemeringkatan institusi pada umumnya, measuresHE secara spesifik menilai rekam jejak individu peneliti secara objektif tanpa skema langganan berbayar. Gunakan 3 indikator Pria yang akrab disapa Fatih tersebut menjelaskan bahwa pemeringkatan ini menggunakan tiga indikator metrik ketat untuk menempatkan akademisi sebagai pilar intelektual sejati. Tiga indikator tersebut meliputi Research Gravitas yang mengukur kedalaman intelektual, Olympic Mean untuk menyaring konsistensi mutu karya, serta Interaction Credit sebagai bentuk apresiasi atas kolaborasi substantif. Seluruh data tersebut dilacak secara murni melalui profil akademik terverifikasi seperti Scopus dan Web of Science. Saat mendapatkan kabar soal capaian ini, Fatih mengapresiasi metode yang digunakan measuresHE dalam menentukan siapa saja yang pantas masuk daftar tersebut. MeasuresHE benar-benar mengkurasi kedalaman substansi tulisan para nominatornya tanpa memandang label nama besar. Fatih sendiri memegang prinsip bahwa menembus jajaran elit akademisi tingkat dunia bukan sekadar perkara memperbanyak publikasi, melainkan pembuktian kedalaman dan dampak nyata sebuah karya keilmuan. “Pengakuan ini memvalidasi upaya pengejaran riset yang menawarkan wawasan mendalam dan berdampak, bukan sekadar mengejar jumlah publikasi, tepatnya saya menempati peringkat ke-91,” tegas Fatih dilansir dari laman UMM, Jumat (10/4/2026). Riset yang berdampak Sepanjang kariernya, ia telah menghasilkan sekitar 60 artikel terindeks Scopus, 5 artikel di Web of Science Core Collection, dan ratusan karya di Google Scholar. Isu yang ia angkat konsisten bersinggungan langsung dengan masyarakat. Seperti teknologi, media sosial, dan dinamika hukum di tengah disrupsi zaman. “Kami harus menjembatani bagaimana hukum itu lebih aplikatif dan lebih banyak diterapkan. Tidak hanya berkutat di ranah konsep, tapi juga bagaimana implementasi nyatanya di masyarakat,” jelasnya. Bukti nyata dari riset berdampak tercermin dalam karya unggulannya yang lahir saat pandemi 2021. Ia membedah ekspresi masyarakat di media sosial beserta konsekuensi hukumnya. Meski topiknya dekat dengan keseharian, riset ini justru memiliki kekuatan besar dalam mengkaji bagaimana ruang digital memicu tekanan psikologis hingga jeratan hukum. Riset tersebut sekaligus menegaskan bahwa hukum tidak boleh berhenti di tataran teori, tetapi harus hadir secara praktis. Atas berbagai risetnya, kontribusi Fatih terasa di dua sisi, yakni memperkaya diskursus akademik sekaligus memberikan sudut pandang yang solutif dalam praktik lapanga. Dukungan ekosistem kampus Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan UMM yang menyediakan ekosistem riset yang mumpuni, mulai dari akses jurnal primer, fasilitas internet, hingga insentif publikasi. Fatih berharap capaiannya ini dapat semakin mengharumkan nama UMM di kancah internasional sekaligus memotivasi rekan sejawat serta mahasiswa. Ia pun membagikan rahasia suksesnya, yakni merawat konsistensi ide dengan rutin mencatat kerangka pemikiran setiap hari. “Capaian ini menjadi dorongan agar UMM semakin dikenal secara global, sekaligus memacu semangat menulis para dosen dan mahasiswa. Riset itu harus memberi dampak nyata. Jadi, mulai saja, jangan takut ditolak, dan teruslah maju!” pungkasnya.
