Harumkan Indonesia, Dosen UMM Masuk 100 Besar Akademisi Dunia
goodnews – Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (FH UMM), Sholahuddin Al Fatih, sukses mengukir prestasi gemilang di kancah internasional. Namanya resmi tercatat dalam daftar 100 Akademisi Terbaik Dunia bidang Ilmu Sosial versi measuresHE, menempatkannya sejajar dengan para peneliti dari institusi elite seperti Oxford University dan Deakin University. Hal ini menjadi istimewa karena measuresHE menggunakan sistem penilaian objektif melalui tiga indikator metrik ketat yaitu Research Gravitas (kedalaman intelektual), Olympic Mean (konsistensi mutu), dan Interaction Credit (kolaborasi substantif). Data tersebut dilacak secara murni melalui profil akademik terverifikasi tanpa memandang label besar institusi asal peneliti. Fatih dikenal sebagai akademisi yang produktif dengan ratusan karya di Google Scholar serta puluhan artikel terindeks Scopus dan Web of Science. Fokus risetnya konsisten mengangkat isu-isu yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, seperti disrupsi hukum akibat teknologi dan dinamika media sosial. Baginya, hukum tidak boleh hanya berhenti pada tataran konsep, melainkan harus aplikatif dan memberikan solusi nyata bagi implementasi di lapangan. Karya unggulannya yang membedah konsekuensi hukum ekspresi masyarakat di media sosial menjadi bukti nyata bagaimana riset akademik dapat menjawab tantangan zaman.
Harga Plastik Meroket, UMKM Kuliner Disarankan Terapkan Strategi Diskon Ramah Lingkungan
Malang, Tugumalang.id – Lonjakan harga plastik hingga 100 persen akibat memanasnya konflik geopolitik global mulai berdampak signifikan pada biaya operasional UMKM kuliner di Malang. Kenaikan harga bahan baku ini tidak hanya membebani pelaku usaha kecil, tetapi juga berpotensi memicu kenaikan harga makanan dan minuman di tingkat konsumen. Menghadapi situasi tersebut, pakar dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menawarkan sejumlah strategi untuk membantu UMKM tetap bertahan. Menurut Pakar Ekonomi UMM, M. Sri Wahyudi Suliswanto, kondisi ini membutuhkan penyelesaian strategis dari dua arah sekaligus. Pemerintah didorong untuk segera mencari pemasok alternatif dari negara yang tidak terdampak konflik, sementara pelaku UMKM perlu melakukan penyesuaian strategi bisnis agar tetap kompetitif. ‘‘Dari sisi UMKM harus segera menjadikan situasi darurat ini sebagai momentum menyetop plastik sekali pakai lewat diskon khusus bagi pelanggan yang membawa wadah sendiri,’’ ungkapnya, Jumat (10/4/2026). Di lapangan, tren kenaikan harga ekstrem ini telah berubah menjadi “biaya siluman” yang perlahan menggerus margin keuntungan para pedagang kecil. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMM tersebut menyoroti posisi UMKM kuliner sebagai sektor yang paling rentan karena ketergantungan tinggi terhadap wadah makanan, gelas minuman, hingga tas plastik sekali pakai. Biaya produksi yang membengkak memaksa pelaku usaha berada dalam dilema. Jika menaikkan harga jual, mereka berisiko kehilangan pelanggan karena daya beli masyarakat masih relatif lesu. Sebaliknya, jika harga tetap dipertahankan, keberlangsungan usaha justru terancam. ‘‘Tapi kalau mereka menahan harga, ada risiko keberlangsungan usaha justru terancam gulung tikar,’’ ujarnya. Ketergantungan Impor Picu Lonjakan Harga Plastik Wahyudi menjelaskan, akar persoalan ini menunjukkan lemahnya kemandirian industri dalam negeri, khususnya pada sektor bahan baku plastik. Ketergantungan terhadap impor membuat harga domestik sangat rentan terhadap gejolak global. “Negara kita sangat bergantung pada impor bahan baku plastik. Ketika gejolak geopolitik mengganggu jalur distribusi internasional dan memicu lonjakan harga minyak mentah, harga domestik langsung tertekan,” ungkapnya. Kondisi tersebut semakin diperparah oleh rantai distribusi domestik yang panjang, sehingga harga bahan baku semakin tinggi saat sampai ke tangan pelaku UMKM. Situasi ini, menurut Wahyudi, sekaligus membuka peluang perubahan menuju pola konsumsi yang lebih berkelanjutan. ’’Jadi, ini adalah saat yang paling tepat untuk memukul mundur kebiasaan penggunaan plastik,” tegasnya. Diskon Wadah Sendiri Jadi Strategi UMKM Bertahan Sebagai solusi praktis, Wahyudi menyarankan pelaku UMKM menerapkan strategi diferensiasi harga. Konsumen yang membawa wadah sendiri dapat diberikan harga lebih murah sebagai bentuk insentif sekaligus edukasi lingkungan. Langkah ini dinilai tidak hanya membantu mengurangi biaya operasional, tetapi juga berpotensi membangun budaya konsumsi ramah lingkungan secara jangka panjang. Namun demikian, Wahyudi menegaskan bahwa beban ini tidak bisa ditanggung pelaku usaha sendirian. Ia menilai intervensi pemerintah menjadi langkah mutlak mengingat penggunaan plastik yang sangat luas di berbagai sektor industri, mulai dari kuliner rumahan, manufaktur, hingga otomotif. “Pemerintah tidak boleh tutup mata melihat penderitaan UMKM. Harus ada intervensi tegas mengamankan stabilitas harga plastik di pasaran karena daya rusaknya sangat luas,” imbuhnya. Langkah konkret yang dapat dilakukan pemerintah saat ini adalah memfasilitasi pencarian pemasok bahan baku dari negara yang tidak terdampak konflik. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen diharapkan tidak hanya menyelamatkan bisnis UMKM saat ini, tetapi juga menjadi titik balik menuju pola konsumsi yang lebih bijak dan berkelanjutan.
Lonjakan Harga Plastik Tekan UMKM, Sektor Kuliner Paling Terpukul
Kalangan Jambi– Kenaikan harga plastik dalam beberapa waktu terakhir menjadi beban tambahan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya di bidang makanan dan minuman yang sangat bergantung pada kemasan sekali pakai. Lonjakan harga yang mencapai puluhan hingga ratusan persen tersebut tidak hanya meningkatkan biaya produksi, tetapi juga menimbulkan dilema bagi pelaku usaha dalam menjaga kelangsungan bisnis mereka. Kenaikan harga plastik ini terjadi di tengah dinamika global yang memengaruhi ketersediaan bahan baku serta harga energi. Dampaknya pun merembet hingga ke pelaku usaha kecil yang memiliki keterbatasan modal dan fleksibilitas operasional. Pakar Ekonomi Koperasi dan UMKM dari Universitas Airlangga (UNAIR), Atik Purmiyati, menyampaikan bahwa kenaikan harga plastik di Indonesia berkisar antara 30 persen hingga 80 persen hingga April 2026. Ia menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipicu oleh konflik geopolitik global yang memengaruhi pasokan minyak dunia. Menurutnya, sekitar 60 persen bahan baku plastik di Indonesia masih bergantung pada impor, sehingga harga dalam negeri sangat rentan terhadap gangguan pasokan global. Pendapat serupa disampaikan oleh pakar ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), M Sri Wahyudi Suliswanto. Ia menilai lonjakan harga plastik yang bahkan mencapai 100 persen disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah serta bahan baku akibat konflik global. Ia menegaskan bahwa ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku plastik membuat harga domestik mudah terdampak ketika terjadi gangguan distribusi internasional dan kenaikan harga minyak dunia. Dampak kenaikan harga plastik paling terasa pada UMKM di sektor makanan dan minuman. Hal ini disebabkan oleh tingginya ketergantungan terhadap berbagai jenis kemasan plastik, seperti wadah makanan, gelas minuman, dan kantong pembungkus. Atik menambahkan bahwa kondisi ini semakin memperberat beban UMKM yang sebelumnya sudah menghadapi keterbatasan modal dan sumber daya, karena kenaikan harga plastik secara langsung meningkatkan biaya produksi dan berpotensi mengurangi keuntungan. Sementara itu, Wahyudi menilai bahwa tingginya ketergantungan terhadap plastik membuat sektor kuliner menjadi yang paling rentan terdampak. Ia menyebutkan bahwa penggunaan kemasan plastik merupakan kebutuhan yang sulit dihindari dalam operasional sehari-hari pelaku usaha kecil.
Top 10 PTS Terbaik di Indonesia Versi Uniranks 2026, Salah Satunya Ada di Malang!
MALANG, Tugumalang.id – Berikut ini daftar top 10 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) terbaik di Indonesia versi Uniranks yang dirilis di tahun 2026 ini. Daftar PTS terbaik di Indonesia ini dapat menjadi referensi bagi calon mahasiswa untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Seperti diketahui, Uniranks merupakan salah satu lembaga pemeringkatan perguruan tinggi di dunia yang kredibel. Dalam menyusun pemeringkatan, Uniranks menggunakan metodologi berdasarkan sejumlah pilar penting, di antaranya kesejahteraan mahasiswa, keterserapan alumni di dunia kerja, kualitas akademik, transformasi digital, reputasi global, serta inovasi yang dilakukan oleh masing-masing PTS. Pengumpulan data yang dilakukan oleh Uniranks, salah satunya menggunakan analitik berbasis kecerdasan buatan atau AI, serta ulasan dari ahli independen. Adapun proses pengumpulan data berdasarkan lima metode utama, yakni pengumpulan data dan pengindeksan web dengan didukung AI, kemitraan data pihak ketiga, pengajuan profil secara mandiri oleh universitas, survei dan rating dari pemangku kepentingan, dan audit pakar oleh tim elite Uniranks. Berikut ini daftar top 10 PTS terbaik di Indonesia versi Uniranks 2026 sebagai referensi bagi calon mahasiswa dalam memilih perguruan tinggi impian. 10 PTS Terbaik di Indonesia 1. Telkom University · Peringkat Indonesia: 11 · Peringkat Asia: 395 2. Binus University · Peringkat Indonesia: 12 · Peringkat Asia: 397 3. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta · Peringkat Indonesia: 19 · Peringkat Asia: 622 4. Universitas Islam Indonesia · Peringkat Indonesia: 23 · Peringkat Asia: 752 5. Universitas Ahmad Dahlan · Peringkat Indonesia: 24 · Peringkat Asia: 787 6. Universitas Muhammadiyah Surakarta · Peringkat Indonesia: 32 · Peringkat Asia: 1086 7. Universitas Dian Nuswantoro · Peringkat Indonesia: 33 · Peringkat Asia: 1089 8. Universitas Muhammadiyah Malang · Peringkat Indonesia: 37 · Peringkat Asia: 1120 9. Universitas Mercu Buana · Peringkat Indonesia: 38 · Peringkat Asia: 1136 10.Universitas Gunadarma · Peringkat Indonesia: 41 · Peringkat Asia: 1186
Lonjakan Harga Plastik Jadi Beban Berat UMKM Makanan dan Minuman
batuahnews – Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya di sektor makanan dan minuman, menghadapi tekanan berat menyusul lonjakan harga plastik dalam beberapa waktu terakhir. Kenaikan harga kemasan sekali pakai ini memicu dilema serius terkait biaya produksi dan keberlanjutan bisnis mereka, seperti dilansir dari Money. Kenaikan harga plastik tercatat mencapai puluhan hingga ratusan persen per April 2026. Situasi ini diperparah oleh gejolak global yang berdampak pada pasokan bahan baku serta harga energi. Pakar Ekonomi Koperasi dan UMKM dari Universitas Airlangga (UNAIR), Atik Purmiyati, mengungkapkan bahwa kenaikan harga plastik di Indonesia berkisar antara 30 persen hingga 80 persen hingga April 2026. Ia menjelaskan, lonjakan ini tidak terlepas dari konflik geopolitik global yang memengaruhi pasokan minyak dunia. “Kenaikan tersebut karena bahan baku utama pembuatan plastik di Indonesia bergantung pada impor sebesar 60 persen,” ujar Atik, dikutip dari laman resmi Unair pada Jumat (10/4/2026). Ketergantungan impor ini menyebabkan harga plastik domestik sangat rentan terhadap gangguan rantai pasok global. Ketika jalur distribusi terganggu dan harga minyak mentah meningkat, biaya bahan baku plastik ikut terdorong naik. Senada, pakar ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), M. Sri Wahyudi Suliswanto, menilai bahwa lonjakan harga plastik hingga 100 persen dipicu oleh kenaikan harga minyak mentah dan bahan baku akibat konflik global. “Negara kita sangat bergantung pada impor bahan baku plastik. Ketika gejolak geopolitik mengganggu jalur distribusi internasional dan memicu lonjakan harga minyak mentah, harga domestik langsung tercekik,” tegas Wahyudi. UMKM Kuliner Rasakan Pukulan Terberat Dampak kenaikan harga plastik paling terasa pada UMKM di sektor makanan dan minuman. Jenis usaha ini sangat bergantung pada kemasan plastik, seperti wadah makanan, gelas minuman, hingga kantong pembungkus, yang menjadi kebutuhan tak terhindarkan dalam operasional harian. Atik menjelaskan bahwa kondisi ini menambah beban UMKM yang seringkali memiliki keterbatasan modal dan sumber daya. “Kenaikan harga plastik akan menambah biaya produksi hingga dapat menggerus keuntungan usaha,” katanya. Wahyudi menyebut, lonjakan harga ini berubah menjadi apa yang ia istilahkan sebagai “biaya siluman”. Biaya tambahan ini perlahan menggerus margin keuntungan dan berdampak signifikan pada struktur biaya usaha, meski seringkali tidak terlihat langsung oleh konsumen. Dilema Pelaku Usaha: Naikkan Harga atau Tahan Beban? Peningkatan biaya produksi akibat mahalnya plastik menempatkan pelaku UMKM pada posisi sulit. Mereka dihadapkan pada dua pilihan berisiko: menaikkan harga jual produk atau menahan beban biaya. Jika harga produk dinaikkan, ada risiko konsumen beralih ke alternatif lain, terutama di tengah daya beli masyarakat yang masih terbatas. Namun, jika harga tetap ditahan, margin keuntungan akan semakin menipis dan berpotensi mengancam kelangsungan usaha. Wahyudi menggambarkan situasi ini sebagai dilema serius, di mana UMKM harus memilih Keterbatasan Struktural dan Solusi Inovatif Selain faktor eksternal, dampak kenaikan harga plastik diperparah oleh ketergantungan tinggi Indonesia terhadap impor bahan baku plastik, yakni sekitar 60 persen. Wahyudi juga menyoroti panjangnya rantai distribusi domestik yang turut memperbesar tekanan harga di tingkat pelaku usaha kecil. Para pakar menekankan pentingnya inovasi sebagai langkah bertahan bagi UMKM. Atik mendorong pelaku usaha untuk melakukan penyesuaian, seperti mengurangi volume produk tanpa menaikkan harga, diversifikasi pasar, atau mencari alternatif kemasan ramah lingkungan, misalnya berbahan pati jagung, tebu, atau serat nanas. Namun, penggunaan kemasan ramah lingkungan ini masih belum masif. Wahyudi juga menekankan perubahan perilaku konsumsi, mendorong UMKM mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ia menyarankan strategi diferensiasi harga, di mana konsumen yang membawa wadah sendiri dapat memperoleh harga lebih murah, yang tidak hanya menekan biaya produksi tetapi juga mendorong perilaku ramah lingkungan. Peran Pemerintah Crucial Meskipun inovasi di tingkat pelaku usaha penting, intervensi pemerintah tetap menjadi faktor kunci untuk meredam dampak kenaikan harga plastik. Wahyudi menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan UMKM menghadapi tekanan ini sendirian. “Pemerintah tidak boleh tutup mata melihat penderitaan UMKM. Harus ada intervensi tegas mengamankan stabilitas harga plastik di pasaran,” tegas Wahyudi. Ia juga menyarankan pemerintah untuk mencari pemasok bahan baku alternatif dari negara yang tidak terdampak konflik guna menjaga stabilitas pasokan. Kondisi ini juga dapat menjadi momentum untuk mendorong perubahan pola produksi dan konsumsi menuju penggunaan kemasan yang lebih efisien dan berkelanjutan, namun transformasi ini memerlukan kolaborasi dari pelaku usaha, pemerintah, dan konsumen.
Harga Plastik Naik, Begini Langkah Penyesuaian Bagi UMKM
timesindonesia, MALANG – Situasi geopolitik global yang memanas tak hanya berimbas ke sektor energi, tetapi harga bahan baku plastik pun ikut melonjak. Kondisi ini semakin mencekik operasional Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dimana plastik menjadi komoditas mayoritasnya. Menanggapi hal tersebut, Pakar Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), M. Sri Wahyudi Suliswanto, S.E., M.E., Ph.D., memberikan beberapa langkah penyesuaian yang harus dilakukan oleh UMKM guna menghadapi krisis tersebut. “UMKM harus segera mengatasi situasi darurat ini,” ujarnya. Sebagai sektor yang rentan dan bergantung pada penggunaan plastik seperti wadah makanan, gelas, hingga tas kresek, tren kenaikan harga bahan plastik menjadi “biaya siluman” yang secara perlahan menggerus keuntungan para pedagang kecil. Biaya produksi mereka akan membengkak tajam, disamping itu, mereka dilema untuk menaikkan harga jual karena berisiko pembeli akan mencari alternatif penjual lainnya, mengingat daya beli masyarakat Indonesia masih lesu. Akan tetapi, apabila tetap menahan harga jual, maka akan mengancam operasional usaha hingga bisa gulung tikar. Harga Plastik Naik, Momentum Emas Ubah Budaya Penggunaan Kantong Sekali Pakai “Mereka dilema, kalau menaikkan harga pelanggannya kabur, kalau menahan harga maka operasional akan membengkak,” tambahnya. Dalam hal ini, Pemerintah harus membuka mata terhadap nasib para UMKM. Menurut Wahyudi, akar permasalahan ini adalah karena rapuhnya kemandirian industri dalam negeri. Indonesia masih menggantungkan kebutuhan bahan plastiknya melalui impor, sehingga apabila ada situasi geopolitik yang panas seperti sekarang, maka harga domestik juga akan berpengaruh. Kondisi ini semakin diperparah oleh rantai distribusi domestik yang terlampau panjang. Menurut Wahyudi, kondisi ini bisa dimanfaatkan untuk mengubah pola perilaku masyarakat, terutama kebiasaan dalam menggunakan plastik. Ia menyarankan UMKM untuk menerapkan strategi diferensiasi harga. Bagi pelanggan yang membawa wadah sendiri, maka dapat diberikan diskon atau keringanan harga. “Langkah ini dapat menyelamatkan fondasi finansial UMKM, juga ampun membangun budaya pro-lingkungan masyarakat jangka panjang,” imbuhnya. Saran positif ini tentunya tidak dapat dilakukan oleh UMKM saja, tetapi seluruh sektor yang menggunakan plastik, mulai dari kuliner rumahan, manufaktur skala besar, hingga otomotif juga harus pro aktif mendukung kebijakan ini. Sementara itu, pemerintah didorong untuk mengeluarkan kebijakan secara legal, supaya seluruh pihak dapat bekerja secara kolektif. Kendati demikian, pemerintah juga harus mencari pemasok alternatif dari negara lain yang aman dari konflik untuk tetap memenuhi kebutuhan plastik di Indonesia. “Harus ada intervensi dari pemerintah untuk mengamankan stabilitas harga plastik di pasaran karena daya rusaknya sudah luas,” pungkasnya. (*)
Harga Plastik Melonjak Akibat Konflik Timur Tengah, UMKM Tertekan
readers.id – Lonjakan harga plastik dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian serius bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya di industri makanan dan minuman yang sangat bergantung pada kemasan sekali pakai. Kenaikan harga ini disebut mencapai 30 hingga 80 persen pada April 2026, dan memicu tekanan signifikan pada biaya produksi. Peningkatan harga komoditas plastik ini bersumber dari gangguan rantai pasok global. Eskalasi konflik di Timur Tengah menjadi pemicu utama, yang berdampak langsung pada distribusi nafta, bahan baku esensial untuk produksi plastik berbasis petrokimia, seperti dilansir dari Money. Di tingkat pasar, pedagang turut merasakan dampak kenaikan harga ini. Reynaldi Sarijowan, Sekretaris Jenderal Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, mengungkapkan bahwa harga plastik telah naik secara bertahap selama beberapa pekan terakhir. “Jauh sebelum memasuki Ramadhan itu masih Rp 10.000. Kemudian bertahap tuh selama sepekan, sepekan, sepekan naik Rp 500, naik Rp 700, naik macam-macam tuh sampai hari ini puncaknya itu naiknya di kita proyeksikan di 50 persen,” kata Reynaldi, menggambarkan laju kenaikan yang signifikan. Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan bahwa tekanan terhadap pasokan bahan baku plastik erat kaitannya dengan terganggunya rantai pasok global, terutama pada nafta. Menurutnya, konflik di Timur Tengah memicu koreksi suplai di sektor-sektor industri yang sangat bergantung pada nafta sebagai bahan baku utama. “Mengingat plastik merupakan produk turunan dari proses petrokimia yang berbasis minyak bumi, gangguan pada jalur distribusi dan produksi di global memang memberikan tekanan pada struktur biaya di tingkat hulu,” ujarnya. Kondisi ini bahkan disebut berdampak signifikan terhadap pasokan global. Fajar Budiono, Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin Aromatik Plastik (Inaplas), menambahkan bahwa sekitar 70 persen suplai nafta sempat terhenti akibat konflik. Hal ini juga memengaruhi jalur distribusi penting seperti Selat Hormuz. Keterbatasan bahan baku tersebut mendorong industri untuk melakukan penyesuaian produksi. “Sudah mulai berani menggunakan campuran recycle material dengan virgin material atau bahan baku plastik murni,” kata Fajar. Ia menekankan pentingnya penggunaan plastik daur ulang untuk menjaga harga tetap terjangkau oleh konsumen. Dampak Kenaikan Biaya pada UMKM Dampak kenaikan harga plastik ini paling terasa di sektor hilir, khususnya bagi UMKM. Pakar Ekonomi Koperasi dan UMKM Universitas Airlangga (Unair), Atik Purmiyati, menegaskan bahwa pelaku usaha kecil menghadapi tekanan biaya yang signifikan. Kenaikan harga plastik akan menambah beban produksi dan dapat menggerus keuntungan usaha, dikutip dari laman resmi Unair pada Jumat (10/4/2026). Atik menjelaskan bahwa kondisi ini diperparah oleh ketergantungan Indonesia pada impor bahan baku plastik yang masih tinggi. Selain itu, keterbatasan modal dan sumber daya manusia di kalangan UMKM semakin menyulitkan adaptasi terhadap kenaikan harga tiba-tiba. Sementara itu, M. Sri Wahyudi Suliswanto, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang, menilai situasi ini sebagai tekanan biaya struktural yang sulit dihindari. “Ketika rantai pasok internasional terganggu dan harga minyak naik, dampaknya langsung terasa di dalam negeri. Ini menunjukkan kita belum mandiri,” ujarnya, dikutip dari laman resmi. Situasi ini menunjukkan kerentanan ekonomi domestik terhadap gejolak global. Strategi Industri dan Pemerintah Untuk menjaga produksi tetap stabil, industri plastik mulai mengadopsi berbagai strategi. Salah satunya adalah penggunaan bahan daur ulang sebagai substitusi sebagian bahan baku. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan bahwa pemerintah mendorong peningkatan penggunaan plastik daur ulang berkualitas tinggi untuk menjaga stabilitas stok di pasar. Selain itu, industri juga aktif menjajaki sumber pasokan nafta dari negara-negara di luar kawasan Timur Tengah untuk mengurangi ketergantungan. Optimalisasi penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) sebagai bahan baku penyangga atau buffer dalam proses produksi juga dilakukan untuk menutupi celah kekurangan pasokan nafta. Fajar Budiono menambahkan, di tingkat pabrik, efisiensi juga dilakukan melalui penyesuaian spesifikasi produk, seperti mengurangi ketebalan plastik tanpa mengurangi fungsinya. “Contoh kalau plastik kerupuk yang tadinya menggunakan ketebalan 100 mikron bisa dikurangi menjadi 80 atau 70 mikron tanpa mengurangi fungsi dari si kemasan itu sendiri,” jelasnya. Adaptasi UMKM dan Alternatif Bahan Baku Pemerintah juga menyiapkan strategi jangka panjang melalui substitusi bahan baku berbasis minyak bumi dengan bahan nabati. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut rumput laut dan singkong sebagai alternatif potensial yang dapat dimanfaatkan dari sumber daya domestik. “Dari nafta yang kita impor dari luar ya kita ganti jadi produk-produk yang di Indonesia sudah cukup banyak,” kata Maman. Namun, implementasi kebijakan ini masih dalam tahap pembahasan lintas kementerian. Pelaku UMKM juga melakukan berbagai penyesuaian, seperti mengatur volume produk, diversifikasi pasar, hingga mengganti jenis kemasan. Atik Purmiyati menyarankan substitusi plastik dengan bahan ramah lingkungan, seperti kemasan biodegradable dari pati jagung, tebu, singkong (cassava bag), dan serat nanas. Pembelian bahan baku dalam jumlah besar secara kolektif juga dapat membantu menekan biaya. Inovasi model bisnis, termasuk memberikan insentif bagi konsumen yang membawa wadah sendiri, turut didorong. Edukasi kepada masyarakat juga penting untuk mendorong pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, guna memengaruhi permintaan pasar dan mengurangi tekanan pada industri. Jaminan Pasokan dan Stabilitas Industri Meskipun tekanan global meningkat, pemerintah memastikan pasokan plastik tetap tersedia di pasar. Agus Gumiwang menegaskan bahwa masyarakat dan industri hilir tidak perlu panik karena produk plastik masih tersedia. Pemerintah berkomitmen memastikan tidak terjadi kekosongan stok dengan mengoptimalkan berbagai kanal pasokan alternatif. Data Indeks Kepercayaan Industri (IKI) menunjukkan subsektor industri kemasan masih mencatat kinerja tinggi pada Maret 2026. Meski demikian, pencarian sumber bahan baku baru menghadapi tantangan waktu distribusi yang lebih panjang. Fajar Budiono menyebut pengiriman dari sumber baru di luar Timur Tengah bisa mencapai 50 hari, jauh lebih lama dibandingkan jalur Timur Tengah yang berkisar 10 hingga 15 hari. Kementerian Perindustrian juga terus memperkuat koordinasi dengan pelaku industri manufaktur untuk menjaga daya tahan sektor di tengah koreksi harga dan tekanan global ini.
Krisis Energi Mengintai, Pakar UMM: Kuncinya Kemandirian Indonesia
MALANG POST – Kemandirian nasional dinilai menjadi kunci utama bagi Indonesia dalam menghadapi ancaman krisis energi global yang dipicu memanasnya konflik Amerika Serikat dan Iran serta potensi penutupan Selat Hormuz. Dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) sekaligus mantan Duta Besar Indonesia untuk Kolombia, Dr. (H.E) Priyo Iswanto, M.H., menegaskan. Bahwa Indonesia memiliki modal besar berupa sumber daya alam dan jumlah penduduk usia produktif yang tinggi. “Kemandirian energi adalah kunci agar kita tidak terus-menerus terdampak gejolak global. Indonesia memiliki potensi besar. Tetapi tanpa pengelolaan yang tepat, potensi tersebut tidak akan cukup untuk menahan dampak krisis yang semakin kompleks,” ujarnya. Menurutnya, penguatan sektor industri, energi, dan ekonomi domestik menjadi langkah yang tidak bisa ditunda. Ia menilai pemerintah perlu segera mempercepat strategi yang berorientasi pada ketahanan nasional agar Indonesia tidak bergantung pada dinamika pasar energi global. “Kita harus memperkuat fondasi domestik, mulai dari sektor industri hingga energi, agar tidak selalu rentan ketika terjadi gangguan pasokan global,” tambahnya. Memanasnya konflik geopolitik yang berujung pada ancaman penutupan Selat Hormuz turut meningkatkan kekhawatiran terhadap lonjakan harga minyak dunia. Jalur strategis tersebut selama ini menjadi salah satu urat nadi distribusi energi global, sehingga gangguan pasokan berpotensi memicu tekanan besar terhadap banyak negara, termasuk Indonesia. Priyo menilai situasi ini bukan sekadar persoalan politik luar negeri, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional. “Penutupan Selat Hormuz akan berdampak pada lonjakan harga minyak dunia. Dalam kondisi seperti ini, ruang gerak diplomasi menjadi terbatas karena persoalan utamanya adalah berkurangnya pasokan energi,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa kenaikan harga minyak akan berdampak langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama dari sisi subsidi energi. “Diplomasi saja tidak cukup ketika harga minyak melonjak tinggi. Pemerintah harus bersiap menghadapi tekanan besar terhadap APBN, terutama pada subsidi energi yang akan meningkat,” tegasnya. Untuk meredam dampak tersebut, Priyo menilai pengendalian konsumsi bahan bakar minyak, khususnya pada sektor non-vital, perlu segera dilakukan. Selain itu, percepatan diversifikasi energi juga harus menjadi prioritas agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada impor minyak. “Pengurangan konsumsi BBM di sektor non-vital harus segera dilakukan dan melibatkan seluruh masyarakat. Di sisi lain, diversifikasi energi, terutama energi terbarukan, harus digencarkan secara masif dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dalam negeri,” ungkapnya. Ia juga menekankan bahwa ketahanan energi menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan industri dan perekonomian nasional. Menurutnya, krisis ini justru dapat menjadi momentum untuk mempercepat transisi menuju energi alternatif yang lebih berkelanjutan. “Kita tidak bisa terus bergantung pada energi fosil karena selain terbatas, juga rentan terhadap gejolak global seperti saat ini. Ketahanan energi menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan industri nasional,” katanya. Priyo juga menilai krisis ini juga menguji kemampuan Indonesia dalam menjaga keseimbangan politik luar negeri. Ia menegaskan bahwa prinsip bebas aktif harus tetap dijalankan tanpa terjebak dalam keberpihakan tertentu. “Tidak mudah bersikap netral dalam situasi seperti ini, tetapi diplomasi Indonesia harus mampu menjembatani kepentingan ekonomi dan politik tanpa menimbulkan konflik baru,” ujarnya. Terakhir, ia mendorong pemerintah untuk mulai mempertimbangkan penggunaan energi alternatif, termasuk energi nuklir, sebagai bagian dari strategi jangka panjang. “Maka dari itu, kita harus mendorong pemerintah untuk mulai mempertimbangkan penggunaan energi alternatif, termasuk energi nuklir, sebagaimana telah dilakukan oleh banyak negara maju.” “Dengan langkah tersebut, Indonesia tidak hanya mampu bertahan dari krisis, tetapi juga memperkuat fondasi menuju kemandirian energi untuk menopang industri di masa depan,” pungkasnya.(*/M. Abd. Rachman Rozzi-Januar Triwahyudi)
UMM Siap Cetak Generasi Petani Modern dengan Teknologi
pwmu.co – Isu kedaulatan pangan menjadi tantangan global yang semakin mendesak di tengah perubahan iklim, keterbatasan sumber daya, dan meningkatnya kebutuhan pangan dunia. Menjawab tantangan tersebut, Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang menggelar International Guest Lecture bertajuk “Achieving Food Sovereignty through the Integration of Smart and Sustainable Agricultural Technologies” pada Rabu (8/4/2026).Kegiatan ini menghadirkan dua akademisi dari Shandong Agricultural University, yakni Zhang Chao, Ph.D., dan Xiaoyun Wang, Ph.D. Dalam pemaparannya, Zhang Chao menegaskan bahwa transformasi sektor pertanian tidak bisa dilepaskan dari pemanfaatan teknologi cerdas. China telah mengembangkan sistem pertanian modern melalui integrasi Beidou Navigation, Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), serta platform smart cloud. “Sistem kami mampu menghubungkan sensor, drone, dan jaringan digital dalam satu ekosistem terpadu. Kehadiran AI dan sistem otomatis menjadi kunci dalam menciptakan pertanian presisi,” jelasnya. Menurutnya, teknologi ini menjadi solusi strategis dalam menghadapi krisis iklim sekaligus meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan sektor pertanian. Sementara itu, Xiaoyun Wang memaparkan keberhasilan China dalam mengembangkan teknologi pertanian, khususnya pada sektor hortikultura. Pemanfaatan protected agriculture seperti greenhouse terbukti mampu: Memperpanjang masa tanam Menstabilkan produksi Meningkatkan kualitas hasil panen “Kami berharap teknologi ini dapat diadaptasi di Indonesia untuk mendorong produksi sekaligus pertumbuhan ekonomi,” ujarnya. Namun, ia juga menekankan pentingnya penyesuaian teknologi dengan kondisi lokal Indonesia, seperti curah hujan tinggi dan karakteristik tanah tropis. Wakil Rektor IV UMM, Muhamad Salis Yuniardi, menegaskan bahwa mahasiswa harus siap menghadapi dunia tanpa batas. “The world is getting borderless. Batas geografis bukan lagi penghalang. Persiapkan diri untuk bersaing di tingkat internasional,” pesannya. Ia menambahkan bahwa sektor pangan, teknologi, dan energi akan menjadi kunci masa depan. Melalui forum internasional ini, UMM berupaya memperkuat kapasitas mahasiswa sekaligus memperluas jejaring global. Melalui integrasi teknologi modern dan penguatan sumber daya manusia, UMM optimistis kedaulatan pangan dapat diwujudkan secara nyata. Sinergi antara inovasi teknologi dan pendidikan tinggi diharapkan mampu mencetak generasi petani modern yang adaptif, produktif, dan berdaya saing global. *) Penulis : Humas Universitas Muhammadiyah Malang | Editor : Satria
Matahari Homecare UMM, Solusi Kesehatan Humanis dan Terjangkau
MALANG POST– Tidak semua pasien mampu datang ke rumah sakit. Keterbatasan mobilitas, kondisi penyakit, hingga faktor ekonomi kerap menjadi penghalang masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang layak. Padahal, kebutuhan perawatan tidak bisa menunggu. Menjawab persoalan tersebut, Matahari Homecare hadir sebagai layanan kesehatan berbasis kunjungan rumah. Ini sebuah pendekatan yang membawa perawatan langsung ke tempat tinggal pasien. Sekaligus membantu mereka tetap nyaman menjalani pemulihan. Matahari Homecare merupakan layanan perawatan kesehatan di rumah yang dirancang untuk meningkatkan, mempertahankan, maupun memulihkan kondisi kesehatan pasien. Lebih dari itu, layanan ini juga berfokus pada upaya mendorong kemandirian pasien di lingkungan tempat tinggalnya. Sebagai bagian dari pendekatan kesehatan yang komprehensif, program ini ditujukan bagi individu maupun keluarga yang membutuhkan perawatan jangka panjang tanpa harus meninggalkan rumah. Bagi banyak pasien, kehadiran tenaga kesehatan di rumah bukan sekadar solusi layanan. Melainkan juga bentuk dukungan yang lebih manusiawi dan sesuai kondisi nyata. Program Matahari Homecare merupakan hasil kolaborasi antara Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES) dan Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Sinergi lintas fakultas ini menghadirkan layanan kesehatan berbasis keilmuan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Tak hanya itu, Matahari Homecare juga menggandeng Rumah Zakat untuk memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi. Kerja sama ini memungkinkan pasien kurang mampu tetap memperoleh layanan kesehatan yang layak, tanpa terbebani biaya besar. Salah satu layanan unggulan dalam program ini adalah fisioterapi bagi pasien yang membutuhkan rehabilitasi fisik. Seperti pasien pascastroke, gangguan mobilitas, maupun kondisi lain yang memerlukan terapi berkelanjutan. Pelayanan dilakukan langsung di rumah pasien, sehingga proses rehabilitasi dapat berlangsung lebih nyaman, konsisten, dan efektif. Dengan begitu, terapi tidak hanya menjadi rangkaian tindakan medis, tetapi juga bagian dari perjalanan pemulihan yang lebih utuh. PIC Matahari Homecare, Rakhmad Rosadi, SST.Ft., Ftr., M.Sc.PT., Ph.D.(PT), menjelaskan program ini hadir sebagai komitmen memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat. “Melalui Matahari Homecare, kami berupaya mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat. Tidak semua pasien memiliki kemampuan untuk datang langsung ke fasilitas kesehatan, baik karena keterbatasan mobilitas, kondisi penyakit, maupun faktor ekonomi. Dengan pelayanan di rumah, pasien tetap bisa mendapatkan layanan kesehatan secara optimal,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa kolaborasi dengan Rumah Zakat merupakan langkah strategis untuk memperluas jangkauan layanan. “Kolaborasi ini memungkinkan kami memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat yang kurang mampu. Matahari Homecare tidak hanya bergerak dalam layanan kesehatan, tetapi juga membawa misi kemanusiaan agar masyarakat mendapatkan perawatan yang layak,” tambahnya. Melalui pendekatan layanan kesehatan berbasis rumah yang humanis dan komprehensif, Matahari Homecare diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan akses kesehatan lebih mudah dijangkau. Program ini sekaligus menegaskan bahwa pelayanan kesehatan tidak hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga pada nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial. (M. Abd. Rachman. Rozzi-Januar Triwahyudi)
