Wacana Sarjana Pendidikan Dihapus Demi Industri, Ini Kata Akademisi
Perbesar Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), M. Isnaini./Istimewa Ringkasan BeritaWacana penghapusan program studi keguruan demi relevansi industri dinilai dapat menyederhanakan makna pendidikan dan mengancam pembentukan karakter bangsa. Akademisi menekankan pentingnya pendidikan sebagai ruang inkubasi pemikiran kritis dan pembentukan nilai estetika serta moral, bukan sekadar keterampilan teknis. Solusi yang diusulkan adalah memperketat regulasi dan evaluasi kualitas program studi berdasarkan akreditasi, bukan menutupnya secara menyeluruh, untuk menjaga kualitas lulusan dan ekosistem keilmuan.*Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI Bisnis.com, MALANG — Wacana penghapusan program studi keguruan yang digaungkan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Sekjen Kemdiktisaintek) Prof. Badri Munir Sukoco dengan alasan relevansi lulusan dengan kebutuhan industri berisiko menyederhanakan makna pendidikan dan mengancam masa depan pembentukan karakter bangsa. Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), M. Isnaini, mengatakan wacana tersebut menunjukkan ketidaksiapan pemerintah dalam memetakan arah pendidikan nasional secara komprehensif. Menurutnya, kampus memiliki tanggung jawab strategis yang jauh lebih besar daripada sekadar mengikuti tren pasar kerja. “Pemerintah melalui pendidikan tinggi tidak selalu harus mengekor pada tren industri. Kampus adalah ruang inkubasi pemikiran kritis. Ketika kebijakan hanya berorientasi pada pasar kerja, fungsi intelektual tersebut akan tergerus. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi melemahkan posisi pendidikan tinggi sebagai penggerak intelektualitas kritis masyarakat,” ujarnya dikutip Senin (4/5/2026). Dia menambahkan bahwa pendidikan sejatinya merupakan proses untuk memanusiakan manusia, sebagaimana filosofi yang diusung oleh bapak pendidikan nasional, Ki Hajar Dewantara. Pendidikan tidak hanya membekali lulusan dengan keterampilan teknis agar siap bekerja, tetapi juga membangun cara berpikir, sikap, estetika, dan tanggung jawab sosial. “Jika guru atau lulusan kependidikan hanya diukur dari serapan kerja, itu sangat tidak ideal. Kalau logikanya hanya soal keterampilan teknis, lebih baik kita cukup membangun Balai Latihan Kerja (BLK) saja, tidak perlu ada perguruan tinggi. Lulusan yang hanya cakap teknis tanpa bekal nilai estetika dan moral berisiko menjadi pekerja yang kehilangan arah,” tegasnya. Isnaini menekankan sarjana pendidikan memiliki fleksibilitas karier yang luas. Mereka tidak harus selalu menjadi guru formal di kelas. Banyak lulusan prodi kependidikan yang berkontribusi di berbagai sektor industri dengan membawa perspektif humanistik yang tidak dimiliki oleh lulusan non-kependidikan. Sentuhan etika dan moral inilah yang sering kali tidak masuk dalam hitungan statistik serapan kerja, namun sangat krusial dalam dunia profesional. Mengenai isu surplus atau ketidaksesuaian jumlah lulusan, dia menilai persoalan utama bukan pada keberadaan prodinya, melainkan pada sistem distribusi dan rekrutmen tenaga pendidik yang belum optimal secara nasional. Ketimpangan jumlah guru antarwilayah menunjukkan adanya hambatan struktural yang seharusnya dibenahi oleh pemerintah. Sebagai solusi, dia menyarankan agar pemerintah memperketat regulasi melalui sistem on/off program studi berdasarkan akreditasi dan evaluasi kualitas, bukan dengan menutupnya secara menyeluruh. Pengutamaan prodi dengan akreditasi “unggul” dinilai lebih bijak untuk menjamin kualitas lulusan tanpa menghancurkan ekosistem keilmuan kependidikan. “Yang harus dibenahi adalah sistemnya. Regulasi bisa diperketat dan kualitas dievaluasi secara berkala. Persoalan pendidikan adalah persoalan masa depan peradaban, sehingga tidak bisa hanya dilihat dari kacamata statistik angka semata,” ucapnya. Jika kebijakan ini terus dipaksakan hanya demi mengejar angka serapan industri, dia mengingatkan bahwa yang dipertaruhkan bukan sekadar keberlanjutan sebuah program studi, melainkan kualitas manusia Indonesia di masa depan. (K24)
Kampus UMM Sukses Naikkan Peringkat di Level Internasional THE AUR 2026
Peringkat UMM melonjak dua kali lipat berdasarkan pemeringkatan dari THE AUR. Foto: dok.UMM. MAKLUMAT – Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) kembali menorehkan prestasi internasional. Berdasarkan rilis resmi dari lembaga pemeringkat bergengsi Times Higher Education Asia University Rankings (THE AUR) 2026, pada 23 April 2026 lalu, posisi UMM dinilai masih kompetitif. Keberhasilan UMM meraih posisi elit pada THE AUR 2026 ini menandai raihan International Competitiveness sebagai milestone UMM tahun 2026-2030. Kepala Unit Pelaksana Teknis Akreditasi dan Pemeringkatan UMM, Dr. Rina Wahyu Setyaningrum, M.Ed., menyambut positif raihan ini. Menurutnya capaian ini murni pengakuan pemeringkatan internasional. “Tahun lalu kami berada di peringkat 1.501+, kali ini UMM berhasil menempati kelompok peringkat 801+ di kawasan Asia,” ujarnya, Senin (4/6/2026). Prestasi di tingkat nasional yang diraih UMM tak kalah penting. Di mana UMM menduduki peringkat ke-15 se-Indonesia secara keseluruhan (PTN dan PTS), serta kukuh di peringkat ke-7 khusus untuk kategori Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Di lingkup Perguruan Tinggi Muhammadiyah, UMM meraih posisi ketiga. Hebatnya lagi, di antara PTN, UMM menjadi satu-satunya PTS di Jawa Timur dan Malang Raya yang sukses menembus pemeringkatan THE AUR tahun ini. Keberhasilan ini tidak lepas dari evaluasi ketat THE melalui lima indikator utama, yakni teaching, research environment, research quality, industry, dan international outlook. Baca Juga Banjir Malang Raya Meningkat, Dosen Teknik Sipil UMM Sodorkan Solusi Rina, sapaan lekatnya, menegaskan keunggulan paling mencolok terletak pada sektor industry income. Iingginya poin di sektor ini tak lepas dari keberadaan unit bisnis, yang salah satunya rumah sakit. “Keberadaan RS berperan penting sebagai laboratorium akademis bagi sivitas kampus, selain bisa mendulang pendapatan,” imbuhnya menjelaskan. Pendekatan terapan (applied) yang adaptif terhadap kebutuhan pasar, hubungan antara UMM dan dunia industri pun terbangun dengan sangat kuat. UMM juga memiliki keunggulan atas kualitas riset yang berfokus pada impact, berkat tingginya sitasi dari peneliti lain. Meski meraih posisi mentereng, UMM tetap objektif melakukan evaluasi. Jika disandingkan dengan perguruan tinggi negeri ternama, skala publikasi secara kuantitas serta indikator riset dan sitasi masih menjadi area yang terus didorong.
Dari Jembatan GKB 1, Pohon Harapan UMM Embuskan Suara Kegelisahan Pendidikan Nasional
Pohon Harapan UMM ‘mengembuskan suara kegelisahan’ pendidikan nasional pada momentum Hardiknas 2026./dok. UMM MALANG | JATIMSATUNEWS.COM – Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) pada 2 Mei 2026 dijadikan oleh Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) sebagai momen untuk menyuarakan kegelisahan tentang kondisi pendidikan nasional dewasa ini. Salah satu kegelisahan yang menyeruak adalah tentang wacana penghapusan sejumlah program studi yang dinilai kurang relevan dengan kebutuhan industri. Wacana ini menjadi perhatian serius bagi warga UMM dan momen peringatan Hardiknas 2026 menjadi ruang kritik terbuka. Bertempat di jembatan Gedung Kuliah Bersama (GKB) 1, sivitas akademika diajak menyuarakan argumen, kegelisahan, dan harapan mereka terkait arah pendidikan nasional melalui medium ‘Pohon Harapan Pendidikan’. Rangkaian acara ini dikemas sarat makna sosial dan intelektual, melampaui sekadar kegiatan seremonial. Dimulai dengan menyanyikan lagu-lagu nasional, penulisan aspirasi, hingga penampilan musikalisasi puisi oleh dosen dan mahasiswa. Semuanya dirancang sebagai medium artikulasi publik kampus yang menggabungkan ekspresi estetis dengan kritik sosial. Wakil Dekan II Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UMM sekaligus penanggung jawab kegiatan, Dr. Faizin, M.Pd., menjelaskan bahwa tema ‘Menguatkan Pendidikan, Membangun Masa Depan’ dipilih untuk membangun kesadaran kolektif. Ia menegaskan, wacana penghapusan program studi perlu dikritisi lebih jauh, apakah benar berorientasi pada peningkatan kualitas, atau sebatas efisiensi struktural. Menurutnya, kualitas pendidikan tidak bisa diukur semata dari relevansi jangka pendek terhadap kebutuhan industri. “Pendidikan memiliki dimensi kultural dan ideologis yang lebih luas, yang tidak selalu dapat diakomodasi oleh logika pasar. Refleksi ini adalah upaya mencegah pendidikan direduksi menjadi kepentingan pragmatis semata,” tutur Faizin. Ia menambahkan bahwa pendidikan yang unggul adalah hasil kerja kolektif lintas sektor, mulai dari keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, hingga sistem sosial. “Jika tidak disadarkan secara kolektif, capaian pendidikan unggul tidak akan pernah muncul. Kebijakan pendidikan tidak bisa berdiri sendiri tanpa keterlibatan berbagai elemen,” tegasnya. Pohon Harapan Pendidikan menjadi titik partisipasi yang paling dinamis. Medium ini dipenuhi berbagai tulisan dari sivitas akademika, yang tidak hanya berisi harapan normatif, tetapi juga kritik tajam terhadap sistem pendidikan yang dirasa semakin administratif dan kehilangan substansinya. “Pendidikan bukan sekadar formalitas, melainkan cerminan lahirnya generasi penerus bangsa yang intelektual,” tulis Erika Firdayanti, mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia. Pesan Erika merepresentasikan penolakan mahasiswa yang tidak ingin hanya menjadi objek kebijakan, melainkan subjek aktif yang menuntut terjaganya esensi pendidikan sebagai proses pembentukan manusia seutuhnya. Peringatan Hardiknas di UMM tahun ini membuktikan bahwa kampus masih memegang teguh perannya sebagai arena dialektika yang sehat. Di tengah kuatnya arus pragmatisme dan efisiensi pasar, inisiatif ini menjadi pengingat bahwa pendidikan harus selalu berpijak pada nilai, nalar kritis, dan kesadaran kolektif untuk membangun masa depan bangsa yang berkelanjutan. *** Editor: YAN
UMM Sabet Top 15 Nasional THE Asia University Rankings 2026
MALANG, SURYAKABAR.com – Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) kembali menorehkan prestasi membanggakan yang mempertegas kualitasnya di kancah pendidikan internasional. Berdasarkan rilis resmi lembaga pemeringkat bergengsi Times Higher Education (THE) Asia University Rankings 2026 pada 23 April 2026 lalu, Kampus Putih sukses mengamankan posisi yang sangat kompetitif. Keberhasilan UMM dalam meraih posisi elit pada THE AUR 2026 ini menandai raihan International Competitiveness sebagai milestone UMM tahun 2026-2030. Kepala Unit Pelaksana Teknis Akreditasi dan Pemeringkatan UMM, Dr. Rina Wahyu Setyaningrum, M.Ed., menegaskan, pencapaian ini murni merupakan wujud pengakuan pemeringkatan internasional. Baca Juga: UMM Gelar Kejuaraan Karate Nasional, Siapkan Hadiah Puluhan Juta dan Golden Ticket Mahasiswa Baru “Tahun lalu kita di peringkat 1501+, kali ini UMM berhasil menempati kelompok peringkat 801+ di kawasan Asia. Prestasi di tingkat nasional pun tak kalah gemilang, di mana UMM menduduki peringkat ke-15 se-Indonesia secara keseluruhan (PTN dan PTS), serta kokoh di peringkat ke-7 khusus untuk kategori Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Di lingkup Perguruan Tinggi Muhammadiyah, UMM meraih posisi ketiga. Hebatnya lagi, di antara PTN, UMM menjadi satu-satunya PTS di Jawa Timur dan Malang Raya yang sukses menembus pemeringkatan THE pada tahun ini,” jelasnya di sela peringatan Hardiknas. Keberhasilan ini tidak lepas dari evaluasi ketat THE melalui 5 indikator utama, yakni Teaching, Research Environment, Research Quality, Industry, dan International Outlook. Keunggulan paling mencolok dari UMM terletak pada sektor Industry Income. Rina sapaan akrabnya menjelaskan, tingginya poin di sektor ini didukung oleh atmosfer kampus yang baik berkat keberadaan unit bisnis, seperti rumah sakit. Baca Juga: Mahasiswa UMM Gandeng Warga Kenalkan Budidaya Bioflok Solusi Lahan Terbatas Fasilitas tersebut dinilai tidak sekadar mendatangkan pendapatan bagi institusi, tetapi juga berperan penting sebagai laboratorium akademis bagi sivitas kampus. Selain itu, melalui pendekatan terapan (applied) yang adaptif terhadap kebutuhan pasar, hubungan antara UMM dan dunia industri pun terbangun dengan sangat kuat. Selain itu, UMM dinilai unggul berkat kualitas risetnya yang berfokus pada impact. Penilaian ini tidak hanya menghitung jumlah artikel yang dipublikasikan dosen, melainkan pada tingginya angka sitasi dari peneliti lain. Baca Juga: Hari Puisi Nasional, Dosen FKIP Unusa Luncurkan Buku Kumpulan Puisi Meski meraih posisi mentereng, UMM tetap objektif melakukan evaluasi. Jika disandingkan dengan perguruan tinggi negeri ternama, skala publikasi secara kuantitas serta indikator riset dan sitasi masih menjadi area yang terus didorong perkembangannya. Terakhir, ia menerangkan, pemeringkatan ini adalah bentuk nyata rekognisi internasional atas dedikasi kinerja akademik UMM. Diharapkan, momentum kebanggaan ini tidak sekadar menjadi selebrasi, melainkan menjadi pemicu untuk terus meningkatkan kualitas pada kelima indikator aktivitas akademik kampus putih di masa mendatang. (abs)
Dari Jembatan GKB 1, Pohon Harapan UMM Suarakan Kegelisahan Pendidikan Nasional
Dari Jembatan GKB 1, Pohon Harapan UMM Suarakan Kegelisahan Pendidikan Nasional pwmu.co –Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 di Universitas Muhammadiyah Malang menghadirkan nuansa berbeda. Di tengah wacana penghapusan sejumlah program studi yang dinilai kurang relevan dengan kebutuhan industri, kampus ini justru membuka ruang kritik melalui gerakan “Pohon Harapan Pendidikan”. Bertempat di jembatan Gedung Kuliah Bersama (GKB) 1, sivitas akademika diajak menyampaikan aspirasi, kegelisahan, serta harapan terhadap arah pendidikan nasional. Kegiatan ini menjadi ruang partisipatif yang mempertemukan refleksi intelektual dengan ekspresi publik. Rangkaian acara dikemas sarat makna sosial dan intelektual. Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu nasional, dilanjutkan penulisan aspirasi, hingga penampilan musikalisasi puisi oleh dosen dan mahasiswa. Momentum ini tidak sekadar seremonial, tetapi menjadi medium artikulasi publik kampus yang memadukan ekspresi estetis dengan kritik sosial terhadap kebijakan pendidikan. Wakil Dekan II Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UMM, Dr. Faizin, M.Pd., menjelaskan bahwa tema “Menguatkan Pendidikan, Membangun Masa Depan” dipilih untuk menumbuhkan kesadaran kolektif. Ia menyoroti wacana penghapusan program studi yang perlu dikaji secara kritis, apakah benar untuk meningkatkan kualitas pendidikan atau sekadar efisiensi struktural. “Pendidikan memiliki dimensi kultural dan ideologis yang lebih luas, yang tidak selalu dapat diakomodasi oleh logika pasar. Refleksi ini adalah upaya mencegah pendidikan direduksi menjadi kepentingan pragmatis semata,” ujarnya. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pendidikan unggul merupakan hasil kerja kolektif lintas sektor. “Jika tidak disadarkan secara kolektif, capaian pendidikan unggul tidak akan pernah muncul. Kebijakan pendidikan tidak bisa berdiri sendiri tanpa keterlibatan berbagai elemen,” tegasnya. Dalam kegiatan ini, Pohon Harapan Pendidikan menjadi pusat partisipasi yang paling dinamis. Beragam tulisan dari sivitas akademika menghiasi medium tersebut, berisi harapan sekaligus kritik terhadap sistem pendidikan yang dinilai semakin administratif dan kehilangan esensinya. Salah satu aspirasi datang dari mahasiswa: “Pendidikan bukan sekadar formalitas, melainkan cerminan lahirnya generasi penerus bangsa yang intelektual,” tulis Erika Firdayanti, mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia. Pernyataan ini mencerminkan sikap kritis mahasiswa yang tidak ingin hanya menjadi objek kebijakan, melainkan subjek aktif dalam menjaga esensi pendidikan sebagai proses pembentukan manusia seutuhnya. Peringatan Hardiknas di UMM tahun ini menegaskan bahwa kampus masih menjadi ruang dialektika yang sehat. Di tengah arus pragmatisme dan efisiensi, kegiatan ini menjadi pengingat bahwa pendidikan harus tetap berpijak pada nilai, nalar kritis, dan kesadaran kolektif. Lebih dari sekadar peringatan, momentum ini menjadi refleksi bersama untuk membangun masa depan pendidikan Indonesia yang berkelanjutan. *) Penulis : Humas UMM | Editor : Satria
Wacana sarjana pendidikan dihapus demi industri, ini kata akademisi
Wacana Sarjana Pendidikan Dihapus Demi Industri, Ini Kata Akademisi© Bisnis.com Bisnis.com, MALANG — Wacana penghapusan program studi keguruan yang digaungkan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Sekjen Kemdiktisaintek) Prof. Badri Munir Sukoco dengan alasan relevansi lulusan dengan kebutuhan industri berisiko menyederhanakan makna pendidikan dan mengancam masa depan pembentukan karakter bangsa. Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), M. Isnaini, mengatakan wacana tersebut menunjukkan ketidaksiapan pemerintah dalam memetakan arah pendidikan nasional secara komprehensif. Menurutnya, kampus memiliki tanggung jawab strategis yang jauh lebih besar daripada sekadar mengikuti tren pasar kerja. “Pemerintah melalui pendidikan tinggi tidak selalu harus mengekor pada tren industri. Kampus adalah ruang inkubasi pemikiran kritis. Ketika kebijakan hanya berorientasi pada pasar kerja, fungsi intelektual tersebut akan tergerus. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi melemahkan posisi pendidikan tinggi sebagai penggerak intelektualitas kritis masyarakat,” ujarnya dikutip Senin (4/5/2026). Dia menambahkan bahwa pendidikan sejatinya merupakan proses untuk memanusiakan manusia, sebagaimana filosofi yang diusung oleh bapak pendidikan nasional, Ki Hajar Dewantara. Pendidikan tidak hanya membekali lulusan dengan keterampilan teknis agar siap bekerja, tetapi juga membangun cara berpikir, sikap, estetika, dan tanggung jawab sosial. “Jika guru atau lulusan kependidikan hanya diukur dari serapan kerja, itu sangat tidak ideal. Kalau logikanya hanya soal keterampilan teknis, lebih baik kita cukup membangun Balai Latihan Kerja (BLK) saja, tidak perlu ada perguruan tinggi. Lulusan yang hanya cakap teknis tanpa bekal nilai estetika dan moral berisiko menjadi pekerja yang kehilangan arah,” tegasnya. Isnaini menekankan sarjana pendidikan memiliki fleksibilitas karier yang luas. Mereka tidak harus selalu menjadi guru formal di kelas. Banyak lulusan prodi kependidikan yang berkontribusi di berbagai sektor industri dengan membawa perspektif humanistik yang tidak dimiliki oleh lulusan non-kependidikan. Sentuhan etika dan moral inilah yang sering kali tidak masuk dalam hitungan statistik serapan kerja, namun sangat krusial dalam dunia profesional. Mengenai isu surplus atau ketidaksesuaian jumlah lulusan, dia menilai, persoalan utama bukan pada keberadaan prodinya, melainkan pada sistem distribusi dan rekrutmen tenaga pendidik yang belum optimal secara nasional. Ketimpangan jumlah guru antarwilayah menunjukkan adanya hambatan struktural yang seharusnya dibenahi oleh pemerintah. Sebagai solusi, dia menyarankan, agar pemerintah memperketat regulasi melalui sistem on/off program studi berdasarkan akreditasi dan evaluasi kualitas, bukan dengan menutupnya secara menyeluruh. Pengutamaan prodi dengan akreditasi ‘unggul’ dinilai lebih bijak untuk menjamin kualitas lulusan tanpa menghancurkan ekosistem keilmuan kependidikan. “Yang harus dibenahi adalah sistemnya. Regulasi bisa diperketat dan kualitas dievaluasi secara berkala. Persoalan pendidikan adalah persoalan masa depan peradaban, sehingga tidak bisa hanya dilihat dari kacamata statistik angka semata,” ucapnya. Jika kebijakan ini terus dipaksakan hanya demi mengejar angka serapan industri, dia mengingatkan, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar keberlanjutan sebuah program studi, melainkan kualitas manusia Indonesia di masa depan.(K24)
Kolaborasi UMM dan SMAN 1 Pandaan Gelar Program “Jejakku, Bumiku”, Dorong Pelajar Tekan Jejak Ekologis 30 Persen
PANDAAN, PIJARNEWS.ID – Menghadapi tantangan kerusakan lingkungan yang kian kompleks, peran generasi muda dinilai semakin krusial sebagai agen perubahan. Guna menumbuhkan kesadaran ekologis secara kolektif di kalangan pelajar, program edukasi bertajuk “Jejakku, Bumiku” resmi digulirkan melalui kolaborasi antara Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dan SMA Negeri 1 Pandaan. Program yang berlangsung pada Jumat (17/4/2026) ini dirancang untuk membedah korelasi langsung antara aktivitas harian manusia dengan dampaknya terhadap kelestarian alam. Melalui inisiatif edukatif ini, para pelajar diajak untuk memahami sekaligus mempraktikkan berbagai langkah sederhana yang berdampak nyata terhadap penurunan jejak ekologis. Beberapa aksi nyata yang disosialisasikan meliputi pengurangan mobilitas menggunakan kendaraan bermotor pribadi, efisiensi penggunaan energi listrik, pemanfaatan barang-barang daur ulang, hingga anjuran untuk mengurangi konsumsi daging harian. Berdasarkan kajian yang disampaikan dalam program tersebut, apabila serangkaian langkah kecil ini diterapkan secara konsisten, jejak ekologis seorang individu diproyeksikan dapat menyusut secara signifikan hingga 30 persen. Penurunan angka ini diyakini mampu memberikan kontribusi krusial dalam menekan laju defisit ekologis di tingkat global, sekaligus mewujudkan ekosistem bumi yang lebih sehat dan berkelanjutan. Lebih jauh, “Jejakku, Bumiku” juga berupaya menanamkan kebiasaan gaya hidup hijau (green lifestyle) agar tertanam menjadi karakter para siswa selaku generasi penerus bangsa. Pembiasaan gaya hidup ini mencakup pengelolaan air bersih secara bijak, diet penggunaan sampah plastik, serta transisi menuju penggunaan transportasi yang ramah lingkungan. Tidak sekadar berkutat pada aspek mitigasi limbah dan emisi, forum ini turut memperkenalkan konsep restorasi ekologi secara komprehensif. Para siswa diedukasi bahwa pemulihan lingkungan tidak boleh direduksi maknanya hanya sebatas kegiatan penanaman pohon (go green), melainkan harus mencakup upaya pemulihan fungsi ekosistem secara menyeluruh agar rantai keseimbangan alam dapat kembali beroperasi sebagaimana mestinya. Sinergi antara UMM dan SMA Negeri 1 Pandaan ini membuktikan bahwa edukasi lingkungan memerlukan kolaborasi lintas institusi pendidikan. Transformasi gaya hidup masyarakat memang harus dilakukan secara bertahap, dimulai dari pembentukan kesadaran di bangku sekolah yang kemudian diwujudkan menjadi tindakan nyata. Mengingat menjaga bumi adalah tanggung jawab bersama, masa depan kelestarian alam kini sangat bergantung pada aksi konkret generasi muda yang dimulai pada hari ini.
Diisi para Pakar, Seminar PPG UMM Bongkar Ketimpangan Pendidikan Glob
Menguatnya fragmentasi sosial global sekaligus ketimpangan akses terhadap pengetahuan menempatkan pendidikan pada titik krusial. Ketegangan ini mengemuka dalam Seminar Internasional yang diselenggarakan Program Studi Pendidikan Profesi Guru (PPG) bekerja sama dengan Deakin University Australia dan Universitas Sanata Dharma, 5 Mei 2026. Mengusung tema Inklusi Transformatif: Mewujudkan Keadilan Pendidikan di Era Polarisasi Global, forum ini menegaskan bahwa inklusi tidak cukup berhenti sebagai jargon kebijakan, melainkan harus hadir sebagai praktik yang membongkar ketimpangan secara nyata. Perspektif awal disampaikan oleh, Dirjen GTK Kemendidkdasmen RI, Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd., yang menjelaskan terkait arah kebijakan makro. Ia menempatkan pendidikan inklusif sebagai keharusan moral sekaligus sistemik di tengah dunia yang kian terpolarisasi. Dapat ditegaskan jika posisi negara dalam memastikan pendidikan sebagai hak fundamental yang harus dijamin secara menyeluruh. “Pendidikan inklusif adalah sebuah keharusan moral dan sistemik. Kami mengusung visi pendidikan bermutu untuk semua, dengan penegasan bahwa tidak boleh ada satu pun anak yang tertinggal, apa pun latar belakang sosial, budaya, bahasa, maupun kondisinya,” tegasnya. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa transformasi menuju keadilan pendidikan memerlukan kolaborasi lintas sektor dan lintas negara. Kebijakan afirmatif, penguatan peran guru pendidikan khusus, serta pengembangan ekosistem inklusif menjadi bagian dari strategi nasional yang terus diakselerasi. “Dengan demikian, keadilan pendidikan tidak berhenti sebagai wacana, tetapi bergerak menjadi praktik nyata yang menjawab tantangan global secara berkelanjutan,” tegasnya. Dr. Junny Ebenhaezer, Ph.D., dari Daekin University Australia yang menyoroti bahwa eksklusi dalam pendidikan kerap bekerja secara laten melalui praktik pedagogi yang tidak sensitif terhadap keberagaman. Karena itu, transformasi pendidikan harus dimulai bagaimana cara mengajar serta penguatan kapasitas guru. Sehingga mampu merespons kebutuhan belajar yang beragam secara kontekstual. “Saya meyakini bahwa keadilan pendidikan harus dimulai dari membuka akses yang setara dan memberdayakan guru sebagai kunci perubahan. Jika kita membekali satu guru dengan kompetensi yang tepat, dampaknya dapat menjangkau ratusan bahkan ribuan siswa,” ujarnya. Menurutnya, dalam pedagogi, perlu kembali pada tiga pilar utama, yaitu purpose, process, dan people. Seorang guru tidak hanya dituntut memahami tujuan pembelajaran, tetapi juga proses yang tepat serta siapa peserta didiknya. Ia menyebutkan pertanyaan mendasar yang harus diajukan adalah, apakah kita benar-benar mengenal siswa kita, latar belakangnya, dan cara mereka belajar? Maka dari itu, inklusi tidak boleh berhenti pada tataran simbolik, melainkan harus bergerak menuju praktik yang substantif dan adaptif. Diferensiasi pembelajaran, asesmen yang responsif, serta pemanfaatan teknologi yang mempertimbangkan kesenjangan akses menjadi kunci. Sementara itu, Tarsisius Sarkim, M.Ed., Ph.D., dari Universitas Sanata Dharma yang membahas keadilan pendidikan di dunia yang terpolarisasi dengan menyoroti krisis resiliensi dan kebutuhan inovasi. Ia menempatkan pendidikan sebagai sebagai hal yang membangun ketahanan sosial di tengah tekanan global. Menurutnya, tanpa inovasi yang berkelanjutan, pendidikan beresiko tertinggal dalam merespons dinamika zaman. Sementara itu, Prof. Dr. Trisakti Handayani, M. M. dari UMM menegaskan bahwa capaian pendidikan tidak dapat semata diukur secara kuantitatif, terutama ketika kesenjangan antar wilayah dan kelompok sosial masih tinggi. Realitas global menunjukkan masih jutaan anak belum memperoleh akses pendidikan yang layak, sehingga transformasi kebijakan menjadi kebutuhan mendesak dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. “Pendidikan berkeadilan merupakan inti dari tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya SDGs keempat, yang menegaskan pentingnya pendidikan inklusif, berkualitas, dan pembelajaran sepanjang hayat bagi semua,” tegasnya. Pendidikan inklusif yang transformatif harus dimulai dari perubahan paradigma, yakni memandang perbedaan sebagai sumber daya pembelajaran. “Keterlibatan pemerintah, perguruan tinggi, sektor swasta, serta masyarakat sipil menjadi prasyarat penting dalam membangun sistem pendidikan yang inklusif dan berdaya saing global,” ujarnya. Pada akhirnya, pandangan pada standar profesi guru dijelaskan oleh Neneng Haryati, S.Si, M.M., ia menjelaskan jika guru harus ditempatkan sebagai fondasi utama dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Dalam hal ini PPG menjadi bagian integral dari tata kelolah guru secara nasional. Guru dituntut untuk terus mengembangkan diri melalui pelatihan pembelajaran yang berkelanjutan, riset praktik pembelajaran, serta kolaborasi riset lintas pendidikan agar mampu menjawab tantangan global. (vin/faq) Penulis: Vivin Dwi Oktavia | Editor: Faqih Ahmad Wafir Rahman
UKM Karate UMM Sapu Bersih 16 Medali dan Rajai Kejuaraan Nasional 2026
Hall Dome menjadi saksi bisu ketangguhan para atlet Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Pada kompetisi yang digelar pada Sabtu (02/05/2026) tersebut, Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Karate UMM berhasil menunjukkan kelasnya dengan keluar sebagai Juara Umum untuk kategori Mahasiswa. Keberhasilan ini sekaligus mempertegas posisi Kampus Putih sebagai lumbung atlet bela diri berprestasi di Tanah Air berkat dominasinya dalam kejuaraan karate tingkat nasional,. Ketua Umum UKM Karate UMM, Fadil Inayatullah, menyebut pencapaian ini adalah hasil dari komitmen panjang para anggota. Mahasiswa program studi Manajemen angkatan 2023 tersebut menjelaskan bahwa persiapan tim dilakukan secara menyeluruh, mencakup latihan fisik, pendalaman teknik, hingga penguatan mental bertanding. Menurutnya, atmosfer latihan yang suportif namun tetap disiplin menjadi kunci utama kekompakan tim selama masa persiapan hingga hari H pertandingan di Piala Rektor UMM Open Karate Championship 2026. “Gelar juara umum ini adalah bukti nyata bahwa kedisiplinan dan kekompakan tim mampu menghasilkan prestasi yang mengharumkan nama UMM di bidang olahraga,” tegas Fadil. Dalam kompetisi bergengsi tersebut, kontingen UMM berhasil mendominasi berbagai kelas pertandingan. Kekuatan tim yang tersebar merata, baik di nomor perorangan maupun beregu, sukses memboyong total 16 medali. Raihan gemilang dari para atlet UKM Karate UMM tersebut terdiri dari 3 medali emas, 5 medali perak, dan 8 medali perunggu. Capaian impresif ini mempertegas keunggulan UMM sebagai kampus inovasi dan mandiri dalam memfasilitasi minat bakat mahasiswa secara inklusif. Di balik prestasi fisik tersebut, terdapat tantangan besar dalam menyeimbangkan kehidupan kampus. Hal ini ditegaskan oleh Pembina UKM Karate UMM, Havidz Ageng Prakoso, M.A. Menurutnya, status sebagai mahasiswa sekaligus atlet menuntut kemampuan manajerial waktu yang tinggi. “Tantangan sejauh ini adalah membagi waktu antara tugas akademik dan porsi latihan yang cukup menguras tenaga,” ungkap Havidz. Ia menambahkan bahwa dukungan universitas selama ini sangat berperan dalam memotivasi para atlet. Fasilitas yang memadai serta kemudahan birokrasi bagi mahasiswa berprestasi membuat atmosfer kompetisi di lingkungan UMM tetap sehat dan progresif. Menutup keterangannya, Havidz menekankan bahwa regenerasi atlet melalui seleksi ketat akan terus dilakukan guna menjaga tradisi juara di masa mendatang. “UKM Karate UMM ke depannya akan semakin baik dengan perbaikan manajerial internal dan seleksi yang ketat bagi calon mahasiswa baru yang ingin bergabung,” pungkasnya. Kemenangan ini diharapkan menjadi pemantik semangat bagi mahasiswa lain untuk terus berkarya. UMM terbukti bukan sekadar tempat menimba ilmu di ruang kelas, melainkan juga kawah candradimuka bagi para jawara di ajang olahraga.(ali/faq) Penulis: Alban Hogantara | Editor: Faqih Ahmad Wafir Rahman
Sarjana Pendidikan Terancam Dihapus, Akademisi UMM: Fungsi Intelektual Akan Tergerus
MALANG POST – Dunia pendidikan tinggi Indonesia tengah dihangatkan oleh perdebatan serius menyusul munculnya wacana penghapusan program studi keguruan. Usulan yang dikemukakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Sekjen Kemdiktisaintek) RI ini, didasarkan pada alasan relevansi lulusan dengan kebutuhan industri. Namun, kebijakan tersebut dinilai berisiko menyederhanakan makna pendidikan dan mengancam masa depan pembentukan karakter bangsa. Kritik tajam datang dari kalangan akademisi yang melihat kebijakan ini sebagai bentuk ‘tragedi kalkulator pendidikan’. Istilah ini merujuk pada cara pandang pragmatis yang menilai keberhasilan sebuah lembaga pendidikan hanya melalui angka statistik dan tingkat serapan kerja semata. Jika logika ini terus digunakan, peran perguruan tinggi dikhawatirkan akan tereduksi menjadi sekadar ‘pabrik’ pemasok tenaga kerja bagi industri. Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Dr. M. Isnaini, M.Pd., menyatakan. Bahwa wacana tersebut menunjukkan ketidaksiapan pemerintah dalam memetakan arah pendidikan nasional secara komprehensif. Menurutnya, kampus memiliki tanggung jawab strategis yang jauh lebih besar daripada sekadar mengikuti tren pasar kerja. “Pemerintah melalui pendidikan tinggi tidak selalu harus mengekor pada tren industri. Kampus adalah ruang inkubasi pemikiran kritis. Ketika kebijakan hanya berorientasi pada pasar kerja, fungsi intelektual tersebut akan tergerus.” “Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi melemahkan posisi pendidikan tinggi sebagai penggerak intelektualitas kritis masyarakat,” ujarnya 29 April 2026 pada Tim Humas UMM. Ia menambahkan bahwa pendidikan sejatinya adalah proses untuk memanusiakan manusia, sebagaimana filosofi yang diusung oleh bapak pendidikan nasional, Ki Hajar Dewantara. Pendidikan tidak hanya membekali lulusan dengan keterampilan teknis agar siap bekerja. Tetapi juga membangun cara berpikir, sikap, estetika dan tanggung jawab sosial. “Jika guru atau lulusan kependidikan hanya diukur dari serapan kerja, itu sangat tidak ideal. Kalau logikanya hanya soal keterampilan teknis, lebih baik kita cukup membangun Balai Latihan Kerja (BLK) saja, tidak perlu ada perguruan tinggi. Lulusan yang hanya cakap teknis tanpa bekal nilai estetika dan moral berisiko menjadi pekerja yang kehilangan arah,” tegasnya. Lebih lanjut, Isnaini sapaan akrabnya menekankan bahwa sarjana pendidikan memiliki fleksibilitas karier yang luas. Mereka tidak harus selalu menjadi guru formal di kelas. Banyak lulusan prodi kependidikan yang berkontribusi di berbagai sektor industri dengan membawa perspektif humanistik yang tidak dimiliki oleh lulusan non-kependidikan. Sentuhan etika dan moral inilah yang sering kali tidak masuk dalam hitungan statistik serapan kerja, namun sangat krusial dalam dunia profesional. Mengenai isu surplus atau ketidaksesuaian jumlah lulusan, ia menilai persoalan utama bukan pada keberadaan prodinya. Melainkan pada sistem distribusi dan rekrutmen tenaga pendidik yang belum optimal secara nasional. Ketimpangan jumlah guru antarwilayah menunjukkan adanya hambatan struktural yang seharusnya dibenahi oleh pemerintah. Sebagai solusi, ia menyarankan agar pemerintah memperketat regulasi melalui sistem on/off program studi berdasarkan akreditasi dan evaluasi kualitas, bukan dengan menutupnya secara menyeluruh. Pengutamaan prodi dengan akreditasi “Unggul” dinilai lebih bijak untuk menjamin kualitas lulusan tanpa menghancurkan ekosistem keilmuan kependidikan. “Yang harus dibenahi adalah sistemnya. Regulasi bisa diperketat dan kualitas dievaluasi secara berkala. Persoalan pendidikan adalah persoalan masa depan peradaban, sehingga tidak bisa hanya dilihat dari kacamata statistik angka semata,” pungkasnya. Jika kebijakan ini terus dipaksakan hanya demi mengejar angka serapan industri, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar keberlanjutan sebuah program studi, melainkan kualitas manusia Indonesia di masa depan. (*/M. Abd. Rachman. Rozzi-Januar Triwahyudi)
