Pemberdayaan ala Anvil Paron, dari Besi Karat Jadi Mengkilat, Berdikari Tak Harus Dimulai dengan Modal Besar dan Gedung Mewah
Di sebuah halaman rumah sederhana di Jalan Wijaya Kusuma Dusun Sekar Putih Desa Pendem Kota Batu, deru mesin tua dan aroma cat tipis menyeruak. Di sinilah, di bawah bendera Anvil Paron, tumpukan besi tua yang nyaris terlupakan kembali menemukan nyawanya. Itu karena sentuhan Anas Wiguna. MALANG POSCO MEDIA– Anas Wiguna kelahiran 1999. Ia lulusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Anas pula yang menjadi nakhoda di balik bengkel restorasi ini. Bersama rekannya, Dimas Ferdian Sukma, Anas membuktikan bahwa hobi yang ditekuni dengan konsisten bisa menjadi kran ekonomi yang menghidupi. Bahkan sekaligus wadah pemberdayaan bagi sesama anak muda. Perjalanan dan keberhasilan Anas tak terjadi semalam. Jauh sebelum ia memahami teori komunikasi di bangku kuliah, dia sudah lebih dulu ‘berkomunikasi’ dengan mesin-mesin vespa. Sejak duduk di bangku MTs pada medio 2014, Anas sudah hobi mengulik skuter ikonik tersebut. Ia bahkan bisa menghabiskan waktu di bengkel orang lain, menjadi tenaga freelance, hingga menyerap ilmu dari para senior. Selama empat hingga lima tahun, ia menempa diri dalam diam. “Baru sekitar tahun 2017 saya berani buka sendiri. Awalnya cuma ambil garapan teman-teman dekat. Setelah kepercayaan terbangun dan mulai konsisten buat konten di media sosial, klien luar mulai berdatangan,” cerita Anas mengenang masa rintisannya kepada Malang Posco Media. Restorasi di Anvil Paron bukanlah sekadar mengecat ulang. Ini adalah kerja seni yang menuntut kesabaran ekstra. Fokus utama mereka adalah Vespa, meski mobil Fiat dan motor tua lainnya juga kerap bertamu ke bengkel ini. Untuk satu unit Vespa, prosesnya bisa memakan waktu hingga tiga bulan. Mulai dari mengelas bodi yang keropos, pengecatan, turun mesin total, hingga perakitan. Tantangan terberat? Berburu spare part original untuk unit langka, seperti Vespa tahun 1950-an. “Kadang yang membuat lama itu proses detailing. Mencari stop lamp atau spidometer ori itu butuh ketelatenan. Apalagi kalau kliennya fanatik dengan barang original, kita harus pastikan unit kembali ke bentuk aslinya,” jelas kelahiran Batu, 5 Agustus 1999 ini. Harga yang dipatok pun cukup kompetitif. Untuk restorasi total Vespa dimulai dari angka Rp 3 juta, sementara untuk mobil kuno, biaya menyesuaikan kondisi dengan estimasi mulai dari Rp 8 juta. Hingga kini, sudah ratusan kendaraan yang berhasil mereka hidupkan kembali. Lebih dari sekadar bisnis, Anvil Paron kini menjadi kawah candradimuka bagi tujuh pemuda lainnya. Para pekerja di sini mayoritas berusia belasan hingga 30 tahun. Bagi Anas, bekerja dengan rekan sebaya membuat komunikasi jauh lebih cair dan hasil kerja lebih maksimal. Menariknya, Anas tidak takut tersaingi. Ia justru mendorong anak-anak muda yang belajar di bengkelnya untuk nantinya berani membuka usaha sendiri. “Saya ingin ini jadi sarana mereka menyalurkan hobi secara positif. Mereka yang sudah dapat ilmunya di sini, silakan kalau mau buka sendiri. Yang penting mereka bisa berkarya sesuai passion,” kata Anas. Kisah Anvil Paron adalah bukti nyata bahwa gelar akademik dan hobi mekanik bisa berjalan beriringan.Anas menunjukkan bahwa berdikari tidak harus dimulai dengan modal besar dan gedung mewah. Halaman rumah, ketekunan dan hobi sudah lebih dari cukup untuk memulai. Bagi anak muda di Kota Batu dan sekitarnya, Anas Wiguna adalah pengingat bagi calon-calon mekanik muda. Yakni jangan takut kotor karena oli, jika itu adalah jalan menuju kemandirian. Karena di tangan mereka yang kreatif, besi tua yang dianggap sampah bisa kembali bersinar dan memiliki nilai jual tinggi. (eri/van)
Dosen FH UMM Masuk dalam 100 Akademisi Terbaik Dunia Versi MeasuresHE
malanghub – Sholahuddin Al-Fatih, dosen dan peneliti FH UMM, berhasil dinobatkan sebagai salah satu dari 100 akademisi terbaik dunia dalam kategori Ilmu Sosial oleh measuresHE. Pemeringkatan global bergengsi ini tidak lagi menggunakan metrik berbasis volume tradisional, melainkan berfokus pada identifikasi Jangkar Intelektual, para peneliti yang karyanya menjadi fondasi penting bagi bidang akademis masing-masing. Penghargaan ini menegaskan peran Fatih dalam memacu diskursus yang bermakna dan membentuk masa depan riset ilmu sosial. Proses seleksi yang dilakukan oleh measuresHE dikenal karena metodologinya yang ketat dan canggih. Faktor-faktor utama penilaian meliputi; Research Gravitas, sebuah analisis jaringan yang mengidentifikasi pemimpin intelektual sejati, serta Olympic Mean, yang mengesampingkan pencapaian kebetulan (outliers) demi mengungkap kualitas riset yang konsisten dan berkelanjutan. Selain itu, pemeringkatan ini menerapkan Interaction Credit untuk memberi penghargaan pada kolaborasi substantif, guna memastikan bahwa apresiasi ini mencerminkan kontribusi individu yang nyata dan integritas akademik. Menanggapi pencapaian ini, Fatih menekankan pentingnya kualitas daripada kuantitas dalam dunia akademik modern. “Pengakuan ini memvalidasi upaya pengejaran riset yang menawarkan wawasan mendalam dan berdampak, bukan sekadar mengejar jumlah publikasi. Hanya ada 4 author dari Indonesia yang masuk dalam kategori ini di bidang Social Sciences, dan saya Alhamdulillah salah satunya.” ujarnya. Sebagai penulis dan peneliti, Fatih tetap berkomitmen untuk memajukan hukum, serta menjembatani celah antara kerangka teoretis dan solusi praktis di tingkat global. Pencapaian ini tentu menjadi modal berharga, baik bagi Fatih maupun institusi, untuk semakin melebarkan kiprahnya di tingkat global (saf/gemini)
Berkaca dari Kasus Amsal Sitepu, Ide adalah Komponen Penting dalam Industri Kreatif
Kompas.id – Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis bebas terhadap terdakwa kasus dugaan korupsi pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Amsal Christy Sitepu, Rabu (1/4/2026). Pelajaran penting dari kasus ini adalah pentingnya menganggap ide sebagai komponen penting dalam industri kreatif. Ketua majelis hakim Mohammad Yusafrihardi Girsang menyatakan, Amsal Sitepu tidak terbukti menggelembungkan anggaran pembuatan video profil, sebagaimana dituduhkan terhadap Direktur CV Promiseland itu. ”Menyatakan terdakwa Amsal Sitepu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan dakwaan subsider. Membebaskan terdakwa dari semua dakwaan penuntut umum,” kata Yusafrihardi, sebagaimana diberitakan Kompas.id.
Lewat CoE, UMM Dorong Mahasiswa Analisis Permasalahan Daerah Berbasis AI
Di tengah derasnya tren pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam berbagai sektor, mulai dari pemerintahan hingga perumusan kebijakan publik. Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menghadirkan inovasi pembelajaran berbasis data. Melalui kelas Center of Excellence (CoE) Data Governance Analyst, mahasiswa didorong memanfaatkan teknologi AI untuk menganalisis dokumen perencanaan pembangunan daerah secara kritis dan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang solutif. Pendekatan ini dinilai relevan dengan kebutuhan pemerintah yang kini semakin mengandalkan data dan analitik dalam pengambilan keputusan. Menurut Ali Roziqin, M.PA., yang juga Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM, pemanfaatan AI dalam kelas itersebut bukan sekadar mengikuti tren, tetapi menjadi kebutuhan untuk meningkatkan kualitas analisis kebijakan publik. “Kami ingin mahasiswa tidak hanya memahami teori kebijakan, tetapi juga mampu mengolah data secara kritis dan menerjemahkannya menjadi rekomendasi kebijakan yang solutif dan aplikatif bagi pemerintah daerah,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa kemampuan analisis berbasis data akan menjadi kompetensi penting bagi calon analis kebijakan di era digital. Dalam program tersebut, Mahasiswa diberikan proyek penyusunan Concept Note berbasis data dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di berbagai daerah di Indonesia. Secara khusus, mahasiswa difokuskan untuk menganalisis permasalahan serta mengidentifikasi isu-isu strategis yang dihadapi masing-masing daerah. Melalui proses ini, mahasiswa tidak hanya memahami dokumen perencanaan pembangunan, tetapi juga dilatih menghasilkan kajian yang tajam, kontekstual, dan berbasis data. Sebelum mengerjakan proyek, mahasiswa dibekali kemampuan menggunakan berbagai tools AI seperti ChatGPT, Claude, Scopus, Consensus, Scite, serta Napkin AI. Pemanfaatan tools tersebut membantu mahasiswa dalam mengolah data, mempercepat pencarian referensi ilmiah, hingga memperkuat dasar analisis kebijakan. Selain itu, penggunaan AI juga memungkinkan mahasiswa memvisualisasikan data agar lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Pendekatan ini membuat proses pembelajaran tidak lagi hanya berbasis teori, tetapi juga menekankan praktik analisis kebijakan berbasis bukti yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah. Penggunaan AI dalam pembelajaran ini tidak hanya mempermudah proses analisis, tetapi juga mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dalam membaca dinamika pembangunan daerah. Dengan dukungan data yang kuat, mahasiswa dapat menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih sistematis serta memiliki landasan akademik yang kredibel. Menurutnya, integrasi teknologi AI menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran kebijakan publik. “Pemanfaatan AI membantu mahasiswa mengolah data secara lebih komprehensif, tetapi yang terpenting adalah bagaimana mereka tetap berpikir kritis dan mampu merumuskan rekomendasi kebijakan yang berbasis kebutuhan daerah,” jelasnya. Melalui pendekatan ini, mahasiswa Ilmu Pemerintahan UMM diharapkan mampu menjadi analis kebijakan yang adaptif, kritis, dan responsif terhadap dinamika pembangunan daerah. Ke depan, inovasi pembelajaran berbasis AI tersebut diharapkan dapat memperkuat peran kampus dalam mencetak sumber daya manusia yang siap berkontribusi pada tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan berbasis data.(Rik/Faq) Penulis: Roudhotul Mufarikha | Editor: Faqih Ahmad Wafir Rahman
Krisis Energi Picu WFH Nasional, Pakar UMM Ingatkan Konflik Sosial Baru
Gelombang krisis energi global mulai menyeret Indonesia pada pilihan kebijakan yang tak mudah. Wacana penerapan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja sektor swasta kembali mencuat sebagai strategi penghematan bahan bakar. Namun, kebijakan ini justru memantik pertanyaan, apakah WFH benar-benar solusi efisien, atau hanya memindahkan beban energi dari kantor ke rumah sekaligus membuka celah ketimpangan baru? Pakar Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Prof. Dr. Vina Salviana Darvina Soedarwo, M.Si., menilai kebijakan WFH yang muncul di tengah tekanan energi saat ini berpotensi menjadi solusi simbolis jika tidak disertai paket kebijakan komprehensif. Menurutnya, tanpa langkah struktural seperti diversifikasi energi atau insentif bagi pekerja, WFH belum bisa disebut sebagai transformasi budaya kerja yang berkelanjutan. Dari perspektif sosiologis, alih fungsi rumah menjadi ruang kerja dinilai bukan lagi persoalan besar. Masyarakat telah memiliki pengalaman adaptasi sejak pandemi. Namun, risiko baru justru muncul pada praktik di lapangan yang berpotensi melenceng dari tujuan awal penghematan energi. “Yang sangat dikhawatirkan adalah mereka yang seharusnya WFH malah berubah menjadi WFA (Work From Anywhere). Ketika bekerja di kafe atau tempat publik lain, mereka tetap menggunakan kendaraan bermotor, sehingga tujuan menghemat konsumsi bahan bakar tidak tercapai,” tegas Vina, 4 April 2026. Ia menambahkan, pergeseran ruang kerja juga otomatis memindahkan beban konsumsi energi dari korporasi ke rumah tangga. Biaya listrik, internet, hingga kebutuhan pendukung kerja meningkat di tingkat keluarga. Karena itu, Vina menekankan pentingnya keadilan kebijakan antara negara, perusahaan, dan pekerja. “Pemerintah perlu merancang paket kebijakan utuh, misalnya mengombinasikan WFH dengan subsidi khusus bagi pekerja kelas bawah. Negara kita juga belum siap sepenuhnya beralih ke energi terbarukan secara massal,” jelasnya. Di sisi lain, WFH juga berpotensi memicu kecemburuan sosial. Pekerja lapangan tidak memiliki opsi bekerja dari rumah, sementara pelaku UMKM di sekitar perkantoran kehilangan konsumen harian. Jika tidak diantisipasi, kondisi ini dapat memperlebar jurang ketimpangan ekonomi. Vina menegaskan, pemerintah perlu menyusun pedoman profesi secara transparan serta mempertimbangkan ketimpangan infrastruktur digital antar daerah. Tanpa komunikasi yang jelas, kebijakan WFH berisiko memunculkan konflik horizontal di masyarakat. “WFH bisa menjadi solusi, tetapi tanpa desain kebijakan yang adil dan menyeluruh, ia justru berpotensi menciptakan masalah sosial baru,” pungkasnya.(ali/ faq) Penulis: Alban Hogantara | Editor: Faqih Ahmad Wafir Rahman
Kasus Dugaan Markup Videografer Buka Perdebatan, Dosen UMM Jelaskan Mengapa Brainstorming hingga Editing Punya Nilai Ekonomi
Isu dugaan markup anggaran videografer yang mencuat belakangan ini memantik perdebatan publik. Dalam kasus tersebut, jaksa dan auditor disebut menilai proses seperti cutting, editing, dubbing, hingga brainstorming konsep tidak memiliki nilai ekonomi sehingga tidak layak dibayar. Pandangan ini menuai perhatian karena dianggap mengabaikan proses kreatif yang justru menjadi fondasi utama lahirnya karya. Menanggapi hal itu, Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Novin Farid Setyo Wibowo, M.Si., menegaskan bahwa ide dan proses kreatif merupakan komponen penting yang memiliki nilai ekonomi tinggi dalam industri kreatif. Menurutnya, penilaian yang hanya melihat hasil teknis tanpa mempertimbangkan proses kreatif berpotensi menimbulkan kesalahpahaman terhadap cara kerja industri kreatif. Ia menekankan bahwa sebelum kamera dinyalakan, terdapat tahapan panjang yang melibatkan riset, pengembangan konsep, hingga penyusunan strategi komunikasi yang membutuhkan keahlian khusus. “Dalam dunia kreatif, justru ide itu yang paling mahal. Karena ide adalah roh dari sebuah karya. Kreativitas selalu dimulai dari gagasan yang mampu mengubah sesuatu yang biasa menjadi luar biasa,” ujarnya. Novin menjelaskan bahwa proses produksi karya kreatif dimulai dari tahap development. Pada fase ini, kreator melakukan riset untuk memahami kebutuhan klien, karakter audiens, serta tujuan komunikasi. Dari riset tersebut kemudian lahir konsep, ide cerita, hingga naskah yang menjadi dasar keseluruhan produksi. Menurutnya, tahap pengembangan ide menjadi proses paling menantang sekaligus paling menentukan kualitas karya. “Sering kali orang hanya melihat kamera dan hasil akhirnya. Padahal sebelum itu ada proses panjang yang tidak terlihat, mulai dari riset, diskusi konsep, sampai penyusunan strategi komunikasi. Semua itu membutuhkan waktu, keahlian, dan pengalaman,” jelasnya. Setelah itu, proses berlanjut ke tahap pre-production, production, hingga post-production. Pada tahap pra-produksi, tim kreatif menyusun kebutuhan teknis seperti pembentukan kru, penyusunan anggaran, pencarian lokasi, dan perizinan. Tahap produksi berfokus pada pengambilan gambar sesuai konsep. Sementara pada pasca-produksi dilakukan editing visual, pencampuran audio, hingga penambahan narasi untuk memperkuat pesan karya. Ia menilai, seluruh rangkaian tersebut menunjukkan bahwa industri kreatif tidak hanya bergantung pada peralatan, tetapi juga pada kemampuan sumber daya manusia. Editor, penulis naskah, animator, hingga pengisi suara memiliki peran penting dalam membangun kualitas karya. “Jika proses kreatif dianggap tidak memiliki nilai ekonomi, maka yang dirugikan bukan hanya pekerja kreatif, tetapi juga kualitas karya itu sendiri. Industri kreatif bisa kehilangan ruang untuk berkembang karena ide tidak lagi dihargai. Padahal, ekonomi kreatif justru tumbuh dari kekuatan gagasan,” tegasnya. Lebih lanjut, Novin menekankan pentingnya penghargaan terhadap nilai ekonomi ide. Jika proses kreatif tidak dihargai secara layak, hal tersebut berpotensi mencederai pekerja kreatif. Ia juga mendorong pembentukan asosiasi profesi sebagai ruang advokasi dan perlindungan bagi pelaku industri kreatif, sekaligus meningkatkan literasi publik mengenai nilai ekonomi dari kreativitas. Ia pun berharap pemerintah dan berbagai pihak dapat terus mendorong penguatan ekosistem industri kreatif melalui kebijakan yang mendukung kolaborasi, perlindungan profesi, serta peningkatan literasi masyarakat terhadap nilai ekonomi dari kreativitas. Dengan demikian, industri kreatif tidak hanya berkembang sebagai ruang ekspresi, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional.(Rik/ Faq) Penulis: Roudhotul Mufarikha | Editor: Faqih Ahmad Wafir Rahman
Tren Penyakit Kronis Meningkat, FIKES UMM Luncurkan Matahari Home Care untuk Perawatan Jangka Panjang di Rumah
Tidak semua pasien mampu datang ke rumah sakit. Keterbatasan mobilitas, kondisi penyakit, hingga faktor ekonomi kerap menjadi penghalang masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang layak. Menjawab persoalan tersebut, Matahari Homecare hadir sebagai layanan kesehatan berbasis kunjungan rumah yang membawa perawatan langsung ke tempat tinggal pasien. Matahari Homecare merupakan layanan perawatan kesehatan di rumah yang dirancang untuk meningkatkan, mempertahankan, maupun memulihkan kondisi kesehatan pasien sekaligus mendorong kemandirian mereka di lingkungan tempat tinggalnya. Layanan ini menjadi bagian dari pendekatan kesehatan yang komprehensif, khususnya bagi individu maupun keluarga yang membutuhkan perawatan jangka panjang tanpa harus meninggalkan rumah. Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES) dan Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Sinergi lintas fakultas tersebut menghadirkan layanan kesehatan berbasis keilmuan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Tak hanya itu, Matahari Homecare juga menggandeng Rumah Zakat untuk memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat dengan keterbatasan ekonomi. Kerja sama ini memungkinkan pasien kurang mampu tetap memperoleh layanan kesehatan yang layak tanpa terbebani biaya besar. Salah satu layanan unggulan dalam program ini adalah fisioterapi bagi pasien yang membutuhkan rehabilitasi fisik, seperti pasien pascastroke, gangguan mobilitas, maupun kondisi lain yang memerlukan terapi berkelanjutan. Pelayanan dilakukan langsung di rumah pasien sehingga proses rehabilitasi dapat berlangsung lebih nyaman, konsisten, dan efektif. PIC Matahari Homecare, Rakhmad Rosadi, SST.Ft., Ftr., M.Sc.PT., Ph.D.(PT), menjelaskan bahwa program ini hadir sebagai komitmen untuk memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat. “Melalui Matahari Homecare, kami berupaya mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat. Tidak semua pasien memiliki kemampuan untuk datang langsung ke fasilitas kesehatan, baik karena keterbatasan mobilitas, kondisi penyakit, maupun faktor ekonomi. Dengan pelayanan di rumah, pasien tetap bisa mendapatkan layanan kesehatan secara optimal,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa kerja sama dengan Rumah Zakat menjadi langkah strategis untuk memperluas jangkauan pelayanan. “Kolaborasi ini memungkinkan kami memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat yang kurang mampu. Matahari Homecare tidak hanya bergerak dalam layanan kesehatan, tetapi juga membawa misi kemanusiaan agar masyarakat mendapatkan perawatan yang layak,” tambahnya. Melalui pendekatan layanan kesehatan berbasis rumah yang humanis dan komprehensif, Matahari Homecare diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan akses kesehatan yang lebih mudah dijangkau. Program ini sekaligus menegaskan bahwa pelayanan kesehatan tidak hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga pada nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial.(faq) Penulis: Faqih Ahmad Wafir Rahman
Menjadikan Diskursus Geopolitik Bermakna: Dari Tontonan Menjadi Tekanan
Fauzia G. Cempaka TimurAnalis Senior Indo-Pacific Strategic Intelligence Dion Maulana PrasetyaDosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang RCTI PLUS – SEJAK eskalasi konflik di Asia Barat mengisi layar gawai jutaan orang Indonesia, diskursus geopolitik di media sosial mengalami lonjakan yang luar biasa. Tagar-tagar tentang operasi militer Israel dengan Amerika Serikat, solidaritas terhadap Iran, dan respons komunitas internasional meledak di berbagai platform. Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan tradisi panjang solidaritas terhadap negara muslim, menjadi salah satu bangsa yang paling vokal di ruang siber. Antusiasme ini, pada satu sisi, mencerminkan kepedulian publik yang hidup. Namun di sisi lain, ia juga membuka pintu bagi sebuah persoalan yang lebih serius. Baca Juga: Gempa Hari Ini Guncang Blitar Jatim, Cek Magnitudonya Persoalan sesungguhnya bukan semata bahwa masyarakat kini dipenuhi oleh pakar tanpa latar belakang yang memadai. Persoalan yang lebih berbahaya adalah bahwa kebisingan yang mereka ciptakan berpotensi mengalihkan publik dari apa yang sebenarnya paling penting: mendorong pemerintah Indonesia untuk mengambil posisi yang tegas, terukur, dan konsisten di panggung internasional. Publik yang terlarut dalam perdebatan viral, siapa yang paling berjasa dalam fenomena geopolitik dan geoekonomi atau siapa yang paling heroik mengecam agresi, adalah publik yang energinya tersedot ke dalam arena tontonan, bukan arena tekanan. Padahal dalam sistem demokrasi, kekuatan terbesar masyarakat sipil terletak pada kemampuannya menjadi pressure group yang efektif: mendorong kebijakan luar negeri, mempertanyakan sikap diplomatik, dan menuntut akuntabilitas dari para pengambil keputusan. Ketika diskursus terdegradasi menjadi kompetisi siapa yang paling lantang, fungsi pengawasan demokratis itu perlahan melemah.Maka pertanyaannya menjadi sangat konkret: bagaimana seharusnya para pakar yang terdiri dari akademisi, analis strategis, praktisi kebijakan dapat berkontribusi di media agar diskursus geopolitik Indonesia bermakna, bukan sekadar kebisingan? Baca Juga: Suku Bunga Tinggi, Stabilitas Terjaga tapi Ekonomi Tertahan Tom Nichols dalam The Death of Expertise (2017) mendiagnosis sebuah paradoks modernitas: semakin mudah informasi diakses, semakin banyak orang merasa tidak perlu lagi mendengarkan mereka yang telah menghabiskan puluhan tahun mempelajari suatu bidang. Menurutnya, internet tidak menciptakan pengetahuan justru menciptakan ilusi pengetahuan. Seseorang yang membaca sepuluh artikel dalam semalam merasa setara dengan seorang analis yang menghabiskan satu dekade di bidang keilmuannya. Namun di Indonesia, fenomena ini memiliki lapisan yang lebih kompleks. Ketidakpercayaan publik terhadap kepakaran tidak semata lahir dari arogansi epistemik. Ia juga lahir dari sejarah: otoritas pengetahuan pernah digunakan untuk membungkam, bukan mencerdaskan; para akademisi pernah, dan masih, cenderung tampil sebagai partisan kubu ketimbang pembawa analisis. Ketika pakar berbicara seperti aktor politik, publik wajar kehilangan orientasi tentang siapa yang harus dipercaya. Nichols benar bahwa kritik tanpa pengetahuan hanya melahirkan kebisingan. Tetapi ia juga mengakui bahwa para pakar sendiri turut berkontribusi pada erosi wibawa keilmuan, karena gagal hadir di ruang publik dengan bahasa yang bisa dipahami dan sikap yang bisa dipercaya. Baca Juga: Innalillahi, Ketua KPAI sekaligus Ketum PP Fatayat NU Margaret Aliyatul Maimunah Wafat Lebih jauh dalam kajian perang asimetris, apa yang terjadi di ruang digital Indonesia bukan sekadar dinamika komunikasi biasa, ia adalah medan perang informasi yang nyata. Dalam konflik kontemporer, salah satu strategi paling efektif adalah membanjiri ruang informasi dengan narasi yang saling bertentangan, sehingga publik kehilangan kemampuan untuk membedakan fakta dari opini, analisis dari propaganda. Tujuannya bukan meyakinkan audiens pada satu posisi tertentu, melainkan menciptakan kelelahan epistemik: publik yang terlalu lelah untuk berpikir jernih akhirnya berhenti peduli, atau, lebih berbahaya, mudah digiring ke mana saja. Baca Juga: Kapolri Tunjuk Brigjen Totok Suharyanto Jadi Kakortas Tipidkor Bagi Indonesia, taruhannya bukan kecil. Sebagai negara yang secara konstitusional menganut politik luar negeri bebas aktif, posisi Indonesia terhadap konflik Asia Barat memiliki bobot diplomatik yang signifikan. Ketika diskursus publik dikuasai oleh kebisingan yang tidak terstruktur, kemampuan masyarakat sipil untuk menghasilkan tekanan kebijakan yang koheren melemah. Pemerintah pun kehilangan sinyal yang jelas tentang apa yang sesungguhnya dikehendaki rakyatnya, dan dalam kekosongan itu, kepentingan lain yang lebih terorganisir bisa masuk mengisi ruang.Jawaban atas persoalan ini bukan menutup ruang bagi suara-suara alternatif atau pakar-pakar baru. Sejarah Indonesia sudah cukup mengajarkan betapa berbahayanya ketika satu suara, sekali pun berlabel ilmiah, mendominasi dan mematikan yang lain. Skeptisisme publik, dalam banyak hal, adalah respons yang sah terhadap kepakaran yang eksklusif, tidak transparan, atau tampak bekerja untuk kepentingan tertentu. Yang diperlukan adalah diferensiasi, bukan eliminasi. Para pakar harus hadir di media sosial maupun media konvensional, bukan untuk menggurui, melainkan untuk menyediakan jangkar analitik melalui penjelasan konteks sejarah, mengklarifikasi distorsi fakta, analisis implikasi kebijakan, dan secara eksplisit mengakui batas pengetahuan mereka sendiri. Kerendahan hati intelektual bukan kelemahan, justru ia adalah prasyarat kepercayaan. Media, di pihaknya, perlu konsisten membedakan antara opini, analisis, dan kesaksian, serta memberi ruang bagi perbedaan perspektif tanpa menyamakan semua suara sebagai setara bobot. Baca Juga: Timur Tengah Memanas, Kemenhaj Pantau 58.873 Jemaah Umrah Indonesia Publik pun memiliki peran. Berpikir kritis bukan berarti menolak semua yang mapan namun ia berarti memahami mengapa sesuatu dianggap mapan, dan bertanya dengan bekal, bukan sekadar bertanya untuk menang debat. Dalam isu geopolitik yang menyangkut nyawa dan kedaulatan bangsa lain, bertanya dengan sungguh-sungguh adalah bentuk solidaritas yang lebih bermakna daripada sekadar ikut berteriak. Terlebih mengetahui bahwa isu tersebut sangat potensial untuk berpengaruh pada bangsanya. Pada akhirnya, yang dibutuhkan bukan pilihan antara kepakaran dan kebebasan berbicara. Yang dibutuhkan adalah ruang publik yang cukup dewasa untuk membedakan keduanya, dan cukup serius untuk menggunakannya demi tekanan kebijakan yang nyata dan berpengaruh bagi kemaslahatan publik, bukan sekadar keramaian yang berlalu bersama tren.
Dosen UMM Soroti Fenomena Quiet Ambition, ASN Kini Tak Lagi Berambisi Kejar Jabatan
Fenomena “quiet ambition” di kalangan Aparatur Sipil Negara (Ilustrasi AI) KLIKMU.CO – Fenomena “quiet ambition” di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) kini menjadi sorotan. Jabatan struktural yang dulu dianggap puncak karier kini dihindari sebagian pegawai. Alih-alih berlomba naik posisi, banyak ASN memilih tetap berada di zona aman, menekankan stabilitas daripada ambisi jabatan. Isu ini muncul setelah Wali Kota Batu menyinggungnya dalam apel pagi di Balai Kota Among Tani, Senin (30/3/2026). Menanggapi hal tersebut, Kaprodi Ilmu Pemerintahan UMM Ali Roziqin MPA menilai fenomena ini tidak tiba-tiba, melainkan dipengaruhi pergeseran cara pandang ASN terhadap jabatan struktural yang kini dianggap lebih berisiko daripada prestisius. Menurutnya, ASN generasi X dan Y cenderung menghindari jabatan strategis karena meningkatnya beban tanggung jawab serta risiko pekerjaan. “Fenomena ini muncul karena mentalitas ASN generasi X dan Y yang menganggap jabatan struktural akan menambah tanggung jawab dan risiko pekerjaan. Banyak yang lebih memilih pola kerja slow working,” ujarnya. Perubahan orientasi kerja juga memengaruhi pilihan karier ASN. Generasi saat ini lebih menekankan keseimbangan hidup dan pekerjaan. Ketika posisi struktural identik dengan tekanan tinggi, pengawasan ketat, serta potensi konsekuensi hukum, jalur karier fungsional menjadi lebih menarik karena stabil dan minim konflik. Ali juga menyoroti lemahnya perlindungan hukum bagi pejabat struktural serta dinamika politik birokrasi yang belum sehat. “Pejabat yang kuat secara politik cenderung mengorbankan bawahannya ketika ada kasus pelanggaran hukum. Ini yang membuat posisi struktural semakin menakutkan,” ujarnya, Selasa (31/3/2026). Selain itu, praktik penunjukan pejabat yang masih dipengaruhi kedekatan atau “lingkaran tertentu” menimbulkan persepsi bahwa kompetensi bukan faktor utama. “Kalau mau dipilih sebagai pejabat, harus ikut berpolitik meski ASN tidak boleh berpolitik, tapi faktanya begitu,” tambahnya. Ali menegaskan bahwa solusi dari fenomena ini adalah penerapan talent management yang transparan, berbasis merit, dan penguatan kompetensi ASN sejak awal. Dengan sistem yang adil dan perlindungan hukum yang jelas, jabatan struktural diharapkan kembali dipandang sebagai ruang pengabdian sekaligus prestasi, bukan sekadar posisi penuh risiko. Fenomena “quiet ambition” menjadi sinyal penting bagi reformasi birokrasi. Jika jabatan struktural terus dipersepsikan sebagai beban penuh risiko, ASN yang bersedia memimpin akan semakin sedikit. Kondisi ini berpotensi menghambat regenerasi dan kualitas tata kelola pemerintahan. “Pembenahan sistem karier yang transparan, adil, dan memberikan perlindungan hukum menjadi kunci agar ambisi ASN kembali tumbuh sehat, mendorong birokrasi profesional dan berintegritas,” paparnya. (Faqih/AS)
100 Universitas Terbaik di Indonesia Versi EduRank 2026, Kampus Incaranmu Nomor Berapa?
Medcom – Jakarta: EduRank kembali merilis daftar 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Pemeringkatan terbaru tahun 2026 mencakup penilaian terhadap 562 universitas di seluruh Tanah Air. Hasilnya, bukan hanya kampus-kampus besar yang sudah familiar di telinga masyarakat yang masuk daftar. Sebelum membahas lebih jauh daftarnya, yuk kenalan dulu dengan EduRank. EduRank merupakan lembaga pemeringkat universitas independen berbasis metrik yang mengevaluasi 14.131 perguruan tinggi dari 183 negara di seluruh dunia. Lembaga ini memanfaatkan basis data makalah ilmiah terbesar di dunia yang memuat lebih dari 119 juta publikasi ilmiah dan lebih dari 3,1 miliar kutipan untuk menentukan peringkat universitas di 246 bidang penelitian. Pemeringkatan dilakukan dengan berbagai indikator. “Pemeringkatan oleh EduRank berdasarkan hasil penelitian, keunggulan non-akademik, dan pengaruh dari alumni,” dikutip dari laman edurank.org, Selasa, 31 Maret 2026. Lebih rinci, skor akhir EduRank terdiri dari tiga komponen utama. Pertama, performa riset dengan bobot 45 persen, yang diukur menggunakan database OpenAlex untuk menelusuri publikasi ilmiah dan jaringan kutipan antar publikasi tersebut. Kedua, keunggulan non-akademik dengan bobot 45 persen, yang dinilai dari tautan eksternal yang mengarah ke situs universitas menggunakan data dari Ahrefs. Ketiga, skor alumni dengan bobot 10 persen, yang mencerminkan jumlah gabungan tampilan halaman tokoh-tokoh yang berafiliasi dengan universitas tersebut di seluruh versi bahasa Wikipedia. Nah, setelah tahu bagaimana EduRank bekerja, kini saatnya melihat siapa saja yang masuk dalam jajaran 100 universitas terbaik di Indonesia versi EduRank 2026. Melansir dari laman edurank.org, berikut daftarnya: 100 universitas terbaik di Indonesia versi EduRank 2026 Universitas Indonesia Universitas Gadjah Mada Institut Teknologi Bandung Universitas Diponegoro Institut Pertanian Bogor Universitas Airlangga Universitas Padjadjaran Universitas Brawijaya Universitas Sebelas Maret Universitas Hasanuddin Universitas Pendidikan Indonesia Institut Teknologi Sepuluh Nopember Universitas Andalas Universitas Udayana Binus University Universitas Negeri Padang Telkom University Universitas Sumatera Utara Universitas Negeri Yogyakarta Universitas Negeri Malang Universitas Negeri Semarang Universitas Lampung Universitas Sriwijaya Universitas Negeri Surabaya Swiss German University Universitas Mataram Universitas Islam Indonesia Universitas Lambung Mangkurat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Universitas Negeri Makassar Universitas Syiah Kuala Universitas Bengkulu Universitas Jenderal Soedirman Universitas Riau Universitas Tadulako UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Universitas Sam Ratulangi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Universitas Jambi Universitas Ahmad Dahlan Universitas Negeri Medan Universitas Halu Oleo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Universitas Tanjungpura Universitas Mulawarman Universitas Trisakti Universitas Pelita Harapan Universitas Kristen Petra Universitas Kristen Indonesia Universitas Tarumanagara Universitas Kristen Satya Wacana Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta Universitas Mercu Buana Universitas Surabaya Universitas Sanata Dharma Universitas Katolik Parahyangan Universitas Palangka Raya Universitas Kristen Maranatha President University Universitas Islam Riau Universitas Pakuan Universitas Esa Unggul Universitas Nusa Cendana Universitas Nasional Universitas Katolik Soegijapranata Universitas Kristen Duta Wacana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara UIN Sultan Syarif Kasim Riau Universitas Gunadarma Universitas Bakrie Universitas Merdeka Malang Universitas Muhammadiyah Malang Universitas HKBP Nommensen Universitas AMIKOM Yogyakarta Universitas Negeri Papua Universitas YARSI Universitas Wijaya Putra Universitas Bangka Belitung Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Universitas Putra Indonesia YPTK Padang Universitas Widya Gama Malang Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Universitas Hang Tuah Surabaya Universitas Persada Indonesia YAI Universitas Krisnadwipayana Universitas Abdurachman Saleh Universitas Musamus Merauke Universitas Veteran Bangun Nusantara Universitas Respati Yogyakarta Universitas Surya UIN Sunan Gunung Djati Bandung Universitas Jember Universitas Negeri Jakarta UIN Alauddin Makassar Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Universitas Islam Sultan Agung Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Universitas Muhammadiyah Jakarta Universitas Muhammadiyah Surakarta Universitas Medan Area Itulah 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia versi EduRank 2026. Adakah kampus Sobat Medcom dalam daftar ini?
