Rekonstruksi Niat di Bulan Suci, Pesan Rektor UMM untuk Bangun Peradaban Lebih Baik
Bulan suci Ramadan menjadi momentum penting untuk membangun ulang arah dan ketulusan hidup. Bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, Ramadan adalah waktu terbaik untuk melakukan “rekonstruksi niat” agar setiap langkah dan pekerjaan memiliki makna yang lebih dalam. Pesan reflektif ini disampaikan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Prof. Dr. Nazaruddin Malik, M.Si., dalam kajian Ramadan di Masjid A.R. Fachruddin UMM, Kamis (19/2/2026). Kajian di Masjid A.R. Fachruddin ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Ramadan UMM yang bertujuan memperkuat spiritualitas sekaligus etos kerja civitas akademika, menjadikan bulan suci sebagai momentum membangun integritas, keikhlasan, dan kemajuan bersama. Dalam ceramah yang bertepatan dengan hari kedua Ramadan 1447 H tersebut, ia mengawali dengan mengajak jamaah untuk bersyukur karena masih diberi kesempatan bertemu bulan suci yang penuh dengan nilai keikhlasan. Nazar sapaan akrabnya menegaskan bahwa niat bukan sesuatu yang statis, melainkan dinamis dan harus terus diperbaiki. Menurutnya, ibadah puasa, zakat, dan infak merupakan sarana penting untuk membangun kekuatan ikhlas dalam diri manusia. Ia juga menjelaskan bahwa niat yang baik akan memberikan dampak nyata, tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga bagi lingkungan sekitar. “Niat itu bukan sesuatu yang statis, tetapi sesuatu yang dinamis. Harapan terdalam kita sebagai manusia adalah bagaimana niat itu terus menuju niat yang paling baik. Niat itu harus terus menuju arah yang paling baik, sehingga jika dipraktikkan dalam ibadah, dampaknya dapat dirasakan oleh lingkungan sekitar kita,” jelasnya. Dalam kesempatan tersebut, ia juga memperkenalkan konsep empty motive, yakni kondisi ketika seseorang tetap memiliki tujuan, tetapi hatinya kosong dari pamrih untuk dipuji atau memperoleh imbalan dari manusia. Menurutnya, kemurnian niat inilah yang akan memperkuat kualitas amal dan profesionalitas seseorang. Lebih jauh, ia mencontohkan bagaimana bangsa-bangsa seperti Jepang, Korea, dan China mampu mencapai kemajuan besar melalui perubahan pola pikir dan budaya. Ia menilai, kemajuan tersebut berawal dari kesadaran kolektif untuk terus memperbaiki diri dan bergerak menuju tahap yang lebih baik. Dalam konteks institusi, ia menekankan bahwa keikhlasan merupakan fondasi penting bagi kemajuan bersama. Ia mengajak seluruh civitas akademika UMM, baik dosen maupun tenaga kependidikan, untuk melepaskan ego sektoral dan individual demi kemajuan institusi. “Kemajuan tertinggi adalah ketika kita melepaskan ego. Tidak perlu ada yang tahu siapa yang paling berkontribusi, yang penting institusi kita melahirkan yang terbaik melalui semangat gotong royong atau berjamaah,” tegasnya. Menutup kajian, Nazar mengutip Surah Al-Bayyinah ayat 5 sebagai pengingat pentingnya memurnikan ketaatan kepada Allah. Ia berharap nilai keikhlasan dapat menjadi pengawas diri dalam setiap tindakan, sehingga setiap pekerjaan profesional memiliki nilai ibadah dan memberi dampak positif bagi lingkungan.(*nab/faq) Penulis: Nabila Makarim Nur Zaky | Editor: Faqih Ahmad Wafir Rahman
UMKM Desa Masih Gaptek, KKN UMM Hadir Bawa Solusi Digital Marketing
Di tengah derasnya arus digitalisasi ekonomi yang menuntut pelaku usaha kecil beradaptasi cepat, UMKM desa masih kerap tertinggal dalam akses pasar dan penguasaan teknologi. Menjawab isu tersebut, Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong kemandirian ekonomi desa lewat program pelatihan penjualan produk UMKM berbasis digital. Tidak sekadar menghadirkan sosialisasi digital marketing, mereka juga merancang skema pendampingan jangka panjang hingga menggagas pembentukan Klinik UMKM sebagai ruang konsultasi terbuka bagi warga di Desa Beji, Kota Batu. Program ini berangkat dari kuatnya potensi lokal. Desa Beji dikenal memiliki beragam produk unggulan berbasis olahan tempe, mulai dari tempe mentah, abon tempe, keripik tempe, hingga batik tempe. Selain itu, terdapat pula produk jamu, mie tempe, dan susu kedelai yang menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Namun, sebagian besar pelaku usaha masih memasarkan produk secara konvensional dan terbatas pada jaringan pribadi. Ketua Tim KKN Desa Beji, Muhammad Fachri, mahasiswa Program Studi Kesejahteraan Sosial angkatan 2023, menegaskan bahwa penguatan digital branding menjadi fokus utama program karena dinilai mampu membuka akses pasar lebih luas. “Potensi UMKM di Desa Beji sebenarnya besar, tetapi pemasarannya masih terbatas. Karena itu kami fokus membangun fondasi dasarnya, mulai dari branding hingga pendampingan penggunaan media sosial,” ujarnya, 17 Februari lalu. Program kerja diawali melalui sosialisasi digital marketing yang melibatkan belasan pelaku UMKM. Instagram diperkenalkan sebagai media promosi yang mudah diakses dan memiliki jangkauan pasar luas. Namun sebelum optimalisasi platform, mahasiswa lebih dulu mendampingi warga dalam penguatan visual melalui pelatihan foto produk. Pelatihan tersebut mencakup teknik pengambilan gambar, pencahayaan sederhana, hingga pembuatan konten video promosi. Warga diajak memahami bahwa tampilan visual menjadi kunci membangun kepercayaan konsumen di ruang digital. Pendampingan dilakukan bertahap, mulai dari diskusi kelompok hingga kunjungan langsung ke lokasi usaha. Hingga kini, enam UMKM aktif terlibat, di antaranya produsen batik tempe, keripik tempe, tempe mentah, mie tempe, dan susu kedelai. Meski program masih berjalan, perubahan mulai terlihat dari meningkatnya antusiasme serta kesadaran pelaku usaha untuk membangun branding yang lebih profesional. Sebagai langkah keberlanjutan, mahasiswa menggagas pembentukan Klinik UMKM Desa Beji. Klinik ini dirancang sebagai ruang konsultasi pemasaran, branding, hingga pengembangan usaha yang dapat diakses warga meski masa KKN telah berakhir. “Harapan kami, UMKM Desa Beji bisa naik kelas—baik dari sisi promosi, kualitas, maupun branding. Klinik ini kami rancang agar pendampingan tetap berjalan setelah KKN selesai,” tambah Fachri. Dosen Pembimbing Lapang, Moch Fuad Nasvian, M.I.Kom., menilai pelatihan marketing online merupakan kebutuhan mendasar, terutama dalam membangun pola pikir adaptif pelaku UMKM terhadap perkembangan zaman. “Teknis digital marketing bisa dipelajari dari internet atau YouTube, tetapi membangun mindset adaptif butuh pendampingan. Alhamdulillah, teman-teman KKN berhasil memulai tahapan awalnya tahun ini,” ungkapnya. Ia juga berharap inisiatif tersebut dapat dikembangkan lebih sistematis oleh universitas, baik melalui desa binaan maupun layanan berbasis kampus. Melalui program ini, mahasiswa KKN menegaskan perannya sebagai agen transformasi sosial. Tidak sekadar menjalankan kewajiban akademik, tetapi menghadirkan solusi berorientasi keberlanjutan. Pelatihan penjualan online dan rintisan Klinik UMKM menjadi langkah konkret mendorong UMKM Desa Beji lebih adaptif, kompetitif, dan siap menghadapi tantangan ekonomi digital.(rik/faq) Penulis: Roudhotul Mufarikha | Editor: Faqih Ahmad Wafir Rahman
Kenalkan Sosiopolitika Linguistik, Pakar UMM Buka Perspektif Baru Diplomasi Bahasa
Pendekatan baru dalam kajian diplomasi bahasa melalui konsep sosiopolitika linguistik menjadi fondasi riset yang dikembangkan Dr. Faizin, M.Pd., dosen Bahasa dan Sastra Indonesia Modern Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), dalam merumuskan ulang strategi internasionalisasi bahasa Indonesia. Kajian ini memadukan sosiologi politik, linguistik, dan kebijakan luar negeri dengan menempatkan bahasa bukan sekadar alat komunikasi, melainkan objek diplomasi bernilai strategis. Gagasan tersebut lahir dari kegelisahan akademik atas lemahnya posisi bahasa dalam praktik diplomasi Indonesia yang dinilai masih parsial dan belum terintegrasi dalam kerangka kebijakan negara. Riset ini berawal dari program penelitian Kementerian Dikti Saintek yang diraih melalui seleksi nasional dengan fokus reformulasi diplomasi bahasa di kawasan ASEAN. Penelitian kemudian diperluas ke sejumlah negara Eropa untuk penguatan konseptual sekaligus melengkapi pengajuan paten sosial-humaniora yang kini sedang diproses. Tim penelitian diketuai Dr. Faizin, M.Pd., dengan anggota Dr. M. Isnaini, S.Pd., M.Pd., dan Arif Budi Wurianto, M.Si., yang bersama-sama menyusun formulasi baru diplomasi kebahasaan secara komprehensif. Faizin, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa bahasa tidak cukup ditempatkan sebagai penunjang diplomasi, tetapi harus menjadi objek diplomasi itu sendiri. “Bahasa tidak cukup ditempatkan sebagai penunjang diplomasi, tetapi harus menjadi objek diplomasi itu sendiri. Selama ini internasionalisasi bahasa sering hanya dikaji dari sisi pembelajaran dan promosi, padahal tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik luar negeri suatu negara,” ujarnya.15 Februari lalu pada Tim Humas UMM. Ia menambahkan bahwa pendekatan sosiopolitika linguistik hadir untuk menjembatani kekosongan tersebut dengan menempatkan bahasa sebagai bagian dari strategi kebijakan internasional. Dalam risetnya, tim menganalisis laporan kinerja Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia serta kontrak kerja para duta besar. Hasilnya menunjukkan diplomasi kebahasaan belum secara eksplisit masuk sebagai program strategis dalam laporan resmi kementerian terkait. Hal ini menandakan bahwa upaya internasionalisasi bahasa masih berjalan tanpa kerangka konstitusional kuat dan arah terukur. Menurut Faizin, ketiadaan posisi strategis tersebut membuat banyak aktivitas kebahasaan di luar negeri cenderung berhenti pada level promosi. “Dalam laporan capaian kementerian, diplomasi bahasa belum menjadi program prioritas yang tersurat. Akibatnya, banyak aktivitas kebahasaan di luar negeri hanya menjadi promosi, bukan diplomasi yang memiliki kekuatan antarnegara,” jelasnya.Ia menegaskan bahwa diplomasi menuntut keterlibatan resmi negara agar berdampak lebih luas secara politik, ekonomi, dan sosial. Penelitian lapangan dilakukan di Vietnam, Filipina, dan Thailand dengan mengamati praktik penyebaran bahasa melalui kerja sama universitas, lembaga pemerintah, dan aktivitas diaspora. Kajian juga diperluas ke Eropa, termasuk Belanda, melalui dokumentasi serta wawancara untuk melihat penerimaan dan promosi bahasa Indonesia. Data tersebut menjadi dasar penyusunan formulasi diplomasi kebahasaan yang lebih sistematis. Ia menemukan respons masyarakat luar negeri cukup beragam. “Banyak yang telah melakukan promosi bahasa Indonesia, tetapi belum semuanya berada dalam kerangka diplomasi negara. Ketika tidak berada dalam payung kebijakan resmi, posisinya menjadi lemah dan tidak memiliki daya tawar strategis,” katanya. Faizin juga mencontohkan keberhasilan negara lain memanfaatkan bahasa sebagai kekuatan lunak, seperti Korea Selatan melalui ekspansi budaya populer. Bahasa menjadi pintu masuk pengaruh budaya, ekonomi, hingga teknologi yang memperkuat posisi global negara tersebut. Ke depan, tim peneliti menargetkan dua luaran utama: kajian ilmiah baru dan formulasi diplomasi kebahasaan yang dapat dijadikan landasan kebijakan nasional. “Kami menargetkan lahirnya formulasi diplomasi kebahasaan yang bisa menjadi rujukan kebijakan nasional, sekaligus memperkuat posisi bahasa Indonesia di tingkat global,” ungkapnya. Ia berharap Badan Bahasa, balai bahasa daerah, dan Kementerian Luar Negeri dapat bersinergi mengoptimalkan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Menurutnya, tanpa strategi, target, dan evaluasi yang jelas, potensi besar bahasa Indonesia tidak akan berkembang menjadi kekuatan strategis negara, padahal bahasa dapat menjadi instrumen utama diplomasi untuk memperkuat kerja sama internasional dan kesejahteraan masyarakat.(vin/faq) Penulis: Vivin Dwi Oktavia | Editor: Faqih Ahmad Wafir Rahman
Beda dengan Pemerintah? Ini Penjelasan Ilmiah Pakar Ilmu Falak UMM soal 1 Ramadan 1447 H
Penetapan 1 Ramadan 1447 Hijriah pada Rabu, 18 Februari 2026 oleh Muhammadiyah kembali memunculkan diskusi di tengah masyarakat. Perbedaan potensi awal puasa dengan keputusan pemerintah menjadi perbincangan hangat, terutama di media sosial. Menanggapi hal tersebut, Pakar Ilmu Falak Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Drs. M. Sarif, M.Ag., memberikan penjelasan komprehensif dari sisi astronomi dan fikih. “Perbedaan penetapan awal Ramadan adalah bagian dari dinamika ijtihad umat Islam. Ini bukan soal siapa yang benar atau salah, tetapi tentang metodologi yang digunakan,” ujarnya 17 Februari lalu pada Tim Humas UMM. Ia menjelaskan, Muhammadiyah secara resmi menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada 18 Februari 2026 berdasarkan Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah serta penjelasan Majelis Tarjih dan Tajdid. Dalam penetapan tersebut, Muhammadiyah menggunakan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), sebuah sistem kalender Islam berbasis hisab astronomis yang berlaku secara global. “KHGT merupakan ijtihad untuk menghadirkan kalender Islam yang lebih terpadu, memiliki kepastian jauh hari sebelumnya, dan bisa digunakan secara internasional,” jelasnya. Menurutnya, KHGT dibangun di atas Prinsip, Syarat, dan Parameter (PSP). Salah satu parameternya adalah terpenuhinya ketinggian hilal minimal 5 derajat dan elongasi 8 derajat setelah ijtimak, di mana saja di permukaan bumi. Pada Ramadan 1447 H, parameter tersebut telah terpenuhi di Alaska, Amerika Serikat. “Dalam sistem KHGT, ketika hilal sudah memenuhi parameter secara definitif di satu wilayah di bumi, maka ketetapan awal bulan berlaku global. Tidak dibatasi oleh teritorial negara,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa ijtimak atau konjungsi terjadi pada Selasa, 17 Februari 2026 pukul 12.01 UTC atau sekitar 19.01 WIB. Secara astronomis, ijtimak menandai berakhirnya bulan sebelumnya dan menjadi titik awal terbentuknya hilal. Setelah matahari terbenam, posisi hilal di wilayah tertentu telah memenuhi parameter KHGT, sehingga Muhammadiyah menetapkan keesokan harinya sebagai 1 Ramadan. Namun, kondisi di Indonesia berbeda. Saat matahari terbenam pada 17 Februari 2026, posisi hilal di Indonesia masih berada di bawah ufuk atau bernilai negatif. Artinya, belum memenuhi kriteria imkan rukyat yang digunakan pemerintah melalui Kementerian Agama, yakni tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat di wilayah Indonesia. “Secara astronomis, hilal di Indonesia memang belum memenuhi kriteria MABIMS. Karena itu, pemerintah kemungkinan menetapkan awal Ramadan pada 19 Februari 2026 setelah proses rukyat dan sidang isbat,” paparnya. Sarif sapaan akrabnya menegaskan bahwa kedua pendekatan tersebut sama-sama memiliki dasar keilmuan. Muhammadiyah menggunakan pendekatan global berbasis hisab definitif, sementara pemerintah mengombinasikan hisab dengan verifikasi rukyat dalam batas teritorial Indonesia. “Perbedaan ini bukan perbedaan akidah ataupun esensi ibadah. Ini murni perbedaan teknis dalam implementasi metodologi falak dan cakupan keberlakuannya,” katanya. Dari sisi fikih, penerapan KHGT didasarkan pada konsep ittihad al-mathali’, yakni kesatuan matlak global. Pemahaman ini memandang bahwa jika hilal telah terbukti secara ilmiah di satu wilayah, maka umat Islam dapat mengikutinya secara bersama-sama. Sebagai akademisi, ia mengajak masyarakat untuk menyikapi perbedaan ini dengan bijak. “Yang terpenting adalah menjaga ukhuwah, menghormati keputusan otoritas masing-masing, dan tetap fokus pada kualitas ibadah Ramadan,” pungkasnya.(faq) Penulis: Faqih Ahmad Wafir Rahman
Rektor UMM Ungkap Ramadan Sebagai Momentum Lahirkan Manusia Ulul Albab dan Peradaban Unggul
Bukan sekadar momentum menahan lapar dan dahaga, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) sebagai kampus inovasi dan mandiri memaknai Ramadan 1447 Hijriah sebagai titik tolak kebangkitan peradaban kaum intelektual. Hal ini ditegaskan Rektor UMM, Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si., dalam ceramah Tarawih perdana di Masjid AR. Fachruddin, Selasa (17/2/2026). Ia menyerukan agar bulan suci ini tidak hanya menjadi rutinitas ritual semata. Melainkan ruang pembentukan karakter dan intelektual untuk melahirkan generasi Ulul Albab yang mampu membawa bangsa menuju kemajuan yang nyata. Berangkat dari pemahaman tersebut, Nazar mengajak jamaah untuk merenung secara mendalam mengenai esensi ibadah di malam pertama ramadan ini. Ia menekankan bahwa ritual seperti sholat, puasa, dan zakat harus terinternalisasi menjadi pendorong kemajuan sosial (indigenous forces) tanpa pamrih. Ia mencontohkan bagaimana bangsa-bangsa maju mampu berinovasi karena memiliki etos perbaikan yang berkelanjutan, sebuah nilai yang sejatinya sangat ditekankan dalam Islam. “Jika seluruh dimensi ibadah melekat terintegrasi sebagai bagian dari kehidupan keseharian kita, maka selalu akan ada dorongan untuk membuat kemajuan-kemajuan baru, bukan justru melakukan perusakan,” tegas Nazar. Gagasan itu, menurutnya, tidak boleh berhenti pada ranah individu. Dalam konteks pendidikan tinggi, Kampus Putih berkomitmen menjadikan nilai-nilai Ramadan sebagai fondasi utama Center of Excellence. Nazar memandang pendidikan sebagai instrumen strategis untuk mereformasi bangsa dari karakter yang pasif menjadi pribadi yang lebih tangguh dan progresif. Ia mendorong mahasiswa dan dosen untuk menjadi Ulul Albab, golongan pemikir yang cerdas secara intelektual sekaligus peka terhadap tanda-tanda kebesaran Allah. Pendidikan harus menjadi ibadah yang melahirkan kebudayaan luhur serta semangat pembaruan tiada henti demi kemaslahatan umat. Lebih jauh, Nazar menyinggung tantangan sosial seperti ketidaktertiban ruang publik hingga fenomena tragedy of commons. Menurutnya, perilaku koruptif bukan hanya soal materi, tetapi juga ketidakmampuan menahan ego di ranah sosial. Puasa hadir sebagai mekanisme latihan disiplin untuk menahan ego sektoral maupun individual tersebut. “Puasa Ramadan melahirkan kedisiplinan, sekaligus kedisiplinan itu dapat mencegah karakter yang korup, di mana perilaku korup bisa dimaknai luas sebagai ketidakpedulian terhadap hak orang lain di ruang publik,” jelasnya. Dalam kerangka yang lebih luas, Nazar menguraikan makna jihad dalam perspektif modern dan profesional. Jihad tidak lagi dimaknai secara sempit, melainkan sebagai badzlul juhdi atau ikhtiar maksimal dalam bekerja dan berkarya. Seorang muslim yang berpuasa harus memiliki etos kerja superior, solutif, dan penuh inovasi. Hal ini penting agar umat Islam tidak hanya menjadi konsumen peradaban, tetapi juga produsen kebudayaan yang disegani dunia. “Bangsa yang unggul adalah bangsa yang di dalam kesehariannya selalu berpikir untuk melakukan perubahan sedapat mungkin, perubahan yang membawa kebaikan, perubahan yang memberi dampak kemajuan dan membesarkan hati semua orang,” ujar Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis tersebut. Menutup ceramahnya, Nazar berharap momentum Ramadan dapat mengkristal menjadi gerakan kolektif. Dengan demikian, kampus tidak hanya melahirkan insan yang saleh secara ritual, tetapi juga saleh secara sosial dan intelektual, serta mampu memberikan solusi konkret bagi permasalahan bangsa. “Marilah kita jadikan titik berpikir kita bagaimana mewujudkan the society of Ulul Albab, masyarakat yang dipenuhi keinginan untuk selalu memberikan yang terbaik dan memberikan kemajuan bagi lingkungannya,” pungkasnya.(*Ali/Faq) Penulis: Alban Hogantara | Editor: Faqih Ahmad Wafir Rahman
Bantu Akses Pendidikan Lintas Negara, Mahasiswa UMM Dampingi Anak PMI di Penang Malaysia
Kurangnya tenaga pendidik di wilayah Bukit Jambul, Pulau Pinang, Malaysia, tidak menyurutkan semangat anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk tetap belajar. Kondisi ini dijawab langsung oleh kehadiran empat mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) yang menjalankan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Internasional sebagai pelita pendidikan bagi mereka. Sejak 21 Januari hingga akhir Februari 2026, tim KKN fokus mengabdi di Sanggar Belajar. Sanggar tersebut menjadi tumpuan utama pendidikan bagi anak-anak Indonesia di Penang yang menghadapi kendala biaya sekolah lokal serta hambatan bahasa Melayu dan Inggris. Kehadiran mahasiswa tidak hanya membantu proses belajar mengajar, tetapi juga membangun kembali kepercayaan diri anak-anak untuk terus meraih cita-cita. “Jujur kami merasa sedih saat tahu pengajarnya sangat sedikit, sementara anak-anaknya sangat banyak. Namun, melihat antusiasme dan bagaimana orang tua mereka sangat menanti kehadiran kami, rasanya sangat terharu karena merasa sangat bermanfaat bagi mereka,” ungkap Aina Zuzaila, salah satu mahasiswa KKN Internasional, 12 Februari lalu kepada Tim Humas UMM. Dalam praktik pengajarannya, mahasiswa menyesuaikan metode belajar dengan kebutuhan siswa. Mereka memadukan materi akademik dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung dengan pendekatan kreatif mulai dari permainan edukatif, diskusi kelompok, hingga pembelajaran berbasis visual agar anak-anak tetap semangat meski belajar di luar sekolah formal. Selain aktivitas mengajar, para mahasiswa juga memperluas wawasan internasional melalui kolaborasi dengan Permai Pineng serta interaksi akademik di Universiti Sains Malaysia (USM). Mereka mengikuti seminar dan diskusi bersama sejumlah tokoh, mulai dari pimpinan fakultas hingga mantan pejabat daerah, guna membahas dinamika dunia perkuliahan, isu migrasi, serta kehidupan sosial masyarakat lintas negara. “Pengalaman internasional yang kami rasakan sangat luas, mulai dari belajar cara berdiskusi hingga memahami perbedaan cara bersosialisasi masyarakat luar negeri yang tidak bisa kami temukan di dalam negeri,” tambah Aina. Meski menghadapi tantangan adaptasi baik dari sisi bahasa, budaya, maupun sistem pendidikan, keramahan warga lokal menjadi pendukung utama kelancaran kegiatan. Kehangatan hubungan ini terlihat dari keterlibatan warga dalam aktivitas sehari-hari. Bahkan, para orang tua murid turut merayakan hari ulang tahun salah satu mahasiswa sebagai bentuk rasa terima kasih mereka atas dedikasi yang diberikan. Sementara itu, dosen pembimbing KKN Internasional, Dr. Arina Restian, M.Pd., memberikan apresiasi tinggi terhadap dedikasi mahasiswanya. Ia menilai program ini bukan sekadar pengabdian, tetapi juga ruang pembelajaran nyata yang membentuk kepedulian sosial dan kompetensi global mahasiswa. Menurutnya, keterlibatan langsung di komunitas PMI membuat mahasiswa belajar memahami persoalan pendidikan dari perspektif yang lebih luas, mulai dari akses, kebijakan, hingga faktor sosial budaya yang memengaruhi keberlangsungan belajar anak-anak migran. “Mahasiswa tidak hanya mengajar, tetapi juga belajar tentang empati, kepemimpinan, dan kemampuan beradaptasi di lingkungan internasional. Ini menjadi bekal penting, baik untuk dunia kerja maupun peran mereka sebagai agen perubahan di masyarakat,” ujarnya. Ia berharap, program KKN internasional semacam ini dapat terus berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak kantong PMI di berbagai negara, sehingga kontribusi perguruan tinggi Indonesia semakin nyata dalam menjawab persoalan pendidikan global. Melalui aksi nyata ini, mahasiswa UMM membuktikan bahwa semangat pengabdian mampu menembus batas negara demi masa depan generasi muda Indonesia, di mana pun mereka berada.(*nab/faq) Penulis: Nabila Makarim Nur Zaky | Editor: Faqih Ahmad Wafir Rahman
Mantan Menhan Timor-Leste Ini Raih Gelar Doktor Sosiologi Militer di UMM
Transformasi militer dari kekuatan perjuangan menuju tentara profesional menjadi fokus utama dalam Ujian Promosi Doktor Julio Tomas Pinto yang digelar di Aula GKB 4 Universitas Muhammadiyah Malang pada 14 Februari 2026. Melalui disertasinya, ia menelaah proses profesionalisasi militer Timor-Leste sebagai elemen penting dalam menopang konsolidasi demokrasi dan menjaga stabilitas negara pascakonflik. Kajian tersebut menyoroti perubahan mendasar pada struktur dan budaya institusi militer, sekaligus mengurai dinamika hubungan antara militer, negara, dan masyarakat sipil dalam proses transisi politik. Perjalanan akademik Julio memiliki keterkaitan erat dengan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Pada 1993, ia menempuh pendidikan di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UMM, dan lulus pada 1998. “Ketika saya sudah mulai punya waktu untuk belajar lagi, saya memilih kembali ke UMM. Selain di sini saya sudah kenal kultur akademiknya, saya juga tertarik dengan Sosiologi Militer dan minta dibimbing oleh pakarnya, Prof. Muhadjir Effendy. Alhamdulillah beliau berkenan,” tutur Julio. Ujian promosi doktor tersebut tidak hanya dihadiri sivitas akademika, tetapi juga sejumlah pejabat penting dari Timor-Leste. Di antaranya Menteri Perencanaan dan Investasi Strategis Gastao de Sousa, Wakil Menteri Urusan Parlemen sekaligus mantan Presiden Parlemen Aderito Hugo da Costa, Duta Besar Timor-Leste untuk Indonesia Roberto Soares, Menteri Muda Komunikasi Expedito Dias Ximenes, mantan Menteri Infrastruktur Pedro Lay, Executive Director Human Capital Development Fund Julio Aparicio, serta Deputy Director Human Capital Development Fund Rogerio Lay. Kehadiran mereka memberikan perspektif diplomatik sekaligus menegaskan relevansi strategis tema disertasi tersebut bagi pembangunan negara. Dalam pemaparannya, Julio menegaskan bahwa sosiologi militer tidak hanya memandang militer sebagai institusi pertahanan, tetapi juga sebagai entitas sosial yang memiliki struktur, budaya, dan relasi kuasa yang terus berkembang. Ia menelusuri transformasi militer Timor-Leste dari pasukan gerilya pembebasan menjadi tentara profesional dalam sistem negara demokratis. “Kajian ini dilakukan secara interdisipliner dengan memadukan perspektif sosiologi politik, sejarah sosial, organisasi, hingga antropologi. Profesionalisasi militer di negara kecil pascakonflik memiliki karakteristik berbeda dibandingkan negara besar. Transformasi militer Timor-Leste bukan penghapusan total identitas lama, tetapi proses redefinisi nilai, tradisi, dan habitus gerilya agar selaras dengan tuntutan institusi modern,” ungkapnya. Lebih lanjut, ia menempatkan profesionalisasi militer sebagai proses sosial yang sarat negosiasi kepentingan, bukan sekadar reformasi struktural. Menurutnya, dalam banyak negara pascakonflik, profesionalisme militer sering kali dimaknai sebatas modernisasi peralatan dan sistem komando. Padahal, tantangan terbesar justru terletak pada pembentukan kultur institusi, legitimasi publik, serta peneguhan kontrol sipil dalam sistem demokrasi. Julio juga menjelaskan bahwa pada masa transisi pascareferendum 1999 dan pembentukan negara baru, terjadi perdebatan mengenai pilihan antara mempertahankan struktur lama atau membangun militer profesional yang sepenuhnya baru. Timor-Leste kemudian memilih jalan tengah, yakni mentransformasi pasukan pembebasan menjadi institusi pertahanan nasional dengan tetap menjaga spirit historisnya. Ia juga menyoroti krisis politik 2006 sebagai momentum penting yang mempercepat pembentukan regulasi, profesionalisme, dan supremasi sipil dalam tubuh militer. “Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa profesionalisme militer di negara pascakonflik berkembang melalui negosiasi antara struktur institusional modern dan nilai-nilai perjuangan masa lalu. Krisis, konflik internal, serta tekanan internasional turut berperan sebagai katalis perubahan. Dalam konteks ini, militer tidak hanya berfungsi sebagai alat pertahanan, tetapi juga simbol identitas nasional yang dibentuk melalui sejarah panjang perjuangan,” ujarnya. Sementara itu, salah satu promotor, Prof. Dr. Muhadjir Effendy, MAP., menilai disertasi tersebut memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kajian sosiologi militer, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Ia menilai penelitian ini menghadirkan perspektif baru tentang bagaimana militer di negara pascakonflik bertransformasi melalui proses sosial yang kompleks. Menurutnya, profesionalisasi militer harus dipahami sebagai bagian integral dari proses demokratisasi. Ia menegaskan bahwa militer dapat berkembang menjadi institusi profesional tanpa harus memutus akar sejarah perjuangannya. Justru, identitas masa lalu dapat dikelola sebagai modal sosial untuk membangun legitimasi dan kepercayaan publik, sekaligus memperkuat posisi militer dalam sistem negara demokratis.(*Vin/Faq) Penulis: Vivin Dwi Oktavia | Editor: Faqih Ahmad Wafir Rahman
Krisis Kesadaran Konstitusi Mengancam Demokrasi, Pakar UMM Lahirkan Model Literasi Nasional Pertama Berbasis Karakter Indonesia
Kesadaran berkonstitusi menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan demokrasi yang sehat. Di tengah arus informasi yang kian deras, kemampuan memahami konstitusi tidak lagi cukup sebatas menghafal pasal-pasal, tetapi harus tumbuh menjadi kesadaran dalam sikap dan perilaku warga negara. Berangkat dari kegelisahan tersebut, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) kembali menegaskan perannya sebagai kampus inovasi dan mandiri melalui penelitian dosen Bidang Keahlian Pendidikan Konstitusi, Dr. Moh. Wahyu Kurniawan, M.Pd. Sebagai kampus inovasi dan mandiri, UMM konsisten mendorong lahirnya riset-riset strategis yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga relevan dengan kebutuhan bangsa. Kemandirian tersebut tercermin dalam keberanian mengembangkan model keilmuan yang kontekstual, adaptif, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Dalam penelitiannya, Wahyu mengembangkan Model Literasi Konstitusi yang dirancang khusus untuk konteks Indonesia. Riset ini lahir dari realitas bahwa tingkat literasi konstitusi masyarakat masih tergolong rendah, padahal konstitusi merupakan rujukan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Wahyu, pemahaman konstitusi tidak boleh berhenti pada aspek kognitif semata, tetapi harus tercermin dalam kesadaran bertindak sebagai warga negara yang demokratis. “Konstitusi adalah dasar hidup bersama, sehingga setiap warga negara wajib memahami dan menjadikannya pedoman dalam bersikap,” ujarnya kepada Tim Humas UMM pada 11 Februari lalu. Melalui kajian komparatif internasional, Wahyu menemukan bahwa sejumlah negara telah memiliki klasifikasi dan tingkatan literasi konstitusi yang terukur. Sementara itu, Indonesia dinilai belum memiliki model yang sesuai dengan karakter sosial, budaya, dan historisnya. Celah inilah yang kemudian dijawab melalui penelitian berbasis Research and Development (R&D) dengan pendekatan mixed method yang memadukan riset kualitatif deskriptif dan kuantitatif. Hasil penelitian tersebut melahirkan Model Literasi Konstitusi versi Indonesia yang dapat diintegrasikan dalam pembelajaran di jenjang sekolah menengah hingga perguruan tinggi. Model ini dirancang untuk membentuk peserta didik yang kritis, reflektif, dan solutif. Mereka tidak hanya dilatih memahami konstitusi, tetapi juga mampu menilai kebijakan publik secara rasional serta memberikan masukan yang konstruktif. “Literasi konstitusi harus menumbuhkan keberanian berpikir kritis, bukan sekadar patuh tanpa pemahaman,” tegasnya. Keunggulan riset ini tidak berhenti pada ranah akademik. Temuan disertasi Wahyu telah ditindaklanjuti dalam bentuk policy brief yang memuat rekomendasi kebijakan pendidikan. Langkah ini menunjukkan komitmen UMM dalam mendorong riset yang berdampak langsung pada perumusan kebijakan dan praktik pendidikan nasional. Hal tersebut sekaligus memperkuat posisi UMM sebagai kampus mandiri yang tidak bergantung pada arus wacana global, melainkan mampu melahirkan gagasan autentik berbasis kebutuhan Indonesia. Wahyu menilai, pendidikan konstitusi memiliki peran strategis dalam membangun budaya demokrasi yang sehat. Melalui model literasi yang dikembangkan, generasi muda diharapkan tidak tumbuh menjadi warga negara yang pasif, melainkan mampu menjalankan fungsi kontrol sosial secara cerdas dan bertanggung jawab. Kesadaran berkonstitusi diposisikan sebagai modal utama untuk menjaga keadilan, keberlanjutan, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara. “Riset akademik tidak boleh berhenti di rak perpustakaan, tetapi harus hadir untuk menjawab persoalan masyarakat,” ungkapnya. Melalui penelitian ini, UMM kembali menunjukkan jati dirinya sebagai kampus yang mengintegrasikan keilmuan, nilai, dan pengabdian. Sebagai kampus inovasi dan mandiri, UMM terus menghadirkan pembaruan yang tidak hanya menjawab tantangan zaman, tetapi juga memberikan harapan baru bagi penguatan demokrasi Indonesia. Model Literasi Konstitusi yang dihasilkan menjadi bukti bahwa riset dosen UMM tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga berkontribusi nyata dalam memperkuat fondasi demokrasi nasional.(*ali/faq) Penulis: Alban Hogantara | Editor: Faqih Ahmad Wafir Rahman
Sambut Ramadan Berkemajuan ala UMM, Sinergikan Spiritualitas dan Keilmuan di Tengah Tantangan Zaman
Di tengah derasnya arus digital, banjir informasi, dan gaya hidup serba cepat yang kerap membuat manusia kehilangan arah, Ramadan hadir sebagai ruang jeda untuk kembali menata makna. Menjawab tantangan zaman tersebut, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menggaungkan semangat Ramadan Berkemajuan melalui kajian Tarhib Ramadan yang digelar pada Kamis, 12 Februari 2026, di Masjid AR. Fachruddin. Kegiatan ini menghadirkan Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Muhammad Rofiq Mudzakkir, Lc., MA., Ph.D., sebagai narasumber utama, sekaligus mengajak sivitas akademika menjadikan Ramadan sebagai momentum refleksi menuju pribadi yang lebih bertakwa dan berilmu. Mengusung tema “Ramadan Berkemajuan: Menyiapkan Diri Menjadi yang Bertaqwa dan Berilmu.”, Rofiq menyoroti realitas manusia modern yang kerap terjebak dalam distraksi dan pengalihan fokus. Kesibukan duniawi serta derasnya arus teknologi, menurutnya, sering kali menjauhkan manusia dari tujuan hakiki penciptaannya. Ramadan, kata dia, hadir sebagai momentum emas untuk melakukan reorientasi diri. “Momen Ramadan sebenarnya adalah momen untuk kembali kepada siapa diri kita yang sebenarnya, yaitu hamba Allah yang tugasnya mencari rida-Nya,” tegasnya. Ia juga mengajak jamaah lebih peka membaca tanda-tanda kebesaran Allah melalui fenomena alam. Ibadah puasa, jelasnya, bukan hanya menahan diri dari makan dan minum, melainkan melatih manusia memahami ritme waktu dari terbit fajar hingga terbenam matahari sebagai bagian dari keteraturan kosmis ciptaan Allah. Kesadaran terhadap ritme ini akan melahirkan kedisiplinan sekaligus memperdalam ketundukan spiritual. Salah satu poin menarik yang disampaikan Rofiq adalah keindahan diksi Al-Qur’an dalam menempatkan urgensi aktivitas manusia. Ia menjelaskan, ketika berbicara tentang mencari rezeki, Al-Qur’an menggunakan kata famsyu (berjalanlah). Namun, saat menyeru manusia menuju ampunan dan perlindungan Allah, diksi yang digunakan meningkat menjadi fafirru (berlarilah). “Al-Qur’an membedakan urgensi dengan sangat indah. Untuk urusan dunia cukup berjalan biasa, namun saat menuju Allah gunakanlah fafirru atau berlarilah kencang, karena ini adalah kondisi darurat untuk menyelamatkan jiwa kita,” ungkapnya. Lebih jauh, Rofiq mengingatkan agar interaksi dengan Al-Qur’an selama Ramadan tidak dilakukan secara parsial. Ia mengkritisi kecenderungan sebagian orang yang hanya mengejar target kuantitas bacaan (tilawah) tanpa memahami maknanya (tadabbur), atau sebaliknya terlalu fokus pada kajian tanpa membiasakan diri membaca secara rutin. Menurutnya, keduanya harus berjalan beriringan agar ibadah mencapai kualitas yang optimal. “Jangan dipilih salah satu. Dua-duanya harus dilakukan seimbang. Baca Al-Qur’an setiap hari minimal satu juz dan upayakan setiap hari ada ayat yang kita tadaburi maknanya agar meresap ke dalam hati,” pesannya. Sementara itu, Wakil Rektor I UMM, Prof. Akhsanul In’am, Ph.D., dalam sambutannya mengajak seluruh jamaah melakukan refleksi menyeluruh sebelum memasuki Ramadan. Dengan pendekatan manajerial “4M” (Memahami, Merencanakan, Melaksanakan, dan Mengevaluasi), ia menekankan bahwa ibadah perlu dirancang secara sadar dan terukur agar menghasilkan perubahan nyata. “Mari kita mengevaluasi apa yang kita lakukan dalam satu tahun terakhir, kemudian mengimplementasikan perbaikannya di bulan suci ini agar menjadi pribadi yang lebih bertakwa,” tuturnya. Melalui kegiatan Tarhib Ramadan ini, UMM kembali menegaskan perannya sebagai kampus yang tidak hanya berinovasi secara akademik, tetapi juga konsisten menghadirkan ruang-ruang penguatan spiritual. Sinergi antara keilmuan dan nilai-nilai keislaman menjadi fondasi penting dalam membentuk insan yang berilmu, berakhlak, dan berkemajuan.(ali/faq) Penulis: Alban Hogantara | Editor: Faqih Ahmad Wafir Rahman
Krisis Air Ancam Panen, KKN UMM Bangun Sistem Irigasi Kolaboratif untuk Desa
Sebagai kampus inovasi dan mandiri, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) terus menghadirkan solusi nyata bagi persoalan masyarakat. Salah satunya terlihat dari langkah mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelompok 7 yang merespons ketimpangan distribusi air sawah di Desa Jambangan, Kabupaten Malang persoalan yang bukan sekadar teknis, tetapi berpotensi memicu konflik agraria antarpetani. Ketika sebagian lahan kebanjiran dan lainnya justru mengering, mahasiswa UMM hadir membangun pintu irigasi baru pada Selasa (10/2/2026) sebagai instrumen pengatur distribusi air agar lebih adil dan terkontrol. Bagi warga Jambangan, pertanian adalah urat nadi ekonomi desa. Ketika distribusi air terganggu, yang terancam bukan hanya hasil panen, tetapi juga harmoni sosial. Dalam beberapa musim terakhir, ketidakseimbangan pasokan air mulai menimbulkan keluhan. Tanpa sistem pengaturan yang jelas, potensi konflik horizontal menjadi ancaman nyata. Koordinator program KKN, Rifdah Nuur Fauziyyah, menegaskan bahwa persoalan irigasi tidak bisa dipandang semata-mata sebagai isu teknis. “Distribusi air yang tidak terkontrol dapat memicu ketegangan antarpetani. Karena itu, solusi yang kami tawarkan bukan hanya membangun fisik pintu air, tetapi juga membangun kesepahaman bersama,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa pembangunan ini berangkat dari kebutuhan riil warga. “Kami tidak ingin hanya menjalankan program seremonial. Setelah observasi dan berdiskusi dengan petani, kami melihat persoalan utama ada pada pengaturan aliran air. Dari situ kami sepakat untuk fokus membangun pintu irigasi yang bisa digunakan bersama,” jelas Rifdah. Program ini diawali dengan observasi lapangan dan diskusi intensif bersama warga serta perangkat desa. Hasilnya menunjukkan kebutuhan mendesak akan infrastruktur pengatur aliran air yang lebih presisi. Dari kajian tersebut, pembangunan pintu irigasi dipilih sebagai langkah prioritas. Proses pembangunan dilakukan secara kolaboratif. Mahasiswa menjadi pelaksana utama di lapangan, dibantu tenaga tukang serta dukungan pemerintah desa. Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran dan sumber daya, sinergi tersebut mempercepat realisasi proyek. Fenomena krisis air irigasi sejatinya bukan persoalan lokal semata. Di berbagai wilayah Indonesia, distribusi air pertanian yang tidak merata kerap menjadi pemicu perselisihan hingga sengketa lahan berskala kecil. Minimnya infrastruktur pengatur air sering kali memperparah keadaan, terutama di tengah tantangan perubahan iklim dan ketidakpastian musim. Sementara itu, salah satu petani setempat mengungkapkan kondisi yang sempat terjadi sebelum adanya pintu irigasi baru. Ia menuturkan bahwa ketimpangan aliran air sudah beberapa kali memicu keluhan di kalangan petani. “Kadang sawah di bagian hulu kebanyakan air sampai meluap, sementara yang di bawah justru kering dan retak-retak. Kami sama-sama butuh air, tapi alirannya tidak teratur,” tuturnya. Menurutnya, situasi tersebut kerap menimbulkan rasa tidak nyaman antarpetani, meski belum sampai pada konflik terbuka. “Kalau dibiarkan terus, bisa bikin salah paham. Ada yang merasa didahulukan, ada yang merasa dirugikan. Padahal kami ini tetangga dan masih saudara,” tambahnya. Ia mengaku keberadaan pintu irigasi baru memberi harapan agar pembagian air lebih adil dan transparan. “Sekarang alirannya bisa diatur. Kami jadi lebih tenang karena ada kesepakatan bersama. Harapannya ke depan tidak ada lagi perdebatan soal air,” ujarnya. Langkah mahasiswa KKN UMM di Desa Jambangan membuktikan bahwa intervensi sederhana berbasis kebutuhan lokal dapat menjadi strategi mitigasi konflik agraria yang efektif. Melalui kolaborasi, riset terapan, dan pengabdian yang berdampak, UMM terus meneguhkan perannya sebagai kampus inovasi dan mandiri yang membangun kemandirian desa serta memperkuat ketahanan sosial di tengah tantangan krisis sumber daya yang kian kompleks.(*faq) Penulis: Faqih Ahmad Wafir Rahman
