Pentingnya Gizi pada Program Makan Siang Gratis, Begini Penjelasan Dosen UMM
Program makan siang gratis dengan gizi seimbang dari pemerintah kerap menjadi sorotan dalam upaya mengurangi angka stunting di Indonesia. Namun, efektivitas program ini bergantung pada berbagai faktor, mulai dari pelaksanaan hingga dukungan edukasi gizi di tingkat keluarga. Menurut Dr. dr. Gita Sekar Prihanti, M.Pd.Ked. dosen Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), penting untuk memperhatikan kandungan makro dan mikronutrien dalam makanan yang disediakan. “Komponen gizi itu ada makro dan mikronutrien. Makronutrien seperti karbohidrat, protein, dan lemak, sementara mikronutrien mencakup vitamin dan mineral. Yang perlu diperhatikan adalah proporsi protein, karena kebanyakan masyarakat Indonesia lebih mengutamakan karbohidrat demi rasa kenyang. Jadi, penting meningkatkan porsi protein dan memastikan adanya mikronutrien dalam makanan yang dibagikan,” ujarnya. Ia juga menyoroti bahwa program makanan bergizi saja tidak cukup untuk memberikan dampak signifikan tanpa implementasi yang baik. Selain itu, edukasi kesehatan keluarga dianggap menjadi komponen penting yang tak bisa diabaikan. Menurut Gita, meski bagus namun ketergantungan pada program makan gratis tidak memberikan solusi jangka panjang. “Untuk anak-anak, kesehatan mereka sangat bergantung pada pendidikan kesehatan di keluarga. Program makan gratis bergizi itu penting, tapi tidak bisa menjadi satu-satunya andalan. Keluarga perlu diberdayakan agar memahami pentingnya menyediakan makanan sehat yang terjangkau. Karena banyak keluarga masih memilih karbohidrat murah demi kenyang tanpa memperhatikan nilai gizi,” jelasnya. Tantangan lain yang disoroti adalah kebutuhan penghitungan kalori yang sesuai dengan kondisi anak. Ia menjelaskan, bahwa setiap anak memiliki kebutuhan kalori berbeda berdasarkan berat badan dan usia. Jika kebutuhan ini tidak dipenuhi dengan tepat, maka bisa berdampak buruk, seperti obesitas atau kekurangan gizi. Asupan gizi yang baik disebut sangat krusial, terutama dalam periode emas 1.000 hari pertama kehidupan. Namun, masalah gizi terus berlanjut pada tahap usia sekolah, di mana anak sering kali mulai memilih-milih makanan. “Namun, tidak hanya kualitas gizi yang menjadi perhatian tetapi juga higienitas makanan. Kalau higienitas makanan tidak diperhatikan, bisa menimbulkan masalah baru seperti diare. Ini malah memperburuk stunting,” ungkapnya. Dengan kombinasi program makan gratis yang efektif, edukasi gizi, dan pengawasan pelaksanaan di lapangan, upaya pengurangan angka stunting diharapkan dapat membawa hasil yang lebih baik. Namun, kerja sama semua pihak tetap menjadi kunci keberhasilan program ini. “Makanlah dengan mindful eating, artinya kita sadar apa yang kita makan, kapan, dan bagaimana. Ajari anak untuk selektif terhadap makanan, karena yang disukai belum tentu sehat. Ini memang tantangan, tapi perubahan mindset sangat penting untuk masa depan mereka,” pungkasnya. (vin/wil)
Hadirkan Shrimp Club Indonesia, Perkuat Peserta CoE Udang UMM
Dalam rangka meningkatkan wawasan dan skill mahasiswa tentang udang, Prodi Akuakultur Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) datangkan pengurus Shrimp Club Indonesia pada kuliah tamu, akhir Desember lalu. Diikuti puluhan peserta yang juga bagian dari Center of Excellence (CoE), agenda ini membahas mengenai tantangan dan upaya agar udang yang diternak bisa tetap bertahan dan bagus. Pemateri Mila Ayu Ambarsari, M.Pi. mengatakan ada beberapa tantangan yang secara umum dihadapi industri udang. Misalnya terkait pengelolaan lingkungan perairan di Indonesia, kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten di industri udang terbatas, tingginya serangan penyakit udang (vibrio, AHPNP) dan lainnya. Virus udang ini cukup tinggi sehingga mempengaruhi penurunan kapasitas produksi atau kegagalan panen. Sementara, adapula sederet peluang du industri udang. Salah satunya peluang industri ekspor yang masih sangat tinggi. Bahkan kebutuhan udang dalam negeri masih dinilai kurang atau terbatas. Adanya program pemerintah yang fokus pada ketahanan pangan menjadi hal yang menarik untuk dijadikan motivasi meningkatkan produksi industri udang berkualitas ekspor. “Artinya, saat ini industri udang memang membutuhkan sumber daya manusia yang berkompetensi atau yang memiliki bobot untuk memenuhi target-target ketahanan tapangan khususnya di bidang blue economy,” tegasnya. Sementara itu, koordinator CoE Udang Ganjar Adhywirawan Sutarjo, S.Pi, M.Si. mengatakan bahwa para mahasiswa perikanan harus mampu membekali diri dan aktif mengikuti berbagai sertifikasi kompetensi. Berikutnya mampu membangun networking, sikap disiplin, serta mempunyai ketekunan. Dengan begitu, kemampuan mahasiswa akan teruji dan dipercaya. Melalui kuliah tamu, Ganjar berharap mahasiswa perikanan UMM dapat membuka wawasannya tentang peluang dan tantangan industri udang masa kini dan mendatang. “Prinsipnya, peluang dan serapan kerja di industri udang sangat tinggi sekali. Di sisi lain, industri udang membutuhkan kompetensi mahasiswa yang memenuhi standar prosedur perusahaan agar target produksinya tercapai. Makanya CoE Udang UMM hadir untuk membantu mahasiswa meraih standar itu,” tandas Ganjar. Melalui CoE, mahasiswa perikanan UMM juga didorong untuk mempunyai gambaran nyata industri udang. Apalagi pemateri yang dihadirkan juga memaparkan ritme dan suasana kerja industri udang. Mulai dari profesi industri udang sebagai analis laboran, manajer, teknisi, asisten teknisi dan beberapa bagian lain yang masih membuka banyak peluang bagi anak-anak muda. (*/wil)
Pameran Poster Psikologi UMM, Kaji Hubungan Psikologi dan Perilaku Konsumen
Dorong tingkat literasi bidang psikologi, prodi Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) gelar pameran poster di lingkup kampus. Tri Muji Ingarianti, M.Psi. selaku Dosen Fakultas Psikologi (Fapsi) mengatakan, kegiatan pameran ini merupakan salah satu luaran dari mata kuliah psikologi konsumen yang diikuti oleh mahasiswa Psikologi semester 5 dengan peminatan Psikologi Industri dan Organisasi. Kegiatan pameran poster itu diikuti puluhan poster menarik dna digelar pada tanggal 6 hingga 7 Januari. Tri mengungkap bahwa hal unik dalam kegiatan pameran poster ini adalah bagaimana para mahasiswa Psikologi mencoba menggali tentang mengapa dan bagaimana individu maupun kelompok terlibat dalam aktivitas konsumen, serta bagaimana mereka terpengaruh aktivitas itu. Dengan mempelajari psikologi konsumen, mahasiswa dapat memahami faktor-faktor apa saja yang dapat mendorong perilaku konsumen untuk memutuskan membeli suatu produk. Sehingga sebagai pihak produsen dan konsumen dapat lebih mengetahui terkait bagaimana psikologis konsumen mempengaruhi perilaku pembelian. “Pameran poster terkait psikologi konsumen ini telah banyak memamerkan beragam topik seperti halnya “Cashback vs Diskon: Mana yang Lebih Menarik Mahasiswa untuk Berbelanja?”, “Influence of Social Media: Bagaimana Instagram dan TikTok Mendorong Keputusan Pembelian Konsumen Milenial?”, “Experience vs Goods: Mengapa Milenial Lebih Memilih Menghabiskan Uang untuk Pengalaman Dibandingkan Barang?” dan masih banyak tema-tema menarik lainnya,” ungkap Tri. Sementara itu, menurut pengamatannya tingkat literasi mahasiswa Psikologi UMM cukup tinggi. Tidak hanya itu, mahasiswa Psikologi cenderung menyukai sifat pembelajaran yang praktis dan juga informatif. Jadi tidak hanya belajar di kelas dan membaca buku, tetapi juga melakukan kegiatan riset dengan mengadakan pameran poster ini. Kegiatan seperti mempelajari berbagai jurnal juga dapat dilakukan dalam bentuk pameran poster seperti ini sebagai luaran, karena menurutnya dapat lebih mudah dipahami oleh mahasiswa dan sebagai ajang saling berbagi informasi. Sementara itu, salah satu pengunjung Balqis Saraja mengaku senang dengana danya pameran ini. Ada banyak hal mengenai psikologi yang ternyata cukup menarik, utamanya dalam hal konsumen. Berkat pameran ini, ia mengetahui hubungan psikologi dan perilaku konsumen. “Semoga ada banyak pameran-pameran poster sebagia luaran penelitian. Dengan begitu, akan lebih menarik bagi masayrakat dan anak-anak muda. Tidak hanya berbentuk tulisan yang banyak orang tidak tertarik,” katanya menambahkan. (zaf/wil)
Viral Hukuman Koruptor Ringan, Dosen FH UMM Sebut Hakim Harus Lebih Berani
Salah satu kasus korupsi yang merugikan negara lebih dari 300 triliun kembali mendapat perhatian dari masyarakat. Pasalnya pelaku kasus tindak korupsi tersebut hanya mendapat vonis hukuman pidana selama 6 tahun, dan denda 1 milliar. Tinuk Dwi Cahyani, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Muhammadiyah Malang menyampaikan, undang-undang yang ditegakkan di Indonesia terkait pidana korupsi sudah sangat jelas. Bahkan dalam keadaan tertentu pidana mati bisa saja dijatuhkan. Sayangnya, dalam penerapan hukumnya belum sempurna. Dalam kasus ini, Tinuk menyanyangkan adanya vonis hukuman 6 tahun penjara tersebut, karena menurutnya ada opsi pidana seumur hidup hingga hukuman mati. Seperti dalam Undang-undang yang telah diatur dalam Nomor 31 tahun 1999 pada pasal 2 ayat 1 dan 2 mengenai tindak pidana korupsi. Tentu saja menurutnya, pelaku pada kasus tindak pidana korupsi ini sangatlah merugikan negara Indonesia. Maka dari itu Tinuk menyampaikan adanya putusan pidana tersebut sangatlah menusuk rasa keadilan, dan memukul hukum yang ada di Indonesia. “Ini harusnya menjadi evaluasi bersama para penegak hukum di Indonesia, agar dapat memberikan hukuman yang setimpal kepada para pelaku korupsi yang telah merugikan negara. Tentunya vonis hukuman 6 tahun penjara yang dijatuhkan pada terdakwa korupsi ini tidak akan membuat pelaku jera. Saya sangat menyayangkan adanya pemberian vonis yang tidak maksimal tersebut, bahkan tuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) rendah hanya 12 tahun. Ditambah adanya putusan hakim yang hanya memvonis 6 tahun saja,” jelasnya. Hal itu kemudian membuat rasa percaya masyarakat kepada para penegak hukum di Indonesia semakin menurun. Maka dari itu, Tinuk mengatakan bahwa tugas dari komisi yudikatif sangatlah besar dalam mengawasi peran hakim saat mengambil keputusan. Tidak hanya komisi yudikatif yang bertanggung jawab seluruhnya dalam persoalan kasus ini, tetapi juga peran lembaga eksekutif, dan legislatif juga penting dalam ikut serta membantu. Utamanya untuk mengawal bersama mengenai kasus yang merugikan negara. “Banyak kasus yang saya temui seperti pada kasus terorisme dan narkotika yang sudah banyak hakim berani menjatuhkan hukuman mati pada pelaku. Namun dalam kasus korupsi, saya tidak menemukan adanya hakim yang berani menjatuhkan hukuman mati pada para pelaku korups. Saya rasa hal itu karena para pelaku korupsi berasal dari kalangan pejabat yang berpengaruh ataupun yang memiliki kuasa di Indonesia. Sehingga hal itu yang bisa saja membuat aparat penegak hukum masih tidak berani dalam memberi keputusan yang lebih tegas,” tegasnya. Terakhir, Tinuk berharap, agar para aparat penegak hukum di Indonesia dapat lebih berani dalam memperjuangkan hak-hak negara dan kepentingan rakyat. Keberanian yang tidak ditunggangi oleh kepentingan pribadi, melainkan hak untuk menuntut kesejahteraan rakya dan negara. “Peran masyarakat juga penting dalma mengawal kasus-kasus seperti ini. Utamanya dalam mengontrol keadilan di negara Indonesia karena seluruh kalangan masyarakat harus saling peduli dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi ini,” kata Tinuk dengan tegas. (zaf/wil)
Dosen Psikologi UMM: Resolusi Butuh Target Realistis dan Tersistematis
Tahun baru acap kali menjadi momentum yang ditunggu-tunggu oleh sebagian orang untuk memperbarui dan menetapkan target-target yang akan dicapai. Biasanya tertuang dalam bentuk ‘resolusi’. Namun sayangnya, realita tak semanis ekspektasi. Tak sedikit resolusi yang pada akhirnya gagal terwujud, mengapa hal itu bisa terjadi? Menanggapi pertanyaan tersebut, Dosen Psikologi Sosial Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Dr. Yuni Nurhamida, S.Psi., M.Si. menyebut ada beberapa alasannya. Mulai dari target yang tidak realitis hingga kurangnya perencanaan yang sistematis. “Terkadang, seseorang bertindak impulsif dengan menentukan target atau tujuan secara instan dalam membuat resolusi. Seringkali resolusi yang dibuat hanya karena ‘FOMO’ akan suatu tren atau hal yang dilakukan orang lain. Apalagi jika tanpa mempertimbangkan perbedaan dalam kemampuan dan kapasitas diri sendiri,” ungkapnya. Agar resolusi tak hanya sekedar wacana, Yuni membagikan kiat-kiat jitu yang dapat ditempuh dalam mewujudkannya. Kiat pertama sekaligus menjadi kunci tolok ukur tingkat terwujudnya resolusi adalah dimulai dari evaluasi diri. Diantaranya dengan mengetahui besar peluang dari posisi, kekuatan, dan kemampuan, serta kapasitas diri untuk berubah, baik secara finansial, kapasitas diri, maupun dukungan psikologis dari lingkungan sosial. Kemudian setelah itu, menetapkan tujuan-tujuan yang realistis (reachable) dan spesifik. “Selain itu, kita juga harus menetapkan tujuan dan tahapan yang fokus dan terarah, seperti memetakan target, menentukan timeline, dan aktifitas yang secara bertahap dapat mengarahkan pada tercapainya resolusi. Ini akan sangat membantu,” sambungnya. Meski nampak sederhana, transformasi diri membutuhkan komitmen dan konsistensi tinggi terhadap hal-hal kecil. Menurutnya, tercapainya target yang besar berangkat dari perubahan kecil yang dilakukan secara disiplin, hingga menjadi suatu kebiasaan (habit). Di sisi lain, Ia menyebut atmosfer lingkungan keluarga serta sosial yang positif mengambil peranan penting dalam keberhasilan proses transformasi diri. Selain itu, kemajuan teknologi serta perkembangan digitalisasi merupakan satu hal yang mutlak kita hadapi saat ini dan masa yang akan datang. Adapun bermedia sosial yang tepat dapat mendukung terwujudnya resolusi. “Lingkungan keluarga dan pertemanan yang ‘sehat’ (positif) membantu seseorang memperoleh informasi, pengakuan, dan dukungan yang dibutuhkan dalam proses tranformasi diri. Sebaliknya, prosesnya akan sulit terwujud tanpa support dari keduanya,” jelasnya. Terakhir, Ia mengungkapkan resolusi merupakan satu hal yang positif dan boleh saja dilakukan pada momen tahun baru, ulang tahun, idul fitri, dan lain sebagainya. Menurutnya, perencanaan sangat penting dalam menjalani kehidupan. “Perencanaan adalah upaya yang bisa kita lakukan sebagai manusia, semuanya mutlak kembali kepada Allah SWT. Bersikap terbuka dengan opsi alternatif adalah upaya kita untuk bersiap terhadap berbagai kemungkinan yang terjadi di luar rencana dan kendali kita,” pesannya. (din/wil)
Colloqium FEB UMM Beri Cara Akselerasi Pertumbuhan UKM
Kolaborasi antara dunia akademik, pelaku bisnis, dan pemerintah sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Hal itu ditegaskan salah satu pemateri Dr. Uci Yuliati, MM. dalam colloqium Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Agenda yang bertema ‘Strategi Transformasi UKM: Inovasi, Literasi Digital, dan Kepemimpinan Visioner’ itu dilaksanakan pada 4 Januari 2025 lalu dengan menghadirkan sederet pemateri andal. Lebih lanjut, Uci juga membahas terkait inovasi yang relevan dengan kebutuhan pasar serta penguasaan literasi digital. Menurutnya, hal-hal itu merupakan pilar utama dalam mendukung pertumbuhan UKM di era modern. “UKM harus mampu memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan bisnis. Dalam hal ini adalah inovasi yang relevan dengan kebutuhan pasar serta penguasaan literasi digital. Dengan begitu pertumbuhan UKM di era modern akan lebih masif,” katanya. Ia juga menilai, peran dunia akademik dalam memberikan arahan dan pelatihan agar UKM bisa bergerak dengan apik dengan teknologi. Hal serupa juga harus dilakukan oleh pemerintah dengan menyiapkan program yang relevan untuk mendukung pertumbuhan UKM. Tema yang diusung mencerminkan tantangan sekaligus peluang yang dihadapi UKM di tengah era digital. Transformasi yang menitikberatkan pada inovasi, literasi digital, dan kepemimpinan visioner dianggap sebagai solusi untuk meningkatkan daya saing UKM di pasar global. FEB UMM berharap acara ini dapat memberikan panduan komprehensif bagi pelaku usaha dalam mengatasi berbagai hambatan dan memanfaatkan teknologi secara optimal. Sementara itu, Dr. Titiek Ambarwati, MM. juga menyampaikan bahwa perubahan pola pikir di kalangan pemilik usaha juga menjadi kunci keberhasilan transformasi. Keberanian mengambil risiko dan komitmen untuk terus belajar adalah elemen esensial dalam adaptasi terhadap perubahan. Pemilik UKM harus siap menghadapi tantangan dan melihat setiap masalah sebagai peluang untuk tumbuh. “Inovasi dan program saja tidak cukup, tappu juga harus mampu mengelola dna menciptakan sumber daya manusia yang cakap untuk mendukung inovasi yang berkelanjutan.” tegasnya. Selain itu, kepemimpinan juga menjadi kunci yang bisa mengakselerasi pertumbuhan UKM. Hal itu ditegaskan Althaf Guhar El Naqvi, MM. Menurutnya, pemimpin UKM harus memiliki visi yang jelas dan kemampuan untuk menginspirasi timnya. Kepemimpinan yang kuat akan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan di masa depan. “Generasi muda perlu dibekali dengan pendidikan yang mendorong kreativitas agar mampu menjadi pelaku bisnis yang inovatif. Tanpa kreativitas dan keberanian, sulit bagi UKM untuk bertahan di era digital ini,” tegasnya. Adapun FEB Kampus Putih berkomitmen untuk terus mendukung UKM melalui riset, pelatihan, dan kerja sama lintas sektor. Dengan begitu, akan muncul jalan yang bisa digunakan untuk para UKM dalam mengembangkan usaha. Colloqium ini juga diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian Indonesia. (*/vin/wil)
UMM Jadi Kampus Paling Berkelanjutan di Malang
Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) meraih pencapaian membanggakan dalam pemeringkatan UI GreenMetric 2024, Desember lalu. Tercatat, Kampus Putih sukses menjadi kampus paling berkelanjutan di Malang. Capaian ini tak lepas dari berbagai program dan aktivitas yang sejalan dengan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Pencapaian ini membuktikan bahwa UMM adalah kampus yang peduli lingkungan dan memberikan dampak positif. Di Malang Raya, UMM menjadi kampus paling berkelanjutan, mengalahkan Universitas Brawijaya (UB), UIN Malang, dan Universitas Negeri Malang (UM) dan lain-lain. Di tingkat PTMA se-Indonesia, UMM juga meraih posisi pertama, mengalahkan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). “Alhamdulillah berkat kerja sama yang solid, UMM berhasil meraih peringkat yang sangat mengesankan. UMM terus berinovasi dengan berbagai program keberlanjutan, salah satunya adalah kampanye hidup sehat dan program parkir sepeda ontel yang dijalankan. Kami memang berkomitmen untuk terus meningkatkan program keberlanjutan lainnya dan memperkuat kesadaran civitas akademika dalam melestarikan lingkungan,” kata koordinator task force Sandi Wahyudiono, M.T. Adapun UI GreenMetric merupakan program tahunan untuk menilai upaya keberlanjutan universitas-universitas di dunia. Program ini bertujuan untuk mempromosikan universitas sebagai agen perubahan dalam keberlanjutan serta menyebarkan informasi terkait program-program berkelanjutan di kampus kepada pemerintah, badan lingkungan, dan masyarakat. Sandi menambahkan, GreenMetric juga berfungsi sebagai alat penilaian diri bagi institusi pendidikan tinggi dalam mengukur komitmen terhadap keberlanjutan dan pelestarian lingkungan sejalan dengan SDGs. Dosen Teknik itu melanjutkan bahwa pemeringkatan GreenMetric menilai universitas berdasarkan enam kriteria utama yakni infrastruktur, energi dan perubahan iklim, limbah, air, transportasi, serta pendidikan dan penelitian. Adapun UMM telah melakukan banyak hal terkait poin-poin tersebut. Misalnya penggunaan dan pengembangan pembangkit listrik tenaga mikrohidro dan PLTS, transportasi mobil buggy dan ckuter listrik untuk mobilisasi mahasiswa, bahkan melakukan penelitain dan pengabdian di bidang air dan energi di Subak, Bali. “Ini menunjukkan bahwa UMM siap berperan aktif dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang berkelanjutan. Meskipun pencapaian ini membanggakan, pihak universitas mengingatkan bahwa kesuksesan ini hanyalah awal dari perjalanan panjang untuk terus berinovasi dan meningkatkan upaya keberlanjutan,” tegasnya. UMM tengah mengembangkan langkah strategis untuk menjaga dan meningkatkan keberlanjutan kampus. Tim GreenMetric UMM bekerja sama dengan Bidang 4, PSLK, dan Unit AP dalam merumuskan kebijakan dan inovasi. Salah satu kebijakan yang akan diterapkan adalah penggunaan lift yang lebih efisien energi, yang akan dilaksanakan bertahap di seluruh kampus. Kampanye “Go Green, Go Healthy” juga akan dilanjutkan untuk mendukung kesehatan dan keberlanjutan lingkungan. Sandi berharap, UMM dapat terus menjadi kampus hijau terkemuka di Indonesia dan aktif dalam kegiatan keberlanjutan. Dengan semangat tinggi, UMM berharap dapat terus memberikan kontribusi nyata untuk mencapai Indonesia Emas 2045 yang berkelanjutan. “Keberhasilan ini bukan hanya tentang peringkat, tetapi tentang komitmen untuk terus berinovasi dan melangkah maju menuju masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan,” tutupnya. (*/wil)
Dosen FKIP-FH UMM Wujudkan Sekolah Ramah Anak Melalui GEDSI dan Literasi
Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) terus berkomitmen untuk mendorong pendidikan berkualitas dan inklusif. Salah satunya melalui kegiatan yang dilaksanakan sederet dosen dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dan Fakultas Hukum (FH) UMM. Mereka melakukan program pendampingan di berbagai sekolah dasar (SD), termasuk di SD Muhammadiyah 4 Kota Malang, akhir Desember ini. Kegiatan ini berfokus pada mewujudkan lingkungan sekolah ramah anak berbasis Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI), dengan integrasi program literasi sekolah. Salah satu tim UMM, Dr. Beti Istanti Suwandayani, M.Pd. menjelaskan program ini berupaya menciptakan ruang aman dan inklusif. Pendampingan yang dilakukan melibatkan guru, siswa, dan komunitas sekolah dalam menciptakan ruang belajar yang aman, nyaman, dan mendukung keberagaman. Para dosen memberikan pelatihan kepada para guru mengenai implementasi GEDSI dalam proses pembelajaran dan pengelolaan lingkungan sekolah. Hal ini mencakup pemahaman tentang pentingnya kesetaraan gender, inklusi bagi siswa berkebutuhan khusus, serta upaya pencegahan diskriminasi sosial. “Lingkungan sekolah ramah anak bukan hanya soal fasilitas, tetapi juga bagaimana guru dan seluruh ekosistem sekolah mampu menciptakan suasana yang mendukung perkembangan emosional, sosial, dan akademik siswa tanpa ada diskriminasi,” katanya. Uniknya, program ini juga mengaitkan GEDSI dengan peningkatan literasi sekolah. Para siswa diajak untuk mengembangkan kemampuan membaca, menulis, dan berpikir kritis melalui kegiatan literasi yang relevan dengan tema inklusi dan keberagaman. Salah satu contohnya adalah lomba menulis cerita pendek bertema ‘Persahabatan dalam Keberagaman’ yang mendapat antusiasme tinggi dari siswa. “Kegiatan ini sejalan dengan visi kami untuk menjadi sekolah yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga mendukung pengembangan karakter siswa. Pendampingan dari UMM sangat membantu kami mewujudkan sekolah ramah anak yang sesungguhnya,” kata Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 4 Kota Malang, Hana Ayudah, M.Pd. Adapun harapannya, pendampingan ini dapat memberikan dampak yang berkelanjutan. Upaya ini menjadi bagian dari kontribusi UMM dalam mendukung pendidikan berkualitas sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya pada aspek pendidikan inklusif dan kesetaraan gender. Dengan sinergi antara GEDSI dan literasi, program ini membuktikan bahwa pendidikan ramah anak adalah kunci untuk mencetak generasi yang unggul, berkarakter, dan peduli terhadap keberagaman. (*/wil)
Rektor UMM: Kepala Daerah Ingin Berhasil, Prioritaskan Empat Aspek Ini
Pilkada serentak sudah usai dan para kepala daerah harus mulai bekerja memberikan yang terbaik untuk rakyat. Hal itu ditegaskan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si. Menurutnya, ada empat aspek penting yang perlu diupayakan agar pemerintahan yang diemban kepala daerah bisa berjalan sukses dan berkelanjutan. Nazar mengatakan, keterbatasan dana masih menjadi problem utama pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Karena itu, pemilihan skala prioritas yang tepat adalah hal kursial untuk dilakukan agar kepuasan masyarakat atas public utilities setara dengan pajak yang dibayar. Nazar juga menilai bahwa prioritas yang tepat dalam pembangunan infrastruktur menjadi salah satu solusinya. Ini bisa dilakukan oleh kepala daerah berbagai daerah di Indonesia. Setidaknya, daerah-daerah bisa menyelesaikan dulu masalah infrastruktur di bidang kesehatan, pendidikan, dan pariwisata. Ditambah dengan kemudahan akses jalan di tiga bidang itu. Nazar memberikan contoh pada infrastruktur bidang wisata. Menurutnya, ketika orang selesai menikmati tempat wisata, seharusnya orang tersebut bisa bekerja lebih giat. Wisata diharapkan mengembalikan energi untuk produktif. Tujuan itu tidak akan tercapai ketika kondisi pariwisata mengecewakan. Tak terkecuali akses menuju lokasi wisata. Kemudian infrastruktur di bidang pendidikan. Minimal akses pendidikan dasar bagi masyarakat terpenuhi seluruhnya. Itu bisa dievaluasi dari seberapa banyak perbandingan anak usia sekolah dengan yang bersekolah atau Angka Partisipasi Murni (APM). Misalnya APM tingkat SD di Kota Malang sebesar 99,50 persen, Kota Batu 99,98 persen, dan Kabupaten Malang sebesar 98,63 persen. “Pemetaan data semacam itu bisa di jadikan dasar untuk pembangunan infrastruktur pendidikan. Jadi, prioritas penggunaan anggarannya digunakan untuk memastikan seluruh anak usia sekolah bisa menuntaskan pendidikan dasar lebih dulu. Adapun untuk memaksimalkan APM adalah pendidikan gratis. Namun untuk dapat mewujudkannya, masyarakat harus tertib dan ikhlas membayar pajak,” katanya. Hal serupa juga harus dilakukan di bidang kesehatan. Keberhasilan pembangunan infrastruktur dapat dilihat dari aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan. Misalnya seberapa dekat jarak tempat tinggal mereka dengan fasilitas kesehatan. Ukuran akhirnya bisa bermacam-macam. Seperti angka kematian ibu setelah melahirkan, Tuberculosis (TBC), stunting, hingga ketersediaan jumlah tenaga kesehatan (nakes). Sebagai contoh, berdasar data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) di Malang Raya, dalam 1,5 tahun, sudah ada sekitar 39 ibu hamil yang meninggal. Data itu bisa menjadi bahan untuk mengambil kebijakan tentang pembangunan infrastruktur kesehatan. “Terpenuhinya infrastruktur tiga bidang di atas perlu ditunjang dengan kelayakan akses jalan. Kelayakan jalan akan menunjang banyak hal, termasuk memecahkan masalah kendala pertumbuhan ekonomi dan pengembangan industri,” tambahnya. Adapun salah satu sumber anggaran untuk infrastruktur yakni APBD. Di dalamnya terdapat pajak daerah. Pembangunan infrastruktur memang membutuhkan dana yang sangat besar. Maka, lembaga eksekutif dan legislatif harus mampu mendistribusikannya sesuai kondisi di lapangan. Ini menjadi solusi tepat bagi berbagai daerah di Indonesia. (*/wil)
Dukung Program Pemerintah, UMM Kembangkan PLTS dan PLTB di Berbagai Lokasi
Pengembangan teknologi energi terbarukan menjadi salah satu fokus negara Indonesia. Begitu juga yang dilakukan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) yang menjadikan EBT sebagai fokus utama. Melalui prodi Teknik Elektro, Fakultas Teknik UMM mengerjakan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB). Adapun latar belakang pengembangan ini berakar dari roadmap penelitian kampus yang selaras dengan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Proyek PLTS dan PLTB ini telah diterapkan di beberapa lokasi strategis, termasuk Masjid Chengho Gua China di Desa Sitiarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Masjid Ahmad Dahlan di Karangploso, Wagir kabupaten Malang, SMP Negeri 21 Malang, SMP Negeri 24 Malang, dan lainnya. Termasuk di dalamnya Kampus 3 UMM yang telah banyak menggunakan teknologi ini. Baca juga : Rektor UMM: Kepala Daerah Ingin Berhasil, Prioritaskan Empat Aspek Ini Wakil Dekan I Fakultas Teknik UMM, Machmud Effendy, ST, M.Eng. mengatakan, salah satu alasan utama memilih sederet daerah itu sebagai lokasi implementasi adalah permasalahan ketidakstabilan listrik yang sering terjadi. “Kami ingin menjadikan UMM sebagai ikon pengembangan energi terbarukan, terutama di sektor PLTS dan PLTB yang telah dimulai sejak 2012. Salah satu contohnya di Masjid Chengho, di mana listrik sering mati karena jaraknya jauh dari transmisi PLN. Dengan adanya PLTS ini kebutuhan listrik untuk pompa air dan penerangan dapat terpenuhi tanpa kendala” katanya. Pelaksanaan dalam proyek ini melibatkan berbagai pihak, termasuk PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dan CSR PT Multi Sarana Insfrastruktur (BUMN) yang memberikan dukungan dana. Sementara, mitra CoE PLTS Teknik Elektro PT. Blue Energy bertindak sebagai inisiator utama yang berperan dalam pengadaan dan pemasangan panel surya. “PLTS memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan sumber energi lainnya, terutama untuk lokasi terpencil. Teknologi ini bersifat off-grid sehingga tidak memerlukan izin dari PLN, instalasinya sederhana, dan tidak membutuhkan infrastruktur besar seperti bendungan atau pipa. Cukup dengan memasang panel, sistem sudah dapat berfungsi. Ini membuat PLTS lebih mudah dan praktis untuk diterapkan di banyak tempat,” tambahnya. Dari segi perawatan, PLTS dirancang untuk efisiensi jangka panjang. Panel surya dapat bertahan hingga 20 tahun dengan perawatan sederhana seperti pembersihan rutin setiap enam bulan. Machmud menyebutkan bahwa baterai pada PLTS memiliki masa pakai sekitar 4-5 tahun dan dilengkapi dengan sistem manajemen baterai agar lebih awet. Hal ini memastikan bahwa teknologi tetap efisien dan dapat digunakan dalam jangka Panjang. Baca juga : Belasan Mahasiswa Teknik Mesin UMM Exchange ke INTI Malaysia “Harapan besar untuk proyek ini adalah dapat membawa manfaat besar bagi masyarakat dan menjadi model yang dapat diterapkan di tempat lain. Kami ingin teknologi ini dikembangkan di masjid-masjid lain, pondok pesantren, atau puskesmas, sehingga energi terbarukan bisa digunakan lebih luas. Hal ini sejalan dengan visi UMM untuk terus mendukung pembangunan berkelanjutan melalui inovasi teknologi. Begitupun dengan visi pemerintah Indonesia terkait energi,” pungkasnya. (*/wil)
