Hadapi Krisis Global, Kuncinya Kemandirian Energi Indonesia
Perbesar Dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) sekaligus mantan Duta Besar Indonesia untuk Kolombia, Priyo Iswanto./Istimewa Bisnis.com, (EKONOMI BISNIS) MALANG — Kemandirian nasional menjadi kunci utama bagi Indonesia dalam menghadapi ancaman krisis energi global yang dipicu memanasnya konflik Amerika Serikat dan Iran serta potensi penutupan Selat Hormuz. Dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) sekaligus mantan Duta Besar Indonesia untuk Kolombia, Priyo Iswanto, menegaskan bahwa Indonesia memiliki modal besar berupa sumber daya alam dan jumlah penduduk usia produktif yang tinggi. “Kemandirian energi adalah kunci agar kita tidak terus-menerus terdampak gejolak global. Indonesia memiliki potensi besar, tetapi tanpa pengelolaan yang tepat, potensi tersebut tidak akan cukup untuk menahan dampak krisis yang semakin kompleks,” ujarnya dikutip Sabtu (4/4/2026). Menurutnya, penguatan sektor industri, energi, dan ekonomi domestik menjadi langkah yang tidak bisa ditunda. Karena itulah, pemerintah perlu segera mempercepat strategi yang berorientasi pada ketahanan nasional agar Indonesia tidak bergantung pada dinamika pasar energi global. “Kita harus memperkuat fondasi domestik, mulai dari sektor industri hingga energi, agar tidak selalu rentan ketika terjadi gangguan pasokan global,” tambahnya. Memanasnya konflik geopolitik yang berujung pada ancaman penutupan Selat Hormuz turut meningkatkan kekhawatiran terhadap lonjakan harga minyak dunia. Jalur strategis tersebut selama ini menjadi salah satu urat nadi distribusi energi global, sehingga gangguan pasokan berpotensi memicu tekanan besar terhadap banyak negara, termasuk Indonesia. Priyo menilai situasi ini bukan sekadar persoalan politik luar negeri, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional. “Penutupan Selat Hormuz akan berdampak pada lonjakan harga minyak dunia. Dalam kondisi seperti ini, ruang gerak diplomasi menjadi terbatas karena persoalan utamanya adalah berkurangnya pasokan energi,” jelasnya. Dia menambahkan, kenaikan harga minyak akan berdampak langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama dari sisi subsidi energi. “Diplomasi saja tidak cukup ketika harga minyak melonjak tinggi. Pemerintah harus bersiap menghadapi tekanan besar terhadap APBN, terutama pada subsidi energi yang akan meningkat,” tegasnya. Untuk meredam dampak tersebut, Priyo menilai pengendalian konsumsi bahan bakar minyak, khususnya pada sektor non-vital, perlu segera dilakukan. Selain itu, percepatan diversifikasi energi juga harus menjadi prioritas agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada impor minyak. “Pengurangan konsumsi BBM di sektor non-vital harus segera dilakukan dan melibatkan seluruh masyarakat. Di sisi lain, diversifikasi energi, terutama energi terbarukan, harus digencarkan secara masif dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dalam negeri,” ungkapnya. Diajuga menekankan, ketahanan energi menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan industri dan perekonomian nasional. Menurutnya, krisis ini justru dapat menjadi momentum untuk mempercepat transisi menuju energi alternatif yang lebih berkelanjutan. “Kita tidak bisa terus bergantung pada energi fosil karena selain terbatas, juga rentan terhadap gejolak global seperti saat ini. Ketahanan energi menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan industri nasional,” katanya. Priyo juga menilai krisis ini juga menguji kemampuan Indonesia dalam menjaga keseimbangan politik luar negeri. Prinsip bebas aktif harus tetap dijalankan tanpa terjebak dalam keberpihakan tertentu. “Tidak mudah bersikap netral dalam situasi seperti ini, tetapi diplomasi Indonesia harus mampu menjembatani kepentingan ekonomi dan politik tanpa menimbulkan konflik baru,” ujarnya. Dia mendorong pula agar pemerintah untuk mulai mempertimbangkan penggunaan energi alternatif, termasuk energi nuklir, sebagai bagian dari strategi jangka panjang. “Maka dari itu, kita harus mendorong pemerintah untuk mulai mempertimbangkan penggunaan energi alternatif, termasuk energi nuklir, sebagaimana telah dilakukan oleh banyak negara maju. Dengan langkah tersebut, Indonesia tidak hanya mampu bertahan dari krisis, tetapi juga memperkuat fondasi menuju kemandirian energi untuk menopang industri di masa depan,” ucapnya.
Dilema Pariwisata Kota Malang 2026: Target 3,4 Juta Wisatawan di Tengah Kebijakan Efisiensi Energi
lihat foto Tribun Jatim Network/Benni Indo TANTANGAN PARIWISATA MALANG – Warga duduk di kursi area Alun-alun Merdeka Malang. Kawasan tersebut merupakan tujuan pariwisata bagi wisatawan maupun warga lokal. Disporapar Kota Malang mengkaji tantangan pariwisata di tengah kebijakan efisiensi energi. TRIBUNJATIM.COM, MALANG – Sektor pariwisata di Kota Malang berpotensi tertekan karena kebijakan efisiensi energi. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) tengah menghitung dampaknya. Kepala Disporapar Kota Malang, Baihaqi menjelaskan, bahwa kebijakan efisiensi energi akan mengubah pola kerja. Belakangan, pemerintah mulai mengatur pola kerja dari rumah atau work from home. Baihaqi menyatakan masih menunggu aturan teknis dari pemerintah pusat sebelum mengambil langkah lanjutan. Sembari menunggu aturan teknis yang pasti, ia tengah mengkaji dampak kebijakan itu terhadap pariwisata. Momentum Strategis: Maraton Asia Tenggara dan Reli Motor Antik “Ini nanti kita evaluasi sembari menunggu regulasi dari pemerintah pusat,” ujarnya, Minggu (5/4/2026). Tak hanya itu, pembatasan konsumsi BBM subsidi juga mulai diberlakukan. Kebijakan ini dinilai berpotensi menekan mobilitas masyarakat yang menjadi faktor kunci dalam pergerakan wisata. Di sisi lain, Kota Malang justru tengah memasuki momentum strategis. Dalam waktu dekat, akan ada kejuaraan maraton pada 26 April. Ajang ini diperkirakan diikuti sekitar 7.000 pelari dari tingkat lokal, nasional hingga Asia Tenggara. Pada 16 Juni akan digelar reli sepeda motor antik, serta sejumlah turnamen internasional lainnya yang masih dalam rangkaian perayaan. Disporapar kini dihadapkan pada dua kepentingan, yakni menjaga geliat pariwisata tetap tumbuh dan menyesuaikan diri dengan kebijakan efisiensi energi. Baihaqi mengatakan, rencana agenda pariwisata itu akan diupayakan tetap terselenggara sembari mencari solusi di tengah kebijakan efisiensi energi. Pada tahun ini, Disporapar Kota Malang menargetkan kunjungan wisatawan sebesar 3,4 juta orang pada tahun 2026. Biahaqi menyatakan fokus utama pada 2026 adalah optimalisasi destinasi yang sudah ada, khususnya Kayutangan Heritage. Pakar Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Profesor Vina Salviana Darvina Soedarwo, menilai kebijakan kerja dari rumah yang muncul di tengah tekanan energi saat ini berpotensi menjadi solusi simbolis jika tidak disertai paket kebijakan komprehensif. Menurutnya, tanpa langkah struktural seperti diversifikasi energi atau insentif bagi pekerja, kerja dari rumah belum bisa disebut sebagai transformasi budaya kerja yang berkelanjutan. Dari perspektif sosiologis, alih fungsi rumah menjadi ruang kerja dinilai bukan lagi persoalan besar. Masyarakat telah memiliki pengalaman adaptasi sejak pandemi. Namun, risiko baru justru muncul pada praktik di lapangan yang berpotensi melenceng dari tujuan awal penghematan energi. “Yang sangat dikhawatirkan adalah mereka yang seharusnya kerja dari rumah malah berubah menjadi kerja di mana saja. Ketika bekerja di kafe atau tempat publik lain, mereka tetap menggunakan kendaraan bermotor, sehingga tujuan menghemat konsumsi bahan bakar tidak tercapai,” tegas Vina. Ia menambahkan, pergeseran ruang kerja juga otomatis memindahkan beban konsumsi energi dari korporasi ke rumah tangga. Biaya listrik, internet, hingga kebutuhan pendukung kerja meningkat di tingkat keluarga. Karena itu, Vina menekankan pentingnya keadilan kebijakan antara negara, perusahaan, dan pekerja. Vina menegaskan, pemerintah perlu menyusun pedoman profesi secara transparan serta mempertimbangkan ketimpangan infrastruktur digital antar daerah. Tanpa komunikasi yang jelas, kebijakan kerja dari rumah berisiko memunculkan konflik horizontal di masyarakat. “Kerja dari rumah bisa menjadi solusi, tetapi tanpa desain kebijakan yang adil dan menyeluruh, ia justru berpotensi menciptakan masalah sosial baru,” pungkasnya.
Sektor Pariwisata Kota Malang Hadapi Tantangan Imbas Kebijakan Efisiensi Energi
lihat foto SURYAMALANG.COM/Benni Indo PARIWISATA KOTA MALANG – Warga duduk di kursi area Alun-alun Merdeka Kota Malang. Kawasan tersebut merupakan tujuan pariwisata bagi wisatawan maupun warga lokal. Disporapar Kota Malang mengkaji tantangan pariwisata di tengah kebijakan efisiensi energi. SURYAMALANG.COM, KOTA MALANG – Sektor pariwisata di Kota Malang berpotensi tertekan karena kebijakan efisiensi energi. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) tengah menghitung dampaknya. Kepala Disporapar Kota Malang, Baihaqi menjelaskan, bahwa kebijakan efisiensi energi akan mengubah pola kerja. Belakangan, pemerintah mulai mengatur pola kerja dari rumah atau Work From Home (WFH). Baihaqi menyatakan masih menunggu aturan teknis dari pemerintah pusat sebelum mengambil langkah lanjutan. Sembari menunggu aturan teknis yang pasti, ia tengah mengkaji dampak kebijakan itu terhadap pariwisata. “Ini nanti kita evaluasi sembari menunggu regulasi dari pemerintah pusat,” ujarnya kepada SURYAMALANG.COM, Minggu (5/4/2026). Tak hanya itu, pembatasan konsumsi BBM subsidi juga mulai diberlakukan. Kebijakan ini dinilai berpotensi menekan mobilitas masyarakat yang menjadi faktor kunci dalam pergerakan wisata. Di sisi lain, Kota Malang justru tengah memasuki momentum strategis. Dalam waktu dekat, akan ada kejuaraan maraton pada 26 April. Ajang ini diperkirakan diikuti sekitar 7.000 pelari dari tingkat lokal, nasional hingga Asia Tenggara. Pada 16 Juni akan digelar reli sepeda motor antik, serta sejumlah turnamen internasional lainnya yang masih dalam rangkaian perayaan. Disporapar kini dihadapkan pada dua kepentingan, yakni menjaga geliat pariwisata tetap tumbuh dan menyesuaikan diri dengan kebijakan efisiensi energi. Baihaqi mengatakan, rencana agenda pariwisata itu akan diupayakan tetap terselenggara sembari mencari solusi di tengah kebijakan efisiensi energi. Pada tahun ini, Disporapar Kota Malang menargetkan kunjungan wisatawan sebesar 3,4 juta orang pada tahun 2026.
Memulai Bisnis di Situasi Menantang, saat Pandemi Covid-19
Abdullah Husein. Ia founder dan owner Vinoqi Entertainment MALANG POSCO MEDIA– Jagat Malang Raya, terutama yang bergelut di dunia entertainment atau event pasti tidak asing dengan nama “Vinoqi Entertainment”. Di banyak event besar nama tersebut malang melintang menjadi pengisi acara maupun mengoorganisir event. Itu tak lepas dari Abdullah Husein. Ia founder dan owner Vinoqi Entertainment. Dia mendirikan bisnis penyedia jasa hiburan atau entertainment ini dengan keyakinan dan semangat terus belajar dan mengembangkan dirinya. Abdullah Husein, memang lebih akrab dikenal dengan nama Vino atau Vinoqi. Dia memulai bisnis entertainment di momen yang menantang. Yakni masa pandemi Covid-19. Vino saat itu mengenalkan jasa hiburan dengan gencar menggunakan keterbatasan pergerakan manusia secara fisik. Yakni lewat media sosial di tahun 2021. “Vinoqi Entertainment berdiri karena saya menyadari kebutuhan sebuah acara itu berbeda-beda. Kami datang sebagai jembatan dengan kebutuhan market. Misal acara ini tema nya orkestra, atau ala reggae kami sediakan hiburannya sesuai dengan kebutuhan,” papar Vino kepada Malang Posco Media. Sebelum bisnisnya ini terbentuk, Vino sudah lebih lama malang melintang sebagai pengisi acara. Yakni sejak tahun 2008. Mengetahui kebutuhan sebuah event terus berkembang dan kebutuan jasa hiburan juga semakin dinamis dia memberanikan diri membentuk Vinoqi Entertainment sebagai brand bisnisnya sendiri. Dari situlah Vinoqi Entertainment berkembang sebagai penyedia jasa hiburan yang komplit. Karena hingga kini bisa menyediakan jasa pengisi acara hingga hiburan dalam berbagai bentuk yang kreatif. “Kami mencakup kebutuhan mitra kami (mitra seperti Event Organizer dan Wedding Organizer). Kami menyediakan band, MC, DJ sampai tim orkestra juga ada sesuai kebutuhan dan terus kami kembangkan sesuai kebutuhan,” jelas lulusan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu. Vino menjelaskan bahwa Vinoqi Entertainment sudah memiliki cabang di dua daerah besar lainnya selain berbasis di Malang Raya. Yakni ada di Bali dan di Jakarta. Ekspansi ini dilakukannya menjawab kebutuhan jasa hiburan yang semakin besar dan dinamis setiap zamannya. Pria kelahiran tahun 1988 ini mengaku bahwa salah satu tantangan terbesar mengembangkan bisnis di dunia entertainment ini adalah memenuhi ekspektas klien. “Karena kami ini sering viral di media sosial (konten-konten Vinoqi Entertainment di Instagram dan Tiktok) jadi orang datang mau pakai jasa kami pasti punya ekspektasi yang besar. Tantangannya adalah memenuhi ekspektasi itu. Alhamdulilah sampai saat ini ekspektasi klien selalu terpenuhi,” tegas Vino. Maka dari itulah hal utama yang harus dipegangnya untuk menjaga eksitensi bisnisnya adalah tetap berinovasi. Inovasi harus terus dilahirkan dengan cermat melihat kondisi dan tren yang ada. Dia menganggap hal itu menjadi hal utama yang dipegangnya untuk menjaga kelangsungan bisnisnya kedepan. “Apalagi tren hiburan saat ini terus berganti-ganti. Sebulan saja sudah ganti. Kalau kami tidak inovasi dan ikut lalu adaptasi dengan tren saat ini nanti bisa kacau,” pungkas alumnus SMAN 1 Lawang itu. (ica/van)
Rabu tenang energi terjaga
Ilustrasi – Pegawai aparatur sipil negara (ASN) berangkat bekerja menggunakan sepeda di Balai Kota Malang, Jawa Timur, Jumat (27/3/2026). Pemerintah Kota Malang mulai menerapkan kebijakan ASN bersepeda setiap hari Jumat sebagai upaya efisiensi penggunaan bahan bakar minyak sekaligus mengantisipasi potensi krisis energi di tengah dinamika global. ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto/sgd. Surabaya (ANTARA) – Gelombang pagi di Surabaya pada hari Rabu tampak biasa saja. Aparatur sipil negara (ASN) bersiap menapaki rutinitas kantor, lalu lintas mulai padat di beberapa titik strategis, dan aroma kopi dari warung pinggir jalan menyapa pejalan kaki. Namun, tahun 2026 membawa dinamika baru dalam budaya kerja di Jawa Timur, yakni wacana penerapan Work From Home (WFH) bagi ASN, bukan pada hari Jumat seperti kebijakan awal pusat, melainkan di tengah pekan. Pergeseran ini bukan sekadar geser kalender kerja. Dari riset digital yang digelar Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) Jawa Timur, mayoritas masyarakat menolak WFH hari Jumat karena berpotensi memicu libur panjang terselubung. Hari Rabu muncul sebagai opsi terbaik, efektif memisahkan hari kerja dari momentum liburan sehingga produktivitas dan pelayanan publik tetap terjaga. Tren percakapan publik di media sosial hingga awal April 2026 memperkuat posisi Rabu sebagai pilihan dominan, dengan Kamis sebagai alternatif berikutnya. Fenomena ini menunjukkan peran signifikan ruang digital dalam menetapkan kebijakan publik. Aspirasi masyarakat yang tersaring melalui media sosial kini menjadi indikator nyata terhadap akuntabilitas kinerja aparatur. WFH hari Rabu bukan hanya soal fleksibilitas kerja, melainkan juga langkah strategis untuk menekan konsumsi energi, mendukung efisiensi biaya, dan mengurangi tekanan mobilitas harian. Analisis kebijakan Penerapan WFH bagi ASN di Jawa Timur menyasar pegawai nonpelayanan. Pegawai yang langsung melayani masyarakat, seperti di bidang kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan tetap berada di kantor. Dengan pemetaan seperti ini, kualitas layanan publik tetap optimal. Sekda Lumajang menegaskan bahwa WFH tidak mengganggu pelayanan, sementara Bupati Malang melalui Inspektorat dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mengawasi kinerja ASN yang menjalani WFH. Presensi dan laporan kinerja menjadi instrumen pengendali agar fleksibilitas kerja tidak menjadi alasan menurunnya produktivitas. Efisiensi energi menjadi salah satu tujuan utama. Berdasarkan pengamatan akademisi dan pengamat kebijakan publik, pengurangan mobilitas satu hari dalam sepekan dapat menurunkan konsumsi bahan bakar kendaraan dan listrik perkantoran hingga 15-20 persen di kota besar. Strategi ini menjadi bentuk manajemen permintaan energi (demand management) yang lebih aman secara ekonomi dibandingkan menaikkan harga BBM atau membebani fiskal negara. Namun, potensi pergeseran konsumsi energi dari kantor ke rumah perlu diantisipasi. Pakar Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Prof Vina Salviana Darvina Soedarwo, mengingatkan bahwa WFH berisiko memindahkan beban listrik, internet, dan kebutuhan pendukung kerja ke rumah tangga, sekaligus membuka peluang konflik sosial baru. Misalnya, pekerja lapangan tetap harus hadir, sedangkan pekerja WFH mendapat kenyamanan tambahan. Begitu pula pelaku UMKM di sekitar perkantoran bisa kehilangan konsumen harian. Dari perspektif budaya kerja, WFH mendorong transformasi dari sistem berbasis kehadiran fisik ke sistem berbasis kinerja. ASN dituntut untuk menyelesaikan tugas sesuai output dan target, bukan sekadar hadir di kantor. Implementasi ini membutuhkan infrastruktur digital yang memadai, mekanisme evaluasi jelas, dan kepemimpinan yang visioner. Tanpa itu, WFH berpotensi hanya menjadi simbolis, tanpa memberikan manfaat nyata bagi efisiensi energi atau produktivitas. Langkah implementatif Kebijakan WFH yang efektif harus menyeimbangkan efisiensi, produktivitas, dan keadilan sosial. Hari Rabu sebagai pilihan utama dipandang paling strategis karena berjauhan dari akhir pekan, mengurangi risiko long weekend terselubung, dan meminimalkan penyalahgunaan waktu kerja. Kamis bisa menjadi alternatif cadangan jika evaluasi awal menunjukkan kendala operasional. Langkah implementatif dapat mencakup beberapa strategi. Pertama, pemetaan pegawai berdasarkan tugas dan interaksi dengan publik agar ASN yang tetap harus hadir dapat fokus pada pelayanan esensial. Kedua, penguatan mekanisme absensi dan pelaporan kinerja melalui aplikasi digital untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Ketiga, optimasi penghematan energi melalui pengurangan penggunaan kendaraan dinas, pendingin ruangan, dan perjalanan dinas yang tidak mendesak. Selain itu, pemerintah daerah dapat menerapkan program kombinasi WFH dengan penggunaan transportasi publik atau bersepeda pada hari tertentu, sehingga penurunan konsumsi BBM menjadi lebih signifikan. Contoh konkret dari Pemkot Surabaya menunjukkan pengaturan ASN yang tinggal di luar kota, seperti Sidoarjo, diarahkan memanfaatkan bus atau commuter line menuju kantor, memperkuat disiplin sekaligus mengurangi emisi. Solusi lain menyasar aspek sosial-ekonomi. Pemerintah perlu mempertimbangkan kompensasi atau dukungan bagi pekerja yang terdampak pergeseran beban biaya ke rumah, sekaligus memperhatikan UMKM yang bergantung pada konsumen harian di sekitar perkantoran. Kebijakan WFH menjadi optimal jika dikombinasikan dengan subsidi energi, pelatihan digital, dan komunikasi transparan agar seluruh pihak memahami tujuan dan batasan kebijakan. Penerapan WFH yang tepat juga membuka ruang untuk membangun budaya kerja ASN yang lebih profesional, fleksibel, dan berorientasi hasil. Transformasi ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat dalam meningkatkan efisiensi birokrasi sekaligus mendorong inovasi dalam manajemen kinerja. Evaluasi berkala menjadi kunci, apakah penghematan energi dan biaya operasional tercapai, apakah produktivitas tetap tinggi, dan apakah masyarakat menerima kualitas layanan publik tetap optimal. WFH di hari Rabu bukan sekadar alternatif jadwal. Ia menjadi titik temu antara kebutuhan efisiensi energi, produktivitas ASN, dan aspirasi masyarakat. Pilihan hari kerja yang tepat, pengawasan kinerja yang ketat, dan strategi implementasi yang adil menjadi faktor penentu keberhasilan kebijakan ini. Ketika rancangan WFH berjalan dengan disiplin dan didukung data akurat, transformasi budaya kerja di Jawa Timur bisa menjadi model bagi daerah lain. Pertanyaan reflektif muncul, sejauh mana fleksibilitas kerja bisa menyeimbangkan efisiensi energi, produktivitas, dan keadilan sosial tanpa menimbulkan ketimpangan baru? Jawabannya bergantung pada komitmen pemerintah daerah untuk mengeksekusi WFH secara cerdas, adaptif, dan responsif terhadap aspirasi publik, sekaligus menjaga integritas layanan publik sebagai fondasi utama negara.
Krisis Energi Picu WFH Nasional, Pakar UMM: Picu Kecemburuan Sosial dan Konflik Sosial Baru
Pakar Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Prof. Dr. Vina Salviana Darvina Soedarwo, M.Si., (Foto: Istimewa) MALANG POST – Gelombang krisis energi global mulai menyeret Indonesia pada pilihan kebijakan yang tak mudah. Wacana penerapan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja sektor swasta kembali mencuat sebagai strategi penghematan bahan bakar. Namun, kebijakan ini justru memantik pertanyaan, apakah WFH benar-benar solusi efisien, atau hanya memindahkan beban energi dari kantor ke rumah sekaligus membuka celah ketimpangan baru? Pakar Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Prof. Dr. Vina Salviana Darvina Soedarwo, M.Si., menilai kebijakan WFH yang muncul di tengah tekanan energi saat ini berpotensi menjadi solusi simbolis jika tidak disertai paket kebijakan komprehensif. Menurutnya, tanpa langkah struktural seperti diversifikasi energi atau insentif bagi pekerja, WFH belum bisa disebut sebagai transformasi budaya kerja yang berkelanjutan. Dari perspektif sosiologis, alih fungsi rumah menjadi ruang kerja dinilai bukan lagi persoalan besar. Masyarakat telah memiliki pengalaman adaptasi sejak pandemi. Namun, risiko baru justru muncul pada praktik di lapangan yang berpotensi melenceng dari tujuan awal penghematan energi. “Yang sangat dikhawatirkan adalah mereka yang seharusnya WFH malah berubah menjadi WFA (Work From Anywhere).” “Ketika bekerja di kafe atau tempat publik lain, mereka tetap menggunakan kendaraan bermotor. Sehingga tujuan menghemat konsumsi bahan bakar tidak tercapai,” tegas Vina, 4 April 2026. Ia menambahkan, pergeseran ruang kerja juga otomatis memindahkan beban konsumsi energi dari korporasi ke rumah tangga. Biaya listrik, internet, hingga kebutuhan pendukung kerja meningkat di tingkat keluarga. Karena itu, Vina menekankan pentingnya keadilan kebijakan antara negara, perusahaan, dan pekerja. “Pemerintah perlu merancang paket kebijakan utuh. Misalnya mengombinasikan WFH dengan subsidi khusus bagi pekerja kelas bawah.” “Negara kita juga belum siap sepenuhnya beralih ke energi terbarukan secara massal,” jelasnya. Di sisi lain, WFH juga berpotensi memicu kecemburuan sosial. Pekerja lapangan tidak memiliki opsi bekerja dari rumah. Sementara pelaku UMKM di sekitar perkantoran kehilangan konsumen harian. Jika tidak diantisipasi, kondisi ini dapat memperlebar jurang ketimpangan ekonomi. Vina menegaskan, pemerintah perlu menyusun pedoman profesi secara transparan serta mempertimbangkan ketimpangan infrastruktur digital antar daerah. Tanpa komunikasi yang jelas, kebijakan WFH berisiko memunculkan konflik horizontal di masyarakat. “WFH bisa menjadi solusi, tetapi tanpa desain kebijakan yang adil dan menyeluruh. Ia justru berpotensi menciptakan masalah sosial baru,” pungkasnya.(*/M. Abd. Rachman. Rozzi-Januar Triwahyudi)
Memanfaatkan Waktu dalam Islam: Kunci Kesabaran dan Keberkahan
Memanfaatkan Kesempatan: Antara Waktu, Kesabaran, dan Keyakinan Oleh : Dr. Ajang KusmanaDosen AIK Universitas Muhammadiyah Malang PWMU – Sering kali kita baru menyadari betapa berharganya sebuah waktu ketika ia telah berlalu dan berubah menjadi kenangan. Penyesalan pun hadir, karena kita tidak benar-benar memanfaatkannya saat kesempatan itu masih ada. لَنْ تَعْرِفَ قِيْمَةَ اللَّحْظَةِ حَتَّى تُصْبِحَ الذِّكْرَى “Engkau tidak akan mengerti nilai sebuah momen, hingga ia menjadi kenangan.” Apa yang telah terjadi kemarin adalah masa lalu. Apa yang kita jalani hari ini adalah kenyataan. Dan apa yang akan datang esok adalah harapan. Waktu memiliki wajah yang berbeda bagi setiap orang. Ia terasa lambat bagi yang menunggu, terlalu cepat bagi yang takut, terasa panjang bagi yang gelisah, dan begitu singkat bagi yang bahagia. Namun bagi mereka yang hidup dengan cinta dan keikhlasan, waktu adalah keabadian. Selama kesempatan masih terbuka, setiap detik seharusnya diisi dengan amal dan persiapan menuju kehidupan yang kekal. Tidak ada yang lebih berharga daripada waktu yang dimanfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kesempatan bukan sekadar peluang duniawi, tetapi juga ruang untuk menyiapkan bekal akhirat. Oleh karena itu, memperbanyak istighfar dan memohon pertolongan kepada Allah adalah langkah utama agar kita tetap berada dalam jalan keselamatan. Kehidupan ini menuntut kesabaran dan keyakinan. Tanpa keduanya, manusia akan mudah menyerah di tengah perjalanan. Sejarah telah memberikan banyak pelajaran tentang arti kesabaran. Kisah Siti Hajar yang berlari bolak-balik antara Shafa dan Marwah demi mencari air untuk putranya, Nabi Ismail ‘alaihis salam, menjadi simbol ikhtiar tanpa putus asa. Begitu pula kisah Rasulullah ﷺ ketika berdakwah di Thaif. Beliau menghadapi penolakan, hinaan, bahkan lemparan batu hingga terluka. Namun, semua itu dijalani dengan kesabaran yang luar biasa. Setiap langkah adalah proses. Tidak ada keberhasilan yang datang secara instan. Seorang anak tidak langsung bisa berjalan. Ia belajar merangkak, terjatuh, bangkit kembali, hingga akhirnya mampu berdiri dan berjalan dengan sempurna. Demikian pula kehidupan manusia. Semua melalui tahapan yang telah ditetapkan oleh Allah. Tidak ada yang bisa dipercepat atau dilompati tanpa proses. Kesabaran dan keyakinan menjadi kunci dalam menjalani setiap fase kehidupan tersebut. Al-Imam Muhammad ibn Idris al-Shafi’i rahimahullah berkata: صَبْرًا جَمِيلًا مَا أَقْرَبَ الْفَرَجَا “Bersabarlah dengan kesabaran yang indah, maka kelapangan itu begitu dekat.” مَنْ رَاقَبَ اللَّهَ فِي الْأُمُورِ نَجَا “Barang siapa menjaga hubungannya dengan Allah dalam setiap urusan, maka ia akan selamat.” مَنْ صَدَقَ اللَّهَ لَمْ يَنَلْهُ أَذًى “Barang siapa jujur kepada Allah, maka ia tidak akan tersentuh keburukan.” وَمَنْ رَجَاهُ كَانَ حَيْثُ رَجَا “Barang siapa berharap kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan harapannya.” Hidup ini berjalan seperti roda yang terus berputar. Ada masa di atas, ada masa di bawah. Tidak ada yang abadi selain ketetapan Allah. Tidak ada alasan untuk sombong atas apa yang dimiliki hari ini. Kita semua pernah berada di titik nol—saat belum mengenal dunia, saat belajar berjalan dengan bantuan orang tua. يَأْتِي البَعْضُ لِحَيَاتِكَ كَنِعْمَةٍ وَيَأْتِي البَعْضُ كَدَرْسٍ “Sebagian orang datang dalam hidupmu sebagai nikmat, dan sebagian lainnya sebagai pelajaran. Maka jagalah nikmat itu dan ambillah pelajarannya.” Setiap kesempatan adalah amanah. Setiap waktu adalah ujian. Dan setiap proses adalah jalan menuju kedewasaan iman. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan hidayah kepada kita, agar tetap istiqamah dalam kesabaran dan keyakinan, hingga tiba saatnya kita kembali kepada-Nya dengan penuh keridaan. *) Editor : Satria
WFH di Tengah Krisis Energi Dinilai Belum Efektif, Pakar UMM Soroti Risiko Ketimpangan Sosial
Ilustrasi Work From Home. (Sumber: Diolah dengan AI) RIAUCERDAS.COM – Wacana penerapan Work From Home (WFH) sebagai strategi penghematan energi di tengah krisis global dinilai belum tentu menjadi solusi efektif. Kebijakan ini bahkan berpotensi memunculkan persoalan baru, mulai dari pergeseran beban energi hingga ketimpangan sosial di masyarakat. Pakar Sosiologi dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Vina Salviana Darvina Soedarwo, menilai penerapan WFH tanpa kebijakan pendukung yang menyeluruh hanya akan menjadi langkah simbolis. Menurutnya, penghematan energi tidak cukup hanya dengan memindahkan lokasi kerja dari kantor ke rumah. Dibutuhkan langkah struktural seperti diversifikasi energi serta pemberian insentif kepada pekerja. “Yang sangat dikhawatirkan adalah mereka yang seharusnya WFH malah berubah menjadi WFA (Work From Anywhere). Ketika bekerja di kafe atau tempat publik lain, mereka tetap menggunakan kendaraan bermotor, sehingga tujuan menghemat konsumsi bahan bakar tidak tercapai,” tegasnya dilansir dari laman UMM, Minggu (5/4/2026). Dari sisi sosial, Vina menjelaskan bahwa masyarakat sebenarnya telah terbiasa dengan pola kerja jarak jauh sejak pandemi. Namun, tantangan baru muncul pada implementasi yang berpotensi melenceng dari tujuan awal. Ia menyoroti adanya pergeseran beban energi dari perusahaan ke rumah tangga. Biaya listrik, internet, hingga kebutuhan kerja lainnya kini harus ditanggung oleh pekerja secara mandiri. “Pemerintah perlu merancang paket kebijakan utuh, misalnya mengombinasikan WFH dengan subsidi khusus bagi pekerja kelas bawah. Negara kita juga belum siap sepenuhnya beralih ke energi terbarukan secara massal,” jelasnya. Selain itu, kebijakan WFH juga dinilai berpotensi memicu kecemburuan sosial. Pekerja lapangan yang tidak memiliki opsi bekerja dari rumah, serta pelaku UMKM di sekitar kawasan perkantoran, berisiko terdampak secara ekonomi. Jika tidak diantisipasi, kondisi tersebut dapat memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Vina menekankan pentingnya pemerintah menyusun pedoman yang jelas terkait profesi yang dapat menerapkan WFH, sekaligus memperhatikan kesenjangan infrastruktur digital antarwilayah. Tanpa komunikasi dan kebijakan yang transparan, penerapan WFH dikhawatirkan memicu konflik horizontal di tengah masyarakat. “WFH bisa menjadi solusi, tetapi tanpa desain kebijakan yang adil dan menyeluruh, ia justru berpotensi menciptakan masalah sosial baru,” pungkasnya. (*)
Krisis Energi Mengancam, Pakar UMM: Indonesia Harus Mandiri Sekarang
Dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) sekaligus mantan Duta Besar Indonesia untuk Kolombia, Dr. (H.E) Priyo Iswanto, M.H pwmu.co –Ancaman krisis energi global yang dipicu memanasnya konflik antara Amerika Serikat dan Iran, serta potensi penutupan Selat Hormuz, menjadi peringatan serius bagi Indonesia. Dalam situasi ini, kemandirian energi dinilai sebagai kunci utama untuk menjaga stabilitas nasional. Dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang sekaligus mantan Duta Besar Indonesia untuk Kolombia, Priyo Iswanto, menegaskan bahwa Indonesia memiliki modal besar berupa kekayaan sumber daya alam dan bonus demografi. “Kemandirian energi adalah kunci agar kita tidak terus-menerus terdampak gejolak global. Indonesia memiliki potensi besar, tetapi tanpa pengelolaan yang tepat, potensi tersebut tidak akan cukup untuk menahan dampak krisis yang semakin kompleks,” ujarnya kepada Tim Humas UMM, 3 April. Priyo menilai penguatan sektor industri, energi, dan ekonomi domestik merupakan langkah strategis yang tidak bisa ditunda. Pemerintah perlu mempercepat kebijakan yang berorientasi pada ketahanan nasional agar tidak terus bergantung pada dinamika pasar energi global. “Kita harus memperkuat fondasi domestik, mulai dari sektor industri hingga energi, agar tidak selalu rentan ketika terjadi gangguan pasokan global,” tambahnya. Memanasnya konflik geopolitik turut meningkatkan kekhawatiran terhadap potensi penutupan Selat Hormuz, jalur vital distribusi energi dunia. Jika hal tersebut terjadi, dampaknya akan langsung terasa melalui lonjakan harga minyak global. Menurut Priyo, kondisi ini bukan sekadar isu politik luar negeri, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional. “Penutupan Selat Hormuz akan berdampak pada lonjakan harga minyak dunia. Dalam kondisi seperti ini, ruang gerak diplomasi menjadi terbatas karena persoalan utamanya adalah berkurangnya pasokan energi,” jelasnya. Kenaikan harga minyak, lanjutnya, juga akan memberikan tekanan besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya pada sektor subsidi energi. “Diplomasi saja tidak cukup ketika harga minyak melonjak tinggi. Pemerintah harus bersiap menghadapi tekanan besar terhadap APBN,” tegasnya. Untuk meredam dampak krisis, Priyo mendorong pengendalian konsumsi bahan bakar minyak (BBM), terutama di sektor non-vital. Selain itu, percepatan diversifikasi energi menjadi langkah penting agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada impor minyak. “Pengurangan konsumsi BBM di sektor non-vital harus segera dilakukan dan melibatkan seluruh masyarakat. Di sisi lain, diversifikasi energi, terutama energi terbarukan, harus digencarkan secara masif,” ungkapnya. Ia juga menekankan bahwa ketahanan energi merupakan fondasi utama bagi keberlanjutan industri dan perekonomian nasional. Menurutnya, krisis ini justru dapat menjadi momentum untuk mempercepat transisi menuju energi alternatif. “Kita tidak bisa terus bergantung pada energi fosil. Ketahanan energi menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan industri nasional,” katanya. Di tengah situasi global yang memanas, Priyo menilai Indonesia juga menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan politik luar negeri. Prinsip bebas aktif harus tetap dijalankan tanpa terjebak dalam kepentingan blok tertentu. “Tidak mudah bersikap netral dalam situasi seperti ini, tetapi diplomasi Indonesia harus mampu menjembatani kepentingan ekonomi dan politik tanpa menimbulkan konflik baru,” ujarnya. Sebagai langkah jangka panjang, Priyo mendorong pemerintah mulai mempertimbangkan penggunaan energi alternatif, termasuk energi nuklir, sebagaimana telah dilakukan sejumlah negara maju. “Dengan langkah tersebut, Indonesia tidak hanya mampu bertahan dari krisis, tetapi juga memperkuat fondasi menuju kemandirian energi untuk menopang industri di masa depan,” pungkasnya. *) Penulis : Humas Universitas Muhammadiyah Malang | Editor : Satria
UMM Siapkan Beasiswa Aktivis, Ormawa Diakui sebagai Prestasi Mahasiswa
Dialektika Kampus Putih yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Convention Hall Sengkaling Kuliner, Sabtu (4/4/2026). Foto: Humas pwmu.co –Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menyiapkan kebijakan beasiswa khusus bagi mahasiswa aktivis sekaligus mengakui organisasi kemahasiswaan (Ormawa) sebagai prestasi. Komitmen ini disampaikan dalam forum Dialektika Kampus Putih yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Convention Hall Sengkaling Kuliner, Sabtu (4/4/2026), sebagai upaya memperkuat dukungan kampus terhadap pengembangan kepemimpinan dan soft skill mahasiswa. Wakil Rektor III UMM, Dr. Nur Subeki, MT menegaskan, UMM terus berupaya mendorong pengembangan mahasiswa melalui berbagai program pendampingan dan fasilitasi kegiatan. “UMM berkomitmen untuk terus mendukung kegiatan kemahasiswaan. Seperti Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa), mahasiswa kami fasilitasi mulai dari pendampingan hingga pelaksanaan. Kalau mahasiswa mengikuti lomba akademik maupun non-akademik, pasti kami dukung,” ujarnya. Komitmen tersebut juga diperkuat dengan rencana kebijakan baru yang tengah disiapkan kampus. Ke depan, kampus putih akan menyiapkan mekanisme beasiswa khusus bagi mahasiswa aktivis, baik yang tergabung dalam BEM, Senat, Himpunan Mahasiswa, maupun Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Selain itu, mahasiswa aktivis juga akan dikategorikan sebagai mahasiswa berprestasi, sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi mereka dalam pengembangan organisasi dan kepemimpinan. Sementara itu, Presiden Mahasiswa UMM Wahyuddin Fahrurrijal menjelaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang diskusi formal, tetapi juga momentum mempererat hubungan antara mahasiswa dan pimpinan kampus. “Tujuan acara ini sebenarnya ajang halal bihalal sehabis lebaran, sekaligus silaturahmi dengan pimpinan dan organisasi kemahasiswaan. Di sini juga diagendakan untuk berdiskusi dan menyampaikan berbagai aspirasi maupun keluhan dari teman-teman Ormawa,” jelasnya. Ia menambahkan, selama satu periode kepengurusan, BEM UMM telah merancang dan melaksanakan berbagai program kerja yang berfokus pada kebutuhan mahasiswa. “Berbagai program kerja sudah kami rancang dan alhamdulillah banyak yang terlaksana. Ini menuju penghujung periode, dan program-program tersebut kami jalankan untuk mahasiswa berdasarkan kebutuhan mereka,” tambahnya. Wahyuddin juga mengajak mahasiswa untuk lebih aktif terlibat dalam organisasi kemahasiswaan. Menurutnya, partisipasi di Ormawa tidak hanya memperkaya pengalaman, tetapi juga menjadi bekal penting untuk masa depan. “Harapannya teman-teman lebih aware bahwa kegiatan Ormawa memberikan manfaat untuk perkuliahan maupun pekerjaan. Pengalaman soft skill yang didapatkan akan menjadi bekal ke jenjang selanjutnya,” ungkapnya. Melalui Dialektika Kampus Putih, UMM menegaskan bahwa ruang dialog antara mahasiswa dan pimpinan kampus akan terus diperkuat. Selain menjadi sarana aspirasi, forum ini juga menjadi langkah strategis untuk memastikan aktivitas kemahasiswaan berkembang sejalan dengan visi kampus yang mendorong mahasiswa aktif, berprestasi, dan berdampak.(*) *) Penulis : Faqih *) Editor : Agus Wahyudi
