UMM Siapkan Beasiswa bagi Aktivis, Organisasi Mahasiswa Kini Diakui sebagai Prestasi
Aktivis organisasi mahasiswa di UMM kini berpeluang mendapatkan beasiswa sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan kepemimpinan. (Humas UMM/Klikmu.co) KLIKMU.CO – Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) melalui Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) menggelar kegiatan Dialektika Kampus Putih di Convention Hall Sengkaling Kuliner, Sabtu (4/4/2026). Forum yang berlangsung hangat ini menjadi ruang silaturahmi pasca-Idulfitri sekaligus wadah dialog terbuka antara pimpinan universitas dan organisasi kemahasiswaan (Ormawa). Tak hanya membangun komunikasi, kegiatan ini juga menegaskan komitmen kampus dalam memperkuat dukungan terhadap aktivitas mahasiswa. Wakil Rektor III UMM Dr Nur Subeki MT menegaskan bahwa kampus terus berupaya mendorong pengembangan mahasiswa melalui berbagai program pendampingan dan fasilitasi kegiatan. “UMM berkomitmen untuk terus mendukung kegiatan kemahasiswaan. Seperti Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa), mahasiswa kami fasilitasi mulai dari pendampingan hingga pelaksanaan. Kalau mahasiswa mengikuti lomba akademik maupun nonakademik, pasti kami dukung,” ujarnya. Komitmen tersebut juga diperkuat dengan rencana kebijakan baru yang tengah disiapkan kampus. Ke depan, Kampus Putih akan menyiapkan mekanisme beasiswa khusus bagi mahasiswa aktivis, baik yang tergabung dalam BEM, senat, himpunan mahasiswa, maupun unit kegiatan mahasiswa (UKM). Selain itu, mahasiswa aktivis juga akan dikategorikan sebagai mahasiswa berprestasi sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi mereka dalam pengembangan organisasi dan kepemimpinan. Sementara itu, Presiden Mahasiswa UMM Wahyuddin Fahrurrijal menjelaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang diskusi formal, tetapi juga momentum mempererat hubungan antara mahasiswa dan pimpinan kampus. “Tujuan acara ini sebenarnya ajang halalbihalal sehabis Lebaran, sekaligus silaturahmi dengan pimpinan dan organisasi kemahasiswaan. Di sini juga diagendakan untuk berdiskusi dan menyampaikan berbagai aspirasi maupun keluhan dari teman-teman Ormawa,” jelasnya. Dia menambahkan, selama satu periode kepengurusan, BEM UMM telah merancang dan melaksanakan berbagai program kerja yang berfokus pada kebutuhan mahasiswa. “Berbagai program kerja sudah kami rancang dan alhamdulillah banyak yang terlaksana. Ini menuju penghujung periode, dan program-program tersebut kami jalankan untuk mahasiswa berdasarkan kebutuhan mereka,” tambahnya. Wahyuddin juga mengajak mahasiswa untuk lebih aktif terlibat dalam organisasi kemahasiswaan. Menurutnya, partisipasi di Ormawa tidak hanya memperkaya pengalaman, tetapi juga menjadi bekal penting untuk masa depan. “Harapannya teman-teman lebih aware bahwa kegiatan Ormawa memberikan manfaat untuk perkuliahan maupun pekerjaan. Pengalaman soft skill yang didapatkan akan menjadi bekal ke jenjang selanjutnya,” ungkapnya. Melalui Dialektika Kampus Putih, UMM menegaskan bahwa ruang dialog antara mahasiswa dan pimpinan kampus akan terus diperkuat. Selain menjadi sarana aspirasi, forum ini juga menjadi langkah strategis untuk memastikan aktivitas kemahasiswaan berkembang sejalan dengan visi kampus yang mendorong mahasiswa aktif, berprestasi, dan berdampak. (Faqih/AS)
Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang Kenalkan Bioflok, Solusi Budidaya Ikan di Lahan Terbatas
Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang Kenalkan Bioflok, Solusi Budidaya Ikan di Lahan Terbatas KABAR MUHAMMADIYAH – MALANG – Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) meneguhkan diri sebagai kampus inovasi, mandiri, dan berdampak melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Berdampak. Melalui program ini, Mahasiswa UMM menginisiasi budidaya ikan nila berbasis kolam terpal (Bioflok) di Desa Kebobang, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Program yang berlangsung selama 30 hari, mulai 24 Januari hingga 22 Februari 2026 ini tidak hanya membangun kolam percontohan, tetapi juga meningkatkan keterampilan warga dalam mendukung ketahanan pangan lokal. Dosen Pembina Lapangan (DPL), Festy Putri Ramadhani, M.P., menjelaskan bahwa program ini dirancang agar memberi manfaat jangka panjang. “Kami mendorong mahasiswa menghadirkan solusi yang bisa dilanjutkan warga. Budidaya ikan nila dengan kolam terpal dipilih karena mudah diterapkan dan sesuai dengan kondisi lahan masyarakat,” ujarnya. Kegiatan ini melibatkan mahasiswa lintas disiplin dari bidang agribisnis, komunikasi, hukum, informatika, dan perikanan. Mereka berkolaborasi dengan 20–25 warga desa, mulai dari petani, pemuda karang taruna, ibu rumah tangga, hingga perangkat desa. Dukungan pemerintah desa dan tokoh masyarakat turut memperkuat pelaksanaan program. Menurut Festy, kolaborasi lintas bidang membuat program lebih efektif. “Setiap mahasiswa memiliki peran berbeda, mulai dari teknis budidaya hingga pendampingan komunikasi dan pemasaran. Pendekatan ini memudahkan masyarakat memahami program secara menyeluruh,” tambahnya. Program difokuskan pada budidaya ikan nila menggunakan sistem bioflok di kolam terpal. Metode ini memanfaatkan bakteri untuk mengolah limbah sisa pakan menjadi pakan alami tambahan sekaligus menjaga kualitas air. Sistem bioflok memungkinkan kepadatan tebar lebih tinggi tanpa pergantian air rutin, sehingga lebih hemat biaya dan ramah lingkungan. “Teknologi bioflok cocok untuk skala rumah tangga karena tidak membutuhkan lahan luas. Selain itu, biaya operasional juga lebih efisien,” jelas Festy. Kolam percontohan berdiameter dua meter dengan tinggi satu meter dibangun menggunakan rangka besi dan terpal standar budidaya. Sebanyak 1.000 benih ikan nila ukuran 5–7 cm ditebar dengan pengelolaan pakan dan kualitas air terjadwal. Hasil pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan pemahaman warga dari skor rata-rata 55 menjadi 85. Festy menilai peningkatan tersebut menjadi indikator keberhasilan. “Tujuan utama kami bukan hanya membangun kolam, tetapi memastikan masyarakat mampu mengelola budidaya secara mandiri setelah program selesai,” katanya. Pelaksanaan program diawali observasi kebutuhan desa dan perencanaan partisipatif, dilanjutkan pelatihan pembuatan kolam, pemilihan benih, manajemen pakan, pengendalian kualitas air, hingga strategi panen dan pemasaran. Pendampingan rutin dilakukan untuk mengatasi kendala teknis seperti perubahan cuaca dan stabilitas air. Antusiasme warga menjadi faktor penting keberhasilan program. Meski masa panen belum tercapai sepenuhnya, pertumbuhan ikan menunjukkan hasil positif dengan tingkat kelangsungan hidup tinggi. Hal ini membuka peluang penyediaan protein hewani lokal sekaligus tambahan pendapatan bagi masyarakat. “Respons masyarakat sangat baik. Program sederhana tetapi tepat sasaran dapat memberi dampak nyata bagi ketahanan pangan keluarga,” ujar Festy. Tim KKN merekomendasikan pengembangan lanjutan melalui penambahan kolam, pembentukan kelompok budidaya, serta dukungan modal dan pakan dari pemerintah desa. “Kami berharap model ini bisa diperluas ke desa lain sehingga menjadi sumber ekonomi baru yang berkelanjutan,” pungkasnya. (diko)
Krisis Energi di Depan Mata, Pakar UMM Ungkap Kunci Kemandirian Bangsa
Dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang sekaligus mantan Duta Besar Indonesia untuk Kolombia, Priyo Iswanto MH. (Humas UMM/Klikmu.co) KLIKMU.CO – Kemandirian nasional dinilai menjadi kunci utama bagi Indonesia dalam menghadapi ancaman krisis energi global yang dipicu memanasnya konflik Amerika Serikat dan Iran serta potensi penutupan Selat Hormuz. Dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) sekaligus mantan Duta Besar Indonesia untuk Kolombia, Priyo Iswanto MH, menegaskan bahwa Indonesia memiliki modal besar berupa sumber daya alam dan jumlah penduduk usia produktif yang tinggi. “Kemandirian energi adalah kunci agar kita tidak terus-menerus terdampak gejolak global. Indonesia memiliki potensi besar, tetapi tanpa pengelolaan yang tepat, potensi tersebut tidak akan cukup untuk menahan dampak krisis yang semakin kompleks,” ujarnya kepada Tim Humas UMM, Jumat (3/4/2026). Menurutnya, penguatan sektor industri, energi, dan ekonomi domestik menjadi langkah yang tidak bisa ditunda. Ia menilai pemerintah perlu segera mempercepat strategi yang berorientasi pada ketahanan nasional agar Indonesia tidak bergantung pada dinamika pasar energi global. “Kita harus memperkuat fondasi domestik, mulai dari sektor industri hingga energi, agar tidak selalu rentan ketika terjadi gangguan pasokan global,” tambahnya. Memanasnya konflik geopolitik yang berujung pada ancaman penutupan Selat Hormuz turut meningkatkan kekhawatiran terhadap lonjakan harga minyak dunia. Jalur strategis tersebut selama ini menjadi salah satu urat nadi distribusi energi global, sehingga gangguan pasokan berpotensi memicu tekanan besar terhadap banyak negara, termasuk Indonesia. Priyo menilai situasi ini bukan sekadar persoalan politik luar negeri, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional. “Penutupan Selat Hormuz akan berdampak pada lonjakan harga minyak dunia. Dalam kondisi seperti ini, ruang gerak diplomasi menjadi terbatas karena persoalan utamanya adalah berkurangnya pasokan energi,” jelasnya. Ia menambahkan, kenaikan harga minyak akan berdampak langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama dari sisi subsidi energi. “Diplomasi saja tidak cukup ketika harga minyak melonjak tinggi. Pemerintah harus bersiap menghadapi tekanan besar terhadap APBN, terutama pada subsidi energi yang akan meningkat,” tegasnya. Untuk meredam dampak tersebut, Priyo menilai pengendalian konsumsi bahan bakar minyak, khususnya pada sektor non-vital, perlu segera dilakukan. Selain itu, percepatan diversifikasi energi juga harus menjadi prioritas agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada impor minyak. “Pengurangan konsumsi BBM di sektor non-vital harus segera dilakukan dan melibatkan seluruh masyarakat. Di sisi lain, diversifikasi energi, terutama energi terbarukan, harus digencarkan secara masif dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dalam negeri,” ungkapnya. Ia juga menekankan bahwa ketahanan energi menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan industri dan perekonomian nasional. Menurutnya, krisis ini justru dapat menjadi momentum untuk mempercepat transisi menuju energi alternatif yang lebih berkelanjutan. “Kita tidak bisa terus bergantung pada energi fosil karena selain terbatas, juga rentan terhadap gejolak global seperti saat ini. Ketahanan energi menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan industri nasional,” katanya. Priyo juga menilai krisis ini menguji kemampuan Indonesia dalam menjaga keseimbangan politik luar negeri. Ia menegaskan bahwa prinsip bebas aktif harus tetap dijalankan tanpa terjebak dalam keberpihakan tertentu. “Tidak mudah bersikap netral dalam situasi seperti ini, tetapi diplomasi Indonesia harus mampu menjembatani kepentingan ekonomi dan politik tanpa menimbulkan konflik baru,” ujarnya. Terakhir, ia mendorong pemerintah untuk mulai mempertimbangkan penggunaan energi alternatif, termasuk energi nuklir, sebagai bagian dari strategi jangka panjang. “Maka dari itu, kita harus mendorong pemerintah untuk mulai mempertimbangkan penggunaan energi alternatif, termasuk energi nuklir, sebagaimana telah dilakukan oleh banyak negara maju. Dengan langkah tersebut, Indonesia tidak hanya mampu bertahan dari krisis, tetapi juga memperkuat fondasi menuju kemandirian energi untuk menopang industri di masa depan,” pungkasnya. (Faqih/AS)
Sosiolog UMM Bongkar Sisi Gelap WFH Saat Krisis Energi Melanda, Picu Konflik Sosial Baru
Merahputih.com – Krisis energi global yang melanda dunia saat ini memaksa Pemerintah Indonesia mempertimbangkan kebijakan strategis untuk menekan konsumsi bahan bakar, termasuk wacana penerapan kembali Work From Home (WFH). Pakar Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Prof. Vina Salviana Darvina Soedarwo, mengingatkan bahwa langkah ini menyimpan risiko konflik sosial baru jika pemerintah tidak menyertainya dengan payung kebijakan yang adil dan komprehensif. Ancaman Ketimpangan dan Pergeseran Beban Ekonomi Prof. Vina menilai kebijakan WFH di masa krisis energi berpotensi menjadi solusi simbolis semata. Alih-alih menghemat, kebijakan ini justru berisiko memindahkan beban biaya energi dari sektor korporasi langsung ke pundak rumah tangga pekerja. Biaya listrik, kuota internet, dan kebutuhan pendukung kerja lainnya otomatis akan meningkat di level keluarga. Kesenjangan ekonomi menjadi sorotan utama dalam analisis sosiologis ini. Prof. Vina menyebutkan bahwa pekerja lapangan tidak memiliki kemewahan untuk bekerja dari rumah, sementara pelaku UMKM di area perkantoran terancam kehilangan pelanggan tetap mereka. “Pemerintah perlu merancang paket kebijakan utuh, misalnya mengombinasikan WFH dengan subsidi khusus bagi pekerja kelas bawah. Negara kita juga belum siap sepenuhnya beralih ke energi terbarukan secara massal,” ujar Prof. Vina dikutip Antara, Kamis (2/4). Risiko Budaya Work From Anywhere Lebih lanjut, Prof. Vina menyoroti potensi melencengnya tujuan penghematan energi akibat perilaku pekerja di lapangan. Masyarakat yang sudah terbiasa dengan fleksibilitas pascapandemi cenderung mengubah WFH menjadi Work From Anywhere (WFA). Fenomena ini justru dapat memicu penggunaan kendaraan bermotor secara masif menuju kafe atau ruang publik lainnya. “Yang dikhawatirkan adalah mereka yang seharusnya WFH malah berubah menjadi work from anywhere. Ketika bekerja di kafe atau tempat publik lain, mereka tetap menggunakan kendaraan bermotor, sehingga tujuan menghemat konsumsi bahan bakar tidak tercapai,” tegasnya. Tanpa adanya pedoman profesi yang transparan dan komunikasi publik yang jelas, kebijakan WFH hanya akan memperlebar jurang ketimpangan dan memicu konflik horizontal di tengah masyarakat yang sedang terhimpit beban ekonomi.
Krisis Energi Global, WFH Digenjot, Pakar UMM: Rentan Risiko Sosial
MAKLUMAT – Derasnya gelombang krisis energi global mulai menyeret Indonesia ke pilihan kebijakan yang nggak mudah. Pemerintah kembali menggenjot wacana work from home atau WFH bagi ASN dan pekerja swasta. Tujuannya cuma satu, menghemat konsumsi bahan bakar. Tapi, di balik euforia “kerja sambil rebahan”, muncul pertanyaan besar. Apakah work from home benar-benar solusi efisien? Atau cuma sekadar memindahkan beban energi dari kantor ke rumah, plus membuka celah ketimpangan baru? WFH Bisa Jadi Solusi Palsu Pakar Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Prof. Dr. Vina Salviana Darvina Soedarwo, M.Si., menilai wacana Work From Home muncul akibat tekanan energi saat ini berpotensi hanya menjadi solusi simbolis. “Tanpa langkah struktural seperti diversifikasi energi atau insentif bagi pekerja, work from home belum bisa disebut sebagai transformasi budaya kerja yang berkelanjutan,” tegas Vina. Menurutnya, secara sosiologis, rumah sudah bukan persoalan besar untuk diubah jadi kantor. Masyarakat sudah punya pengalaman adaptasi sejak pandemi. Namun, risiko baru justru muncul di lapangan. WFH Berubah Jadi WFA Hal yang menajdi kewaspadaan adalah work from home malah berubah menjadi work from anywhere (WFA), atau kerja dari mana saja. “Ketika bekerja di kafe atau tempat publik lain, mereka tetap menggunakan kendaraan bermotor. Tujuan menghemat konsumsi bahan bakar otomatis gagal total,” ujar Vina. Artinya, WFH tanpa disiplin dan aturan ketat malah kontraproduktif dengan misi awal menghemat energi. Vina juga menyoroti soal keadilan. Work from home otomatis memindahkan beban konsumsi energi dari korporasi ke rumah tangga. Biaya listrik, internet, hingga kebutuhan pendukung kerja meningkat di tingkat keluarga. “Pemerintah perlu merancang paket kebijakan utuh. Misalnya mengombinasikan WFH dengan subsidi khusus bagi pekerja kelas bawah. Negara kita juga belum siap beralih ke energi terbarukan secara massal,” jelasnya. Potensi Kecemburuan Sosial Mengintai Tak hanya itu, WFH juga berpotensi memicu kecemburuan sosial. Pekerja lapangan tidak punya opsi bekerja dari rumah, sementara pelaku UMKM di sekitar perkantoran kehilangan konsumen harian. Jika tidak diantisipasi, kondisi ini bisa memperlebar jurang ketimpangan ekonomi. Vina menegaskan, pemerintah harus menyusun pedoman profesi secara transparan dan mempertimbangkan ketimpangan infrastruktur digital antar-daerah. Tanpa komunikasi yang jelas, kebijakan WFH berisiko memunculkan konflik horizontal di masyarakat. “Work from home bisa menjadi solusi, tetapi tanpa desain kebijakan yang adil dan menyeluruh, ia justru berpotensi menciptakan masalah sosial baru,” pungkasnya.
Lewat CoE, UMM Dorong Mahasiswa Analisis Kebijakan Daerah Berbasis AI
pwmu.co – Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menghadirkan inovasi pembelajaran berbasis kecerdasan buatan (AI) melalui kelas Center of Excellence (CoE) Data Governance Analyst.Pendekatan ini dirancang untuk mendorong mahasiswa mampu menganalisis permasalahan pembangunan daerah secara kritis dengan memanfaatkan teknologi berbasis data. Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM, Ali Roziqin, menjelaskan bahwa pemanfaatan AI dalam pembelajaran bukan sekadar mengikuti tren, tetapi menjadi kebutuhan dalam meningkatkan kualitas analisis kebijakan publik. Ia menegaskan bahwa mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengolah data secara kritis serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi pemerintah daerah. Dalam program tersebut, mahasiswa diberikan proyek penyusunan concept note berbasis data yang bersumber dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di berbagai wilayah di Indonesia. Melalui proyek tersebut, mahasiswa dilatih untuk mengidentifikasi permasalahan serta isu strategis daerah secara komprehensif, sekaligus menghasilkan analisis yang kontekstual dan berbasis data. Sebelum mengerjakan proyek, mahasiswa dibekali kemampuan menggunakan berbagai perangkat AI, seperti ChatGPT, Claude, Scopus, Consensus, Scite, serta Napkin AI. Pemanfaatan berbagai tools tersebut membantu mahasiswa dalam mengolah data, mencari referensi ilmiah, hingga memvisualisasikan informasi secara lebih sistematis. Dengan pendekatan ini, proses pembelajaran tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga pada praktik analisis kebijakan berbasis bukti yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah. Ali menambahkan bahwa penggunaan AI juga mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dalam memahami dinamika pembangunan. Menurutnya, teknologi AI dapat menjadi alat yang efektif untuk memperkuat analisis, selama tetap diimbangi dengan kemampuan berpikir kritis dan pemahaman konteks kebijakan. Melalui inovasi ini, mahasiswa Ilmu Pemerintahan UMM diharapkan mampu menjadi analis kebijakan yang adaptif, responsif, serta memiliki kompetensi berbasis data. Ke depan, pendekatan pembelajaran berbasis AI tersebut diharapkan dapat memperkuat peran perguruan tinggi dalam mencetak sumber daya manusia yang siap berkontribusi dalam tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan berbasis data. *) Penulis : Humas Universitas Muhammadiyah Malang | Editor : Satria
Akademisi UMM ingatkan potensi konflik sosial baru akibat krisis energi global
antarajatim – Pakar Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Prof Vina Salviana Darvina Soedarwo mengingatkan potensi munculnya konflik sosial baru akibat krisis energi global. Gelombang krisis energi global membuat Indonesia pada pilihan kebijakan yang tak mudah. Wacana penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja sektor swasta mencuat sebagai strategi penghematan bahan bakar. “Namun, kebijakan ini justru memantik pertanyaan, apakah WFH benar-benar solusi efisien atau hanya memindahkan beban energi dari kantor ke rumah sekaligus membuka celah ketimpangan baru,” ujar Vina dalam keterangan di Malang, Jawa Timur, Kamis. Vina menilai kebijakan WFH yang muncul di tengah tekanan energi saat ini berpotensi menjadi solusi simbolis jika tidak disertai paket kebijakan komprehensif. Menurutnya, tanpa langkah struktural, seperti diversifikasi energi atau insentif bagi pekerja, WFH belum bisa disebut sebagai transformasi budaya kerja yang berkelanjutan. Dari perspektif sosiologis, katanya, alih fungsi rumah menjadi ruang kerja bukan lagi persoalan besar. Masyarakat memiliki pengalaman adaptasi sejak pandemi. Namun, risiko baru justru muncul pada praktik di lapangan yang berpotensi melenceng dari tujuan awal penghematan energi. “Yang dikhawatirkan adalah mereka yang seharusnya WFH malah berubah menjadi work from anywhere (WFA). Ketika bekerja di kafe atau tempat publik lain, mereka tetap menggunakan kendaraan bermotor, sehingga tujuan menghemat konsumsi bahan bakar tidak tercapai,” ujarnya. Ia menambahkan, pergeseran ruang kerja otomatis memindahkan beban konsumsi energi dari korporasi ke rumah tangga. Biaya listrik, internet hingga kebutuhan pendukung kerja meningkat di tingkat keluarga. Karena itu, ia menekankan pentingnya keadilan kebijakan antara negara, perusahaan dan pekerja. “Pemerintah perlu merancang paket kebijakan utuh, misalnya mengombinasikan WFH dengan subsidi khusus bagi pekerja kelas bawah. Negara kita juga belum siap sepenuhnya beralih ke energi terbarukan secara massal,” katanya. Sementara itu, lanjutnya, WFH juga berpotensi memicu kecemburuan sosial. Pekerja lapangan tidak memiliki opsi bekerja dari rumah, sementara pelaku UMKM di sekitar perkantoran kehilangan konsumen harian. Jika tidak diantisipasi, kondisi ini dapat memperlebar jurang ketimpangan ekonomi. Vina menegaskan pemerintah perlu menyusun pedoman profesi secara transparan serta mempertimbangkan ketimpangan infrastruktur digital antar-daerah. Tanpa komunikasi yang jelas, kebijakan WFH berisiko memunculkan konflik horisontal di masyarakat. “WFH bisa menjadi solusi, tetapi tanpa desain kebijakan yang adil dan menyeluruh, justru berpotensi menciptakan masalah sosial baru,” ujarnya.
Lebaran 2026, UMM Gratiskan Biaya Pendaftaran Calon Mahasiswa
Tugumalang.id – Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menggratiskan biaya pendaftaran calon mahasiswa baru di momen khusus Lebaran 2026. Program ini menjadi peluang emas bagi anda yamg bisa segera dimanfaatkan mulai 18 hingga 25 Maret 2026. Diketahui, kebijakan ini sebagai bentuk kepedulian kampus di momen spesial tersebut. Program ini berlaku khusus untuk program studi non-Fakultas Kedokteran (FK) dan Fakultas Ilmu Kesehatan (Fikes). Wakil Rektor II UMM, Dr. Ahmad Juanda, Ak., M.M., C.A., menegaskan bahwa kebijakan ini menjadi bagian dari nilai pengabdian kampus, khususnya dalam menghormati bulan Ramadan dan momentum Idul Fitri. “UMM selalu punya kepedulian dalam rangka menghormati bulan Ramadan ini. Ini juga bagian dari pengabdian kami,” ujarnya. Ia menjelaskan, keputusan untuk menggratiskan biaya pendaftaran juga mempertimbangkan kondisi masyarakat yang cenderung memiliki banyak pengeluaran saat Lebaran. Oleh karena itu, UMM berupaya memberikan kemudahan agar kesempatan melanjutkan pendidikan tetap terbuka luas. “Kami ingin memberi kemudahan bagi masyarakat. Di sela-sela kesibukan merayakan Idul Fitri, mereka masih punya kesempatan untuk mendaftar ke UMM tanpa terbebani biaya. Apalagi pada momen ini pengeluaran juga cukup banyak,” tambahnya. Lebih lanjut, kebijakan ini diharapkan mampu mendorong minat generasi muda untuk tidak menunda pendidikan tinggi. UMM ingin memastikan bahwa momentum Lebaran tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga titik awal untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Dengan adanya program ini, UMM kembali menegaskan komitmennya dalam membuka akses pendidikan seluas-luasnya. “Kado Lebaran” ini bukan sekadar simbol, melainkan peluang nyata bagi calon mahasiswa untuk meraih cita-cita dan menjadi bagian dari kampus yang berorientasi pada kemajuan dan kebermanfaatan.
Ilmu Pemerintahan UMM Kembangkan Metode Analisis Permasalahan Daerah Berbasis AI
KLIKMU.CO – Di tengah derasnya tren pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam berbagai sektor, Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menghadirkan inovasi pembelajaran berbasis data. Melalui kelas Center of Excellence (CoE) Data Governance Analyst, mahasiswa didorong memanfaatkan AI untuk menganalisis dokumen perencanaan pembangunan daerah secara kritis sekaligus menghasilkan rekomendasi kebijakan yang solutif. Pendekatan ini dianggap relevan dengan kebutuhan pemerintah yang semakin mengandalkan data dan analitik dalam pengambilan keputusan. Menurut Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM Ali Roziqin MPA, pemanfaatan AI dalam kelas ini bukan sekadar mengikuti tren, melainkan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas analisis kebijakan publik. “Kami ingin mahasiswa tidak hanya memahami teori kebijakan, tetapi juga mampu mengolah data secara kritis dan menerjemahkannya menjadi rekomendasi kebijakan yang solutif dan aplikatif bagi pemerintah daerah,” jelasnya. Ia menambahkan, kemampuan analisis berbasis data akan menjadi kompetensi penting bagi calon analis kebijakan di era digital. Dalam program ini, mahasiswa diberikan proyek penyusunan Concept Note berbasis data dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di berbagai wilayah Indonesia. Fokus analisis diarahkan pada permasalahan serta isu-isu strategis yang dihadapi masing-masing daerah. Proses ini tidak hanya membuat mahasiswa memahami dokumen perencanaan pembangunan, tetapi juga melatih mereka menghasilkan kajian yang tajam, kontekstual, dan berbasis data. Sebelum mengerjakan proyek, mahasiswa dibekali kemampuan menggunakan berbagai tools AI seperti ChatGPT, Claude, Scopus, Consensus, Scite, dan Napkin AI. Tools ini membantu dalam pengolahan data, mempercepat pencarian referensi ilmiah, hingga memperkuat dasar analisis kebijakan. Selain itu, AI memungkinkan mahasiswa memvisualisasikan data agar lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Pemanfaatan AI tidak hanya mempermudah proses analisis, tetapi juga mendorong mahasiswa berpikir kritis dalam membaca dinamika pembangunan daerah. Dengan dukungan data yang kuat, mahasiswa mampu menyusun rekomendasi kebijakan yang sistematis dan memiliki landasan akademik kredibel. “Pemanfaatan AI membantu mahasiswa mengolah data secara lebih komprehensif, tetapi yang terpenting adalah bagaimana mereka tetap berpikir kritis dan merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis kebutuhan daerah,” ujar Ali Roziqin. Melalui pendekatan ini, mahasiswa Ilmu Pemerintahan UMM diharapkan menjadi analis kebijakan yang adaptif, kritis, dan responsif terhadap dinamika pembangunan daerah. Ke depan, inovasi pembelajaran berbasis AI diharapkan memperkuat peran kampus dalam mencetak sumber daya manusia yang siap berkontribusi pada tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan berbasis data. (Faqih/AS)
WFH di Tengah Krisis Energi: Pakar Ingatkan Risiko Beban Sosial Baru
JATIMTIMES — Wacana penerapan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja sektor swasta kembali mengemuka sebagai salah satu opsi untuk menekan konsumsi bahan bakar di tengah krisis energi global. Namun, kebijakan ini dinilai tidak sesederhana memindahkan aktivitas kerja dari kantor ke rumah. Pakar Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Prof. Dr. Vina Salviana Darvina Soedarwo, M.Si., menilai WFH memang bisa menjadi langkah responsif, tetapi belum tentu cukup jika tidak diiringi kebijakan yang lebih menyeluruh. Menurut dia, penghematan energi tidak bisa hanya dibebankan pada perubahan pola kerja masyarakat tanpa disertai dukungan struktural dari pemerintah.“Kalau hanya WFH, itu bisa jadi sekadar solusi simbolis. Harus ada paket kebijakan yang lebih lengkap, mulai dari diversifikasi energi sampai insentif yang jelas bagi pekerja,” ujarnya, Kamis, (2/4/2026). Ia menjelaskan, masyarakat sebenarnya sudah memiliki modal adaptasi untuk menjalankan sistem kerja jarak jauh. Pengalaman selama pandemi membuat WFH bukan lagi hal baru. Persoalan yang muncul justru terletak pada pelaksanaan di lapangan, terutama ketika kebijakan itu tidak berjalan sesuai tujuan awal. Menurut Vina, salah satu risiko yang patut diwaspadai adalah perubahan pola kerja dari WFH menjadi Work From Anywhere (WFA). Dalam praktik seperti itu, pekerja tetap bepergian ke luar rumah, termasuk ke kafe atau ruang publik lain, sehingga penggunaan kendaraan pribadi masih berlangsung dan penghematan bahan bakar tidak benar-benar tercapai. “Yang dikhawatirkan justru ketika orang yang mestinya WFH berubah jadi WFA. Mereka tetap pakai kendaraan bermotor untuk pergi ke tempat lain, jadi tujuan efisiensi energi tidak maksimal,” katanya. Selain itu, kebijakan WFH juga dinilai memindahkan sebagian beban energi dari kantor ke rumah tangga. Pengeluaran untuk listrik, internet, dan kebutuhan penunjang kerja otomatis meningkat di level keluarga. Kondisi ini, menurut dia, perlu menjadi perhatian agar kebijakan tidak justru memberatkan kelompok pekerja tertentu. Karena itu, Vina menilai pemerintah harus menyiapkan skema yang lebih adil. Salah satunya dengan mempertimbangkan bantuan atau subsidi bagi pekerja berpenghasilan rendah yang terdampak langsung oleh kebijakan tersebut. “Negara perlu hadir dengan rancangan yang utuh. Misalnya, WFH dijalankan bersama dukungan bagi pekerja kelas bawah. Kita juga belum sepenuhnya siap beralih secara masif ke energi terbarukan,” jelasnya. Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa penerapan WFH bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Pekerja lapangan tidak memiliki pilihan untuk bekerja dari rumah, sementara pelaku usaha kecil di sekitar kawasan perkantoran berpotensi kehilangan pelanggan harian. Dalam jangka panjang, situasi ini bisa memperlebar jarak sosial dan ekonomi di masyarakat. Vina juga menekankan pentingnya pedoman yang jelas lintas profesi serta kesadaran atas ketimpangan infrastruktur digital antardaerah. Tanpa komunikasi kebijakan yang terbuka dan mudah dipahami, WFH justru berpotensi memunculkan gesekan sosial baru. “WFH memang bisa jadi solusi, tetapi kalau tidak dirancang dengan adil dan komprehensif, kebijakan ini justru bisa melahirkan persoalan sosial yang lain,” pungkasnya.
