Harga Plastik Naik Tajam, UMKM Kuliner Paling Terdampak
JAKARTA, KOMPAS.com — Lonjakan harga plastik dalam beberapa waktu terakhir menjadi tekanan baru bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama di sektor makanan dan minuman yang sangat bergantung pada kemasan sekali pakai. Kenaikan harga yang mencapai puluhan hingga bahkan ratusan persen tersebut tidak hanya berdampak pada biaya produksi, tetapi juga memunculkan dilema serius dalam menjaga keberlanjutan usaha. Kenaikan harga plastik terjadi di tengah gejolak global yang memengaruhi pasokan bahan baku dan harga energi. Dampaknya merambat hingga ke tingkat pelaku usaha kecil yang selama ini memiliki keterbatasan modal dan fleksibilitas operasional. Harga plastik naik signifikan akibat faktor global Pakar Ekonomi Koperasi dan UMKM dari Universitas Airlangga (UNAIR), Atik Purmiyati, mengungkapkan bahwa kenaikan harga plastik di Indonesia berkisar antara 30 persen hingga 80 persen hingga April 2026. Menurut dia, lonjakan tersebut tidak terlepas dari konflik geopolitik global yang berdampak pada pasokan minyak dunia. “Kenaikan tersebut karena bahan baku utama pembuatan plastik di Indonesia bergantung pada impor sebesar 60 persen,” ujarnya, dikutip dari laman resmi Unair, Jumat (10/4/2026). Ketergantungan pada impor ini membuat harga plastik domestik sangat rentan terhadap gangguan rantai pasok global. Ketika distribusi terganggu dan harga minyak mentah meningkat, biaya bahan baku plastik pun ikut terdorong naik. Kondisi serupa juga disampaikan oleh pakar ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), M Sri Wahyudi Suliswanto. Ia menilai lonjakan harga plastik hingga 100 persen dipicu oleh kenaikan harga minyak mentah dan bahan baku akibat konflik global. “Negara kita sangat bergantung pada impor bahan baku plastik. Ketika gejolak geopolitik mengganggu jalur distribusi internasional dan memicu lonjakan harga minyak mentah, harga domestik langsung tercekik,” tegas Wahyudi. UMKM kuliner paling terdampak Dampak kenaikan harga plastik paling terasa pada UMKM sektor makanan dan minuman. Hal ini karena jenis usaha tersebut sangat bergantung pada kemasan plastik seperti wadah makanan, gelas minuman, hingga kantong pembungkus. Atik menjelaskan bahwa kondisi ini memperberat beban UMKM yang sudah memiliki keterbatasan modal dan sumber daya. “Kenaikan harga plastik akan menambah biaya produksi hingga dapat menggerus keuntungan usaha,” ujarnya. Sementara itu, Wahyudi menilai ketergantungan tinggi terhadap plastik menjadikan UMKM kuliner sebagai sektor paling rentan. Ia menyebut kemasan plastik sebagai kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam operasional harian pelaku usaha kecil. Lonjakan harga ini kemudian berubah menjadi apa yang disebut sebagai “biaya siluman” yang perlahan menggerus margin keuntungan. Dalam praktiknya, biaya tambahan ini tidak selalu terlihat secara langsung oleh konsumen, tetapi berdampak signifikan pada struktur biaya usaha. Dilema antara menaikkan harga atau menahan beban Kenaikan biaya produksi akibat mahalnya plastik menempatkan pelaku UMKM dalam posisi sulit. Mereka dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama berisiko. Jika pelaku usaha menaikkan harga jual produk, ada kemungkinan konsumen akan beralih ke alternatif lain, terutama di tengah daya beli masyarakat yang masih terbatas. Namun, jika harga tetap ditahan, margin keuntungan akan semakin tergerus dan berpotensi mengancam kelangsungan usaha. Wahyudi menggambarkan kondisi ini sebagai dilema serius. UMKM harus memilih antara mempertahankan pelanggan atau menjaga keberlanjutan bisnisnya. Keterbatasan struktural memperparah dampak Selain faktor eksternal, dampak kenaikan harga plastik juga diperparah oleh kondisi struktural dalam negeri. Salah satunya adalah ketergantungan tinggi terhadap impor bahan baku plastik. Atik menyebut bahwa sekitar 60 persen bahan baku plastik di Indonesia masih berasal dari impor. Kondisi ini membuat harga plastik domestik sangat dipengaruhi oleh dinamika global. Di sisi lain, Wahyudi menyoroti panjangnya rantai distribusi domestik yang turut memperbesar tekanan harga di tingkat pelaku usaha kecil. Kombinasi antara ketergantungan impor dan distribusi yang tidak efisien membuat kenaikan harga menjadi lebih tajam di tingkat hilir, termasuk UMKM. Inovasi menjadi respons utama pelaku UMKM Di tengah tekanan tersebut, para pakar menekankan pentingnya inovasi sebagai langkah bertahan bagi UMKM. Atik mendorong pelaku usaha untuk melakukan berbagai penyesuaian, seperti mengurangi volume produk tanpa menaikkan harga, melakukan diversifikasi pasar, hingga mencari alternatif kemasan yang lebih ramah lingkungan. Ia menyebut beberapa opsi substitusi seperti kemasan biodegradable berbahan pati jagung, tebu, singkong, hingga serat nanas. Namun, penggunaan kemasan ramah lingkungan ini dinilai masih belum masif di kalangan UMKM. Sementara itu, Wahyudi menekankan pentingnya perubahan perilaku konsumsi sebagai bagian dari solusi. Ia mendorong pelaku UMKM untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. “Ini adalah saat yang paling tepat untuk memukul mundur kebiasaan penggunaan plastik,” ujarnya. Strategi adaptasi di tingkat pelaku usaha Salah satu strategi yang disarankan adalah penerapan diferensiasi harga. Dalam skema ini, konsumen yang membawa wadah sendiri dapat memperoleh harga lebih murah dibandingkan yang menggunakan kemasan plastik dari penjual. Menurut Wahyudi, langkah ini tidak hanya membantu menekan biaya produksi, tetapi juga mendorong perubahan perilaku konsumen ke arah yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, strategi ini dinilai dapat menjadi solusi jangka pendek untuk menjaga keseimbangan antara biaya operasional dan daya beli konsumen. Peran pemerintah dinilai krusial Meski inovasi di tingkat pelaku usaha penting, para pakar menilai intervensi pemerintah tetap menjadi faktor kunci dalam meredam dampak kenaikan harga plastik. Wahyudi menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa membiarkan UMKM menghadapi tekanan ini sendirian. “Pemerintah tidak boleh tutup mata melihat penderitaan UMKM. Harus ada intervensi tegas mengamankan stabilitas harga plastik di pasaran,” tutur dia. Ia juga menyarankan agar pemerintah aktif mencari pemasok bahan baku alternatif dari negara yang tidak terdampak konflik guna menjaga stabilitas pasokan. Momentum perubahan pola konsumsi Di balik tekanan yang terjadi, kondisi ini juga dipandang sebagai momentum untuk mendorong perubahan dalam pola produksi dan konsumsi, khususnya terkait penggunaan plastik sekali pakai. Baik Atik maupun Wahyudi menilai bahwa krisis ini dapat menjadi titik awal bagi transformasi menuju penggunaan kemasan yang lebih efisien dan berkelanjutan. Namun, transformasi tersebut memerlukan kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan konsumen. Tanpa dukungan dari berbagai pihak, upaya adaptasi yang dilakukan UMKM dinilai tidak akan cukup untuk mengatasi tekanan yang ada.
Dosen UMM Tembus Jajaran 100 Akademisi Terbaik Dunia
KOMPAS.com – Seorang dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (FH UMM) Sholahuddin Al Fatih sukses meraih prestasi di kancah global. Tak tanggung-tanggung, namanya tercatat dalam daftar 100 Akademisi Terbaik Dunia bidang Ilmu Sosial versi measuresHE. Capaian prestisius ini menempatkannya sejajar dengan peneliti dari kampus bergengsi dunia. Seperti Oxford University (Inggris) hingga Deakin University (Australia). Berbeda dengan pemeringkatan institusi pada umumnya, measuresHE secara spesifik menilai rekam jejak individu peneliti secara objektif tanpa skema langganan berbayar. Gunakan 3 indikator Pria yang akrab disapa Fatih tersebut menjelaskan bahwa pemeringkatan ini menggunakan tiga indikator metrik ketat untuk menempatkan akademisi sebagai pilar intelektual sejati. Tiga indikator tersebut meliputi Research Gravitas yang mengukur kedalaman intelektual, Olympic Mean untuk menyaring konsistensi mutu karya, serta Interaction Credit sebagai bentuk apresiasi atas kolaborasi substantif. Seluruh data tersebut dilacak secara murni melalui profil akademik terverifikasi seperti Scopus dan Web of Science. Saat mendapatkan kabar soal capaian ini, Fatih mengapresiasi metode yang digunakan measuresHE dalam menentukan siapa saja yang pantas masuk daftar tersebut. MeasuresHE benar-benar mengkurasi kedalaman substansi tulisan para nominatornya tanpa memandang label nama besar. Fatih sendiri memegang prinsip bahwa menembus jajaran elit akademisi tingkat dunia bukan sekadar perkara memperbanyak publikasi, melainkan pembuktian kedalaman dan dampak nyata sebuah karya keilmuan. “Pengakuan ini memvalidasi upaya pengejaran riset yang menawarkan wawasan mendalam dan berdampak, bukan sekadar mengejar jumlah publikasi, tepatnya saya menempati peringkat ke-91,” tegas Fatih dilansir dari laman UMM, Jumat (10/4/2026). Riset yang berdampak Sepanjang kariernya, ia telah menghasilkan sekitar 60 artikel terindeks Scopus, 5 artikel di Web of Science Core Collection, dan ratusan karya di Google Scholar. Isu yang ia angkat konsisten bersinggungan langsung dengan masyarakat. Seperti teknologi, media sosial, dan dinamika hukum di tengah disrupsi zaman. “Kami harus menjembatani bagaimana hukum itu lebih aplikatif dan lebih banyak diterapkan. Tidak hanya berkutat di ranah konsep, tapi juga bagaimana implementasi nyatanya di masyarakat,” jelasnya. Bukti nyata dari riset berdampak tercermin dalam karya unggulannya yang lahir saat pandemi 2021. Ia membedah ekspresi masyarakat di media sosial beserta konsekuensi hukumnya. Meski topiknya dekat dengan keseharian, riset ini justru memiliki kekuatan besar dalam mengkaji bagaimana ruang digital memicu tekanan psikologis hingga jeratan hukum. Riset tersebut sekaligus menegaskan bahwa hukum tidak boleh berhenti di tataran teori, tetapi harus hadir secara praktis. Atas berbagai risetnya, kontribusi Fatih terasa di dua sisi, yakni memperkaya diskursus akademik sekaligus memberikan sudut pandang yang solutif dalam praktik lapanga. Dukungan ekosistem kampus Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan UMM yang menyediakan ekosistem riset yang mumpuni, mulai dari akses jurnal primer, fasilitas internet, hingga insentif publikasi. Fatih berharap capaiannya ini dapat semakin mengharumkan nama UMM di kancah internasional sekaligus memotivasi rekan sejawat serta mahasiswa. Ia pun membagikan rahasia suksesnya, yakni merawat konsistensi ide dengan rutin mencatat kerangka pemikiran setiap hari. “Capaian ini menjadi dorongan agar UMM semakin dikenal secara global, sekaligus memacu semangat menulis para dosen dan mahasiswa. Riset itu harus memberi dampak nyata. Jadi, mulai saja, jangan takut ditolak, dan teruslah maju!” pungkasnya.
Harumkan Indonesia, Dosen UMM Masuk 100 Besar Akademisi Dunia
goodnews – Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (FH UMM), Sholahuddin Al Fatih, sukses mengukir prestasi gemilang di kancah internasional. Namanya resmi tercatat dalam daftar 100 Akademisi Terbaik Dunia bidang Ilmu Sosial versi measuresHE, menempatkannya sejajar dengan para peneliti dari institusi elite seperti Oxford University dan Deakin University. Hal ini menjadi istimewa karena measuresHE menggunakan sistem penilaian objektif melalui tiga indikator metrik ketat yaitu Research Gravitas (kedalaman intelektual), Olympic Mean (konsistensi mutu), dan Interaction Credit (kolaborasi substantif). Data tersebut dilacak secara murni melalui profil akademik terverifikasi tanpa memandang label besar institusi asal peneliti. Fatih dikenal sebagai akademisi yang produktif dengan ratusan karya di Google Scholar serta puluhan artikel terindeks Scopus dan Web of Science. Fokus risetnya konsisten mengangkat isu-isu yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, seperti disrupsi hukum akibat teknologi dan dinamika media sosial. Baginya, hukum tidak boleh hanya berhenti pada tataran konsep, melainkan harus aplikatif dan memberikan solusi nyata bagi implementasi di lapangan. Karya unggulannya yang membedah konsekuensi hukum ekspresi masyarakat di media sosial menjadi bukti nyata bagaimana riset akademik dapat menjawab tantangan zaman.
Harga Plastik Meroket, UMKM Kuliner Disarankan Terapkan Strategi Diskon Ramah Lingkungan
Malang, Tugumalang.id – Lonjakan harga plastik hingga 100 persen akibat memanasnya konflik geopolitik global mulai berdampak signifikan pada biaya operasional UMKM kuliner di Malang. Kenaikan harga bahan baku ini tidak hanya membebani pelaku usaha kecil, tetapi juga berpotensi memicu kenaikan harga makanan dan minuman di tingkat konsumen. Menghadapi situasi tersebut, pakar dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menawarkan sejumlah strategi untuk membantu UMKM tetap bertahan. Menurut Pakar Ekonomi UMM, M. Sri Wahyudi Suliswanto, kondisi ini membutuhkan penyelesaian strategis dari dua arah sekaligus. Pemerintah didorong untuk segera mencari pemasok alternatif dari negara yang tidak terdampak konflik, sementara pelaku UMKM perlu melakukan penyesuaian strategi bisnis agar tetap kompetitif. ‘‘Dari sisi UMKM harus segera menjadikan situasi darurat ini sebagai momentum menyetop plastik sekali pakai lewat diskon khusus bagi pelanggan yang membawa wadah sendiri,’’ ungkapnya, Jumat (10/4/2026). Di lapangan, tren kenaikan harga ekstrem ini telah berubah menjadi “biaya siluman” yang perlahan menggerus margin keuntungan para pedagang kecil. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMM tersebut menyoroti posisi UMKM kuliner sebagai sektor yang paling rentan karena ketergantungan tinggi terhadap wadah makanan, gelas minuman, hingga tas plastik sekali pakai. Biaya produksi yang membengkak memaksa pelaku usaha berada dalam dilema. Jika menaikkan harga jual, mereka berisiko kehilangan pelanggan karena daya beli masyarakat masih relatif lesu. Sebaliknya, jika harga tetap dipertahankan, keberlangsungan usaha justru terancam. ‘‘Tapi kalau mereka menahan harga, ada risiko keberlangsungan usaha justru terancam gulung tikar,’’ ujarnya. Ketergantungan Impor Picu Lonjakan Harga Plastik Wahyudi menjelaskan, akar persoalan ini menunjukkan lemahnya kemandirian industri dalam negeri, khususnya pada sektor bahan baku plastik. Ketergantungan terhadap impor membuat harga domestik sangat rentan terhadap gejolak global. “Negara kita sangat bergantung pada impor bahan baku plastik. Ketika gejolak geopolitik mengganggu jalur distribusi internasional dan memicu lonjakan harga minyak mentah, harga domestik langsung tertekan,” ungkapnya. Kondisi tersebut semakin diperparah oleh rantai distribusi domestik yang panjang, sehingga harga bahan baku semakin tinggi saat sampai ke tangan pelaku UMKM. Situasi ini, menurut Wahyudi, sekaligus membuka peluang perubahan menuju pola konsumsi yang lebih berkelanjutan. ’’Jadi, ini adalah saat yang paling tepat untuk memukul mundur kebiasaan penggunaan plastik,” tegasnya. Diskon Wadah Sendiri Jadi Strategi UMKM Bertahan Sebagai solusi praktis, Wahyudi menyarankan pelaku UMKM menerapkan strategi diferensiasi harga. Konsumen yang membawa wadah sendiri dapat diberikan harga lebih murah sebagai bentuk insentif sekaligus edukasi lingkungan. Langkah ini dinilai tidak hanya membantu mengurangi biaya operasional, tetapi juga berpotensi membangun budaya konsumsi ramah lingkungan secara jangka panjang. Namun demikian, Wahyudi menegaskan bahwa beban ini tidak bisa ditanggung pelaku usaha sendirian. Ia menilai intervensi pemerintah menjadi langkah mutlak mengingat penggunaan plastik yang sangat luas di berbagai sektor industri, mulai dari kuliner rumahan, manufaktur, hingga otomotif. “Pemerintah tidak boleh tutup mata melihat penderitaan UMKM. Harus ada intervensi tegas mengamankan stabilitas harga plastik di pasaran karena daya rusaknya sangat luas,” imbuhnya. Langkah konkret yang dapat dilakukan pemerintah saat ini adalah memfasilitasi pencarian pemasok bahan baku dari negara yang tidak terdampak konflik. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen diharapkan tidak hanya menyelamatkan bisnis UMKM saat ini, tetapi juga menjadi titik balik menuju pola konsumsi yang lebih bijak dan berkelanjutan.
Lonjakan Harga Plastik Tekan UMKM, Sektor Kuliner Paling Terpukul
Kalangan Jambi– Kenaikan harga plastik dalam beberapa waktu terakhir menjadi beban tambahan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya di bidang makanan dan minuman yang sangat bergantung pada kemasan sekali pakai. Lonjakan harga yang mencapai puluhan hingga ratusan persen tersebut tidak hanya meningkatkan biaya produksi, tetapi juga menimbulkan dilema bagi pelaku usaha dalam menjaga kelangsungan bisnis mereka. Kenaikan harga plastik ini terjadi di tengah dinamika global yang memengaruhi ketersediaan bahan baku serta harga energi. Dampaknya pun merembet hingga ke pelaku usaha kecil yang memiliki keterbatasan modal dan fleksibilitas operasional. Pakar Ekonomi Koperasi dan UMKM dari Universitas Airlangga (UNAIR), Atik Purmiyati, menyampaikan bahwa kenaikan harga plastik di Indonesia berkisar antara 30 persen hingga 80 persen hingga April 2026. Ia menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipicu oleh konflik geopolitik global yang memengaruhi pasokan minyak dunia. Menurutnya, sekitar 60 persen bahan baku plastik di Indonesia masih bergantung pada impor, sehingga harga dalam negeri sangat rentan terhadap gangguan pasokan global. Pendapat serupa disampaikan oleh pakar ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), M Sri Wahyudi Suliswanto. Ia menilai lonjakan harga plastik yang bahkan mencapai 100 persen disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah serta bahan baku akibat konflik global. Ia menegaskan bahwa ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku plastik membuat harga domestik mudah terdampak ketika terjadi gangguan distribusi internasional dan kenaikan harga minyak dunia. Dampak kenaikan harga plastik paling terasa pada UMKM di sektor makanan dan minuman. Hal ini disebabkan oleh tingginya ketergantungan terhadap berbagai jenis kemasan plastik, seperti wadah makanan, gelas minuman, dan kantong pembungkus. Atik menambahkan bahwa kondisi ini semakin memperberat beban UMKM yang sebelumnya sudah menghadapi keterbatasan modal dan sumber daya, karena kenaikan harga plastik secara langsung meningkatkan biaya produksi dan berpotensi mengurangi keuntungan. Sementara itu, Wahyudi menilai bahwa tingginya ketergantungan terhadap plastik membuat sektor kuliner menjadi yang paling rentan terdampak. Ia menyebutkan bahwa penggunaan kemasan plastik merupakan kebutuhan yang sulit dihindari dalam operasional sehari-hari pelaku usaha kecil.
Top 10 PTS Terbaik di Indonesia Versi Uniranks 2026, Salah Satunya Ada di Malang!
MALANG, Tugumalang.id – Berikut ini daftar top 10 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) terbaik di Indonesia versi Uniranks yang dirilis di tahun 2026 ini. Daftar PTS terbaik di Indonesia ini dapat menjadi referensi bagi calon mahasiswa untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Seperti diketahui, Uniranks merupakan salah satu lembaga pemeringkatan perguruan tinggi di dunia yang kredibel. Dalam menyusun pemeringkatan, Uniranks menggunakan metodologi berdasarkan sejumlah pilar penting, di antaranya kesejahteraan mahasiswa, keterserapan alumni di dunia kerja, kualitas akademik, transformasi digital, reputasi global, serta inovasi yang dilakukan oleh masing-masing PTS. Pengumpulan data yang dilakukan oleh Uniranks, salah satunya menggunakan analitik berbasis kecerdasan buatan atau AI, serta ulasan dari ahli independen. Adapun proses pengumpulan data berdasarkan lima metode utama, yakni pengumpulan data dan pengindeksan web dengan didukung AI, kemitraan data pihak ketiga, pengajuan profil secara mandiri oleh universitas, survei dan rating dari pemangku kepentingan, dan audit pakar oleh tim elite Uniranks. Berikut ini daftar top 10 PTS terbaik di Indonesia versi Uniranks 2026 sebagai referensi bagi calon mahasiswa dalam memilih perguruan tinggi impian. 10 PTS Terbaik di Indonesia 1. Telkom University · Peringkat Indonesia: 11 · Peringkat Asia: 395 2. Binus University · Peringkat Indonesia: 12 · Peringkat Asia: 397 3. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta · Peringkat Indonesia: 19 · Peringkat Asia: 622 4. Universitas Islam Indonesia · Peringkat Indonesia: 23 · Peringkat Asia: 752 5. Universitas Ahmad Dahlan · Peringkat Indonesia: 24 · Peringkat Asia: 787 6. Universitas Muhammadiyah Surakarta · Peringkat Indonesia: 32 · Peringkat Asia: 1086 7. Universitas Dian Nuswantoro · Peringkat Indonesia: 33 · Peringkat Asia: 1089 8. Universitas Muhammadiyah Malang · Peringkat Indonesia: 37 · Peringkat Asia: 1120 9. Universitas Mercu Buana · Peringkat Indonesia: 38 · Peringkat Asia: 1136 10.Universitas Gunadarma · Peringkat Indonesia: 41 · Peringkat Asia: 1186
Lonjakan Harga Plastik Jadi Beban Berat UMKM Makanan dan Minuman
batuahnews – Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya di sektor makanan dan minuman, menghadapi tekanan berat menyusul lonjakan harga plastik dalam beberapa waktu terakhir. Kenaikan harga kemasan sekali pakai ini memicu dilema serius terkait biaya produksi dan keberlanjutan bisnis mereka, seperti dilansir dari Money. Kenaikan harga plastik tercatat mencapai puluhan hingga ratusan persen per April 2026. Situasi ini diperparah oleh gejolak global yang berdampak pada pasokan bahan baku serta harga energi. Pakar Ekonomi Koperasi dan UMKM dari Universitas Airlangga (UNAIR), Atik Purmiyati, mengungkapkan bahwa kenaikan harga plastik di Indonesia berkisar antara 30 persen hingga 80 persen hingga April 2026. Ia menjelaskan, lonjakan ini tidak terlepas dari konflik geopolitik global yang memengaruhi pasokan minyak dunia. “Kenaikan tersebut karena bahan baku utama pembuatan plastik di Indonesia bergantung pada impor sebesar 60 persen,” ujar Atik, dikutip dari laman resmi Unair pada Jumat (10/4/2026). Ketergantungan impor ini menyebabkan harga plastik domestik sangat rentan terhadap gangguan rantai pasok global. Ketika jalur distribusi terganggu dan harga minyak mentah meningkat, biaya bahan baku plastik ikut terdorong naik. Senada, pakar ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), M. Sri Wahyudi Suliswanto, menilai bahwa lonjakan harga plastik hingga 100 persen dipicu oleh kenaikan harga minyak mentah dan bahan baku akibat konflik global. “Negara kita sangat bergantung pada impor bahan baku plastik. Ketika gejolak geopolitik mengganggu jalur distribusi internasional dan memicu lonjakan harga minyak mentah, harga domestik langsung tercekik,” tegas Wahyudi. UMKM Kuliner Rasakan Pukulan Terberat Dampak kenaikan harga plastik paling terasa pada UMKM di sektor makanan dan minuman. Jenis usaha ini sangat bergantung pada kemasan plastik, seperti wadah makanan, gelas minuman, hingga kantong pembungkus, yang menjadi kebutuhan tak terhindarkan dalam operasional harian. Atik menjelaskan bahwa kondisi ini menambah beban UMKM yang seringkali memiliki keterbatasan modal dan sumber daya. “Kenaikan harga plastik akan menambah biaya produksi hingga dapat menggerus keuntungan usaha,” katanya. Wahyudi menyebut, lonjakan harga ini berubah menjadi apa yang ia istilahkan sebagai “biaya siluman”. Biaya tambahan ini perlahan menggerus margin keuntungan dan berdampak signifikan pada struktur biaya usaha, meski seringkali tidak terlihat langsung oleh konsumen. Dilema Pelaku Usaha: Naikkan Harga atau Tahan Beban? Peningkatan biaya produksi akibat mahalnya plastik menempatkan pelaku UMKM pada posisi sulit. Mereka dihadapkan pada dua pilihan berisiko: menaikkan harga jual produk atau menahan beban biaya. Jika harga produk dinaikkan, ada risiko konsumen beralih ke alternatif lain, terutama di tengah daya beli masyarakat yang masih terbatas. Namun, jika harga tetap ditahan, margin keuntungan akan semakin menipis dan berpotensi mengancam kelangsungan usaha. Wahyudi menggambarkan situasi ini sebagai dilema serius, di mana UMKM harus memilih Keterbatasan Struktural dan Solusi Inovatif Selain faktor eksternal, dampak kenaikan harga plastik diperparah oleh ketergantungan tinggi Indonesia terhadap impor bahan baku plastik, yakni sekitar 60 persen. Wahyudi juga menyoroti panjangnya rantai distribusi domestik yang turut memperbesar tekanan harga di tingkat pelaku usaha kecil. Para pakar menekankan pentingnya inovasi sebagai langkah bertahan bagi UMKM. Atik mendorong pelaku usaha untuk melakukan penyesuaian, seperti mengurangi volume produk tanpa menaikkan harga, diversifikasi pasar, atau mencari alternatif kemasan ramah lingkungan, misalnya berbahan pati jagung, tebu, atau serat nanas. Namun, penggunaan kemasan ramah lingkungan ini masih belum masif. Wahyudi juga menekankan perubahan perilaku konsumsi, mendorong UMKM mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ia menyarankan strategi diferensiasi harga, di mana konsumen yang membawa wadah sendiri dapat memperoleh harga lebih murah, yang tidak hanya menekan biaya produksi tetapi juga mendorong perilaku ramah lingkungan. Peran Pemerintah Crucial Meskipun inovasi di tingkat pelaku usaha penting, intervensi pemerintah tetap menjadi faktor kunci untuk meredam dampak kenaikan harga plastik. Wahyudi menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan UMKM menghadapi tekanan ini sendirian. “Pemerintah tidak boleh tutup mata melihat penderitaan UMKM. Harus ada intervensi tegas mengamankan stabilitas harga plastik di pasaran,” tegas Wahyudi. Ia juga menyarankan pemerintah untuk mencari pemasok bahan baku alternatif dari negara yang tidak terdampak konflik guna menjaga stabilitas pasokan. Kondisi ini juga dapat menjadi momentum untuk mendorong perubahan pola produksi dan konsumsi menuju penggunaan kemasan yang lebih efisien dan berkelanjutan, namun transformasi ini memerlukan kolaborasi dari pelaku usaha, pemerintah, dan konsumen.
Harga Plastik Naik, Begini Langkah Penyesuaian Bagi UMKM
timesindonesia, MALANG – Situasi geopolitik global yang memanas tak hanya berimbas ke sektor energi, tetapi harga bahan baku plastik pun ikut melonjak. Kondisi ini semakin mencekik operasional Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dimana plastik menjadi komoditas mayoritasnya. Menanggapi hal tersebut, Pakar Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), M. Sri Wahyudi Suliswanto, S.E., M.E., Ph.D., memberikan beberapa langkah penyesuaian yang harus dilakukan oleh UMKM guna menghadapi krisis tersebut. “UMKM harus segera mengatasi situasi darurat ini,” ujarnya. Sebagai sektor yang rentan dan bergantung pada penggunaan plastik seperti wadah makanan, gelas, hingga tas kresek, tren kenaikan harga bahan plastik menjadi “biaya siluman” yang secara perlahan menggerus keuntungan para pedagang kecil. Biaya produksi mereka akan membengkak tajam, disamping itu, mereka dilema untuk menaikkan harga jual karena berisiko pembeli akan mencari alternatif penjual lainnya, mengingat daya beli masyarakat Indonesia masih lesu. Akan tetapi, apabila tetap menahan harga jual, maka akan mengancam operasional usaha hingga bisa gulung tikar. Harga Plastik Naik, Momentum Emas Ubah Budaya Penggunaan Kantong Sekali Pakai “Mereka dilema, kalau menaikkan harga pelanggannya kabur, kalau menahan harga maka operasional akan membengkak,” tambahnya. Dalam hal ini, Pemerintah harus membuka mata terhadap nasib para UMKM. Menurut Wahyudi, akar permasalahan ini adalah karena rapuhnya kemandirian industri dalam negeri. Indonesia masih menggantungkan kebutuhan bahan plastiknya melalui impor, sehingga apabila ada situasi geopolitik yang panas seperti sekarang, maka harga domestik juga akan berpengaruh. Kondisi ini semakin diperparah oleh rantai distribusi domestik yang terlampau panjang. Menurut Wahyudi, kondisi ini bisa dimanfaatkan untuk mengubah pola perilaku masyarakat, terutama kebiasaan dalam menggunakan plastik. Ia menyarankan UMKM untuk menerapkan strategi diferensiasi harga. Bagi pelanggan yang membawa wadah sendiri, maka dapat diberikan diskon atau keringanan harga. “Langkah ini dapat menyelamatkan fondasi finansial UMKM, juga ampun membangun budaya pro-lingkungan masyarakat jangka panjang,” imbuhnya. Saran positif ini tentunya tidak dapat dilakukan oleh UMKM saja, tetapi seluruh sektor yang menggunakan plastik, mulai dari kuliner rumahan, manufaktur skala besar, hingga otomotif juga harus pro aktif mendukung kebijakan ini. Sementara itu, pemerintah didorong untuk mengeluarkan kebijakan secara legal, supaya seluruh pihak dapat bekerja secara kolektif. Kendati demikian, pemerintah juga harus mencari pemasok alternatif dari negara lain yang aman dari konflik untuk tetap memenuhi kebutuhan plastik di Indonesia. “Harus ada intervensi dari pemerintah untuk mengamankan stabilitas harga plastik di pasaran karena daya rusaknya sudah luas,” pungkasnya. (*)
Harga Plastik Melonjak Akibat Konflik Timur Tengah, UMKM Tertekan
readers.id – Lonjakan harga plastik dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian serius bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya di industri makanan dan minuman yang sangat bergantung pada kemasan sekali pakai. Kenaikan harga ini disebut mencapai 30 hingga 80 persen pada April 2026, dan memicu tekanan signifikan pada biaya produksi. Peningkatan harga komoditas plastik ini bersumber dari gangguan rantai pasok global. Eskalasi konflik di Timur Tengah menjadi pemicu utama, yang berdampak langsung pada distribusi nafta, bahan baku esensial untuk produksi plastik berbasis petrokimia, seperti dilansir dari Money. Di tingkat pasar, pedagang turut merasakan dampak kenaikan harga ini. Reynaldi Sarijowan, Sekretaris Jenderal Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, mengungkapkan bahwa harga plastik telah naik secara bertahap selama beberapa pekan terakhir. “Jauh sebelum memasuki Ramadhan itu masih Rp 10.000. Kemudian bertahap tuh selama sepekan, sepekan, sepekan naik Rp 500, naik Rp 700, naik macam-macam tuh sampai hari ini puncaknya itu naiknya di kita proyeksikan di 50 persen,” kata Reynaldi, menggambarkan laju kenaikan yang signifikan. Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan bahwa tekanan terhadap pasokan bahan baku plastik erat kaitannya dengan terganggunya rantai pasok global, terutama pada nafta. Menurutnya, konflik di Timur Tengah memicu koreksi suplai di sektor-sektor industri yang sangat bergantung pada nafta sebagai bahan baku utama. “Mengingat plastik merupakan produk turunan dari proses petrokimia yang berbasis minyak bumi, gangguan pada jalur distribusi dan produksi di global memang memberikan tekanan pada struktur biaya di tingkat hulu,” ujarnya. Kondisi ini bahkan disebut berdampak signifikan terhadap pasokan global. Fajar Budiono, Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin Aromatik Plastik (Inaplas), menambahkan bahwa sekitar 70 persen suplai nafta sempat terhenti akibat konflik. Hal ini juga memengaruhi jalur distribusi penting seperti Selat Hormuz. Keterbatasan bahan baku tersebut mendorong industri untuk melakukan penyesuaian produksi. “Sudah mulai berani menggunakan campuran recycle material dengan virgin material atau bahan baku plastik murni,” kata Fajar. Ia menekankan pentingnya penggunaan plastik daur ulang untuk menjaga harga tetap terjangkau oleh konsumen. Dampak Kenaikan Biaya pada UMKM Dampak kenaikan harga plastik ini paling terasa di sektor hilir, khususnya bagi UMKM. Pakar Ekonomi Koperasi dan UMKM Universitas Airlangga (Unair), Atik Purmiyati, menegaskan bahwa pelaku usaha kecil menghadapi tekanan biaya yang signifikan. Kenaikan harga plastik akan menambah beban produksi dan dapat menggerus keuntungan usaha, dikutip dari laman resmi Unair pada Jumat (10/4/2026). Atik menjelaskan bahwa kondisi ini diperparah oleh ketergantungan Indonesia pada impor bahan baku plastik yang masih tinggi. Selain itu, keterbatasan modal dan sumber daya manusia di kalangan UMKM semakin menyulitkan adaptasi terhadap kenaikan harga tiba-tiba. Sementara itu, M. Sri Wahyudi Suliswanto, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang, menilai situasi ini sebagai tekanan biaya struktural yang sulit dihindari. “Ketika rantai pasok internasional terganggu dan harga minyak naik, dampaknya langsung terasa di dalam negeri. Ini menunjukkan kita belum mandiri,” ujarnya, dikutip dari laman resmi. Situasi ini menunjukkan kerentanan ekonomi domestik terhadap gejolak global. Strategi Industri dan Pemerintah Untuk menjaga produksi tetap stabil, industri plastik mulai mengadopsi berbagai strategi. Salah satunya adalah penggunaan bahan daur ulang sebagai substitusi sebagian bahan baku. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan bahwa pemerintah mendorong peningkatan penggunaan plastik daur ulang berkualitas tinggi untuk menjaga stabilitas stok di pasar. Selain itu, industri juga aktif menjajaki sumber pasokan nafta dari negara-negara di luar kawasan Timur Tengah untuk mengurangi ketergantungan. Optimalisasi penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) sebagai bahan baku penyangga atau buffer dalam proses produksi juga dilakukan untuk menutupi celah kekurangan pasokan nafta. Fajar Budiono menambahkan, di tingkat pabrik, efisiensi juga dilakukan melalui penyesuaian spesifikasi produk, seperti mengurangi ketebalan plastik tanpa mengurangi fungsinya. “Contoh kalau plastik kerupuk yang tadinya menggunakan ketebalan 100 mikron bisa dikurangi menjadi 80 atau 70 mikron tanpa mengurangi fungsi dari si kemasan itu sendiri,” jelasnya. Adaptasi UMKM dan Alternatif Bahan Baku Pemerintah juga menyiapkan strategi jangka panjang melalui substitusi bahan baku berbasis minyak bumi dengan bahan nabati. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut rumput laut dan singkong sebagai alternatif potensial yang dapat dimanfaatkan dari sumber daya domestik. “Dari nafta yang kita impor dari luar ya kita ganti jadi produk-produk yang di Indonesia sudah cukup banyak,” kata Maman. Namun, implementasi kebijakan ini masih dalam tahap pembahasan lintas kementerian. Pelaku UMKM juga melakukan berbagai penyesuaian, seperti mengatur volume produk, diversifikasi pasar, hingga mengganti jenis kemasan. Atik Purmiyati menyarankan substitusi plastik dengan bahan ramah lingkungan, seperti kemasan biodegradable dari pati jagung, tebu, singkong (cassava bag), dan serat nanas. Pembelian bahan baku dalam jumlah besar secara kolektif juga dapat membantu menekan biaya. Inovasi model bisnis, termasuk memberikan insentif bagi konsumen yang membawa wadah sendiri, turut didorong. Edukasi kepada masyarakat juga penting untuk mendorong pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, guna memengaruhi permintaan pasar dan mengurangi tekanan pada industri. Jaminan Pasokan dan Stabilitas Industri Meskipun tekanan global meningkat, pemerintah memastikan pasokan plastik tetap tersedia di pasar. Agus Gumiwang menegaskan bahwa masyarakat dan industri hilir tidak perlu panik karena produk plastik masih tersedia. Pemerintah berkomitmen memastikan tidak terjadi kekosongan stok dengan mengoptimalkan berbagai kanal pasokan alternatif. Data Indeks Kepercayaan Industri (IKI) menunjukkan subsektor industri kemasan masih mencatat kinerja tinggi pada Maret 2026. Meski demikian, pencarian sumber bahan baku baru menghadapi tantangan waktu distribusi yang lebih panjang. Fajar Budiono menyebut pengiriman dari sumber baru di luar Timur Tengah bisa mencapai 50 hari, jauh lebih lama dibandingkan jalur Timur Tengah yang berkisar 10 hingga 15 hari. Kementerian Perindustrian juga terus memperkuat koordinasi dengan pelaku industri manufaktur untuk menjaga daya tahan sektor di tengah koreksi harga dan tekanan global ini.
Krisis Energi Mengintai, Pakar UMM: Kuncinya Kemandirian Indonesia
MALANG POST – Kemandirian nasional dinilai menjadi kunci utama bagi Indonesia dalam menghadapi ancaman krisis energi global yang dipicu memanasnya konflik Amerika Serikat dan Iran serta potensi penutupan Selat Hormuz. Dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) sekaligus mantan Duta Besar Indonesia untuk Kolombia, Dr. (H.E) Priyo Iswanto, M.H., menegaskan. Bahwa Indonesia memiliki modal besar berupa sumber daya alam dan jumlah penduduk usia produktif yang tinggi. “Kemandirian energi adalah kunci agar kita tidak terus-menerus terdampak gejolak global. Indonesia memiliki potensi besar. Tetapi tanpa pengelolaan yang tepat, potensi tersebut tidak akan cukup untuk menahan dampak krisis yang semakin kompleks,” ujarnya. Menurutnya, penguatan sektor industri, energi, dan ekonomi domestik menjadi langkah yang tidak bisa ditunda. Ia menilai pemerintah perlu segera mempercepat strategi yang berorientasi pada ketahanan nasional agar Indonesia tidak bergantung pada dinamika pasar energi global. “Kita harus memperkuat fondasi domestik, mulai dari sektor industri hingga energi, agar tidak selalu rentan ketika terjadi gangguan pasokan global,” tambahnya. Memanasnya konflik geopolitik yang berujung pada ancaman penutupan Selat Hormuz turut meningkatkan kekhawatiran terhadap lonjakan harga minyak dunia. Jalur strategis tersebut selama ini menjadi salah satu urat nadi distribusi energi global, sehingga gangguan pasokan berpotensi memicu tekanan besar terhadap banyak negara, termasuk Indonesia. Priyo menilai situasi ini bukan sekadar persoalan politik luar negeri, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional. “Penutupan Selat Hormuz akan berdampak pada lonjakan harga minyak dunia. Dalam kondisi seperti ini, ruang gerak diplomasi menjadi terbatas karena persoalan utamanya adalah berkurangnya pasokan energi,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa kenaikan harga minyak akan berdampak langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama dari sisi subsidi energi. “Diplomasi saja tidak cukup ketika harga minyak melonjak tinggi. Pemerintah harus bersiap menghadapi tekanan besar terhadap APBN, terutama pada subsidi energi yang akan meningkat,” tegasnya. Untuk meredam dampak tersebut, Priyo menilai pengendalian konsumsi bahan bakar minyak, khususnya pada sektor non-vital, perlu segera dilakukan. Selain itu, percepatan diversifikasi energi juga harus menjadi prioritas agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada impor minyak. “Pengurangan konsumsi BBM di sektor non-vital harus segera dilakukan dan melibatkan seluruh masyarakat. Di sisi lain, diversifikasi energi, terutama energi terbarukan, harus digencarkan secara masif dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dalam negeri,” ungkapnya. Ia juga menekankan bahwa ketahanan energi menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan industri dan perekonomian nasional. Menurutnya, krisis ini justru dapat menjadi momentum untuk mempercepat transisi menuju energi alternatif yang lebih berkelanjutan. “Kita tidak bisa terus bergantung pada energi fosil karena selain terbatas, juga rentan terhadap gejolak global seperti saat ini. Ketahanan energi menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan industri nasional,” katanya. Priyo juga menilai krisis ini juga menguji kemampuan Indonesia dalam menjaga keseimbangan politik luar negeri. Ia menegaskan bahwa prinsip bebas aktif harus tetap dijalankan tanpa terjebak dalam keberpihakan tertentu. “Tidak mudah bersikap netral dalam situasi seperti ini, tetapi diplomasi Indonesia harus mampu menjembatani kepentingan ekonomi dan politik tanpa menimbulkan konflik baru,” ujarnya. Terakhir, ia mendorong pemerintah untuk mulai mempertimbangkan penggunaan energi alternatif, termasuk energi nuklir, sebagai bagian dari strategi jangka panjang. “Maka dari itu, kita harus mendorong pemerintah untuk mulai mempertimbangkan penggunaan energi alternatif, termasuk energi nuklir, sebagaimana telah dilakukan oleh banyak negara maju.” “Dengan langkah tersebut, Indonesia tidak hanya mampu bertahan dari krisis, tetapi juga memperkuat fondasi menuju kemandirian energi untuk menopang industri di masa depan,” pungkasnya.(*/M. Abd. Rachman Rozzi-Januar Triwahyudi)
