Surabaya (ANTARA News) - Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro menyatakan segera membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan untuk meningkatkan keamanan di kawasan dan garis perbatasan pada 200 pulau terluar melalui pendekatan militer dan nonmiliter.
"Pembentukan badan nasional itu dari sisi pertahanan akan kami kelola, sedangkan sisi sosial ekonominya akan diketuai Menteri Dalam Negeri, namun pelaksanaannya akan tetap kami kawal," katanya saat wisuda Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jatim di Surabaya, Sabtu.
Dia mengatakan pembentukan badan itu adalah langkah strategis negara dalam mengamankan sekitar 200 pulau terluar.
"Kehadiran kegiatan ekonomi di sejumlah pulau terluar merupakan salah satu bentuk pertahanan efektif untuk mencegah negara lain mengklaim wilayah RI sebagai bagian dari wilayah mereka," katanya.
Menurutnya, kehadiran kegiatan ekonomi adalah bentuk pematokan perbatasan yang paling bagus dan paling efektif untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia.
Oleh karena itu, seluruh departemen terkait seperti Departemen Pertahanan, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan dan departemen lain harus bersatu padu menghadirkan kedaulatan RI melalui kekuatan nonmiliter, katanya.
Ia mencontohkan kawasan perbatasan Papua - Papua Nugini, dan Nusa Tenggara dengan Timor Leste yang sampai sekarang belum tuntas.
"Selain itu, ada yang dalam proses negosiasi. Ada yang hingga kini belum terselesaikan seperti di Timor Leste. Ada yang belum ditetapkan dan ada yang tumpang tindih, semisal kasus Ambalat," katanya.
Sementara itu, Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Dr. Drs. Muhadjir Effendy MAPmenilai perluperubahan radikal iuntuk mengamankan pulau terluar RI dan garis perbatasan dengan negara lain.
"Pengamanan itu perlu dilakukan secepatnya, apalagi negara tetangga selama ini sudah berancang-ancang mendaku (klaim) sejumlah pulau terluar sebagai miliknya. Kalau tidak dimulai dari sekarang, kita bisa kecolongan," katanya.
lumnus Universitas Airlangga Surabaya itu merujuk potensi ekonomi di pulau-pulau terluar sehingga pemerintah perlu mengerahkan dana dan upaya terpadu dalam mengamankan seluruh wilayah RI.
"Kalau perlu jumlah pasukan pengaman di beberapa kawasan itu ditingkatkan dari jumlah sebelumnya," katanya.(*)
