Surabaya (ANTARA News) - Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Prof Thohir Luth menilai Indonesia sebagai negara berdaulat tidak boleh kalah dengan komunitas yang merayakan HUT ke-63 berdirinya negara Israel dan komunitas penggerak NII.
"Bagi Muhammadiyah, perayaan HUT Israel dan berkembangnya NII itu bukan hal yang penting, tapi kami minta pemerintah harus tegas agar negara kita tidak kalah dengan mereka," katanya di Gedung Sekretariat PW Muhammadiyah Jatim, Jumat.
Di sela-sela konferensi pers tentang "National Olympiad and International Conference 2011" atau "Olycon 2011" di Universitas Muhammadiyah Malang (14/5), ia menjelaskan pemerintah harus bersikap tegas kepada komunitas penyelenggara HUT Israel.
"Bagamana mungkin negara berdaulat seperti Indonesia justru kalah dari negara Israel yang tidak berdaulat. Kalau pemerintah tidak tegas akan justru menimbulkan masalah," katanya didampingi Ketua Majelis Dikdasmen PWM Jatim Biyanto.
Bagi Muhammadiyah, agama resmi di Indonesia itu sudah ada di dalam konstitusi yang sifatnya "harga mati" yakni lima agama (Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Buddha), sehingga agama tambahan seperti Yahudi atau Konghucu itu merusak konstitusi negara.
"Tapi, perayaan kemerdekaan Israel itu bukan soal agama atau hak asasi manusia, melainkan hal itu menyangkut kedaulatan suatu negara, karena itu ketegasan pemerintah itu sangat penting untuk menjadi bukti bahwa kita negara berdaulat yang punya prinsip," katanya.
Ia mengemukakan hal itu menanggapi sikap anggota Komunitas Pecinta Yahudi yang bersikeras untuk merayakan HUT ke-63 berdirinya negara Israel di Indonesia, walau Mabes Polri belum mengeluarkan izin.
NII
Idem dengan soal HUT ke-63 kemerdekaan Israel, Prof Thohir Luth juga menilai berkembangnya gagasan Negara Islam Indonesia (NII) juga harus disikapi dengan tegas untuk menunjukkan kedaulatan NKRI.
"NII itu lagu lama yang suka dibangkitkan, tapi NKRI bagi Muhammadiyah merupakan bentuk negara yang sudah final dan tidak bisa ditawar-tawar lagi," katanya.
Didampingi Wakil Ketua PWM Jatim yang juga Ketua Dewan Pendidikan Jatim Prof Zainuddin Maliki, ia mengatakan Muhammadiyah hingga kini sudah banyak berpartisipasi untuk mengisi NKRI dengan amal usaha yang nyata.
"Karena itu, aparat harus bertindak tegas terhadap NII yang jelas-jelas makar (membentuk negara di dalam negara), tapi saya heran NII yang ada sejak dulu itu kok tidak ada tindakan terhadap satu pun oknum NII," katanya.
Ia menduga kesan "perlindungan" terhadap NII itu menunjukkan NII itu bukan masalah hukum, tapi ada target politik untuk menjadikan Islam sebagai "kambing hitam" dalam banyak hal.
"Karena itu, pemerintah atau dalam hal itu Menag harus bertindak tegas dan jangan sampai terlambat mengantisipasi NII. Kalau Al Zaytun dianggap tidak radikal, maka perbaiki kurikulumnya, tapi Panji Gumilang yang ada kaitan dengan NII harus diproses secara hukum," katanya.
Ia mengemukakan hal itu menanggapi hasil kunjungan Menag ke Ma`had Al Zaytun yang terkesan "melindungi" Panji Gumilang hanya karena tidak menemukan indikasi radikalisme di Al Zaytun. "Usut saja kaitan Panji Gumilang dengan NII," katanya.(*)
(T.E011/D010)
Editor: Ruslan Burhani
