Banyak kasus dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa para pemangku kepentingan, terutama di pemerintah daerah, gagal memenuhi kewajiban mereka terkait audit manajemen.
Sebagai contoh, laporan keuangan yang tidak akurat dan tidak tepat waktu sering terjadi, yang menyebabkan ketidakjelasan tentang penggunaan dana publik yang seharusnya dihindari. Selain itu, ada masalah tentang proses audit yang tidak jelas. Tidak hanya itu, terdapat pertentangan kepentingan, ini terkadang terjadi apabila para pemabngku kepentingan seperti pejabat-pejabat pemerintah memiliki keterlibatan dalam penggunaan dana yang sedang diaudit.
Hal-hal seperti itu lah yang menjadikan masyakarat masyarakat berhak untuk mengetahui bagaimana dana pajak mereka digunakan, informasi audit seringkali tidak diberikan secara eksplisit. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan dan meningkatkan kemungkinan korupsi.
Kasus mengenai kurangnya rasa tanggung jawab para pemangku kepentingan dalam kegiatan audit manajemen pemerintah daerah muncullah dampak-dampak yang cukup serius. Seperti rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang kian hilang.
Adapun pemborosan dana publik, apabila tanpa adanya audit yang dilakukan secara tepat, dana publik dapat disalahgunakan atau diboroskan tanpa audit yang tepat, mengurangi sumber daya yang seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat.
Audit manajemen pemerintah daerah penting dilakukan karena ini merupakan sebuah proses independen yang memiliki tujuan untuk melakukan evaluasi dan meastikan efektivitas serta kelayakan pemerintah dalam mengelola keuangan dan asset yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
Dalam kegiatan audit ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan diantaranya pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat umum. Melibatkan masyarakat dalam proses audit juga dapat membantu memastikan tanggung jawab para pemangku kepentingan. Sebagai pemegang kepentingan utama, masyarakat harus diberikan akses yang lebih baik ke informasi audit dan didorong untuk mengawasi dan memberikan masukan tentang masalah yang berkaitan dengan pengelolaan dana publik. Para pemangku kepentingan, harus lebih aktif dalam mendukung proses audit manajemen pemerintah daerah.
Dalam pekerjaan mereka, akuntabilitas dan transparansi harus menjadi prioritas utama. Sangat penting untuk mengambil tindakan nyata, seperti memastikan laporan keuangan disusun dengan baik, memastikan bahwa informasi audit dapat diakses, dan mengambil tindakan tegas jika terjadi pelanggaran.
Audit manajemen pemerintah daerah adalah cara penting untuk memastikan bahwa pengelolaan dana publik transparan dan akuntabel. Namun, jika tidak ada tanggung jawab dari pemangku kepentingan, proses ini dapat terhambat dan berdampak buruk.
Ardia Regetha Syaharani
Mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Malang.
