Belakangan ini, industri otomotif Indonesia tengah mengalami transformasi menuju era industri yang mengusung semangat dekarbonisasi dan elektrifikasi. Melalui situasi itupun, Indonesia memiliki tantangan besar menjadi yang terdepan dalam elektrifikasi otomotif di ASEAN, bersaing dengan Thailand dan Vietnam. Terlebih, pemerintah memiliki misi membangun ekosistem electric vehicle (EV) atau kendaraan listrik untuk menarik investasi dan lapangan kerja. Kehadiran ekosistem kendaraan listrik diharapkan mampu membuat investasi akan lebih baik, sehingga pada gilirannya mampu menciptakan lapangan kerja di Indonesia.
Sontak realitas itupun mengundang perhatian khusus pemerintah dan sorotan publik. Upaya menuju target, sasaran dan percepatan ekosistem kendaraan listrik Indonesia mestinya harus memanfaatkan potensi-potensi besar otomotif di era elektrifikasi dari hulu sampai hilir secara seksama dalam sebuah strategi kebijakan dan pengembangan industri otomotif terintegrasi yang memungkinkan percepatan semua teknologi elektrifikasi.
Terlebih, di hulu Indonesia memiliki berbagai sumber daya alam, baik untuk pengembangan baterai maupun untuk bauran energi. Indonesia juga memiliki kapasitas industri otomotif yang besar. Sedangkan, di hilir pasar otomotif Indonesia memiliki potensi penyebaran lebih besar dibanding negara-negara lain di ASEAN. Sehingga, hal yang logis jika dari peluang tersebut Pemerintah berinisiatif memberikan bantuan pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) sebesar Rp 7 juta per unit untuk pembelian 200.000 unit sepeda motor listrik baru, dan Rp 7 juta per unit untuk konversi 50.000 unit sepeda motor konvensional berbahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik. Pemerintah juga akan mengumumkan program bantuan pembelian kendaraan listrik yang akan diberlakukan mulai 20 Maret 2023,(Kompas, 7/3/2023).
Itu artinya, seiring dengan semakin banyak kendaraan elektrifikasi yang tersedia di tengah-tengah konsumen, maka akselerasi permintaan akan baterai produksi Indonesia akan semakin besar. Sehingga, dibutuhkan peningkatan keterampilan dan keahlian SDM untuk membangun ekosistem yang handal untuk pengembangan industri EV ke depan, termasuk dalam pengembangan industri baterai. Untuk itu diperlukan kolaborasi seluruh stakeholder untuk mewujudkan ekosistem elektrifikasi dalam rangka dekarbonisasi. Mulai pemerintah, akademisi, industri, hingga pasar harus dilibatkan.
Ani Sri Rahayu
Dosen Civic Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
