Jakarta - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menaruh perhatian terhadap Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang banyak belum mendapat pemerataan pembangunan maupun kesejahteraan. Khofifah pun menggandeng 14 Perguruan Tinggi untuk membantu KAT melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN).
Terkait hal tersebut, Mensos menggelar workshop di Gedung Kemensos, Salemba, Jaktim, Selasa (11/8). Menurut Khofifah, permasalahan KAT juga termasuk sebagai salah satu unsur yang ada dalam program Nawacita pemeritahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla.
"Kebijakan pemerintahan Jokowi-JK tertuang dalam butir ketiga Nawacaita, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dalam kerangka negara kesatuan," ujar Khofifah usai membuka workshop KAT seperti tertuang dalam keterangan tertulisnya yang diterima detikcom, Rabu (12/8/2015).
Berdasarkan data yang ada, saat ini ada 7 ribu desa di mana 5.000 merupakan desa mandiri dan 2.000 adalah desa tertinggal. Untuk tahun 2015, Kemensos yang bermitra dengan 14 perguruan tinggi (PT) fokus menggarap 100 desa. Sebanyak 14 PT itu dalam setahun menggelar 2-3 program KKN.
"Dalam program KKN sangat erat kaitan dengan layanan jaminan dan perlindungan sosial sesuai yang ditemukan di lapangan dari masing-masing lokasi KKN dilaksanakan oleh perguruan tinggi," kata Khofifah.
Adapun ke-14 perguruan tinggi tersebut adalah STKS Bandung, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Universitas Gadjah Mada, Universitas Ciputra Surabaya, Universitas Islam Malang, Universitas Muhammadiyah Malang. Kemudian juga Universitas Negeri Malang, Universitas Negeri Jember, IAIN Antasari Banjarmasin, Universitas Mulawarman Samarinda, Universitas Hasanuddin Makassar, Universitas Muslim Indonesia, Universitas Andalas, dan Universitas Jambi.
Menyambut HUT RI ke-70, kata Khofifah, semangat yang harus dibangun adalah ajakan refleksi bagi seluruh masyarakat Indonesia di mana pembangunan dan kesejahteraan belumlah merata. Di luar adanya kemajuan teknologi, pendidikan, dan kesehatan, ada warga KAT yang memerlukan pemerataan tersebut.
"Kita memiliki perusahaan dan university world class. Tapi di saat bersamaan ada anak bangsa dari KAT yang perlu mendapatkan layanan 'tetesan' pemerataan pendidian yang terintegrasi ikhtiar dan kemajuan yang dicapai HUT ke-70," tutur politisi PKB itu.
Khofifah pun berharap agar workshop yang digelar dapat memberikan masukan berkenaan dengan hal-hal yang terkait dengan KAT. Workshop juga turut dihadiri oleh pihak Kemendagri dan para pakar.
"Workshop bisa ada berbagai masukan, seperti apa konsep desa adat terpencil yang ada warga KAT agar mesti mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan yang mesti tertib administrasi kependudukan," tutup Khofifah.
(elz/dha)
