KLIKMU.CO – Polarisasi di kalangan umat Islam di Indonesia semakin tajam, dipicu oleh tiga isu utama: politik dan hukum, kebebasan beragama, serta isu gender. Hal ini disampaikan oleh Dr Salahudin MPA dalam kelas bertajuk Polarization of Islam: Challenges of Democracy and Multiculturalism in Indonesia.
Kelas yang merupakan kolaborasi antara Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dengan Eurasia Foundation ini digelar dalam rangkaian Eurasia Lecture Series.
“Perbedaan pandangan di kalangan umat Islam menunjukkan pentingnya penguatan kesadaran pluralisme di Indonesia, baik dalam beragama, berpolitik, berbangsa, maupun bernegara,” jelas Dr Salahudin.
Politik dan Hukum
Isu politik dan hukum menjadi pemicu utama polarisasi ini. Di satu sisi, mayoritas umat Islam menentang tindakan terorisme sebagai kejahatan yang bertentangan dengan ajaran agama.
Namun, langkah politik seperti bergabungnya Prabowo Subianto dalam Kabinet Jokowi memicu reaksi negatif. Sebagian umat Islam menganggap tindakan tersebut sebagai pragmatisme politik yang mengecewakan pendukungnya.
Selain itu, kebijakan yang melarang penggunaan jilbab di beberapa sekolah negeri menimbulkan gelombang penolakan. Banyak yang memandang aturan ini sebagai bentuk pelanggaran terhadap kebebasan beragama.
Kebebasan Beragama
Kebebasan beragama juga menjadi isu sensitif. Kelompok Ahmadiyah dan Syiah, misalnya, masih menghadapi stigma negatif di kalangan umat Islam. Menurut Dr Salahudin, ketegangan ini mencerminkan adanya ketidaksepakatan dalam memahami keberagaman keagamaan.
“Kita perlu lebih banyak ruang untuk dialog yang membangun kesadaran bahwa keberagaman adalah realitas yang harus diterima,” tegasnya.
Isu Gender
Isu gender turut memainkan peran dalam polarisasi umat Islam. Dukungan terhadap kepemimpinan perempuan meningkat, menunjukkan kemajuan dalam penerimaan kesetaraan gender.
Namun, perdebatan tentang RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) memperlihatkan adanya perpecahan. Sebagian umat Islam mendukung RUU ini sebagai upaya melindungi hak-hak korban, sementara yang lain khawatir terhadap dampaknya terhadap nilai-nilai agama.
Polarisasi ini mencerminkan tantangan besar dalam demokrasi Indonesia. Dr. Salahudin menegaskan bahwa demokrasi membutuhkan penguatan pada aspek kelembagaan dan budaya yang lebih inklusif.
“Jika tidak ditangani dengan baik, polarisasi ini dapat menjadi ancaman serius bagi stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi di masa depan,” ungkapnya.
(Ade Candra/AS)
