KLIKMU.CO – Pilkada serentak telah usai dan kini saatnya kepala daerah mulai bekerja memberikan yang terbaik untuk rakyat. Hal itu ditegaskan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Malang UMM Prof Dr Nazaruddin Malik SE MSi.
Menurutnya, ada empat aspek penting yang perlu diupayakan agar pemerintahan yang diemban kepala daerah bisa berjalan sukses dan berkelanjutan.
Nazar mengatakan bahwa keterbatasan dana masih menjadi masalah utama dalam pembangunan infrastruktur di berbagai daerah.
“Oleh karena itu, pemilihan skala prioritas yang tepat menjadi hal yang sangat penting dilakukan agar kepuasan masyarakat terhadap fasilitas umum atau public utilities setara dengan pajak yang dibayar,” tuturnya, Jumat (3/1/2025).
Fokus Sektor Kesehatan, Pendidikan. dan Pariwisata
Nazar menilai bahwa prioritas yang tepat dalam pembangunan infrastruktur adalah solusi utama yang dapat dilakukan kepala daerah. Beberapa sektor yang perlu diprioritaskan antara lain kesehatan, pendidikan, dan pariwisata. Selain itu, kemudahan akses jalan menuju sektor-sektor tersebut juga perlu diperhatikan.
Nazar memberikan contoh terkait infrastruktur bidang pariwisata. Menurutnya, setelah mengunjungi destinasi wisata, pengunjung diharapkan bisa kembali bekerja dengan energi yang lebih baik.
”Namun, tujuan ini tidak akan tercapai apabila kondisi pariwisata tidak memadai, termasuk akses menuju lokasi wisata yang buruk,” imbuhnya.
Pendidikan Dasar
Selanjutnya, infrastruktur pendidikan juga harus menjadi fokus perhatian. Nazar menekankan pentingnya memastikan akses pendidikan dasar bagi seluruh masyarakat. Evaluasi dapat dilakukan berdasarkan Angka Partisipasi Murni (APM) atau jumlah anak usia sekolah yang bersekolah. Misalnya, APM tingkat SD di Kota Malang sebesar 99,50 persen, Kota Batu 99,98 persen, dan Kabupaten Malang sebesar 98,63 persen.
Nazar menyarankan agar pemetaan data semacam itu dijadikan dasar dalam pembangunan infrastruktur pendidikan. Prioritas anggaran harus digunakan untuk memastikan bahwa seluruh anak usia sekolah dapat menyelesaikan pendidikan dasar terlebih dahulu.
“Pendidikan gratis adalah salah satu langkah untuk memaksimalkan APM, namun masyarakat juga perlu tertib dan ikhlas membayar pajak,” tegasnya.
Bidang Kesehatan
Dalam bidang kesehatan, Nazar mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur dapat dilihat dari aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan. Hal ini mencakup jarak antara tempat tinggal masyarakat dengan fasilitas kesehatan serta indikator kesehatan seperti angka kematian ibu melahirkan, prevalensi Tuberculosis (TBC), stunting, dan ketersediaan tenaga kesehatan.
Sebagai contoh, menurut data dari Dinas Kesehatan Malang Raya, terdapat sekitar 39 ibu hamil yang meninggal dalam 1,5 tahun terakhir. Data tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan infrastruktur kesehatan.
Akses Jalan yang Layak
Pentingnya kelayakan akses jalan juga tak bisa diabaikan. Nazar menambahkan bahwa kelayakan jalan akan sangat menunjang berbagai aspek, termasuk pertumbuhan ekonomi dan pengembangan industri.
Jalan yang layak dan dapat diakses dengan mudah akan mendukung kelancaran berbagai kegiatan ekonomi.
Optimalisasi APBD
Sumber anggaran yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur umumnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang diperoleh melalui pajak daerah.
Mengingat kebutuhan dana yang sangat besar untuk pembangunan infrastruktur, baik eksekutif maupun legislatif harus mampu mendistribusikan anggaran secara tepat sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Hal ini menjadi solusi yang tepat untuk berbagai daerah di Indonesia.
(Wildan/AS)
