KOMPAS.com - Konflik antara Palestina dan Israel masih terjadi. Dari keduanya, masyarakat Palestina yang banyak menjadi korban dibanding Israel.
Akibatnya, banyak masyarakat di dunia, khususnya Indonesia yang memboikot produk yang mendukung Israel.
Baca juga: Dosen UMM: Ini 4 Masalah Utama yang Picu Anak Muda Banyak Bunuh Diri
Beberapa pihak mendukung gerakan ini sebagai ekspresi solidaritas dengan Palestina, sementara yang lain memandangnya sebagai tindakan kontroversial dengan potensi dampak sosial dan ekonomi yang signifikan.
Fenomena boikot produk yang mendukung Israel menarik perhatian Dosen Ekonomi Syariah UMM, Arif Luqman Hakim.
Menurut dia, boikot produk Israel adalah sebuah aksi yang menolak untuk mengonsumsi produk yang berasal dari Israel atau mendukung Israel, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Aksi boikot itu, kata dia, merupakan bentuk protes atas tindakan genosida pemerintah Israel terhadap Palestina.
Kontroversi muncul berkat adanya kontroversi mengenai efektivitas dan dampaknya. Sebagian percaya bahwa ini adalah bentuk dukungan yang diperlukan untuk memaksakan perubahan dan menekan pelanggaran hak asasi manusia oleh Israel.
Namun, pandangan lain menganggapnya tidak efektif dan merugikan perekonomian.
"Beberapa percaya bahwa boikot bisa mendorong perubahan politik dan perilaku, sementara yang lain menilai dampaknya terbatas," ungkap pria yang akrab disapa Luqman ini, seperti dilansir dari laman UMM, Senin (6/11/2023).
Luqman menilai, aksi itu jelas akan berpengaruh ke karyawan yang bekerja di perusahaan-perusahaan terkait.
Meskipun tidak dalam jangka pendek, tapi dampak jangka panjanganya akan berlangsung secara signifikan.
Misalnya, kehilangan pekerjaan atau penurunan pendapatan, karena menurunnya minat dan daya beli konsumen.
Baca juga: Bila Bullying Terus Ada, Dosen UMM: Pendidikan Kita Terancam Mundur
Tak hanya itu, meskipun Indonesia bukan mitra dagang utama Israel, pengaruh aksi boikot ini dapat memengaruhi perdagangan internasional dan ekonomi nasional.
"Dampak negatif yang akan terjadi, yakni potensi pengurangan impor produk Israel yang dapat memengaruhi perdagangan dan ketersediaan produk tertentu di pasar Indonesia," jelas dia.
Walaupun demikian, dia mengaku dampak itu tidak begitu berarti. Hal itu mengingat perusahaan-perusahaan yang pro kepaada Israel hanya bergerak dalam pemenuhan kebutuhan sekunder saja.
"Justru ini adalah momen yang tepat bagi pemerintah untuk mendukung produk lokal agar lebih eksis di kancah nasional. Ini merupakan peluang untuk menunjukkan kualitas produk lokal juga tidak kalah menarik dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari," ucap dia.
Dia menambahkan, selain boikot produk Israel, ada alternatif lain yang dapat dipertimbangkan dalam mendukung Palestina, yakni dengan memberikan dukungan dalam hal pendidikan, advokasi untuk dialog damai, dan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina.
Baca juga: PB PGRI Cium Adanya Keterlibatan Kementerian dalam Hal KLB Ilegal
"Alternatif-alternatif ini adalah cara untuk membantu Palestina tanpa merugikan perekonomian mereka atau orang-orang yang mungkin terdampak oleh boikot," pungkas Luqman.
.jpeg)
