MALANG, KOMPAS — Malang Raya menjadi incaran untuk tinggal para pensiunan, setidaknya disebabkan tiga aspek, yakni aspek sosial, psikologis, dan ekonomis. Oleh karena itu, pemangku kepentingan perlu mewujudkan kota ini benar-benar nyaman sehingga tetap menjadi tempat tinggal idaman.
Guru Besar Ilmu Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Oman Sukmana, Senin (9/12/2024), mengatakan, dari sisi sosial dukungan masyarakat berupa kenyamanan dan keamanan menjadi penting. Para pensiunan ingin menikmati hidup sehingga lingkungan berpengaruh.
”Keramahan sosial menandai karakteristik masyarakat Kota Malang. Harus dijaga itu. Untuk persoalan sosial, termasuk kekerasan remaja, geng motor, Malang relatif aman. Memang ada potensi-potensi, misalnya, mahasiswa, pendatang yang perlu diwaspadai, tetapi bukan menjadi ancaman serius,” ujarnya.
Masih dalam konteks lingkungan sosial, kondisi cuaca dan tata letak kota juga perlu dicermati, seperti jalanan yang mulai macet. Di situ pakar-pakar transportasi harus mulai memikirkan solusi kemacetan.
Selanjutnya, menurut Oman, faktor lingkungan psikologis. Sebagian pensiunan masih diselimuti post power syndrome, dari orang produktif kemudian dianggap tidak lagi produktif. Di situlah variasi destinasi wisata di Malang bisa mengusir stres dan melepas penat. Ada destinasi gunung, laut, obyek wisata buatan, hingga budaya berupa situs-situs masa lalu yang ada di Malang Raya.
”Kota Malang itu menyediakan ketenangan psikologis. Jadi, tadi kenyamanan, keamanan lingkungan, sosial, dan fisik, akan membawa dampak pada kenyamanan psikologis. Tidak menimbulkan stres,” ucapnya.
Secara ekonomi, lanjut Oman, sejumlah kebijakan perlu dijaga oleh pemangku kepentingan terkait pajak dan investasi. Variabel penting yang juga perlu dijaga adalah biaya hidup.
Tak hanya tujuan pensiunan, Malang juga berkembang menjadi kota pendidikan, seperti halnya Yogyakarta dan Bandung. Mahasiswa UMM saja yang aktif ada sekitar 30.000 orang, belum termasuk beberapa kampus besar lainnya bisa mencapai ratusan ribu orang.
Oleh karena itu, pemerintah daerah tidak hanya mengambil manfaatnya, tetapi juga perlu menyediakan fasilitas yang diperlukan guna mendukung Malang kota pendidikan selain istirahat untuk pensiun.
Salah satu warga dari luar daerah yang betah tinggal di Malang adalah Tri Agus (38). Hampir 11 tahun pegawai salah satu perusahaan swasta di Pasuruan itu memilih tinggal bersama keluarganya di salah satu perumahan di Singosari, Kabupaten Malang, yang berbatasan dengan Kota Malang. Dia pun telah mengantongi KTP Malang.
Agus yang berasal dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, menilai, dilihat dari cuaca, Malang hampir sama dengan daerah asalnya yang berada dekat Salatiga. ”Situasi sama, kulturnya juga sama. Yang membedakan lokasi wisata, di sini lebih variatif,” ucapnya.
Hal lain yang membedakan, menurut Agus, dari sisi kuliner karena di Malang lebih beragam. Jumlah kampus juga lebih banyak di Malang meski transportasi publik lalu lalang di kota ini masih berupa angkot.
”Biaya hidup di sini lebih tinggi karena terpengaruh dengan upah minimum regional Jawa Timur,” katanya.
Sementara itu, Pemkot Malang memiliki sejumlah kebijakan dan melakukan beberapa terobosan. Langkah konkret dilakukan Pemkot Malang untuk mewujudkan kota layak huni dan nyaman, antara lain, memastikan pembangunan bisa menjamin ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat.
Kebutuhan yang dimaksud meliputi lingkungan perumahan atau perkampungan sehat, air bersih, jaringan listrik, sanitasi, dan ketersediaan bahan pokok. Kemudahan mengakses kebutuhan dasar akan membuat mereka merasa nyaman tinggal.
”Menyediakan kebutuhan dasar semua orang, misalnya perumahan dengan fasilitas umum dan sosial yang baik, ruang publik terjaga, kondusivitas wilayah, dan menyediakan kualitas lingkungan yang baik, merupakan salah satu hal penting menjadikan kota layak untuk ditinggali,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkot Malang M Nur Widianto.
Selain terpenuhinya kebutuhan dasar, akses mudah dan berkualitas terhadap layanan kesehatan, terutama bagi warga senior yang memilih tinggal atau pensiun di Malang, juga merupakan hal penting.
”Di Kota Malang ada 24 rumah sakit, 16 puskesmas, dan juga Laboratorium Kesehatan Daerah di mana bisa menjadi rujukan saat warga seior ingin mengakses kesehatan. Pemkot Malang juga menjalankan Universal Health Coverage untuk memastikan semua warganya mendapatkan layanan kesehatan gratis dan atau memadai dengan cakupan lebih dari 94 persen,” kata Widianto.
Selanjutnya, Widianto menekankan, Puskesmas Kota Malang juga intensif menjalankan kegiatan Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) untuk warga lansia dan juga penguatan Posyandu Lansia.
”Untuk menguatkan kehadiran pemerintah kepada kelompok rentan atau usia purna, pemkot juga memfasilitasi suara atau partisipasi lansia dalam pembangunan melalui mekanisme musrenbang lansia. Pemkot Malang berkomitmen dalam pelayanan kesehatan yang mudah dan berkualitas,” ujarnya.
Komitmen peningkatan kualitas dan kemudahan akses pelayanan kesehatan itu, menurut dia, diperkuat dengan kebijakan anggaran untuk kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Bahkan, sekitar 40 persen peserta JKN di Kota Malang merupakan peserta yang dibiayai Pemerintah Kota Malang melalui pendanaan APBD. Pada 1 Agustus 2024 tercatat jumlah peserta aktif PBI APBD sejumlah 366.194 orang dengan alokasi anggaran Rp 171,3 miliar.
”Untuk menunjang pelayanan BPJS Kesehatan, Pemkot Malang juga telah meluncurkan aplikasi E-JKN Cekat, sebuah aplikasi layanan kepesertaan JKN bagi warga yang dilakukan secara cepat, efektif, akurat, dan terpadu. Aplikasi tersebut memudahkan masyarakat mendapat layanan kesehatan cepat dan tepat,” katanya.
