Banyaknya lulusan perguruan tinggi dari bidang non teknik tidak terlalu kondusif untuk mendukung penguasaan iptek dan teknologi dan peningkatan daya saing.
MALANG – Orientasi pendidikan tinggi nasional perlu ditata kembali agar lebih sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan di masyarakat. Ke depan, Indonesia lebih banyak membutuhkan sarjana dengan kemampuan teknik yang memadai. Namun, sebagian besar pendidikan tinggi saat ini menghasilkan sarjana non teknik.
Kondisi tersebut dipandang tidak ideal. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani, dalam acara Wisuda Sarjana ke-79 Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur, Sabtu (27/2).
“Orientasi pendidikan tinggi di negara kita perlu ditata kembali. Di Indonesia diduga sekitar 75-85 persen lulusan perguruan tinggi berasal dari bidang non teknik. Hal yang sebaliknya terjadi di Korea Selatan, dengan lulusan sarjana sebagian besar di bidang teknik,” kata Puan. Banyaknya lulus perguruan tinggi dari bidang non teknik tidak terlalu kondusif untuk mendukung penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dan peningkatan daya saing.
Padahal, dalam rangka peningkatan daya saing di Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), pemerintah akan mengalokasikan lebih dari 5. 000 triliun rupiah untuk pembangunan infrastruktur. “Hal itu tentu membutuhkan banyak tenaga kerja dari bidang teknik. Jangan sampai peluang ini nantinya hanya dinikmati oleh pekerja asing,” tegas Puan. Menko PMK juga mengungkapkan, selama ini pihak swasta berperan besar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia. Setidaknya saat ini ada 3.958 perguruan tinggi swasta atau lebih dari 95 persen.
Sementara jumlah perguruan tinggi negeri kurang dari 5 persen. Karena itu, diakui Puan Maharani, pemerintah memang perlu lebih memberikan perhatian serius kepada perguruan tinggi swasta, khususnya dalam bentuk pengawasan dan pembinaan terhadap mutu pendidikan yang diselenggarakan.
Tahun lalu, lebih dari 240 perguruan tinggi swasta mendapat peringatan administratif dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek). Menurutnya, pemerintah memang harus bersikap tegas atas setiap pelanggaran dan penyimpangan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, karena hal itu akan menurunkan kualitas pendidikan perguruan tinggi juga.
“Kita menginginkan, pendidikan tinggi betul-betul menjadi ajang untuk menempa mentalitas, keterampilan dan keahlian, serta menghasilkan generasi penerus bangsa, yang berintegritas, beretos kerja dan berkepribadian yang berlandaskan gotong royong,” katanya.
SDM Perguruan Tinggi
Secara terpisah, Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), Ali Ghufron Mukti, perguruan tinggi yang bagus terletak pada sumber daya manusianya, baik itu rektor, tenaga pendidikan, dosen tamu dan lainnya. Akan tetapi yang paling utama itu adalah dosennya.
Saat ini, kata dia, Indonesia belum memiliki rancangan utama SDM dan Iptek ke depan. Selama ini pembukaan program studi hanya berbasis pada kepercayaan dari perguruan tinggi tersebut.
“Misalnya, saat ini prodi kebidanan. Jumlahnya mencapai 700, akibatnya bidan kita mencapai 400.000, terbanyak di Asia Tenggara,” kata Ghufron saat dialog dengan sejumlah dosen di Universitas Islam Malang, Jatim. Namun, lanjutnya, banyaknya bidan tersebut tidak sebanding dengan penurunan angka kematian ibu melahirkan. Angka kematian ibu melahirkan justru semakin tinggi. Begitu juga ketika pemerintah mencanangkan penyediaan listrik 35.000 MW, namun ahli kelistrikan sangat sedikit.
“Pas kami melakukan scanning (pemindaian), jumlahnya sangat sedikit. Bahkan Dewan Insinyur baru dibentuk. Akibatnya kita impor ahli listrik dari Tiongkok,” cetus dia. Oleh karena itu, penting untuk merencanakan kebutuhan SDM ke depan. Ghufron menyebut SDM di perguruan tinggi harus diperbaiki.
Saat ini ada 51.000 dosen yang lulusan sarjana. Padahal, berdasarkan UU Guru dan Dosen maka mulai tahun ini lulusan sarjana tidak boleh mengajar di perguruan tinggi. “Dari 51.000 tersebut, sebanyak 39.000 dosen mengajar di bidang kesehatan. Ini masalah buat kita, karena kita mati-matian memperjuangkan bidang kesehatan, tapi ternyata SDM bidang kesehatan kurang mumpuni,” terang dia. SB/Ant/E-3
