.jpg)
UMM- Masukan dan kritikan mengenai kondisi nyata sekaligus harapan yang disandarkan pada kota Malang sebagai kota Pendidikan mencuat pada Roundtable Discussion, Rabu (4/6). Acara yang berlangsung di ruang sidang Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini merupakan kerja sama UMM dengan Dewan Pendidikan Kota Malang.
Sayangnya, diskusi yang ditujukan untuk memeroleh masukan mengenai upaya memajukan pendidikan ini tidak dihadiri lima pasangan calon pemimpin kota Malang, sebab hasil diskusi ini akan menjadi rekomendasi bagi kebijakan pendidikan di kota Malang.
Walaupun demikian, diskusi yang diikuti puluhan peserta dari berbagai elemen masyarakat ini diharapkan dapat menampung aspirasi. Mulai dari Dinas Pendidikan (Dindik), para kepala sekolah, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, hingga mahasiswa menyuarakan keinginannya untuk mendukung pendidikan.
Bahkan pada sesi pertama pengungkapan pendapat, beberapa pernyataan dan keluhan terkesan ditujukan bagi Dindik, sehingga kepala bidang Pendidikan Menengah, Drs Sugiharto, Kepala Bidang Fungsional Dindik, Dra Zubaidah dan Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Drs JS Boediono, yang hadir pada acara tersebut harus menanggapi.
Persoalan kesejahteraan guru, salah satunya. Seorang peserta pada diskusi bertema ‘Kebangkitan Pendidikan di Kota Malang’ yang menanyakan ini langsung mendapat tanggapan dari Kepala Bidang Fungsional Dindik, Dra Zubaidah. Menurut Zubaidah, mewujudkan kesejahteraan guru dapat dilakukan melalui sertifikasi.
”Tunjangan sertifikasi ini mulai dibayarkan hari ini melalui Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), sebab mekanisme tahun ini memang melalui LPMP propinsi Jawa Timur. Namun penggunaan nomor rekening juga mengalami kendala, karena ada guru yang mencantumkan nomor rekening yang belum online,” ujarnya.
Sedangkan, sertifikasi tahun 2007 memang belum dibayarkan, karena saat ini tengah mengalami transisi dari pusat ke LPMP propinsi. ”Sementara sertifikasi tahun 2008 belum dimulai. Tetapi pemberian tunjangan bagi yang lulus sertifikasi 2008, rencananya dibayarkan pada 2009 mendatang,” jelasnya.
Dengan pemberian tunjangan ini, bagi Zubaidah, dapat dikatakan kesejahteraan guru meningkat. ”Dari 11.131 guru PNS, 4000 diantaranya sudah lulus sertifikasi. Mereka yang lulus sertifikasi dapat mengantongi gaji hingga Rp 4 juta per bulan,” ujarnya.
Upaya meningkatkan kesejahteraan ini juga berlaku bagi guru nonPNS. ”Bagi guru nonPNS, ada insentif untuk mengupayakan kesejahteraannya, yakni melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ada tiga sumber, APBN, APBD propinsi dan APBD daerah. Setiap guru menerima insentif sebanyak Rp 150 ribu per bulan dari satu sumber saja,” terang Zubaidah.
Selain itu, bagi guru nonPNS juga diberikan beasiswa untuk menyelesaikan studi Strata I. ”Dinas Pendidikan bekerjasama dengan Universitas Negeri Malang (UM) menyediakan 260 beasiswa mulai tahun 2005 silam. Sedangkan jatah untuk tahun 2008 masih tersisa untuk 60 guru,” pungkas Zubaidah menjelaskan. .tia-KP
.jpg)
