Menurutnya, pencalonan seperti ini justru akan menimbulkan persaingan tidak sehat di antara para kader. Karena itu kaderisasi tetap menjadi hal yang utama untuk memilih calon yang terbaik yang bisa mewakili partai.
Akbar juga menyinggung soal pendidikan politik yang saat ini masih sangat lemah. Dimana parpol hanya melakukan pendidikan politik dan mendekat kepada masyarakat saat akan memasuki masa Pemilu.
Padahal pendidikan politik ini menurutnya sangat penting sehingga bisa mencerdaskan masyarakat pemilih. Karena tidak adanya kedekatan antara parpol dan masyarakat itulah akhirnya parpol yang ada tidak memperjuangkan kepentingan masyarakat. Dan hanya menggunakan partai sebagai kendaraan untuk meraih jabatan saja.
“Kalau politik hanya dipakai untuk alat mencari kekuasaan saja maka orang akan melakukan segala cara untuk mendapatkannya,†tukasnya.
Dalam paparannya, Akbar Tandjung juga membeberkan blue print terkait penataan ideal demokrasi di Indonesia. Menurutnya jumlah partai yang sangat banyak di Indonesia sebenarnya mengandung potensi konflik. Semakin banyak parpol maka potensi konflik semakin tinggi, dan stabilitas sulit dicapai. Akibatnya sistem tidak akan dapat berjalan efektif.
“Perlu mengarahkan partai agar lebih sederhana, sehingga akan semakin compatible dengan sistem pemerintahan presidentil yang dianut di negara ini,†ungkapnya.
Digambarkannya, ada kurang lebih 9-10 partai Islam yang sebenarnya berasal dari konstituen yang sama. Seperti PPP, PKB, PAN, dan Bulan Bintang. Yang menurutnya sebenarnya tidak jauh beda satu dengan yang lain. “Apakah butuh partai sebanyak itu,†cetusnya.
Karena itu yang bisa dilakukan untuk penataan partai agar lebih sederhana bisa dilakukan dengan cara, yaitu satu, sistem yang berhubungan dengan pendirian parpol boleh bebas, tapi seleksi untuk bisa menjadi parpol resmi harus ketat dilakukan Departemen Hukum dan HAM. kedua untuk ikut Pemilu masih ada seleksi lagi yang harus diikuti parpol, dan empat sistem Pemilu harus didorong ke arah district.
