MALANG - Jangan main-main terhadap tindakan kecurangan semua tahapan pemilihan wali kota Malang. Sebab ancamannya, diproses di jalur hukum. Panwaslu memastikan, tidak akan toleransi terhadap semua jenis pelanggaran pada semua tahapan.
Ketua Panwaslu Kota Malang Ashari Husen mengatakan, pelanggaran yang terjadi pada setiap tahapan pemilukada, berakibat hukum. Karena itu, ketika terjadi pelanggaran, pihaknya langsung melakukan proses penegakan hukum.
‘’Semua temuan dan laporan, apakah itu terkait pelanggaran administrasi atau pun pidana pemilu, akan diproses secara hukum. Kami mengawasi ketat semua tahapan pemilukada,’’ tegas Ashari.
Dia menjelaskan, tahapan proses penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilukada, diawali dengan kajian. ‘’Kemudian dinaikan ke tingkat penegakkan hukum terpadu, dilimpahkan ke kejaksaan dan pengadilan. Untuk memprosesnya, kami membutuhkan alat bukti dan dua saksi,’’ jelasnya.
Karena itulah dia mengingatkan semua pihak taat pada aturan pemilukada. Ashari mewanti-wanti semua pihak yang terkait dengan pemilihan wali kota, tidak melakukan kecurangan.
Dari seluruh tahapan Pilkada, Ashari melihat, yang paling rawan terjadi pelanggaran yakni pada saat kampanye, pencoblosan dan penetapan hasil pemilihan wali kota.
Namun demikian, lanjut Ashari, pengawasan tahapan pemilukada sudah dilakukan sejak saat ini. Bahkan pihaknya mengerahkan petugasnya memelototi penentuan daftar pemilih sementara (DPS) dan pencatatan pemilih tambahan DPS.
‘’Penentuan DPS dan pencatatan pemilih tambahan dalam DPS juga kami pantau. Tapi sampai saat ini belum menemukan adanya pelanggaran,’’ kata dia.
Ashari mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi semua tahapan pemilukada. Jika menemukan pelanggaran, segera melapor sehingga bisa dilangsung ditindaklanjuti oleh petugas Panwaslu.
Kehadiran enam lembaga pemantau pemilihan wali kota diharapkan mengefektifkan pemantauan. Lembaga pemantau pemilihan wali kota yakni, PP Otoda, Brawijaya-Institut Untuk Demokrasi, Aksara Tumapel, Laboratorium FISIP UMM, FIA Universitas Brawijaya (UB), LIRA.
Sebelumnya PP Otoda UB memastikan sudah menurunkan relawannya untuk melakukan pemantauan. Lembaga ini bahkan akan merekrut tambahan relawan untuk memantau jalannya pemilihan wali kota. (van/avi)
.jpeg)