MALANG - Rumitnya birokrasi dan permainan uang di instansi Pemkot Malang menjadi salah satu kendala yang dialami Thomas Power, Mahasiswa program Australian Consortium for In-Country Indonesian Studies (ACICIS) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Tom yang meneliti tentang Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu harus menggali informasi ke sejumlah instansi pemerintah.
Namun sayangnya layanan yang ia terima kurang memuaskan. ”Saya tidak perlu sebut apa instansinya tapi saya merasa birokrasinya sangat rumit, saya harus menunggu lama dan masih harus disuruh membayar,” ujarnya.
Menurut dia untuk keperluan foto copy data saja ia harus membayar sejumlah Rp 350 ribu.
Tom adalah salah satu dari 11 mahasiswa ACICIS yang saat ini melakukan penelitian dibawah bimbingan dosen UMM. Thomas Power meneliti eksistensi PKS yang sebelumnya bernama PK itu.
”Dari hasil penelitian saya rupanya PKS masih akan sulit meraih suara mayoritas, sebab selama ini suara partai masih sangat bergantung pada kadernya,” ungkap
Thomas Power kepada Malang Post usai pemaparan di Ruang Sidang Senat UMM kemarin.
Tom menyampaikan hasil penelitian berjudul “Politik Pragmatis Dalam Partai Islam:Analisa Program, Strategi, Pencitraan dan Performa electoral Partai Keadilan Sejahtera di Kota Malang”. Alumni S1 Hubungan Internasional Universitas Queensland Australia itu menuturkan selama ini PKS juga masih terkesan eksklusif untuk kalangan tertentu saja.
Banyak masyarakat bawah yang ternyata belum mengenal partai tersebut. Selain itu belum ada figur partai yang menjadi idola masyarakat sehingga menjadikan masyarakat fanatik dengan partai tersebut.
Pria berusia 23 tahun ini menyoroti lingkungan politik, strategi politik, program dan performa electoral PKS di Kota Malang.
Dia terjun langsung ke lapangan umtuk mengumpulkan data langsung dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang, wawancara dengan pimpinan dan pengurus PKS Kota Malang serta pengamat politik. Menurut penelitiannya, para pemilih PKS memiliki sifat loyality yang tinggi dimana masih berusia muda, terdidik dan berada di kalangan menengah ke atas yang menjalankan PKS yang berplatform bersih, peduli dan profesional.
“Namun hal ini masih terkendala karena tidak semua pemilih di Indonesia memilih berdasarkan platform partai sehingga PKS harus bisa berevolusi untuk merubah watak partai menjadi catch-all (merangkul semua massa),” terangnya.
Dalam final report hari pertama kemarin presentasi dilakukan oleh 5 mahasiswa dengan topik yang berbeda-beda. Jade Sciberras mengangkat judul penelitian “Pemulihan dan Reintegrasi Sosial: Membantu Korban Perdagangan (trafficking) Perempuan dan Anak” yang dilakukan di Magelang.
Dalam laporannya, Jade menggambarkan tentang kondisi sosial yang dialami oleh perempuan dan anak-anak sebagai korban trafficking. Dia menyarankan beberapa langkah untuk menghindari atau mencegah terjadinya trafficking. Pertama, pendidikan seks di sekolah. Kedua, pendidikan trafficking di pedesaan. Ketiga, media massa menjaga identitas korban trafficking dan lebih memperbanyak Pusat Pelayanan Terpadu (PPT).
Ditambahkannya, di Indonesia terdapat dua sistem trafficking yaitu trafficking pernikahan dan sistem ijon dimana orang akan datang ke pedesaan untuk membeli anak tanpa diketahui oleh orang tua bahwa anaknya akan diperdagangkan karena iming-iming uang.(oci/eno)
.jpeg)