JAKARTA – Pembentukan tim Transisi oleh Joko Widodo terus menuai kritikan tajam. Sebelumnya, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai apapun menyoal pemerintahan selanjutnya sebaiknya menunggu sidang gugatan Pemilu Presiden (Pilpres) di Mahkamah Konstitusi (MK) selesai.
“Pembentukan tim Transisi terkesan kurang etis karena dilembagakan , sehingga terkesan ‘nggege mongso‘ . Pemerintahan SBY belum berakhir, juga proses sengketa Pilpres masih bergulir, “ kata Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, Dr. Muhajir Effendi kepada media, Senin (11/8/2014). Nggege mongso adalah ungkapan bahasa Jawa yang kurang lebih berarti terburu nafsu atau menginginkan sesuatu yang belum waktunya.
Pembentukan Tim Transisi yang diketuai Rini Soemarmo ini dilakukan oleh Joko Widodo, bersamaan dengan dimulainya sidang gugatan Prabowo Subianto- Hatta Rajasa pada minggu lalu. Tak hanya itu, akhir minggu lalu, Joko Widodo malah menunjuk Hendropriyono sebagai penasihat tim Transisi.
Menurut Muhajir, meski tak ada yang salah dengan maksud dan tujuan dibentuknya tim Transisi, namun harusnya mempertimbangkan etika. Lebih baik jika dibentuk secara internal dan tidak terekpose keluar. “Proses MK tetap harus dihormati,” katanya. Proses gugatan Pilpres di MK akan berakhir pada tgl 22 Agustus. Jadi menurutnya, lebih baik jika pihak Jokowi menahan diri sampai proses MK selesai.
Sebelumnya melalui situs Youtube Presiden SBY beranggapan pemilihan waktu (timing) untuk membentuk ataupun memberikan pekerjaan pada tim Transisi, tidaklah tepat. Apalagi proses Pilpres berupa gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) belum usai.
Menurut Presiden, proses pilpres belum benar-benar selesai. MK masih melanjutkan proses gugatan pasangan Prabowo-Hatta dan semua pihak harus sabar menunggu hasilnya.
