Muhadji Effendi (Foto: Antara)
Jurnalis - Fakhrizal Fakhri
JAKARTA - Pengalihan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi disinyalir akan menimbulkan berbagai masalah. Kendati demikian, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy optimistis hal tersebut bisa diurai dan diselesaikan dengan baik.
"Ya pastilah ada masalah-masalah. Namanya juga pengalihan, pasti akan kita petakan. Satu per satu kita urai. Mulai dari tenaga pendidiknya, terutama guru," ujarnya di Istana Negara, Jakarta, Selasa (17/1/2017).
Muhadjir menjelaskan, permasalahan timbul lantaran ada guru PNS dan guru tidak tetap. Belum lagi masalah terkait tunjangan atau gaji untuk guru honorer.
"Sumber tunjangan guru honorer yang diangkat oleh kabupaten/kota biasanya dari Bosda, kalau yang dari kepala sekolah itu dari BOS atau dari APBD. Nah, sekarang kalau mereka ikut menjadi bagian dari provinsi, itu ada provinsi yang belum menganggarkan. Itu harus dicari solusi," terangnya.
Selain masalah guru, berbagai persoalan terkait aset dan koordinasi juga menjadi perhatian mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu. Dia menargetkan, pelaksanaan peralihan ini bisa dilakukan dengan cepat, tanpa mengganggu proses belajar mengajar siswa dan guru.
"Tidak ada target, tapi secepatnya. Kemudian bagaimana koordinasinya antara Kemdikbud dengan SMK/SMA di provinsi, dan SD, SMP, Paud di kabupaten/kota. Memang masih banyak masalah, tapi insya Allah teratasi," imbuhnya. (sus)
