SURABAYA- Gembar-gembor melakukan koalisi tanpa syarat yang dilontarkan Capres asal PDIP Joko Widodo tampaknya hanya sekedar lips service belaka. Pasalnya, koalisi partai tidak akan terlaksana jika tanpa ada bagi-bagi kursi kekuasaan. Hal itu merupakan konsekuensi logis dalam berpolitik.
Dosen Pasca Sarjana Sosial Politik (Sospol) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Wahyudi Winarjo mengatakan, partai berkoalisi bukan pada dasar ideologi melainkan bagi-bagi kursi.
"Koalisi tanpa memperhitungkan jabatan tidak mungkin. Itu konsekuensi logis koalisi politik," kata Wahyudi di Surabaya, Minggu (18/5/2014).
Jokowi berkali-kali menegaskan, koalisi yang dibangunnya adalah koalisi tanpa syarat. Saat deklarasi partai pendukung Jokowi di Kantor DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2014) lalu, Jokowi menyatakan bahagia dengan kemurnian kerja sama antarpartai tanpa berbicara soal menteri dan calon wakil presiden.
Wahyuni mengaku tidak terlalu yakin dengan pernyataan koalisi tanpa syarat tersebut. Karena ada konsekuensi logis yang menjadi perekat ketika parpol berkoalisi. Meski tampak dari luar menyebut tanpa syarat. "Koalisi tanpa syarat itu hanya lips service. Kalau koalisi, pasti ada syarat yang sudah disepakati," tandasnya.
Sementara itu, Sigit Budhi Setiawan dari lembaga riset dan survei pasar Sigma Indonesia mengatakan, bagi-bagi kursi dengan porsi wajar bisa dimaklumi. Namun itu dengan syarat koalisi pendukung Jokowi tak terlalu gemuk. "Cukup koalisi dengan Nasdem dan PKB saja, bagi-bagi kursi akan minimal. Cukup dukungan elit PDIP dan Nasdem saja, koalisi tanpa bagi-bagi kursi ini bisa terjadi," katanya.
Sigit berharap jika terpilih nantinya kabinet Jokowi diisi orang yang memiliki komitmen baik untuk Indonesia bersih dan maju. "Tentunya mereka adalah profesional di bidangnya, bukan kabinet atau menteri palugada alias 'apa lu minta gue ada"," tandasnya.
