Ilustrasi kartu sakti Jokowi. (Foto: Okezone)
MALANG – Hingga dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP) belum juga tuntas.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengaku menyiapkan terobosan mempercepat distribusi KIP dengan menggunakan data pokok pendidikan. ”Sampai saat ini, distribusi KIP baru mencapai sekitar 50 persen.
Kami targetkan hingga akhir September ini bisa mencapai di atas 60 persen,” ujar Muhadjir Effendy saat mendatangi sejumlah sekolah dasar di Malang Raya. Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) tersebut menjelaskan, untuk distribusi KIP secara fisik sudah mencapai 96 persen, tetapi kartu tersebut kebanyakan masih berada di masing-masing kantor desa.
Sementara distribusi dari desa ke keluarga, dan dari keluarga ke sekolah masih mengalami persoalan. Apabila hingga akhir September masih ada persoalan distribusi KIP, Muhadjir menyiapkan terobosan dengan melakukan distribusi KIP melalui data pokok pendidikan. ”Sistem yang ada saat ini coba kita maksimalkan.
Tetapi nanti bisa didistribusikan langsung lewat sekolah, tanpa melalui desa, dengan menggunakan data pokok pendidikan,” terangnya. Masih lambannya distribusi KIP tersebut, juga terjadi di Kabupaten Malang. Hingga saat ini, KIP baru terdistribusikan sekitar 40 persen dari total jumlah penerima sebanyak 71.000 siswa.
”Dalam setengah bulan ke depan, kita akan kerja keras bersama untuk bisa mendistribusikan KIP hingga mencapai minimal 90 persen,” tegas Bupati Malang Rendra Kresna. Rendra menegaskan telah memerintahkan camat, kepala desa, kepala UPTD Pendidikan, dan para kepala sekolah untuk saling melakukan koordinasi distribusi KIP ini.
Tujuannya agar bisa segera terdistribusikan dan segera bisa dinikmati manfaatnya oleh para siswa yang membutuhkan. Percepatan distribusi KIP ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan biaya sekolah untuk anak-anaknya, sehingga tidak sampai ada lagi anak-anak di pelosok Indonesia yang terpaksa putus sekolah hanya karena tidak ada biaya. Selama ini, penyaluran KIP langsung dilakukan melalui desa.
Dari desa diserahkan kepada orang tua. Dia memperkirakan banyak orang tua yang sudah menerima KIP dari desa, tetapi tidak melaporkannya ke sekolah. ”Bisa jadi mereka merasa sudah cukup dengan menerima KIP, padahal harus dilaporkan ke sekolah agar bisa dicairkan uangnya oleh bank,” ungkap Rendra.
Kepala SD Negeri Mangliawan I Winarno menyebutkan, total jumlah siswa penerima KIP di sekolahnya mencapai 24 orang. Saat ini sudah ada 15 siswa yang menerima KIP, sedangkan 9 siswa sisanya belum menerima KIP. ”Distribusinya langsung dari desa. Kemungkinan 9 siswa ini akan menerimanya Senin mendatang,” ungkapnya.
Selain melakukan pengecekan langsung distribusi KIP, Mendikbud Muhadjir Effendy juga melakukan sosialisasi untuk pengembangan pendidikan karakter disetiap sekolah, yakni dengan penambahan jam pelajaran di sekolah, untuk kegiatan ekstra kurikuler. Tambahan jam pelajaran ini sangat dibutuhkan untuk pendidikan kepribadian, menanamkan etika kepada para siswa di sekolah.
”Kalau kita ingin mencetak generasi bangsa yang bagus, caranya lewat membangun karakter. Kita fokus pada pendidikan yang bagus. Modelnya bisa dikembangkan di masing-masing sekolah, tidak harus seragam,” ujarnya.
(mrt)
