MALANG, Okezone – Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menggagas pendirian pusat studi pertahanan Negara. Kehadiran pusat studi ini dianggap penting dikaitkan dengan dinamika kemiliteran dan keamanan global.
“Pusat studi pertahanan yang ingin dikembangkan UMM hanya fokus pada soft power antara lain mengkaji etika militer, hubungan sipil-militer, dan analisis strategi pertahanan dan keamanan negara,” ungkap Muhadjir saat membuka Seminar Nasional Pertahanan Negara memperingati satu abad Muhammadiyah di Aula DOME UMM siang kemarin.
Muhadjir menuturkan, sesuai yang diamanatkan UUD 1945 bahwasanya setiap warga Negara berkewajiban berperan aktif dalam usaha mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Muhadjir belum dapat memastikan kapan pusat studi kebijakan ini resmi diluncurkan. Namun, saat ini UMM telah memiliki sejumlah doktor ahli di bidang pertahanan dan kemiliteran. “Kami pilih soft power karena yang hard power sudah dikembangkan di ITS dan ITB, khususnya yang terkait penelitian persenjataan TNI,” ucapnya.
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro yang turut hadir dalam sambutan pembukaan menegaskan, dalam satu dekade terakhir ancaman terhadap keutuhan NKRI tak sebatas berasal dari luar negeri. Dari dalam negeri pun ancaman datang silih berganti. Ancaman tersebut tidak hanya bersifat tradisional, tapi juga modern. “Ancaman tradisional itu berupa kekuatan militer dari negara asing. Sementara yang nontradisional seperti cyber crime, bahaya narkotika, dan terorisme. Bahkan, akhir-akhir ini aktor yang mengancam pertahanan NKRI bukan datang dari satu negara, tetapi sudah multilateral dan terorganisasi,” ungkap Yusgiantoro.
Sementara Pakar Ilmu Politik UMM Mas’ud Said menyebutkan, salah satu titik rawan pertahanan negara yang nyata saat ini adalah keberadaan pulau kecil terluar Indonesia. Pemerintah dan segenap masyarakat harus memikirkan cara mempertahankan pulau-pulau tersebut.
Menurut Mas’ud, di pulau-pulau terluar itulah sering terjadi praktik-praktik kejahatan yang sudah bisa dianggap sebagai serangan terhadap pertahanan negara misalnya illegal logging, illegal fishing, penyelundupan senjata, perdagangan manusia/human trafficking, dan penyeludupan narkoba.
“Ada empat pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara lain. Di sebelah utara terdapat Pulau Miangas, yaitu masuk Provinsi Sulawesi Tenggara, yang berbatasan dengan Filipina. Pulau W di Semenanjung Sumatra, Pulau Rote Ndao di selatan yang berbatasan dengan Australia, serta perbatasan laut dan darat di Kabupaten Merauke,” urainya.(Koran SI/Koran SI/rhs)
