Pembukaan Seminar Nasional dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ke-5 yang berlangsung selama tiga hari di Hotel Rayz Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Jawa Timur, Selasa 18 Oktober 2022. (Istimewa/PWMU.CO)
PWMU.CO – Majelis Pendidikan Kader (MPK) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menggelar seminar bertajuk ‘Membangun Kader Tangguh Bidang Ekonomi untuk Memajukan Indonesia Memakmurkan Semesta’, Selasa (18/10/2022).
Ini bagian dari rangkaian Seminar Nasional dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ke-5 yang berlangsung selama tiga hari di Hotel Rayz Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Jawa Timur.
Pada hari pertama, Ketua PP Muhammadiyah Drs Ahmad Dahlan Rais MHum membahas ‘Urgensi Kader Tangguh Bidang Ekonomi’. Awalnya dia menilai, bidang pendidikan Muhammadiyah belum mampu mengangkat prestasi pendidikan negara Indonesia.
“Tidak ada satu pun SD Muhammadiyah yang masuk top sekolah nasional. Di tingkat SMP, hanya ada satu SMP Muhammadiyah yang masuk 50 besar sekolah nasional. Di tingkat SMA, tidak ada satu pun yang masuk tingkat 100 sekolah terbaik nasional,” ungkapnya.
Rumah sakit Muhammadiyah juga menurutnya demikian. “Tumbuh bagaikan jamur di musim hujan, namun secara kualitas banyak yang tertinggal,” imbuhnya.
Padahal, kata Dahlan Rais, pendidikan, kesehatan, maupun kesejahteraan itu ukuran ahsanu taqwim. Kalau bicara human development index, tiga hal itu parameter utamanya.
Dia menerangkan, masyarakat miskin punya potensi kekurangan nutrisi atau gizi. Ini konsekuensinya besar. Misal, bisa menurunkan kecerdasan, menyebabkan gangguan bicara, lemah dalam menerima ilmu, dan pertumbuhannya lebih pendek.
Oleh karena itu, dia menegaskan, ekonomi berperan sangat penting. “Kalau ekonomi terus lemah, maka yang terjadi adalah the lost generation. Kita tidak bisa menikmati bonus demografi,” ujarnya.
Dampak lainnya, pemuda menjadi generasi yang tidak punya harapan karena kemiskinannya. Akhirnya dia mengajak, “Kita harus on the right track kalau menggarap ketiganya! Jangan sampai memiliki anak keturunan yang lemah secara ekonomi.”
Selanjutnya, Mantan Walikota Yogyakarta Drs Herry Zudianto SE Akt MM bicara ‘Manajemen Sumber Daya Kader Berbasis Ekonomi dan Melahirkan Kader-Kader Technopreneurship’. Di awal pemaparannya, dia mengingatkan, Muhammadiyah di Muktamar ke-47 telah memutuskan salah satu pilar dakwah Muhammadiyah adalah ekonomi, baik secara individu maupun organisasi.
“Politik adalah hasil produk ekonomi. Tidak ada kebijakan apapun yang terlepas dari aspek ekonomi. Penguasaan politik tidak akan lepas dari penguasaan ekonomi,” terangnya.
Menurut Herry–sapaannya–penguasaan ekonomi sangat penting. Maka mencetak pendekar Muhammadiyah yang mampu bergerak di bidang ekonomi juga penting. Namun dia menyayangkan, banyak pengusaha tergoda masuk ke politik.
Herry menjelaskan, technopreneurship ialah penggabungan teknologi dan entrepreneurship. Artinya, bidang ini tidak hanya membutuhkan kemampuan teknologi, tapi juga kemampuan kewirausahaan.
Dia lantas meluruskan, “Technopreneur tidak sama dengan start up. Technopreneur juga tidak harus memiliki bisnis berbasis teknologi. Technopreneur ialah entrepreneur yang mengadopsi teknologi dalam usahanya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas business process.”
Selain itu, lanjutnya, juga bertujuan melahirkan cara-cara baru, menggantikan cara ortodoks. Dia pun menekankan pentingnya technopreneurship dalam mempertahankan bisnis. “Sustainability in the long run,” ungkapnya.
Selanjutnya, Guru Besar Universitas Diponegoro Prof Dr Muhammad Nur DEA mengungkap syarat menjadi umat Islam terbaik. Yaitu punya iman, ilmu, dan amal. Selain itu, menurutnya umat Islam perlu berteknologi dan berinovasi. “Pada abad pertengahan, Islam berada di puncak perkembangan teknologi,” imbuhnya.
Umat Islam, menurut Muhammad Nur, tidak mencari sumber daya baru karena sumber daya itu terbatas. Justru yang dicari ialah teknologi dan inovasi.
Dia menerangkan, “Inovasi adalah menggambarkan hasil, mengadopsi sistem, mengantisipasi konsekuensi, merepresentasikan kesempatan, adanya proses pengambilan keputusan; dan dapat dibandingkan, dicoba, dan dikaji.”
Sementara kreatifitas menggambarkan potensi, tidak dibatasi sistem, bersifat abstrak; serta menentang prosedur, peraturan, dan asumsi-asumsi.
Menurutnya, Indonesia butuh lebih banyak lagi wirausahawan yang mampu mengembangkan produk inovasi. “Komunitas, termasuk persyarikatan Muhammadiyah, perlu mengisi ruang tersebut. Ekonomi tidak akan berkembang kalau tidak ada terobosan inovasi,” jelas dia.
Dia juga mengungkap betapa komitmen menentukan inovasi. “Sains dan teknologi untuk inovasi sudah dimiliki oleh Bangsa Indonesia. Kampus harus menjadi pusat pengembangan inovasi dan teknologi dan usaha baru berbasis teknologi!” tuturnya.
Dalam kesempatan sore itu, Rektor UMM Dr Fauzan membahas kompetensi kader dalam ranah ekonomi. Dia menekankan perlunya melakukan sesuatu yang spesifik. Misalnya, ahli di bidang perudangan, rumput laut, koi, dan lain-lain.
“Kita harus mencetak sarjana yang ekspert di bidang masing-masing! UMM tengah mengembangkan Center of Excellence melalui jalur training, bukan SKS sebagaimana mahasiswa biasa,” ungkapnya.
Pada malamnya, giliran Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Prof Dr Muhadjir Effendy MAP yang bicara. Prof Muhadjir, sapaannya, menyatakan Muhammadiyah harus menyiapkan kader persyarikatan, umat, dan bangsa.
“Ada kader yang bisa menjadi tiga-tiganya sekaligus, tapi juga ada yang menonjol di satu bidang tertentu. Model, orientasi, dan strategi yang dilakukan oleh MPK seharusnya mencakup pada tiga hal tersebut,” tuturnya.
Dia menilai, tidak banyak anak-anak tokoh Muhammadiyah yang memberi perhatian khusus kepada persyarikatan Muhammadiyah. Maka, Prof Muhadjir mengimbau MPK harus memperhitungkan anak-anak tokoh Muhammadiyah.
“Kita perlu mekanisme perekrutan yang memberikan ruang kepada anak-anak tokoh Muhammadiyah. Sudah waktunya MPK memiliki big data tentang kader, terutama anak-anak tokoh Muhammadiyah,” imbaunya.
Menurutnya, MPK juga perlu melacak sejarah-sejarah Muhammadiyah lokal di berbagai daerah. “Hal itu penting untuk membangkitkan ghirah perkaderan di berbagai daerah. Jati diri Muhammadiyah sebagai melting pot (kuali peleburan) tidak boleh dihilangkan,” tegasnya.
Kemudian, Prof Muhadjir mengungkap dua jenis kader. Yaitu kader formal dan substansial. Kader formal mengikuti proses perkaderan di organisasi otonom atau lembaga Muhammadiyah. Sebaliknya, kader substansial tidak mengikuti proses perkaderan itu.
Dia menyatakan kader Muhammadiyah semakin beragam. Dia menuturkan, “Muhammadiyah tidak hanya butuh agamawan, namun juga butuh ekonom, entrepreneur, dan kader-kader yang bergerak di bidang lain. Walaupun tidak mengikuti jejak perkaderan formal, namun kader-kader substansial tidak boleh dilupakan!” (*)